Sabtu, 29 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Laba selisih kurs sebesar Rp961.975.507,00 yang diperhitungkan sebagai penghasilan teratur sebagai dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengakibatkan adanya pengenaan Surat Tagihan Pajak sebesar Rp65.823.600,00

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02840/PP/M.VI/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

2002

Pokok Sengketa

:

Laba selisih kurs sebesar Rp961.975.507,00 yang diperhitungkan sebagai penghasilan teratur sebagai dasar dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 yang mengakibatkan adanya pengenaan Surat Tagihan Pajak sebesar Rp65.823.600,00

Menurut Tergugat

:

Untuk tahun pajak 2001 yang mencakup masa Januari sampai dengan Desember, Penggugat telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan status kurang bayar.

Adapun perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk masa tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto Rp 293.387.748,00

Pendapatan Tidak Teratur :

Keuntungan Selisih Kurs Rp 961.977.994,00

Penghasilan Neto Teratur (Rp 668.590.246,00)

Penghasilan Kena Pajak (Rp 668.590.000,00)

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun 2002 Rp 0,00

Berdasarkan Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ/2000, tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Berdasarkan Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-643/PJ.42/2001, keuntungan selisih kurs yang merupakan penghasilan teratur adalah apabila bersumber dari kegiatan usaha perdagagan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valuta asing (money changer) maupun bank, dan keuntungan selisih kurs yang melekat pada saat realisasi omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya (seperti : imbalan jasa, bunga, sewa, dividen dan lain-lain) dari kegiatan usaha apapun yang merupakan objek pajak. Keuntungan selisih kurs ini termasuk dalam dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Adapun keuntungan selisih kurs yang bukan merupakan penghasilan teratur adalah yang berasal dari saldo utang/piutang serta saldo kas/bank alam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan utang/piutang serta pemgambilan kas/bank. Keuntungan selisih kurs ini tidak termasuk dalam dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

Mengacu pada ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ/2000 dan Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-643/PJ/2000 tersebut di atas, bahwa selisih kurs yang termasuk penghasilan teratur adalah … “keuntungan selisih kurs yang melekat pada saat realisasi omset/tagihan serta penghasilan teratur lainnya …” oleh karena data yang diberikan Penggugat atas selisih kurs tersebut tidak dapat memastikan apakah atas keuntungan selisih kurs tersebut tidak melekat pada omset/tagihan serta penghasilan lainnya sehingga Tergugat berpendapat bahwa atas laba selisih kurs sebesar Rp961.975.507,00 merupakan bagian dari keuntungan selisih kurs yang merupakan penghasilan yang teratur atau merupakan keuntungan selisih kurs yang sebenarnya melekat pada omset/tagihan atau penghasilan teratur lainnya.

Menurut Penggugat

:

Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Penghasilan Kena Pajak yang tercantum sebesar Rp293.387.700,00 di mana didalamnya termasuk juga penghasilan dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp961.997.994,00 yang berasal dari revaluasi saldo kas/bank dalam mata uang asing.

Dalam perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 seperti yang dicantumkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Penggugat berpedoman pada Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ/2000 jo. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-404/PJ.42/2001 Jo. Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan 2001.

Mengacu pada peraturan tersebut di atas, maka dalam perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, Penggugat telah mengeluarkan penghasilan tidak teratur berupa keuntungan selisih kurs sebesar Rp961.997.994,00 yang berasal dari revaluasi saldo kas/bank dalam mata uang asing.

Dengan demikian besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk tahun 2002 sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ/2000, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Nihil, sebagai berikut:

Laba/Rugi - Fiskal Rp 293.387.748,00

Dikurangi :

Keuntungan Selisih Kurs Rp 961.977.994,00

Penghasilan Kena Pajak (Rp 668.590.246,00)

Penghasilan Kena Pajak (Rp 668.590.000,00)

Pajak Kurang/Lebih Bayar Rp Nihil

Keuntungan dan kerugian selisih kurs pada dasarnya merupakan penghasilan tidak teratur sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, karena keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehigga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan.

Oleh karena itu, keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank tidak merupakan penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun pajak berjalan.

Pendapat Majelis

:

Menurut Penggugat, usaha pokoknya adalah jasa pengangkutan (freight forwarding), sehingga tidak terdapat hubungan langsung antara usaha pokok dengan selisih kurs yang terjadi akibat dari penghasilan yang diterima dalam mata uang asing (US$).

Berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam berkas gugatan dan penjelasan para pihak di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa sengketa atas materi gugatan terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas keuntungan selisih kurs sehubungan dengan angsuran masa atas Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2002 yang menurut Tergugat merupakan penghasilan teratur, sedangkan Penggugat menganggap sebagai penghasilan tidak teratur.

Karenanya Majelis melakukan penelitian terhadap ketentuan yuridis fiskal mengenai angsuran pajak dalam tahun berjalan yang berhubungan dengan penghasilan teratur dan tidak teratur.

Pasal 25 ayat (6) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur”.

Pasal 1 huruf d ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-537/PJ/2000 sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa :

“Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

“Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan llainnya yang bersifat insidentil”.

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-404/PJ.42/2001 perihal penegasan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal terdapat penghasilan tidak teratur menegaskan bahwa :

“Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan”.

“Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank tidak merupakan penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun pajak berjalan. Namun keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valuta asing (money changer) maupun bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diharapkan. Demikian pula keuntungan selisih kurs yang melekat pada omset/tagihan serta penghasilan teratur lalinnya (bunga, sewa, dividen, dan lain-lain) yang merupakan objek pajak adalah bagian dari penghasilan teratur tersebut”.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan selisih kurs termasuk dalam pengertian penghasilan tidak teratur sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil.

Berdasarkan penelitian terhadap salinan akta pendirian perseroan pada Pasal 3 angka 3.1, dinyatakan “Maksud dan tujuan perseroan ialah bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)”.

Berdasarkan keterangan dan pembuktian tersebut di atas, terbukti kegiatan usaha pokok Penggugat tidak berkaitan dengan perdagangan valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-404/PJ.42/2001.

Laba selsih kurs Penggugat termasuk dalam pengertian penghasilan lalinnya yang bersifat insidentil karena pada dasarnya terjadi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan.

Berdasarkan keterangan para pihak dan pembuktian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Tergugat memperhitungkan keuntungan selisih kurs atas penghasilan Penggugat menjadi penghasilan teratur sebagai dasar perhitungan angsuran masa Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun pajak berjalan, karenanya tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 5100 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :