Sabtu, 25 Nopember 2017  

Belajar Perpajakan

Pph Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

A A A 

PPh Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
(
PP No 47 Tahun 2003 Jo 486/KMK.03/2003)

Sebutkan Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas PPh ditanggung Pemerintah !

Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas PPh ditanggung Pemerintah adalah :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
2. Pegawai tetap atau pegawai tidak tetap;
3. Bekerja pada satu pemberi kerja di Indonesia;
4.

Yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan.

Berapa besarnya PPh yang Ditanggung Pemerintah ?

Besarnya PPh yang Ditanggung Pemerintah

1.

Pegawai Tetap = 5% x (Ph - BJ - IP - PTKP sebulan)

2.

Pegawai Tidak Tetap = 5% x (Ph - Pengurangan lainnya yang setara)

Keterangan :

1.

Ph = gaji, upah, serta imbalan lainnya, maksimal Rp 1.000.000,-

2.

BJ = Biaya jabatan

3.

IP = Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai

Kapankah masa berlaku PPh ditanggung Pemerintah ?

Masa Berlaku PPh Ditanggung Pemerintah

1.

Tanggal 2 Januari 2003 - 3 Juni 2003 berlaku PP No. 5 Tahun 2003

2.

Mulai tanggal 1 Juli 2003 berlaku PP No. 47 tahun 2003

Bagaimana tata cara perhitungan PPh ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pekerjaan ? Berilah contohnya !

Tata Cara Perhitungan PPh ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pekerjaan :

1.

Pajak penghasilan yang terutang yang ditanggung pemerintah adalah sebesar PPh 21 yang terutang atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2.

PPh 21 yang ditanggung pemerintah dihitung secara bulanan, tidak disetahunkan;

3.

PPh 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus Pegawai Tetap dihitung dari perkalian antara Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dengan tarif PPh Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000;

4.

PPh 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus Pegawai Tidak Tetap dihitung dari perkalian antara Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dengan tarif PPh Pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2000.

5.

Besarnya PPh yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah PPh 21 atas seluruh penghasilan bruto pegawai dikurangi dengan PPh 21 yang ditanggung pemerintah;

6.

PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan PPh 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pekerja maupun SPT Tahunnan PPh 21 pemberi kerja.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2003 dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003. Dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan No. 70/KMK.03/2003 tidak berlaku lagi.

Contoh Perhitungan :

  1. Saefuddin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari yang memperoleh gaji beserta tunjangan sebulan sebesar Rp 1.400.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,- sebulan. Saefuddin sudah menikah tetapi belum mempunyai anak (K/0)

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang
  Gaji dan tunjangan sebulan   Rp 1.400.000,-
  Pengurangan :    
  Biaya jabatan (5% x Rp 1.400.000,-)

Rp 70.000,-

 
  Iuran Pensiun

Rp 25.000,-

 
   
 
      (Rp 95.000,-)
     
  Penghasilan neto sebulan   Rp 1.305.000,-
  Penghasilan neto setahun   Rp 15.660.000,-
  PTKP setahun :    
  - Untuk WP sendiri Rp 2.880.000,-  
  - Tambahan WP Kawin Rp 1.440.000,-  
   
 
      (Rp 4.320.000,-)
     
  Penghasilan Kena Pajak setahun   Rp 11.340.000,-
  PPh 21 terutang setahun :    
  5% x Rp 11.340.000,-   Rp 567.000,-
  PPh 21 terutang sebulan   Rp 47.250,-
   
b. Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah
  Penghasilan sebulan ditanggung Pemerintah   Rp 1.000.000,-
  Pengurangan :    
  Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,-) Rp 50.000,-  
  Iuran Pensiun Rp 25.000,-  
   
 
      (Rp 75.000,-)
     
  Penghasilan neto sebulan   Rp 925.000,-
  PTKP sebulan :    
  - Untuk WP sendiri Rp 240.000,-  
  - Tambahan untuk WP Kawin Rp 120.000,-  
   
 
      (Rp 360.000,-)
     
  Penghasilan Kena Pajak sebulan   Rp 565.000,-
  PPh 21 yang ditanggung pemerintah sebulan = 5% x Rp 565.000,-   Rp 28.250,-
   
c. PPh 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja = Rp 47.250 - Rp 28.250 = Rp 19.000,-
  1. Eko adalah pegawai tetap pada PT Mega. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,- serta menerima bonus sebulan gaji sebesar Rp 1.200.000,- sehingga total penghasilan Eko pada bulan Desember adalah Rp 2.400.000,-. Maka, atas seluruh penghasilan Eko pada bulan Desember terutang PPh 21 dan harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemberi Kerja. Dengan demikian, pada bulan Desember tidak ada PPh yang ditanggung pemerintah.

  2. Nani adalah pegawai tetap pada PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan sebulan Rp 900.000,- dan membayar pensiun sebesar Rp 12.500,- sebulan. Nani sudah menikah tetapi belum mempunyai anak (K/0). Karena penghasilan Nani sebulan kurang dari Rp 1.000.000,- maka seluruh PPh 21 yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung pemerintah.

  3. Pada bulan Agustus 2003, Doni belum menikah, bekerja sebagai buruh harian pada PT Indah Jaya. Ia bekerja selama 6 hari dan menerima upah sebesar Rp 100.000,- per hari. Misalkan UMR yang berlaku di  DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,- sebulan. 

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang
  Upah sehari

Rp 100.000,-

 
  Dikurangi :    
  1/10 x UMP = 1/10 x Rp 631.554,-

(Rp 63.154,--)

 
   
 
  Penghasilan Kena Pajak sehari Rp 36.846,-  
  PPh 21 terutang sehari 5% x Rp 36.846,- Rp1.800,-  
  Jumlah PPh 21 terutang selama 6 hari adalah 6 x Rp 1.800 = Rp 10.800,-
b.

Karena jumlah upah yang diterima oleh Doni dalam bulan Agustus 2003 belum melebihi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 1.000.000,- sebulan, maka seluruh PPh 21 yang terutang atas upah tersebut ditanggung oleh pemerintah.

  1. Pada bulan Agustus 2003, Nico belum menikah, bekerja sebagai buruh harian pada PT Gemah Ripah. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,-. Misalkan UMR yang berlaku di DKI Jakarta adalah Rp 631.554,- sebulan. Berapa PPh 21 yang harus dipotong pemberi kerja?

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang
  Upah sehari

Rp 100.000,-

 
  Dikurangi :    
  PTKP sehari = 1/360 x Rp 2.880.000,-

(Rp 8.000,-)

 
   
 
  Penghasilan Kena Pajak sehari Rp 92.000,-  
  PPh 21 terutang sehari 5% x Rp 92.000,- Rp 4.600,-  
       
b. Penghitungan PPh 21 yang ditanggung pemerintah :
  Batas upah sehari yang PPh-nya ditanggung pemerintah = 1/26 x Rp 1.000.000,- Rp 38.462,-  
  Dikurangi :    
  PTKP sehari 1/360 x Rp 2.880.000,- (Rp 8.000,-)  
   
 
  Penghasilan Kena Pajak sehari Rp 30.462,-  
  PPh 21 DTP sehari 5% x Rp 30.000,- Rp 1.500,-  
       
c. PPh 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja (Rp 4.600 - Rp 1.500) x 15 hari = Rp 46.500,-

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 11047 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :