Minggu, 23 Nopember 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi terhadap objek pajak PPh Pasal 21 berupa upah langsung yang belum dilaporkan sebesar Rp444.200.749,00

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.00315/PP/A/M.VIII/10/2002

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

Koreksi terhadap objek pajak PPh Pasal 21 berupa upah langsung yang belum dilaporkan sebesar Rp444.200.749,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi tersebut karena terdapat selisih antara hasil pemeriksaan pembukuan Pemohon dengan yang dilaporkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan 1721.

Berdasarkan penelitian atas Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor.Lap-42/WPJ.04/KP.0306/1999 tanggal 21 Desember 1999 diketahui alasan koreksi Terbanding, dimana berdasarkan penelitian atas data pembukuan Pemohon terdapat pembayaran biaya upah langsung sebesar Rp 1.300.616.640,00 sedangkan yang dilaporkan Pemohon dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar Rp 856.415.891,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 444.200.749,00.

Menurut Pemohon

:

Koreksi upah langsung tersebut disebabkan karena pada waktu pemeriksaan Terbanding langsung mengganggap seluruh angka atas dana yang didroping dari pusat ke kebun sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 padahal tidak seluruh dana yang di kirimkan ke kebun digunakan sebagai gaji atau upah, karena dana tersebut akan dialokasikan sesuai kebutuhan antara lain biaya rawat, panen, pembelian obat anti hama, pupuk dan lain-lain.

Pemohon telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan jumlah objek atas pembayaran upah langsung sebesar Rp 856.415.891,00 adalah sesuai dengan jumlah dana yang dialokasikan kepada pekerja, dimana alokasi dana tersebut dapat dilihat pada ledger dimana akan diketahui yang mana objek dan yang bukan.

Selanjutnya dalam persidangan Kuasa Pemohon menyerahkan bukti Rekapitulasi Pembayaran Biaya Upah Buruh Harian Langsung dan menjelaskan perincian pembukuan Pemohon atas jumlah pembayaran upah langsung sebesar Rp1.115.728.747,00 yang betul-betul dibayarkan kepada pekerja langsung yang bekerja dikebun.

Berdasarkan penelitian Majelis atas bukti yang disampaikan oleh Pemohon dimaksud terbukti jumlah sebesar Rp 1.115.728.747,00 memang merupakan pembayaran yang dilakukan Pemohon kepada buruh harian langsung yang bekerja di kebun sedangkan Pemohon baru melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 1998 sebesar Rp 856.415.891,00 (selisih sebesar Rp 259.312.856,00).

Atas selisih sebesar Rp 259.312.856,00, Pemohon dalam persidangan menyatakan mengakui pembayaran tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum dilaporkan pada Tahun Pajak 1998.

Atas koreksi Terbanding terhadap objek lain sejumlah Rp184.887.893,00 (Rp444.200.749,00 – Rp259.312.856,00) , dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa koreksi tersebut adalah merupakan pembayaran yang seharusnya menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pendapat Majelis

:

Berdasarkan penelitian dalam persidangan Majelis berpendapat atas koreksi upah buruh langsung sebesar Rp 259.312.856,00 terdapat alasan yang cukup meyakinkan Majelis bahwa koreksi Terbanding tersebut tetap dipertahankan, sedangkan atas koreksi Terbanding sebesar Rp184.887.893,00 Majelis berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup meyakinkan untuk mempertahankan koreksi tersebut.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2267 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :