Sabtu, 25 Nopember 2017  

Belajar Perpajakan

Pengalihan Uang Pesangon ke Yayasan Dana Tabungan Tenaga Kerja

A A A 

 Pengalihan Uang Pesangon ke Yayasan Dana Tabungan Tenaga Kerja atau kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja :

  •  

Lihat SE - 37/PJ.43/1999, KEP - 350/PJ./2001 Jo SE - 15/PJ.43/2001 Jo SE - 38/PJ.43/2001 Jo KEP - 649/PJ./2001

  •  

Dalam hal terjadi pengalihan tanggung jawab atas pembayaran uang pesangon dari pemberi kerja kepada yayasan dana tabungan tenaga kerja, maka perlakuan perpajakan atas pembayaran uang pesangon tersebut adalah sebagai berikut :

-

Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja, karyawan dianggap telah menerima hak atas manfaat uang pesangon sehingga pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP Nomor 149 Tahun 2000 Jo 112/KMK.03/2001)

-

Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja kepada karyawan yang terlebih dahulu harus dipotong PPh sbb :

 

a.

Dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank.

 

b.

Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bruto, dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank.

-

Pada saat Yayasan dana tabungan tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, maka tidak lagi dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 karena PPh Pasal 21 telah dikenakan pada saat pengalihan uang pesangon dari pemberi kerja kepada yayasan tabungan pesangon tenaga kerja.

-

Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak wajib memotong PPh 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut.

-

Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus, karyawan dianggap telah menerima hak atas manfaat uang pesangon, sehingga pemberi kerja wajib memotong PPh 21 sbb :

 

a.

s/d Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21

 

b.

Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-

=

5 %

 

c.

Rp. 50.0000.000,- s/d Rp.100.000.000,-

=

10 %

 

d.

Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,-

=

15 %

 

e.

> Rp. 200.000.000,-

=

25 %

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6579 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :