Senin, 20 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 Final atas Biaya Jasa Pelayaran Luar Negeri

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01038/PP/M.III/25/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 15 Final

Tahun Pajak

:

1999

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 Final atas Biaya Jasa Pelayaran Luar Negeri

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena ada biaya pelayaran yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 15 final atas jasa pelayaran luar negeri, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 jo SE- 08/PJ.24/1996 tanggal 9 Juli 1996.

Perusahaan jasa pengangkutan yang dipakai oleh Pemohon adalah perusahaan pelayaran dalam negeri dan perusahaan pelayaran luar negeri, namun Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang spesifik untuk membuktikan bahwa perusahaan pelayaran yang digunakan tersebut adalah perusahaan pelayaran dalam negeri atau Luar negeri.

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 yang mengatur wajib pajak perusahaan pelayaran luar negeri ataupun Surat Keputusan Menteri Keuangan No.416/KMK.04/1996, tanggal 14 Juni 1996 yang mengatur wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri telah jelas dapat disimpulkan bahwa pihak yang membayar diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran jika penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dan selanjutnya jika penghasilan diperoleh diluar dari perjanjian persewaan atau charter maka kewajiban menyetor Pajak Penghasilan ada pada wajib Pajak Perusahaan dalam negeri atau Wajib Pajak perusahaan luar negeri.

Dengan demikian kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 15 final ada pada pihak yang membayar yaitu Pemohon .

Kata sewa merupakan terjemahan bahasa Ingggirs dari charter seperti halnya kata survei dengan survey, sehingga Terbanding menegaskan pengertian sewa dengan charter dalam konotasi perpajakan adalah sama.

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 menegaskan mengenai kata sewa sebagai objek pajak dan bukan charter, hal ini terjadi karena kata charter merupakan bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan mempunyai arti sewa.

Sesuai dengan angka 6 huruf a.1 Surat Edaran Dirjen Pajak No.29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996 maka Pemohon wajib memotong Pajak Penghasilan terutang saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

Menurut Pemohon

:

Pembayaran biaya angkut cargo ekspor tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 15 karena pelaksanaan angkutan cargo adalah dengan cara memesan ruangan kapal (Space booking) melalui agen yang berkedudukan di Indonesia.

Biaya angkutan yang dibayar Pemohon kepada agent bukan berdasarkan suatu perjanjian sewa menyewa atau charter, melainkan berdasarkan jumlah/quantity cargo yang termuat didalam kapal yang kemudian tertuang dalam Bill of Lading (B/L) dan berdasarkan quantity yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) inilah ongkos angkutan seharusnya diperhitungkan dengan tarif per m3, dengan demikian seharusnya Pemohon sebagai terutang imbalan atau yang membayar tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 final .

Pengertian sewa ruangan tidak tercakup dalam defenisi sewa atau charter sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 jo SE- 32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 mengenai pelayaran Luar Negeri dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 jo Surat Edaran Dirjen Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996 mengenai Pelayaran Dalam Negeri.

Antara Pemohon dengan pemilik kapal tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa atau charter karena yang dilakukan oleh Pemohon bukan sewa menyewa melainkan pembayaran ongkos angkut sehingga tidak dibutuhkan suatu perjanjian.

Pendapat Majelis

:

Pasal 15 Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994 menyebutkan “Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan”

Penjelasan Pasal 15 Undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1994 menyebutkan”Ketentuan ini mengatur tentang Penghitungan khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan Internasional … “.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996 yang merupakan penegasan lebih lanjut dari KMK Nomor: 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 pada point 6 menyatakan :

6.

Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan sebagai berikut :

a.

”dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:

a.1

memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti …………”

b.

dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib :

b.1

menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor Pos Giro …………… “.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 32/PJ.4/1996 tanggal 29 Agustus 1996 yang merupakan penegasan lebih lanjut dari KMK No.417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 pada point 5 menyebutkan bahwa :

A.

Pelunasan atau pembayaran Pajak Penghasilan Wajib pajak perusahaan Pelayaran luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilakukan sebagai berikut :

a.

Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau pihak yang mencarter wajib :

a.1

memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.

b.

dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran luar negeri wajib :

b.1

menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos Giro ……...

Ketentuan-ketentuan di atas tidak memberikan pengertian secara khusus mengenai sewa atau charter (khususnya sewa atau charter kapal).

Oleh sebab itu pengertian sewa kapal harus ditemukan dari literatur hukum positif:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab ke VII mengenai perikatan menyebutkan bahwa sewa menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihaknya tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya” .

Karenanya apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab ke VII mengenai perikatan diatas maka sewa kapal atau sewa menyewa kapal, pada prinsipnya adalah suatu perjanjian antara pemilik kapal dengan penyewa yang bermaksud memperjanjikan mengenai pemakaian kapal, sesuai dengan pengertian dan ketentuan sewa menyewa pada umumnya sebagai mana diatur dalam hukum perikatan tersebut.

Dengan demikian unsur-unsur esensial sewa menyewa kapal sesuai dengan hukum perikatan adalah bahwa :

Kapal : diserahkan kepada si penyewa

Hak penyewa mengenai pemakaian kapal : bebas, sesuai peruntukannya yang diperjanjikan

Harga sewa : dihitung berdasarkan lamanya waktu

Namun karena hukum positif menganggap kapal merupakan kebendaan yang mempunyai sifat khusus, maka perjanjian-perjanjian yang objeknya adalah mengenai kapal tidak lagi berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur secara umum dalam hukum perikatan tetapi telah diatur secara khusus oleh ketentuan-ketentuan hukum laut/hukum pengangkutan laut dan dalam hukum pengangkutan laut perjanjian yang bertujuan untuk pemakaian kapal sebagai charter kapal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku Kedua Bab V tentang pencharteran kapal.

Pasal 453 alinea ketiga kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa charter kapal dibedakan sebagai “charter menurut waktu” dan “charter menurut perjalanan”.

“Charter menurut waktu” adalah persetujuan, dengan mana satu pihak (yang mencharterkan) mengikat diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (pencharter) dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran (di laut) guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu (Pasal 453 alinea ketiga kitab Undang-undang Hukum Dagang ).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan mengenai charter menurut waktu, unsur-unsur esensial charter menurut waktu adalah bahwa :

Kapal : disediakan oleh yang mencharterkan

Hak mencharter mengenai pemakaian kapal : belum ditentukan pembatasannya secara jelas

Harga charter : ditentukan didasarkan pada lamanya waktu.

”Charter menurut perjalanan” adalah persetujuan, dengan mana satu pihak (yang mencharterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (pencharter) dengan maksud untuk baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang (melalui laut), dalam suatu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran harga pasti untuk pengangkutan ini (Pasal 453 alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan mengenai “charter menurut perjalanan” unsur-unsur essensial charter menurut perjalanan adalah bahwa :

  1. - kapal : disediakan oleh yang mencharter kanlengkap dengan awak kapal Pasal 460 alinea satu Kitab Undang - undang Hukum Dagang)
  2. - hak pencharter mengenai pemakaian kapal : dibatasi, dalam arti hanya sebagian atau seluruh kapal dan hanya mengenai suatu perjalanan atau lebih.
  3. - harga charter dihitung : berdasarkan harga pasti.
  4. - kewajiban tambahan bagi pencharter : membayar biaya bahan bakar kapal (Pasal 460 alinea ketiga Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Berdasarkan ketentuan perjanjian-perjanjian mengenai pemakaian kapal diatas maka unsur-unsur penting yang relevan dalam perkara ini adalah :

  1. 1. unsur penyerahan atau penyediaan kapal
  2. 2. unsur hak pencarter mengenai pemakaian kapal
  3. 3. unsur harga sewa atau harga charter kapal, karena unsur tersebut mempunyai sifat ekonomis dan dapat menjadi objek pajak Penghasilan .

Berdasarkan data berupa Fixture Note, Nota Debet dan Nota Kredit Bank BNI, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diperoleh petunjuk bahwa :

  1. - awak kapal masih menjadi tanggung jawab bagi pemilik kapal, esensinya bahwa kapal tidak diserahkan kepada Pemohon.

  1. - hak Pemohon untuk memakai kapal terbatas hanya pada tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi angkutan laut Internasional (jalur reguler), essensinya bahwa Pemohon tidak dapat secara bebas memakai kapal sesuai kehendak sendiri.

  1. - harga yang dibayar oleh Pemohon hanya meliputi volume ruang kapal yang disewa dan biaya-biaya pelabuhan termasuk pajak-pajak dan pungutan yang berkenaan dengan barang yang akan dikirim oleh Pemohon (tidak termasuk biaya bahan bakar), essensinya bahwa harga yang dibayar Pemohon hanya “biaya pengangkutan barang”.

Berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Fixture Note dan Daftar Freight tahun 1999 diperoleh petunjuk bahwa kapasitas ruang kapal yang dipakai oleh Pemohon sangatlah kecil (umumnya antara 200 m3 s/d 600 m3) dibanding dari keseluruhan kapasitas kapal.

Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa transaksi pengangkutan barang yang dilakukan antara Pemohon dengan pemilik kapal tidak dapat digolongkan kedalam “sewa menyewa kapal atau charter kapal”, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang melainkan pada hakekatnya adalah sebagai “biaya pengangkutan barang” .

Bahwa oleh karena transaksi pengangkutan barang yang dilakukan oleh Pemohon bukan merupakan sewa atau charter melainkan biaya pengangkutan barang maka ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan No.417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tidak berlaku atas transaksi tersebut, karenanya atas transaksi pembayaran biaya pengangkutan barang tersebut bukan merupakan Objek Penghasilan Pasal 15 Final.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7836 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :