Kamis, 20 Juni 2013  

Belajar Perpajakan

Pengertian dan Jenis DPP

Komentar Kirim ke Teman Cetak
A A A 

Pengertian dan Jenis DPP ( Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ):

Dasar Pengenaan Pajak artinya nilai uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang, dengan mengalikan tarif pajaknya. Dengan demikian, Pajak yang Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Jenis DPP PPN adalah :

-

Harga jual, untuk penyerahan Barang Kena Pajak

-

Penggantian, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak

-

Nilai impor, untuk impor Barang Kena Pajak

-

Nilai ekspor, untuk ekspor Barang Kena Pajak

-

Nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002 diatur mengenai DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yaitu sebagai berikut :

-

Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

-

Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

Contoh :

PT JTS Trading bergerak di bidang produksi Air Mineral. Pada Masa Oktober 2002 melakukan penyerahan ke PT Surya Mineral sebesar Rp 2.000.000.000,00 (PPN 10%, PPnBM 15%), kemudian PT Surya Mineral menjual kembali ke PT Cahaya Mineral dengan margin laba 20%. Maka, perhitungan DPP-nya sbb : 
a. Jumlah yang harus dibayarkan PT Surya Mineral ke JTS Trading sebesar Rp 2.500.000.000,00, dengan perincian :
  - Harga Jual = Rp 2.000.000.000,00
  - PPN = Rp 200.000.000,00
  - PPnBM = Rp 300.000.000,00
       
  - Total = Rp 2.500.000.000,00
b. PT Surya Mineral menghitung DPP sebesar harga jual yang telah ditambahkan margin laba termasuk PPnBM sebesar Rp 2.970.000.000,00
  - Harga Pokok = Rp 2.000.000.000,00
  - Margin Laba = Rp 400.000.000,00
  - PPnBM = Rp 300.000.000,00
       
  - DPP = Rp 2.700.000.000,00
  - PPN = Rp 270.000.000,00
       
  - Total = Rp 2.970.000.000,00

1. Harga Jual ( Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :

-

Nilai berupa uang

-

Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak.

-

Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

2. Penggantian ( Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :

-

Nilai berupa uang

-

Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual Barang Kena Pajak.

-

Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Dengan demikian, Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual/penggantian netto (setelah dikurangi diskon yang diberikan), dengan syarat diskon tersebut dicantumkan dalam faktur pajak.

3. Nilai Impor ( Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :

-

Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk

-

Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean.

-

Tidak termasuk PPN/PPn BM.

Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk
PPN = 10% x Nilai Impor

Contoh :

PT X mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar USD 25,000 dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari Bea dan Cukai dikenakan bea masuk sebesar 25%, kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor (Pemberitahuan Impor Barang) tersebut adalah Rp 12.000,00. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PT X sbb :
- Harga CIF = USD 25,000.00
- Bea Masuk = 25%
- Kurs = Rp 12.000,00
- Nilai CIF dalam rupiah = Rp 300.000.000,00
- Bea Masuk = Rp 75.000.000,00
- Nilai Impor = RP 375.000.000,00
     
- Nilai Impor = RP 375.000.000,00
- PPN = Rp 37.500.000,00

4. Nilai Ekspor ( Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :

-

Nilai berupa uang

-

Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

5. DPP Nilai Lain ( 567/KMK.04/2000 Jo 251/KMK.03/2002):

Jenis-jenis nilai lain :

- Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor 
- Perkiraan harga jual rata-rata
- Harga pasar wajar
- Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan
- Harga faktual yang dianggap wajar

 

a.

Pemakaian Sendiri :
DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)
PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan

b.

Pemberian Cuma-Cuma :
DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)
PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan

c.

Penyerahan Rekaman Suara/Gambar :
DPP = Perkiraan harga jual rata-rata
PPN = 10% X Perkiraan harga jual rata-rata

d.

Penyerahan Film Ceritera ( SE - 04/PJ.52/1996 ) :
DPP = Perkiraan hasil rata-rata perjudul film
PPN = 10% X Perkiraan rata-rata per judul film

-

Impor Pertama Kali :

-

Film Amerika/Eropa

Rp 87.000.000,00 per judul film

-

Film Asia Mandarin

Rp 54.375.000,00 per judul film

-

Film Asia Lainnya

Rp 40.600.000,00 per judul film

-

Impor Kedua Kali dan Seterusnya :
Untuk semua jenis film sama, yaitu Rp 3.000.000,00 per copy film. Jadi PPN-nya = Rp 300.000,00 per kopi film. Dasar pengenaan pajak untuk impor ke dua kali dan seterusnya ini merupakan biaya-biaya subtitling, sertifikat produksi, sensor dan profit margin.

e.

Persediaan BKP yang Tersisa Saat Pembubaran Perusahaan :

DPP = Harga Pasar Wajar
PPN = 10% X Harga Pasar Wajar

f.

Aktiva yang Tujuan Semula Tidak Diperjualbelikan yang tersisa saat pembubaran perusahaan :

DPP = Harga Pasar Wajar
PPN = 10% X Harga Pasar Wajar

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan DPP Nilai Lain tersebut di atas tetap dapat dikreditkan, sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan Faktur Pajaknya Standar.

g.

Penyerahan Jasa Biro Perjalanan/Wisata :

DPP = 10% X Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
PPN = 1% X Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

h.

Penyerahan Jasa Pengiriman Paket :

DPP = 10% X Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
PPN = 1% X Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

i.

Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas :

DPP = 10% X Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
PPN = 1% X Jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

j.

Penyerahan Jasa Anjak Piutang ( SE - 06/PJ.53/1997 ) :

DPP = 5% X Jumlah seluruh imbalan berupa service charge, provisi, dan diskon.
PPN = 0,5% X Jumlah seluruh imbalan berupa service charge, provisi, dan diskon.

 
k. Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang

DPP = Harga Jual atau penggantian dikurangi laba kotor
PPN = 10% x Harga Jual atau penggantian dikurangi laba kotor
l. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

DPP = Harga Lelang
PPN = 10% x Harga Lelang

Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan penyerahan kendaraan bermotor bekas, jasa biro perjalanan/wisata, pengiriman paket, dan jasa anjak piutang tidak dapat dikreditkan, karena sudah diperhitungkan dalam nilai lain.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 17389 kali ›
bisnis e-miracle bersama esyariah.com
Tips Masuk STAN Tips Masuk STAN
Peraturan Terkait
  • 22 Des 2000
    Peraturan Pemerintah - 143 TAHUN 2000
  • 13 Mei 2002
    Peraturan Pemerintah - 24 TAHUN 2002
  • 26 Des 2000
    Keputusan Menteri Keuangan - 567/KMK.04/2000
  • 31 Mei 2002
    Keputusan Menteri Keuangan - 251/KMK.03/2002
  • 1 Feb 1996
    Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.52/1996
  • 18 Mar 1997
    Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.53/1997
  • 2 Ags 2000
    Undang-Undang - 18 TAHUN 2000


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :