Kamis, 24 April 2014  

Belajar Perpajakan

Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

A A A 


WAKIL DAN KUASA WAJIB PAJAK, RAHASIA JABATAN,
DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

  1. Apakah dasar hukum dari wakil dan kuasa wajib pajak?

  2. Siapakah yang dapat mewakili Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan?

  3. Apakah Wakil Wajib Pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang?

  4. Sebutkan syarat-syarat orang pribadi atau badan agar dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban!

  5. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari wajib pajak kepada orang lain atau pegawainya, melainkan hanya dapat menyuruh orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu. Sebutkan!

  6. Apakah isi dari satu surat kuasa khusus?

  7. Apakah Kuasa yang tidak memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai kuasa Wajib Pajak?

  8. Apakah seorang kuasa dilarang melimpahkan kuasa yang diterima?

  9. Apakah yang harus ditolak/dilarang oleh fiskus ?

  10. Apa sanksi dari pertanyaan i?

B. WAKIL DAN KUASA WAJIB PAJAK

Dasar Hukum :

- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
- KMK Nomor 576/KMK.04/2000
- KEP - 188/PJ./2001
- SE - 03/PJ/2003

 

(a)

Yang dapat mewakili Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :

-

Badan oleh pengurus;
Termasuk dalam pengertian pengurus, yaitu orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cheque, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan.

-

Badan dalam pembubaran / pailit oleh orang atau badan yang dibebani dengan pemberesan;

-

Warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

-

Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh Wali atau pengampunya.

(b)

Wakil Wajib Pajak tersebut bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut

(c)

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kuasa tersebut harus memenuhi persyaratan sbb:

1)

Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli dan bermeterai dari wajib pajak pemberi kuasa, yang memuat nama, alamat, NPWP pemberi dan penerima kuasa dan bidang/cakupan hak/kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan wajib pajak kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang bersangkutan.

2)

Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan  memiliki brevet yang diterbitkan DJP atau ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri sekurang-kurangnya tingkat diploma III.

3)

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana di bidang keuangan negara.

(d) Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari wajib pajak kepada orang lain atau pegawainya, melainkan hanya dapat menyuruh orang lain untuk  :
  1) Menyampaikan permohonan pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan beserta kelengkapannya ke KPP atau Kantor Pos.
  3) Menyerahkan atau menerima kembali buku dan atau bukti-bukti pembukuan.
  4) Menyampaikan Surat Keberatan beserta kelengkapannya.
  5) Mengajukan permntaan formulir-formulir perpajakan.
(e) Satu surat kuasa khusus hanya berisi pemberian kuasa untuk suatu urusan tertentu dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan tingkat brevet atau ijazah yang dimiliki penerima kuasa.
(f) Kuasa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin c tidak dapat diterima sebagai kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
(g) Seorang kuasa dilarang melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
(h) Fiskus harus melarang/menolak segala kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh seorang kuasa yang tidak memenuhi persyaratan di atas.
(i) Fiskus yang tidak menolak seorang kuasa yang tidak memenuhi persyaratan di atas akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5929 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :