Rabu, 23 Juli 2014  

Belajar Perpajakan

Dibebaskan dari Pengenaan PPN

A A A 

Dibebaskan dari Pengenaan PPN

I.

Impor BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN

(Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Jo SE - 20/PJ.51/2003)

1. Impor BKP Tertentu yang Dibebaskan PPN :

a.

Senjata, amunisi, alat angkutan di air/di bawah air/di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

b.

Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

c.

Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;

d.

Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

e.

Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerban#gan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan uhtuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa rawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Udara Niaga Nasional;

f.

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

g.

Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Perta#hanan atau TNI.

2. Penyerahan BKP Tertentu yang Dibebaskan PPN :

a.

Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah ( KMK No. 524/KMK.03/2001, SE - 13/PJ.51/2002);

b.

Senjata, amunisi, alat angkutan di air/di bawah air/di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen/bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI;

c. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
d. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
e.

Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, Kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;

f.

Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

g.

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

f.

Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.

3. Penyerahan JKP Tertentu Yang Dibebaskan PPN :

a.

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

 

-

Jasa persewaan kapal 

 

-

Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh

 

-

Jasa perawatan/reparasi (docking) kapal

b. 

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :

 

-

Jasa persewaan pesawat udara

 

-

Jasa perawatan/reparasi pesawat udara

c.

Jasa perawatan/reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api;

d.

Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan rumah yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

e.

Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana;

f.

Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan, BKP Tertentu sebagaimana point 1 huruf f, g, h dan point 2 huruf e, f, dan g yang dibebaskan dari pengenaan PPN ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka PPN yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan/dialihkan.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atau dipungut atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang berdasarkan PP Nomor 146 TAHUN 2000 tidak dibebaskan dari pengenaan PPN namun berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2003 dibebaskan dari pengenaan PPN, yang dilakukan pada atau setelah tanggal 14 Juli 2003 sampai dengan sebelum berlakunya KEP - 233/PJ./2003, wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 berlaku mulai tanggal 14 Juli 2003

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6603 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :