Minggu, 21 September 2014  

Belajar Perpajakan

Dasar Hukum Penagihan Pajak

A A A 

Apa saja dasar hukum dari Penagihan Pajak!

DASAR HUKUM

-

Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

-

Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 3 TAHUN 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 4 TAHUN 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 1998 Tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.04/1996 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa Tanggal 26 Desember 2000

- Peraturan Menteri Keuangan - 24/PMK.03/2008 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan tanggal 26 Desember 2000.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 Tentang Penunjukan Pejabat Untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.04/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Penunjukan Pejabat Yang berwenang Mengeluarkan Surat Paksa Tanggal 21 Desember 1994.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.04/1998 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Tanggal 26 Desember 2000.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.04/1998 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Jurusita Pajak. Tanggal 26 Desember 2000.

-

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa. Tanggal 26 Desember 2000.

-

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 20/PJ./1995 Tentang Jadwal Waktu Tindakan Penagihan Pajak Tanggal 23 Februari 1995

-

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 01/PJ.7/1996 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak.

-

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 21/PJ.7/1996 Tentang Penagihan dan Pencegahan Daluwarsa

-

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 05/PJ.75/1998 Tentang Upaya Peningkatan Pencairan Tungakan Pajak

-

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 13/PJ.75/1998 Tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 12512 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :