Senin, 28 Juli 2014  

Belajar Perpajakan

Permohonan-Permohonan Wajib Pajak

A A A 

E. Permohonan-Permohonan Wajib Pajak

Dalam hal kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun, wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada aparat pajak terkait, antara lain : 

1. Pada Saat Mendirikan Perusahaan

  - Memperoleh NPWP dan NPPKP (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Jo KEP - 161/PJ./2001)
  - Menjadi PKP (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Jo KEP - 161/PJ./2001)

2. Pada Saat Perusahaan Mulai Beroperasi

  - Pemusatan atau sentralisasi tempat PPN terutang (KEP - 334/PJ./2002)
  -

Pembukuan dengan menggunakan mata uang dan bahasa asing (Pasal 3 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo 533/KMK.04/2000)

  -

Pembetulan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Keputusan Keberatan (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)

  - Penggunaan stempel tanda tangan (KEP - 286/PJ./2002 Jo SE - 11/PJ.43/2002)
  - Pengurangan PBB terutang (362/KMK.04/1999 Jo KEP - 10/PJ.6/1999)
  - Penetapan kelompok harta yang bukan kelompok III (520/KMK.04/2000 Jo 138/KMK.03/2002)
  - Memperoleh surat keterangan fiskal (tax clearence) bagi wajib bursa atau non bursa
(KEP - 447/PJ./2001)
  -

Tempat lain untuk pengkreditan pajak masukan dan tempat lain sebagai tempat terutang atas ekspor (KEP - 545/PJ./2001 Jo SE - 21/PJ.5/2001)

  - Penyampaian lampiran SPT Masa PPN melalui media elektronik (Jo KEP - 327/PJ./2002)
  -

Memperoleh surat keterangan bebas (SKB) atau impor atau penyerahan kendaraan bermotor (569/KMK.04/2000 Jo 140/KMK.03/2002' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=d81f9c1be2e08964bf9f24b15f0e4900">140/KMK.03/2002 Jo KEP - 586/PJ./2001 Jo KEP - 218/PJ./2002)

  -

Pemeteraian dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai (133b/KMK.04/2000 Jo KEP - 122b/PJ./2000)

  -

Pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan (133b/KMK.04/2000 Jo KEP - 122c/PJ./2000)

  -

Pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi (133b/KMK.04/2000 Jo KEP - 122d/PJ./2000)

  -

Penggunaan nomor seri faktur pajak standar dan faktur penjualan sebagai faktur pajak sederhana (KEP - 549/PJ./2000' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=ae5e3ce40e0404a45ecacaaf05e5f735">KEP - 549/PJ./2000 Jo KEP - 323/PJ./2001)

  - Menunda penyusutan aktiva tetap (Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000)
  - Memecah bukti pemotongan PPh Pasal 23 Joint Operation (SE - 44/PJ./1994)
  - Saat pengakuan penghasilan dari pembebasan hutang (KEP - 563/PJ./2001)
  - Menebus stiker tanda lunas PPN (KEP - 552/PJ./2001 Jo KEP - 84/PJ./2002)
  -

Menunda pembebasan kerugian luar biasa (Pasal 11 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000)

  -

Pengurangan sanksi administrasi (Pasal 25 dan 36 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000 Jo 22/KMK.04/1993 Jo 542/KMK.04/2000)

  - Pengurangan BPHTB (87/KMK.03/2002)
  - Permohonan transfer dari SKPLB dan SPMKP ke  rekening wajib pajak
  - SKB atas Pooled Fund yang dimiliki dana pensiun (KEP - 217/PJ./2001 Jo SE - 37/PJ.43/2001)
  - Melakukan revaluasi aktiva tetap (486/KMK.03/2002 Jo KEP - 519/PJ./2002)
  - Permohonan pindah KPP (KEP - 161/PJ./2001 Jo KEP - 337/PJ./2002)
  - Mengajukan keberatan (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 )
  - Mengajukan banding (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007)
  - Penggunaan nilai buku dalam rangka merger (422/KMK.04/1998 Jo 469/KMK.04/1998 Jo
SE - 21/PJ.42/1999)

3. Permohonan Pada Saat Akhir Tahun Buku

  -

Menunda atau meminta perpanjangan waktu penyampaian SPT (Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000)

  -

Mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor Nomor 16 TAHUN 2000 Jo 541/KMK.04/2000)

  - Mengkreditkan pajak luar negeri (164/KMK.03/2002)
  -

Merubah metode pembukuan dan merubah tahun buku (Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007)

  -

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (544/KMK.04/2000 Jo KEP - 550/PJ./2000)

4. Permohonan Pada Saat Mengalami Kerugian (Bangkrut)

  - Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (KEP - 537/PJ./2000)
  - SKB pemotongan dan atau pemungutan oleh pihak lain (KEP - 192/PJ/.2002)

5. Permohonan Pada Saat Penutupan Usaha

  - Pencabutan penetapan satu tempat atau lebih tempat teutang PPN (KEP - 334/PJ./2002)
  - Pencabutan NPWP dan pengukuhan PKP (KEP - 161/PJ./2001)

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4397 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :