Kamis, 27 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi Peredaran Usaha dll

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.02786/PP/M.VII/14/2004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Peredaran Usaha

2. Koreksi Penghasilan Luar Usaha

3. Koreksi Biaya Penyusutan

4. Koreksi Biaya Gaji

5. Koreksi Biaya Transport

6. Koreksi Biaya Inventaris

7. Koreksi Biaya Administrasi Kantor

8. Koreksi Biaya Restribusi

9. Koreksi Biaya Listrik, Air & Telepon

10. Koreksi Bunga Kredit Mobil

11. Koreksi Biaya Lain-Lain

1. Koreksi Peredaran Usaha

Menurut Terbanding

:

Peredaran usaha dikoreksi positif karena dari catatan penjualan terdapat penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon.

Menurut Pemohon

:

Ada sebagian diskon yang dikoreksi oleh Terbanding sebagai penjualan yang belum dilaporkan, dimana diskon tersebut merupakan diskon resmi dari PT Unilever.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan, Pemohon mengemukakan bahwa koreksi peredaran usaha merupakan hasil equalisasi dengan dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000 yang juga diajukan banding oleh Pemohon.

Terhadap permohonan banding Pemohon atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah diputus oleh Majelis VII Pengadilan Pajak dengan putusan nomor Put.02571/PP/M.VII/16/2004 tanggal 16 April 2004.

Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa atas koreksi Terbanding atas dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp138.862.865,00 telah dibatalkan oleh Majelis, karena berdasarkan penelitian bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan, pihak Terbanding dapat mengakui atas jumlah tersebut merupakan potongan penjualan dari Pemohon yang sudah tercantum dalam faktur pajak penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

2. Koreksi Penghasilan Luar Usaha

Menurut Terbanding

:

Pada laporan keuangan Pemohon di pos aktiva terdapat pos hutang bank, dan setelah diperiksa data hutang tersebut adalah merupakan plafon (batasan) hutang kepada Bank BNI 46 cabang Pamekasan yang pada akhir tahun 2000 tidak diambil sama sekali, sehingga atas selisih tersebut merupakan penghasilan lain-lain yang belum dihitung pajak penghasilannya.

Menurut Pemohon

:

Yang dimaksud hutang bank tersebut merupakan uang muka pembelian oleh pelanggan yang ditransfer melalui bank dan pada akhirnya diganti dengan barang dan ada juga yang dikembalikan berupa uang.

Dalam persidangan, Pemohon menambahkan keterangan bahwa uang sejumlah tersebut pada dasarnya merupakan hutang dagang yang akan dibayar dengan barang dagangan, dan karena pembayaran uang tersebut dari konsumen dilakukan melalui transfer bank BCA, maka dalam neraca Pemohon menuliskan sebagai pos hutang bank.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan, Pemohon menyampaikan data serta bukti-bukti berkaitan dengan koreksi tersebut berupa rekapitulasi buku bank bulan Desember 2000, nota dari pihak pembeli dan juga bukti rekening koran BCA.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa data-data serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa memang terdapat pembayaran uang muka dari beberapa konsumen pada bulan Desember 2000 dan atas pembayaran uang muka tersebut telah dilakukan penyerahan barang di tahun 2001.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas penghasilan lain-lain tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

3. Koreksi Biaya Penyusutan

Menurut Terbanding

:

Koreksi negatif terhadap biaya penyusutan dilakukan dengan alasan bahwa Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Penyusutan tersebut telah dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan.

Pendapat Majelis

:

Majelis mengusulkan agar koreksi biaya penyusutan tersebut dibatalkan saja, karena apabila tetap dikoreksi, maka akan menyulitkan Pemohon untuk membetulkan daftar penyusutan di tahun-tahun berikutnya, dimana tentunya Pemohon harus membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun-tahun berikutnya.

Dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tidak memungkinkan lagi Pemohon untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2001.

Apabila tahun pajak berikutnya juga telah dilakukan pemeriksaan atau penetapan dan biaya penyusutan tidak dilakukan koreksi, maka hal tersebut akan lebih menyulitkan Pemohon untuk membetulkan daftar penyusutan pada Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya.

Majelis melihat permasalahan penyusutan ini hanyalah mengenai pegeseran pembebanan biaya tiap tahunnya saja, oleh karenanya Majelis mengusulkan untuk membatalkan koreksi tersebut.

Baik Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan dapat menyetujui usulan Majelis tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi negatif biaya penyusutan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

4. Koreksi Biaya Gaji

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Pemohon menyampaikan perhitungan biaya gaji tahun 2000 dan menyatakan bahwa atas biaya gaji tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya gaji tahun 2000.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa data-data serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan menyatakan bahwa atas pembayaran gaji tersebut memang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya gaji tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

5. Koreksi Biaya Transport

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya transport tersebut adalah biaya pengiriman barang ke Sumenep, Bangkalan dan Sampang, biaya setor ke bank, biaya pengiriman laporan biaya perjalanan dinas dan bukan merupakan biaya untuk prive.

Pendapat Majelis

:

Pemohon dalam persidangan menyampaikan rekapitulasi dan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya transport.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa memang terdapat bukti-bukti pengeluaran untuk biaya transport, namun Terbanding kesulitan memisahkan kepentingan penggunaan biaya tarnsport tersebut apakah untuk pribadi atau untuk kepentingan usaha, dikarenakan terdapat pengeluaran biaya-biaya yang susah untuk dibuktikan seperti ongkos naik becak misalnya.

Mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002, karena terdapat kesulitan untuk memisahkan penggunaan biaya apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan usaha, Majelis mengusulkan agar pembebanan biaya tersebut diakui sebesar 50%.

Baik Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan dapat menyetujui usulan Majelis tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya transport harus dibatalkan sebesar 50% dan 50% sisanya tetap dipertahankan.

6. Koreksi Biaya Inventaris

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya tersebut merupakan biaya untuk perbaikan peralatan kantor, perbaikan saluran, pintu, pagar dan bukan merupakan biaya untuk tempat tinggal Pemohon.

Pendapat Majelis

:

Pemohon dalam persidangan menyampaikan rekapitulasi dan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya perawatan dan kendaraan.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa memang terdapat bukti-bukti pengeluaran untuk biaya perawatan inventaris, namun Terbanding kesulitan memisahkan kepentingan penggunaan biaya perawatan inventaris tersebut apakah untuk pribadi atau untuk kepentingan usaha.

Mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002, karena terdapat kesulitan untuk memisahkan penggunaan biaya apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan usaha, Majelis mengusulkan agar pembebanan biaya tersebut diakui sebesar 50%.

Baik Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan dapat menyetujui usulan Majelis tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya perawatan dan kendaraan harus dibatalkan sebesar 50% dan 50% sisanya tetap dipertahankan.

7. Koreksi Biaya Administrasi Kantor

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya tersebut merupakan biaya untuk keperluan kantor (alat tulis kantor)

Pendapat Majelis

:

Pemohon dalam persidangan menyampaikan rekapitulasi dan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya administrasi kantor.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa memang terdapat bukti-bukti pengeluaran untuk biaya administrasi kantor, namun Terbanding kesulitan memisahkan kepentingan penggunaan biaya administrasi kantor tersebut apakah untuk pribadi atau untuk kepentingan usaha.

Mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002, karena terdapat kesulitan untuk memisahkan penggunaan biaya apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan usaha, Majelis mengusulkan agar pembebanan biaya tersebut diakui sebesar 50%.

Baik Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan dapat menyetujui usulan Majelis tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya administrasi kantor harus dibatalkan sebesar 50% dan 50% sisanya tetap dipertahankan.

8. Koreksi Biaya Restribusi

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perpanjangan STNK, kir untuk kendaraan kanvas, biaya pemerintahan dan biaya bank garansi.

Pendapat Majelis

:

Pemohon dalam persidangan menyampaikan rekapitulasi dan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya Restribusi.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa memang terda-pat bukti-bukti pengeluaran untuk biaya restribusi, namun Terbanding kesulitan memisahkan kepentingan penggunaan biaya restribusi tersebut apakah untuk pribadi atau untuk kepentingan usaha.

Mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002, karena terdapat kesulitan untuk memisahkan penggunaan biaya apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan usaha, Majelis mengusulkan agar pembebanan biaya tersebut diakui sebesar 50%.

Baik Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan dapat menyetujui usulan Majelis tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya restribusi harus dibatalkan sebesar 50% dan 50% sisanya tetap dipertahankan.

9. Koreksi Biaya Listrik, Air & Telepon

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik, air dan telepon dan bukti-bukti untuk pembayaran ini telah diserahkan kepada Terbanding pada waktu pemeriksaan.

Pendapat Majelis

:

Pemohon dalam persidangan menyampaikan rekapitulasi dan bukti-bukti berkaitan dengan pengeluaran biaya listrik, air dan telepon.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa memang terda-pat bukti-bukti pengeluaran untuk biaya listrik, air dan telepon, namun Terbanding kesulitan memisahkan kepentingan penggunaan biaya listrik, air dan telepon tersebut apakah untuk pribadi atau untuk kepentingan usaha.

Mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002, karena terdapat kesulitan untuk memisahkan penggunaan biaya apakah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan usaha, Majelis mengusulkan agar pembebanan biaya tersebut diakui sebesar 50%.

Baik Pemohon maupun Terbanding dalam persidangan dapat menyetujui usulan Majelis tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya listrik, air dan telepon harus dibatalkan sebesar 50% dan 50% sisanya tetap dipertahankan.

10. Koreksi Bunga Kredit Mobil

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya tersebut merupakan pembayaran bunga kredit atas pembelian dua kendaraan kanvas tahun 1999 dan belum diperhitungkan dengan harga perolehan kendaraan.

Pendapat Majelis

:

Pemohon memperoleh kredit investasi dari Bank BNI sebesar Rp60.000.000,00 yang digunakan untuk pembelian dua buah mobil colt diesel seharga Rp93.000.000,00 dimana uang mukanya sebesar Rp33.000.000,00 dibayar tunai oleh Pemohon.

Pemohon mempunyai bukti perjanjian kredit investasi dengan Bank BNI tersebut dan juga bukti akad kreditnya.

Majelis meminta kepada Terbanding untuk memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dan menyatakan dapat menerima bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya bunga kredit mobil tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

11. Koreksi Biaya Lain-Lain

Menurut Terbanding

:

Terbanding tidak dapat menguji bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Pemohon, karena bukti-bukti tersebut tidak lengkap dan tidak tersusun dengan rapi.

Menurut Pemohon

:

Biaya lain-lain adalah merupakan pembayaran biaya keamanan, biaya lain-lain keperluan kantor dan biaya sumbangan.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan, Pemohon menyampaikan bukti-bukti berkaitan dengan pembayaran biaya lain-lain tersebut.

Setelah melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, diketahui bahwa penggunaan biaya tersebut lebih bersifat untuk kepentingan pribadi dan sumbangan maka Majelis berpendapat pembebanan biaya tidak dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan.

Dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas biaya lain-lain tetap dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2353 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :