Jumat, 24 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dll

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.04569/BPSP/M.VI/25/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

1. Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah

2. Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Bangunan

3. Koreksi Jasa Konstruksi Atas PBI

4. Koreksi Jasa Konstruksi Atas Bechtel

5. Koreksi Kredit Pajak

1. Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah

Menurut Terbanding

:

Prepaid land lease tahun 1997 telah dipotong, disetor dan dilaporkan pada tahun 1997 jadi tidak terutang lagi di tahun 1998 karena perkiraan tersebut hanya merupakan amortisasi saja, dan Pemohon dapat menunjukkan bukti potong, setor dan lapor atas Prepaid Land Lease tahun 1997, namun setelah diteliti kembali dari bukti potong diketahui bahwa pihak yang memotong pajak bukan Pemohon , dan atas kesalahan ini, Pemohon tidak mengajukan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Terbanding tidak dapat menerima keberatan Pemohon karena dari tahun 1997 sampai tahun 2000 Pemohon belum mengajukan pemindahbukuan, walaupun Pemohon dapat menunjukkan adanya pengeluaran uang dengan adanya bank statement dan Surat Setoran Pajak atas pembayaran Prepaid Land Lease di Tahun 1997 maka Terbanding mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon sepanjang belum ada keputusan persetujuan pemindahbukuan.

Menurut Pemohon

:

Perkiraan P/D-Land Lease dari Januari hingga Desember 1998 adalah merupakan biaya amortisasi dari Prepaid Land Lease, Pemohon juga melampirkan copy rekening koran bank dan perjanjian sewa tanah sebagai bukti pendukung bahwa dasar pengenaan pajak tersebut tidak seharusnya diberlakukan.

Pendapat Majelis

:

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan data yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan, Terbanding dapat menerima sanggahan Pemohon bahwa koreksi tersebut merupakan amortisasi dari pembayaran pada tahun 1997 yang pajaknya sudah dipotong dan disetor, terdapat cukup bukti bahwa objek PPh Pasal 4 (2) final menurut Terbanding adalah merupakan biaya amortisasi dari pembayaran atas sewa tanah yang dilaksanakan tahun 1997 yang menjadi beban tahun 1998, oleh karenanya menurut Majelis koreksi Terbanding atas pembayaran sewa tanah tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Bangunan

Menurut Terbanding

:

Karena tidak ada bukti potong atau Surat Setoran Pajak final atas prepaid rent tahun 1997 yang ada hanya bank statement atas pembayaran prepaid di tahun 1997 dan atas koreksi ini Pemohon sudah menyetujuinya karena ketidakmampuan Pemohon untuk memberikan bukti potong atas prepaid rent dan Surat Setoran Pajak final Tahun 1997.

Karena Pemohon membebankannya di tahun 1998 maka koreksi objek tetap memakai kurs pajak tahun 1998 dan Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan koreksi ini.

Menurut Pemohon

:

Perkiraan G/M S/C Housing untuk bulan Maret hingga Desember 1998 merupakan biaya amortisasi prepaid rent yang dibayarkan kepada pihak lain di Tahun 1997 (Lampiran 5) meskipun biaya amortisasi sewa tersebut dicatat dalam buku besar Pemohon di tahun 1998, tetapi keputusan Terbanding untuk menjadikannya sebagai Dasar Pengenaan Pajak di tahun 1998 adalah tidak relevan.

Pendapat Majelis

:

Kedua pihak yang bersengketa telah melakukan pemeriksaan dan pencocokan data atas koreksi Terbanding berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon berupa voucher, bukti transfer dari bank dan perjanjian kontrak sewa-menyewa yang dibuat dihadapan notaries, terdapat cukup bukti bahwa objek PPh Pasal 4 (2) final menurut Terbanding adalah merupakan biaya amortisasi yang menjadi beban tahun 1998 dari pembayaran atas sewa bangunan yang dilaksanakan tahun 1997 yang seharusnya terhutang pada tahun 1997, oleh karenanya menurut Majelis koreksi Terbanding pembayaran sewa bangunan tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Jasa Konstruksi Atas PBI

Menurut Terbanding

:

Koreksi berasal dari transaksi pembayaran dengan tarif 4%, didasarkan pada kode dokumen PBI (doc. Ref) dalam buku besar Pemohon , dari pembayaran tersebut terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) final yang dilaporkan di lokasi sehingga yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) final domisili atas pembayaran ini dan menurut Pemohon ada pembayaran komisi dan sisanya merupakan pembelian suku cadang/material dengan pembayarannya langsung dari Pemohon kepada pemasok, jadi % komisi terhadap pembelian material ini adalah cukup besar sekali dan tidak wajar sehingga Terbanding tidak dapat menerima keberatan Pemohon

Menurut Pemohon

:

Objek PPh 4 (2) menurut Terbanding berasal dari kode dokumen PBI (doc ref) yang ada didalam buku besar Pemohon , Kode ini hanya untuk membedakan bahwa untuk pembayaran/pembelian tersebut, PT PBI telah diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap faktur dari pemasok dengan bukti penerimaan barang yang dimaksud apabila dikemudian hari diketemukan hal-hal yang tidak diingini dapat diminta pertanggungjawaban dari yang memverifikasi, Pemohon berpendapat transaksi-transaksi seperti ini bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2).

Pendapat Majelis

:

pihak yang bersengketa telah melakukan pemeriksaan dan pencocokan data atas koreksi Terbanding berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon berupa voucher, bank statement, kontrak perjanjian kerjasama dengan PBI, setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan data, terdapat cukup bukti bahwa seluruh pembayaran kepada PBI atas penyerahan jasa konstruksi sudah dipotong dan dibayar PPh Pasal 4 (2) final dan sudah dilaporkan pada SPT PPh Pasal 4 (2) final oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

4. Koreksi Jasa Konstruksi Atas Bechtel

Menurut Terbanding

:

Pembayaran ke Bechtel International telah dikeluarkan dari objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 1998 maka objek ini merupakan tambahan dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) final. Hal ini terjadi karena Terbanding tidak memasukkan invoice pembayaran bulan Februari 1998 dan bulan Desember 1998. Namun karena Pemohon sudah memotong, menyetor, dan melaporkan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) final. Jadi pengeluaran dari objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran kepada PT Bechtel merupakan tambahan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final tahun 1998.

Menurut Pemohon

:

CIP/Bechtel merupakan transaksi jasa konstruksi yang diberikan suatu badan usaha tetap, Pemohon berpendapat bahwa nilai yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak adalah dari nilai invoice sebelum Pajak Pertambahan Nilai dan bukan dari nilai invoice termasuk/setelah Pajak Pertambahan Nilai.

Pendapat Majelis

:

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan data berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon berupa voucher, general ledger, diketahui terdapat perbedaan jumlah antara perhitungan Pemohon dan Terbanding yang disebabkan adanya kesalahan penetapan kurs pajak oleh Terbanding di bulan Pebruari, April 1998, perbedaan jumlah juga disebabkan oleh adanya transaksi double payment untuk invoice yang belum diperhitungkan Terbanding serta penghitungan objek PPh Pasal 4 (2) final dengan termasuk PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

5. Koreksi Kredit Pajak

Menurut Terbanding

:

Untuk SSP yang Pemohon terlambat melaporkan ke KPP yaitu pada tahun 1999 namun telah disetor oleh Pemohon pada tahun 1998.

Menurut Pemohon

:

Untuk SSP yang terlambat dilaporkan ke KPP namun pada waktu pemeriksaan telah dilaporkan, Pemohon mengharapkan supaya SSP tersebut diakui sebagai kredit pajak.

Pendapat Majelis

:

Atas SSP yang terlambat dilaporkan, dapat diakui sebagai kredit pajak tahun 1998 karena Pemohon sudah menyetornya pada tahun 1998 hanya dilaporkan pada tahun 1999, dilain pihak dasar pengenaan pajak yang berkaitan dengan kredit pajak tersebut harus menjadi objek PPh Pasal 4 (2) final tahun 1998.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 9802 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :