Selasa, 21 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

PPN Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

A A A 

A.

Syarat Dikenakannya PPN ( Pasal 16D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo SE - 18/PJ.52/1996 )

  -

Yang melakukan penyerahan (pengalihan) aktiva adalah Pengusaha Kena Pajak.

-

PPN yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut (Pajak Masukannya) menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Dalam hal Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 dapat dikreditkan tetapi pada kenyataannya tidak dikreditkan oleh Pengusaha yang bersangkutan, atas pengalihannya tetap terutang PPN.

 

B.   Mekanisme Pengenaan PPN-nya ( SE - 18/PJ.52/1996 ) :

-

PPN yang terutang harus dipungut dan disetor seluruhnya (sebesar 10% X harga jual) dengan SSP tersendiri.

-

Penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

-

Dapat diterbitkan faktur pajak standar, namun tidak perlu dicantumkan pada formulir 1195-A1 SPT Masa PPN 1195 atau formulir 1195-PE 1 SPT Masa PPN 1195 PE (Khusus Pedagang Eceran).

-

Pelaporannya dilakukan pada bulan dilakukannya pengalihan (pada kode I-2 formulir induk SPT Masa PPN 1195 atau pada kode E-2 formulir induk SPT Masa PPN 1195 PE).

-

Jika aktiva tersebut diperoleh sebelum 1 April 1985, atas pengalihannya tidak terutang PPN.

-

Jika saat perolehannya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah, maka pada waktu pengalihannya tetap terutang PPN, karena dengan fasilitas tersebut sama artinya dengan PPN dapat dikreditkan.

Contoh :

PT. Indonesia Berjaya Tekstil ( PT. IBT ) pada tanggal 12 September 2002 menjual sebuah mobil boks yang dimilikinya kepada UD. Maju Bersama , sebesar Rp 120.000.000,00 karena mengalami kesulitan keuangan. Mobil boks tersebut dibeli oleh PT. IBT pada tanggal 15 Agustus 1998, Pajak Masukan yang dibayar oleh PT. IBT pada waktu perolehan mobil boks tersebut tidak dikreditkan, dengan pertimbangan Faktur Pajak yang diterima oleh PT. IBT terdapat ketidaklengkapan dalam pengisiannya.

Atas transaksi tersebut, maka PT. IBT wajib memungut PPN yang terutang atas penjualan mobil boksnya sebesar 10% x 120.000.000,00 atau Rp 12.000.000,00 karena Pajak Masukan yang dibayar oleh PT. IBT pada waktu perolehan mobil boks tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan ( meskipun PT. IBT tidak mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar). PPN yang terutang disetor oleh PT. IBT ke kas negara dengan mempergunakan SSP paling lambat tanggal 15 Oktober 2002, dan dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak September 2002

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5457 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :