Rabu, 3 September 2014  

Belajar Perpajakan

Surat Keputusan atas Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02649/PP/M.III/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

Masa/Tahun Pajak

:

Januari s.d. Desember 2001

Pokok Sengketa

:

Surat Keputusan atas Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak

Menurut Tergugat

:

Penggugat mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak berkenaan dengan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00206/207/01/023/03.

Atas permohonan angsuran tersebut, telah diterbitkan keputusan Nomor : KEP-1465/WJ.06/KP.09/2003 dengan keputusan menolak permohonan angsuran pembayaran pajak tersebut.

Menurut Penggugat

:

Karena keadaan keuangan tidak memungkinkan untuk melunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sebanyak 12 (dua belas) kali.

Menurut Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 menyatakan :

Ayat (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima lengkap.

Ayat (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Tergugat tidak memberikan suatu keputusan maka permohoan Penggugat dianggap diterima.

Ayat (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Ayat (4) Masa angsuran atau penundaan diberikan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dengan demikian alasan yang dijadikan dasar penolakan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1465/WPJ.06/KP.09/2003 adalah tidak tepat.

Karenanya permohonan Penggugat untuk dapat mengangsur pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 541/KMK.04/2000 dan Penggugat bersedia memberikan jaminan.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan penelitian terhadap data yang diserahkan Penggugat diperoleh petunjuk bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00206/207/01/023/03.

Berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas gugatan serta pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Penggugat mengajukan permohonan angsuran pembayaran dan permohonan keberatan.

Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan bahwa : “Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-325/PJ/2001 mengenai Tatacara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak menyebutkan bahwa : “Surat Keputusan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dinyatakan tidak berlaku apabila Penggugat mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda”.

Berdasarkan ketentuan di atas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diberikan wewenang mengenai pemberian persetujuan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak serta pelaksanaannya.

Oleh karena selain mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00206/207/01/023/03, Penggugat juga mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan angsuran pembayaran pajak yang diakukan Penggugat tidak berlaku lagi, karenanya penolakan Tergugat atas permohonan angsuran pembayaran pajak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2930 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :