Senin, 24 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Gugatan

A A A 

GUGATAN

A. Objek Gugatan ( Pasal 1 UU No. 14 TAHUN 2002 )

1.

Objek Gugatan adalah pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.

Keputusan yang dapat diajukan gugatan antara lain :

 

a.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang berkaitan dengan keputusan yang dapat diajukan keberatan;

 

b.

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

 

c.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 16 TAHUN 2000 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak.

B. Penggugat ( Pasal 41 UU No. 14 TAHUN 2002 )

1.

Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. 

2.

Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.

3.

Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

C. Syarat-syarat Gugatan (Pasal 40 UU No. 14 TAHUN 2002 )

1.

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

3.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

4.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

5.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud daram ayat (4) adalah 14 (empat belas) harlterhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.

6.

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.

D. Hak Penggugat (Pasal 42 & 43 UU No. 14 TAHUN 2002 )

1.

Penggugat dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Pajak.

2.

Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan :

 

a.

Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang

 

b.

Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.

3.

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.

4.

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8207 kali ›

Peraturan Terkait


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :