Minggu, 31 Agustus 2014  

Belajar Perpajakan

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

A A A 

A.

Syarat-Syarat Dikenakannya PPN (554/KMK.04/2000 Jo 320/KMK.03/2002 Jo  KEP - 387/PJ./2002 Jo SE - 45/PJ.53/2002 ) :

  • Bangunan yang didirikan merupakan bangunan untuk tempat tinggal (tidak termasuk fasilitas penunjang) atau tempat usaha (termasuk fasilitas penunjang).

  • Luas bangunan 400 meter persegi atau lebih.

  • Setelah 1 Juli 2002 syarat luas bangunan adalah 200 meter persegi atau lebih.

  • Konstruksi utama bangunan bersifat permanen (tahan 25 tahun atau lebih).

  • Bangunan bersifat permanen artinya konstruksi utama bangunan tahan sampai dengan 25 tahun atau lebih.

  • Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

  • Apabila permulaan membangun sendiri terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995 (Butir 3.1 SE - 07/PJ.53/1995)

B. Dasar Pengenaan Pajak dan PPN yang Terutang :
(Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 554/KMK.04/2000 Jo KMK Nomor 595/KMK.04/1994,
dan KEP - 387/PJ./2002)
- Dasar Pengenaan Pajak :
-------------------------
= 40% X Jumlah biaya yang dikeluarkan setiap bulan (tidak termasuk perolehan tanah).
- PPN yang Terutang :
---------------------
= 10% X 40% X Jumlah biaya yang dikeluarkan setiap bulan (tidak termasuk perolehan tanah).
-

Termasuk dalam pengertian seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut.

- Kegiatan membangun sendiri hanya terutang PPN apabila permulaan membangun sendiri terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995 (Lihat butir 3.1 SE - 07/PJ.53/1995)
-

PPN tersebut terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, sejak dimulainya kegiatan membangun tersebut sampai dengan selesai.

-

Penyetoran PPN : paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

-

Pelaporannya : paling lambat tanggal 20 bulan penyetoran, di KPP tempat bangunan didirikan, dengan menggunakan SSP lembar ke-3.

-

Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh PKP, PPN yang tercantum dalam SSP tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, karena pembayaran PPN tersebut merupakan pembayaran PPN untuk kegiatan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

 

C.

Membangun Sendiri di Kawasan Real Estate ( SE - 01/PJ.32/1997 dan SE - 45/PJ.53/2002) :

  • Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di kawasan real estat, yang tanahnya diperoleh tanggal 1 Januari 1995 atau sesudahnya, tidak dikategorikan sebagai kegiatan membangun sendiri, tetapi dianggap seolah-olah dibangun oleh Pengusaha Kena Pajak Real Estat/Pengembang.

  • Atas kegiatan membangun sendiri di dalam kawasan realestat sebelum 1 September 2002, terutang PPN tanpa ada batasan luas bangunan.

  • Sejak tanggal 1 September 2002 batasan luas bangunan atas kegiatan membangun sendiri di kawasan realestat adalah 200 m2 atau lebih.

Mekanisme Pengenaan PPN-nya sebagai berikut :

  • Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kavling untuk membangun rumah tersebut harus dilaporkan kepada Pengusaha Kena Pajak Real Estat (pengembang) setiap bulan, dan dianggap sebagai pembayaran termyn, sehingga Pengusaha Kena Pajak Real Estat harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang (10% X biaya yang dilaporkan pemungut kavling)

  • Setelah selesai dibangun, Pengusaha Kena Pajak Real Estat wajib menetapkan nilai bangunan sesuai dengan patokan harga yang berlaku.

  • Jika nilai bangunan yang ditetapkan lebih besar dari jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling, maka atas selisihnya harus dipungut PPN, disetor, dan dilaporkan pada masa pajak yang bersangkutan.

  • Jika nilai bangunan yang ditetapkan lebih kecil dari jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling, maka DPP yang dipakai adalah jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling tersebut, sehingga selisih PPN-nya tidak dapat direstitusi (diminta kembali).

  • Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak untuk membangun rumah tersebut tidak dapat dikreditkan.

  • Atas kegiatan membangun sendiri yang dimulai sebelum tanggal 1 September 2002 dan sampai dengan tanggal 1 September 2002 belum selesai, berlaku ketentuan SE - 07/PJ.53/1995.

  • Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan sejak tanggal 1 September 2002, berlaku ketentuan KEP - 387/PJ./2002.

  • Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan sejak tanggal 1 September 2002 oleh pemilik kaveling di atas tanah kaveling yang diperoleh sebelum tanggal 1 September 2002, berlaku ketentuan KEP - 387/PJ./2002. Pengusaha real estat wajib melaporkan dimulainya kegiatan membangun sendiri di atas tanah kaveling yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Agustus 2002 kepada KPP tempat tanah kaveling tersebut berada, selambat-lambatnya 1 bulan setelah akhir bulan kegiatan membangun sendiri dimulai.

 

C.

Membangun Sendiri di Kawasan Real Estate ( SE - 01/PJ.32/1997 dan SE - 45/PJ.53/2002) :

  • Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di kawasan real estat, yang tanahnya diperoleh tanggal 1 Januari 1995 atau sesudahnya, tidak dikategorikan sebagai kegiatan membangun sendiri, tetapi dianggap seolah-olah dibangun oleh Pengusaha Kena Pajak Real Estat/Pengembang.

  • Atas kegiatan membangun sendiri di dalam kawasan realestat sebelum 1 September 2002, terutang PPN tanpa ada batasan luas bangunan.

  • Sejak tanggal 1 September 2002 batasan luas bangunan atas kegiatan membangun sendiri di kawasan realestat adalah 200 m2 atau lebih.

Mekanisme Pengenaan PPN-nya sebagai berikut :

  • Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kavling untuk membangun rumah tersebut harus dilaporkan kepada Pengusaha Kena Pajak Real Estat (pengembang) setiap bulan, dan dianggap sebagai pembayaran termyn, sehingga Pengusaha Kena Pajak Real Estat harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang (10% X biaya yang dilaporkan pemungut kavling)

  • Setelah selesai dibangun, Pengusaha Kena Pajak Real Estat wajib menetapkan nilai bangunan sesuai dengan patokan harga yang berlaku.

  • Jika nilai bangunan yang ditetapkan lebih besar dari jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling, maka atas selisihnya harus dipungut PPN, disetor, dan dilaporkan pada masa pajak yang bersangkutan.

  • Jika nilai bangunan yang ditetapkan lebih kecil dari jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling, maka DPP yang dipakai adalah jumlah biaya yang dilaporkan oleh pemilik kavling tersebut, sehingga selisih PPN-nya tidak dapat direstitusi (diminta kembali).

  • Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak untuk membangun rumah tersebut tidak dapat dikreditkan.

  • Atas kegiatan membangun sendiri yang dimulai sebelum tanggal 1 September 2002 dan sampai dengan tanggal 1 September 2002 belum selesai, berlaku ketentuan SE - 07/PJ.53/1995.

  • Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan sejak tanggal 1 September 2002, berlaku ketentuan KEP - 387/PJ./2002.

  • Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan sejak tanggal 1 September 2002 oleh pemilik kaveling di atas tanah kaveling yang diperoleh sebelum tanggal 1 September 2002, berlaku ketentuan KEP - 387/PJ./2002. Pengusaha real estat wajib melaporkan dimulainya kegiatan membangun sendiri di atas tanah kaveling yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Agustus 2002 kepada KPP tempat tanah kaveling tersebut berada, selambat-lambatnya 1 bulan setelah akhir bulan kegiatan membangun sendiri dimulai.

 

 

F. Tidak Termasuk Kegiatan Membangun Sendiri (KEP-387/PJ/2002)

  • Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor/pemborong sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 15377 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :