Selasa, 23 September 2014  

Belajar Perpajakan

Pph Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis

A A A 

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS


(Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 566/KMK.04/1999 jo SE - 55/PJ.42/1999)

 

Apa  yang dimaksud dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ?

Yang dimaksud dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah :

  1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.

  2. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

  3. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruislag, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

 

Apa yang dimaksud dengan Objek Pemotongan ?

Objek Pemotongan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik dalam kegiatan usahanya maupun diluar kegiatan usahanya

 

Bagaimana cara perhitungan Tarif Pemotongan ?

Tarif Pemotongan

  1. Wajib Pajak Badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan dikenakan PPh berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 Undang-Undang PPh.

  2. Wajib Pajak Badan termasuk koperasi yang bukan usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dan tidak bersifat final.

  3. Wajib Pajak Orang Pribadi, Yayasan atau organisasi sejenis yang mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan baik yang usaha pokoknya maupun bukan usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan / atau bangunan dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dan bersifat final.

 

Apa yang dimaksud dengan nilai pengalihan ?

Yang dimaksud dengan nilai pengalihan adalah nilai yang tertinggi antara nilai transaksi dengan NJPO (Nilai Jual Objek Pajak) untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan / atau bangunan dalam tahun pajak terjadinya pengalihan, kecuali :

  1. Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan.

  2. Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

 

Sebutkan pengecualian pemotongan ?

Pengecualian Pemotongan

Hal-hal yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan adalah sebagai berikut :

  1. Hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus, badan keagamaan, badan pendidikan, sosial atau pengusaha kecil berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)

  2. Pengalihan kurang dari dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan satuan yang dipecah-pecah oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang total penghasilannya tidak melebihi PTKP.

  3. Pengalihan kepada pemerintah untuk kepentingan umum.

  4. Warisan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)

  5. Dalam rangka penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha dengan nilai buku berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).

Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi atas tanah dan/atau bangunan, PPh 5% terutang pada saat pelaksanaan opsi oleh lessee. Sehingga, lessor harus menyetor PPh 5% dari nilai sisa (residual value) yang tercantum dalam perjanjian. PPh tersebut tidak bersifat final, sehingga merupakan kredit pajak bagi lessor.Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 48 TAHUN 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1996 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 79 TAHUN 1999

 

Bagaimana tata cara Pembayaran PPh atas Pengalihan Hak Tanah dan / atau Bangunan?

Tata Cara Pembayaran PPh atas Pengalihan Hak Tanah dan / atau Bangunan.

  1. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dari pihak lain selain pemerintah wajib membayar sendiri pajak tsb.

  2. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan dari pemerintah yang tidak memerlukan persyaratan khusus dipungut pajak penghasilan oleh bendaharawan atau pejabatyang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.

Penyetoran PPh Final tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

 

Apa sajakah yang harus dicantumkan di dalam SSP atas penyetoran PPh Final ?

Dalam SSP atas penyetoran PPh Final tersebut harus dicantumkan ;

-

Nama, alamat, NPWP pihak yang mengalihkan.

-

Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan

-

Nama Pembeli

-

Bila pihak yang mengalihkan belum memiliki NPWP, maka NPWP agar diisi dengan : 0.000.000.0.xxx (xxx = Kode KPP tempat wajib pajak yang mengalihkan)

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11871 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :