Sabtu, 25 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Kawasan Berikat Pulau Batam

A A A 

FASILITAS DI BIDANG PPN/PPn BM

Kawasan Berikat Pulau Batam 

  1. Pengertian Kawasan Berikat Pulau Batam :
    Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan berikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor.

  3. PPN/PPn BM Tidak Dipungut :

    1. Lihat ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca">39 TAHUN 1998 Jo 192/KMK.04/1998 Jo
      SE - 12/PJ.52/1998.
      Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 TAHUN 2001 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 TAHUN 2001, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca">39 TAHUN 1998 ditunda sampai dengan 30 Juni 2001.

    2. Penyerahan BKP/JKP kepada PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam, sepanjang BKP/JKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

    3. Impor BKP yang dilakukan PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam, sepanjang BKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

    4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean oleh PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam, sepanjang BKP Tidak Berwujud tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

    5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, sepanjang JKP tersebut akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor. Atas penyerahan BKP/JKP kepada Pengusaha di Kawasan Berikat Pulau Batam, impor BKP, dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha di Kawasan Berikat Pulau Batam yang tidak dipergunakan untuk menghasilkan BKP untuk diekspor, tetap dikenakan PPN (tidak berhak atas fasilitas PPN Tidak dipungut).

  4. Tata Cara Pemberian Fasilitas PPN/PPn BM Tidak Dipungut : 

    1. Fasilitas PPN/PPn BM tidak dipungut atas penyerahan BKP/JKP kepada PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam atau Impor BKP oleh PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam diberikan apabila PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam tersebut menunjukkan Surat Keterangan PPN/PPn BM Tidak Dipungut yang diterbitkan oleh Kepala KPP Batam.

    2. Faktur Pajak atau Dokumen PIB & SSP PPN Impor atau SSP PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean tetap harus dibuat dengan dibubuhi cap " PPN/PPn BM Tidak Dipungut Eks Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998' target="new_window" href="../peraturan/view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca">39 TAHUN 1998 "

Sejak tanggal 1 Januari 2004, Kawasan Berikat Pulau Batam tidak lagi memperoleh Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut. Selengkapnya lihat e-book mengenai Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Pulau Batam

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 10116 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :