Jumat, 24 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 22

A A A 

TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 22

D. Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 22 ( 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo SE - 13/PJ.43/2001)

  1. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
  2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk, yaitu terdiri dari :
    - Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
    - Barang untuk keperluan badan internasional dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang dinyatakan sebagai bukan subyek pajak.
    - Barang untuk musium, kebun binatang, dan tempat sejenis untuk kepentingan umum
    - Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, agama, sosial, dan kebudayaan.
    - Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
    - Barang untuk keperluan tuna netra dan penyandang cacat lainnya
    - Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
    - Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  untuk kepentingan umum
    - Peti mati atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
    - Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
    - Barang pindahan
    - Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, barang kiriman (sampai nilai pabean tertentu).
    - Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan dan keamanan negara;
    - Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
    - Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
    - Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
    - Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
    - Peralatan yang digunakan untuk Penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;
  3. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali
  4. Pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah (beban APBN/APBD) atas pembelian barang/jasa yang nilainya paling banyak Rp 1.000.000,00 (tanpa penerbitan SKB).
  5. Pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah (beban APBN/APBD) atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, telepon, gas, air PAM, benda-benda pos (tanpa penerbitan SKB).
  6. Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor.
  7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (tanpa SKB).
  8. Impor kembali (re-impor) atas barang-barang yang telah diekspor atau barang yang diimpor kembali untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai. 
  9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG 
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8138 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :