Jumat, 28 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Perkiraan Penghasilan Netto Atas Penghasilan Sewa Dan Jasa Lainnya

A A A 

Perkiraan Penghasilan Neto Atas Penghasilan Berupa Sewa dan Jenis-Jenis Jasa Lain yang Dikenakan PPh Pasal 23 ( KEP - 170/PJ./2002 )

 

NO.

JENIS PENGHASILAN

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

1.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.

20%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

2.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.

40%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

NO.

JENIS PENGHASILAN/JASA

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO

1.

  1. Jasa profesi.

  2. Jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi.

  3. Jasa akuntansi dan pembukuan.

  4. Jasa penilai.

  5. Jasa aktuaris.

50%
dari jumlah brutotidak termasuk PPN

2.

  1. Jasa teknik dan jasa manajemen

  2.  

  3. Jasa perancang/ desain:

     -

    Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan;

     -

    Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan;

     -

    Jasa perancang alat-alat transportasi/ kendaraan;

     -

    Jasa perancang iklan/ logo;

     -

    Jasa perancang alat kemasan.

  4.  

     

  5. Jasa instalasi/ pemasangan:

     -

    Jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup dan pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

     -

    jasa instalasi/ pemasangan peralatan;

  6.  

     

  7. Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan:

     -

    Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel

     -

    Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan peralatan;

     -

    Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan;

     -

    Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

  8.  

  9. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.

  10. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.

  11. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.

  12. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.

  13. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.

  14. Jasa pengolahan/ pembuangan limbah.

  15. Jasa maklon.

  16. Jasa rekruitmen/ penyediaan tenaga kerja.

  17. Jasa perantara.

  18. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.

  19. Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996.

  20. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.

  21. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.

  22. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.

  23. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

40%
dari jumlah brutotidak termasuk PPN

3.

Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

13 1/3 %
dari jumlah brutotidak termasuk PPN

4.

  1. Jasa perencanaan konstruksi.

  2. Jasa pengawasan konstruksi

26 2/3 %
dari jumlah bruto tidaktermasuk PPN

5.

  1. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan.

  2. Jasa Catering.

  3. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10%
dari jumlah brutotidak termasuk PPN

YANG DIMAKSUD DENGAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM


  1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa :

    a.

    jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;

    b.

    jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud :

     
    • penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;

    • penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;

    • perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;

    • penutupan sumur;

    c.

    jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;

    d.

    jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbatan yang tidak diinginkan;

    e.

    jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;

    f.

    jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;

    g.

    jasa uji kandungan lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;

    h.

    jasa reparasi pompa reda (reda repair);

    i.

    jasa pemasangan instalasi dan perawatan;

    j.

    jasa penggantian peralatan/ material;

    k.

    jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;

    l.

    jasa mud engineering;

    m.

    jasa well logging & perforating;

    n.

    jasa stimulasi dan secondary decovery;

    o.

    jasa well testing & wire line service;

    p.

    jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;

    q.

    jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;

    r.

    jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;

    s

    jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.

  2. Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa :

    a.

    jasa pengeboran;

    b.

    jasa penebasan;

    c.

    jasa pengupasan dan pengeboran;

    d.

    jasa penambangan;

    e.

    jasa pengangkutan/ sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;

    f.

    jasa pengolahan bahan galian;

    g.

    jasa reklamasi tambang;

    h.

    jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;

    i.

    jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

  3. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa :

    a.

    bidang Aeronautika, termasuk:

     
    • Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;

    • Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);

    • Jasa Pelayanan Penerbangan;

    • Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;

    • Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.

    b.

    Bidang Non-Aeronautika, termasuk:

     
    • Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;

    • Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.

  4. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

  5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/ digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

    a.

    Jasa komunikasi satelit (VSAT);

    b.

    Jasa interkoneksi;

    c.

    Sirkit Langganan;

    d.

    Sambungan Data Langsung;

    e.

    Sambungan Komunikasi Data Paket;

    f.

    Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.

 

  1. Persewaan Angkutan Darat (SE - 08/PJ.313/1995)

    Obyek PPh Pasal 23, apabila :

    • Kendaraan termasuk kendaraan angkutan umum disewa atau dicharter untuk jangka waktu tertentu (harian atau bulanan)

    • Dengan perjanjian tertulis atau tak tertulis

    • Oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23

    • Yang berakibat pihak umum tidak dapat menggunakan.

    • Misalnya : rental kendaraan, sewa truk/mobil derek yang digunakan oleh perusahaan angkutan darat

    Bukan Obyek PPh Pasal 23 :

    • Taksi disewa dengan tarif argometer

    • Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan atas dasar ; volume, berat, dan jarak, dengan syarat terjaminnya barang sampai tujuan.

    • Jasa angkutan kereta api.

  2. Jasa Sertifikasi (SE - 13/PJ.43/1997) :

    • Jasa pemberian sertifikasi biasanya meliputi proses ; tahapan penelitian, tahapan analisis, dan tahapan pengujian.

    • Jasa sertifikasi tersebut termasuk dalam pengertian jasa penilai, sehingga apabila jasa tersebut dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri atau BUT merupakan obyek PPh Pasal 23 dengan perkiraan penghasilan netonya = 40% x Penghasilan bruto.

    • Apabila dilakukan oleh wajib pajak luar negeri merupakan obyek PPh Pasal 26.

  3. Jasa Konsultan Bidang Periklanan (SE - 04/PJ.31/2002)

    • Jasa konsultasi  bidang periklanan meliputi strategi pemasaran, strategi promosi, bentuk promosi, survey pemasaran, market share, konsultasi bentuk warna, dan jenis kemasan.
    • Tarif PPh Pasal 23 adalah sebesar 7,5 % dari imbalan bruto tidak termasuk PPN dan bersifat final (KEP - 170/PJ./2002)
© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 13076 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :