Jumat, 21 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Dana Pensiun

A A A 

Penghasilan yang Bukan Merupakan Obyek PPh

-

Iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai (peserta program pensiun).

- Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu :
- Bunga dan diskonto deposito, sertifikat deposito, serta sertifikat Bank Indonesia.
- Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia.
- Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

-

Penghasilan-penghasilan tersebut di atas bukan obyek PPh jika dana yang ditanamkan berasal dari iuran pensiun baik dibayar oleh pemberi kerja maupun dibayar oleh pegawai serta dana hasil pengembangannya. Apabila penanaman modal tersebut dengan dana yang bersumber dari pihak ketiga, maka penghasilannya merupakan obyek PPh.

-

Lihat ; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 651/KMK.04/1994 Jo SE - 16/PJ.4/1995

 

Pencatatan atas Penghasilan Dana Pensiun

-

Dana pensiun harus membuat pencatatan secara terpisah dalam pembukuannya antara penghasilan yang merupakan obyek PPh dan penghasilan yang bukan obyek PPh.

-

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung PPh, hanya biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek PPh. Artinya, biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang bukan obyek PPh tidak boleh dikurangkan.

Contoh :
Dana Pensiun Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan memperoleh penghasilan sebagai berikut :

-

Penghasilan yang bukan obyek PPh

 Rp

1.000.000.000,00

 

-

Penghasilan bruto yang merupakan obyek PPh

 Rp

3.000.000.000,00

 
     

______________

 
 

Jumlah

Rp

4.000.000.000,00

 
         


Apabila seluruh biayanya sebesar Rp 2.000.000.000,00, maka besarnya biaya yang boleh dikurangkan (deductible) adalah = 3/4 x Rp 2.000.000.000,- = Rp 1.500.000.000,00.

 

Restitusi atas Potongan PPh terhadap diskonto SBI yang terlanjur dikenakan kepada Dana Pensiun

Dasar Hukum :
KMK No 51/KMK.04/2001, KEP - 217/PJ/2001, SE - 36/PJ.43/2001, SE - 42/PJ.43/2001' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=90e1357833654983612fb05e3ec9148c">SE - 42/PJ.43/2001

Atas penghasilan berupa diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikecualikan dari pemotongan PPh, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Perlakuan dikecualikan dari pemotongan PPh dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.

Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia diajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar untuk setiap sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan atau Sertifikat Bank Indonesia.

Dalam hal Dana Pensiun tidak dapat menunjukkan SKB Pemotongan PPh, maka Bank Indonesia dan Bank lainnya wajib melakukan pemotongan PPh atas diskonto SBI tersebut, serta wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh atas diskonto SBI kepada Dana Pensiun yang bersangkutan.
Dalam hal Dana Pensiun kemudian dapat memperoleh SKB atas SBI tersebut, maka PPh yang terlanjur dipotong tersebut dapat dimintakan untuk dikembalikan. Dalam hal ini ada 2 alternatif:

  1. Melalui mekanisme restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan kepada KPP tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar, dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 31/PJ.2/1988 tentang Pembayaran Kelebihan Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.

  2. Melalui pengembalian oleh BI

    -

    Pemberian/penolakan SKB harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan WP diterima secara lengkap;

    -

    Atas pemotongan PPh tersebut, BI wajib melakukan penyetoran ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikut setelah bulan terutangnya;

    -

    Dengan demikian, dalam hal Dana Pensiun memperoleh SKB sebelum tanggal penyetoran sebagaimana dimaksud di atas, maka BI dapat melakukan pengembalian atas PPh yang terlanjur dipotong.

Permohonan restitusi yang dilakukan oleh Dana Pensiun atas pemotongan PPh atas diskonto SBI yang tanggal penerbitan SKB-nya adalah setelah tanggal pemotongan PPh tersebut, dapat dikabulkan. ( angka 4 SE - 42/PJ.43/2001' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=90e1357833654983612fb05e3ec9148c">SE - 42/PJ.43/2001)

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5148 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :