Jumat, 25 April 2014  

Belajar Perpajakan

Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian

A A A 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

1) Apa yang dimaksud dengan :

a) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
b) Penelitian
c) Utang Pajak
d) Pajak yang terutang

Pengertian-pengertian :

  • Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk WP patuh yang melaporkan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam SPT Tahunan PPh atau Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN.

  • Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya yang dilaporkan oleh WP patuh, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

  • Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

  • Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, daalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Bagaimana tata cara penerbitan SKPPKP?

Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
(KEP - 406/PJ./2001)

  1. Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih bayar yang dapat diproses melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah SPT LB yang dilaporkan oleh WP Patuh yang telah diterima secara lengkap.

  2. Tata cara penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak :

    1. Meneliti apakah WP patuh mengajukan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP);

      • WP melampirkan surat pernyataan maka SPT LB diproses seperti prosedur biasa

      • WP tidak melampirkan surat pernyataan maka SPT LB diproses sesusi dengan prosedur ini.

    2. Memastikan SPT LB yang dilaporkan WP patuh sudah dilakukan proses penelitian (editing ) dan direkam dalam Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

    3. Membuat Nota Penghitungan SKPPKP sesuai SPT LB WP Patuh yang telah diedit dan direkam. Apabila SPT LB belum dapat direkam maka Nota penghitungan SKPPKP dibuat berdasarkan hasil penelitian (editing) dengan syarat SPT LB harus segera direkam apabila komputer sudah dapat merekam.

    4. Menerbitkan SKPPKP paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima secara lengkap.

    5. Memproses SKPPKP sebagaimana proses SKPLB.

    6. Melakukan konfirmasi atas kredit pajak yang diperhitungkan dalam SPT LB dengan ketentuan sbb :

      • Proses konfirmasi tidak menunda penerbitan SKPPKP

      • Apabila jawaban konfirmasi diterima setelah terbit SKPPKP dan menyatakan tidak sesuai dengan data yang dilaporkan WP, maka kepala KPP harus segera mengusulkan Pemeriksaan Khusus terhadap WP tersebut

  3. Berdasarkan SPPKP maka diterbitkan SKPKPP ( Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ) dengan tata cara sbb :

    1. Seksi TUP berdasarkan Nota Penghitungan SKPPKP menerbitkan 5 lembar SKPPKP

    2. Seksi Penerimaan dan Keberatan berdasarkan SKPPKP melakukan konfirmasi atas utang pajak dan memperhitungkannya dengan melakukan pemindahbukuan

    3. Apabila utang pajak jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang akan diberikan pengembalian pendahuluan sesuai SKPPKP maka SKPKPP/SPMKP tidak perlu diterbitkan

    4. Apabila utang pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang akan diberikan pengembalian pendahuluan sesuai SKPPKP dan kelebihan tersebut disumbangkan kepada negara maka SKPKPP/SPMKP tidak perlu diterbitkan.

    5. Apabila utang pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang akan diberikan pengembalian pendahuluan sesuai SKPPKP maka SKPKPP diterbitkan sebagai dasar penerbitan SPMKP.

 
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 4902 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :