Kamis, 2 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Penerbitan Surat Tagihan Pajak

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02932/PP/M.III/99/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Pertambahan Nilai

Masa/Tahun Pajak

:

Juli 2002

Pokok Sengketa

:

Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Menurut Tergugat

:

Berdasarkan uraian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2002 dari KPP diketahui bahwa Penggugat terdaftar sejak tanggal 22 Juni 2001, sehingga untuk Masa Pajak Juli 2002 Penggugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Penggugat tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ke KPP.

Penggugat dikukuhkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-6677/WPJ.08/KP.0403/2002.

Oleh karena itu KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2002, berdasarkan keterangan/data pendukung yang bersumber dari Intranet Kantor Pusat Ditjen Pajak tentang jumlah pajak yang dilaporkan oleh Penggugat selama Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002.

Menurut Penggugat

:

Sejak kantor cabang perusahaan terdaftar di KPP tanggal 22 Juni 2001, kewajiban perpajakan hanyalah berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final (tidak meliputi kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak) sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00670/WPJ.07/KP.0103/2001.

Kantor cabang perusahaan sejak terdaftar tanggal 22 Juni 2001, hanyalah prasarana produksi, tempat penyimpanan barang dan hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan tidak melakukan transaksi (penyerahan Barang Kena Pajak) serta semua kegiatan pembelian/penjualan maupun pelaporan Faktur Pajak Keluaran serta Faktur Pajak Masukan dilakukan di kantor pusat.

Terhadap dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2002 yang ditentukan dari rata-rata per bulan jumlah Pajak Keluaran dari Masa Januari sampai dengan Juni 2002 adalah tidak benar. Hal ini karena jumlah Pajak Keluaran yang berkaitan dengan omset (peredaran) untuk Masa Juli 2002 tidak menggambarkan keadaan omset yang sebenarnya.

Untuk Masa Juli 2000, Penggugat telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP PMA Satu.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan pemeriksaan atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas gugatan serta pemeriksaan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2002 diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Berdasarkan pemeriksaan diperoleh petunjuk bahwa tidak terdapat bukti Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2002 sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2002 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan data dan keterangan yang ada di dalam berkas gugatan, pemeriksaan dalam persidangan, terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan penghitungan pajak yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga kenaikan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pada Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2002 oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karenanya Majelis berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2002, harus dibatalkan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2657 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :