Kamis, 24 April 2014  

Belajar Perpajakan

Penagihan dan Pembayaran Pajak

A A A 


A. Dasar Hukum

a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 631/KMK.04/1997 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :
c. Keputusan Direktur JenderaI Pajak Nomor KEP - 21/PJ.6/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;


 

B. Penetapan Dan Penagihan

1.

Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang dengan tidak mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak.

2.

Pajak yang terhutang dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.

3.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang dibayar .

4.

Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 4 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar .

5.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar .

6.

Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan .

7.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila:

 

-

pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar :

 

-

dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;

 

-

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

 

Jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud di atas ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak.

8.

Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan gangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan dan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.

9.

Jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

C. Contoh perhitungan :

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 29 Maret 1998.
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 110.000.000,-  
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. (30.000.000,-)  
 
 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp. 80.000.000,-  
Pajak yang terhutang = 5% x Rp 80.000.000,- Rp. 4.000.000,-

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 1998, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp. 160.000.000.-, maka pajak yang seharusnya terhutang adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 160.000.000,-    
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. (30.000.000,-)  
 
 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp. 130.000.000,-
Pajak yang seharusnya terhutang =
5 % X Rp 130.000.000.-
Rp.

6.500.000,-

Pajak yang telah dibayar Rp.

(4.000.000,-)

 
 
 
Pajak yang kurang dibayar

 

Rp.

2.500.000,-

 

 

Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 1998 sampai dengan 30 Desember 1998 = 10 x 2% x Rp 2.500.000,- = Rp 500.000,-
Jadi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 2.500.000,- + Rp 500.000,- = Rp 3.000.000,-

 

2)

Pada tahun pajak 2003,dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain diperoleh data baru bahwa nilai perolehan objek pajak sebagaimana tersebut dalam penjelasan (butir b) ternyata adalah sebesar Rp 200.000.000,-, maka pajak yang seharusnya terhutang adalah sebagai berikut :

 

Nilai Perolehan Objek Pajak
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Rp
Rp

200.000.000,-
30.000.000,-

 
 
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

 

Rp

170.000.000,-

Pajak yang seharusnya terhutang =
5% x Rp 170.000.000,-
Pajak yang telah dibayar
Rp
Rp

8.500.000,-(6.500.000,-)

 
 
 
Pajak yang kurang dibayar Rp.

2.000.000,-

Sanksi administrasi berupa kenaikan =
100% x Rp 2.000.000,-
Rp.

2.000.000,-

 

Jadi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 2.000.000,- + Rp 2.000.000,- = Rp 4.000.000,-.

 

3).

Contoh pengenaan sanksl admlnistrasi berupa bunga atas STB yang diterbitkan karena :
a. pajak terhutang tidak atau kurang dibayar.
b. pemeriksaan STB yang menghasilkan pajak kurang bayar karena terdapat salah tulis atau salah hitung .
1)

Pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar
Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 1998, Wajib Pajak ABC terhutang pajak sebesar Rp 5.000.000,-. Pada saat terjadinya perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp 4.000.000,-. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 23 Desember 1998 dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar
Bunga = 4 x 2% x Rp 1.000.000,-
Rp
Rp

1.000.000,-80.000,-

 
 
 
Jumlah

 

Rp

1.080.000,-

Jumlah yang harus dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 1.080.000,-.

2).

Hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
Wajib Pajak XYZ memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 1998. Berdasarkan pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang disampaikan Wajib Pajak XYZ, ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp 1.500.000,-. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 23 September 1998 dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar
Bunga = 4 x 2% x Rp.1.500.000.- =
Rp
Rp

1.500.000,-
120.000,-

 

 

Jumlah yang harus dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 1.620.000,-.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8506 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :