Rabu, 23 April 2014  

Belajar Perpajakan

Penerapan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang tidak setujui oleh Penggugat

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01578/PP/M.III/99/2000

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

 

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Desember 2000

 

Pokok Sengketa

:

Penerapan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang tidak setujui oleh Penggugat

Menurut Tergugat

:

Koreksi faktur pajak cacat karena tandatangan pada faktur pajak lembar ke-2 (arsip penggugat) tembusan dari lembar–1 sebagai akibat penggunaan faktur Pajak karbonisasi.

Dasar Hukum Tergugat adalah Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor : S-854/PJ.54/1998 tanggal 6 April 1998 butir 3 yang berbunyi :

”Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 Faktur Pajak dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu:

- Lembar ke-1 untuk pembeli

- Lembar ke-2 untuk PKP

Sesuai uraian diatas, pengertian Faktur Pajak Asli menurut butir 2.c.1 SE-34/PJ.54/1997 tanggal 9 Desember 1997 adalah Faktur Pajak lembar ke 2 yang untuk PKP merupakan tindasan dari lembar ke-1 yang diketik memakai karbon, namun cap dan tanda tangannya asli

Menurut Penggugat

:

Tanda tangan yang dibubuhkan pada faktur Pajak sama sekali bukan cap tanda tangan. Tanda tangan yang dibubuhkan pada lembar 1 Faktur Pajak (lembar yang diberikan kepada langganan) adalah tanda tangan asli. Untuk kepraktisan, penandatanganan lembar ke-2 Faktur Pajak dilakukan sekaligus pada waktu penandatangan lembar ke –1 dengan menggunakan karbon.

Pendapat Majelis

:

Dalam lampiran II angka 13 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang petunjuk pengisian Faktur Pajak Standar dinyatakan :”Faktur Pajak Standar diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan dari orang yang diberi wewenang oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menadatangani faktur pajak. (tidak harus sama dengan orang yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai). Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada faktur pajak.

Pasal 13 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan lampiran II angka 13 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 diatas tidak ada dijelaskan mengenai Faktur Pajak Lembar ke-2 yang merupakan tindasan lembar ke-1 yang diketik memakai karbon cap dan tandatangan harus asli.

Pasal 3 Surat Direktur PPN dan PTLL No. S-854/PJ.54/1998 tanggal 6 April 1998 dinyatakan “Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 Faktur Pajak dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

 

- Lembar ke-1 untuk pembeli

- Lembar ke-2 untuk PKP

Sesuai uraian diatas, pengertian Faktur Pajak Asli menurut butir 2.c.1 SE-34/PJ.54/1997 tanggal 9 Desember 1997 adalah Faktur Pajak lembar ke 2 yang untuk PKP merupakan tindasan dari lembar ke-1 yang diketik memakai karbon, namun cap dan tanda tangannya asli.

Ketentuan angka 7.3.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.54/1996 tanggal 8 Juli 1996 menyatakan bahwa “… Penandatangan atas setiap lembaran rangkap dari suatu konsep dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan karbon, sehingga beberapa lembaran rangkap dapat dapat ditandatangani sekaligus. Lembaran pertama tetap harus tandatangan asli. Namun tanda tangan dalam tembusan pada karbon harus dapat terlihat jelas, nyata dan tetap berada pada tempat yang disediakan. Dari segi hukum, tanda tangan tembusan karbon adalah sah, karena hanya menyangkut soal cara bagaimana seseorang menandatangai dan dengan menggunakan apa ia menandatangani. Penandatangan itu sendiri benar terjadi pada saat si penandatangan melihat, menyaksikan, dan menyadari akibat hukum dari isi konsep dokumen”.

Dari uraian diatas Majelis berpendapat walaupun dalam Surat Direktur PPN dan PTLL Nomor : S-854/PJ.54/1998 tanggal 6 April 1998 dijelaskan bahwa Faktur Pajak Lembar ke-2 yang merupakan tindasan lembar ke-1 yang diketik memakai karbon cap dan tandatangan harus asli namun karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.54/1996 tanggal 8 Juli 1996 kedudukannya lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan maka Majelis mengembalikannya ke Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-24/PJ.54/1996 tanggal 8 Juli 1996 yang menyatakan bahwa dari segi hukum tanda tangan tembusan karbon adalah sah karena hanya menyangkut soal cara bagaimana seseorang menandatangani dan dengan menggunakan apa ia menandatangani.

Karenanya Majelis berpendapat bahwa penerapan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1969 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :