Selasa, 23 Desember 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi Tunjangan Astek (Premi Asuransi)

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01483/PP/M.VI/10/2003004

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

2000

Pokok Sengketa

:

Koreksi atas Objek PPh Pasal 21 Sebesar Rp566.300.125,00 yang Dibayar Pemohon Terdiri dari :

1. Koreksi Tunjangan Astek (Premi Asuransi) Rp34.642.763,00

2. Koreksi Tunjangan Khusus (Sewa Apartemen) Rp202.789.955,00

3. Koreksi Tunjangan Transport (Sewa Bis) Rp328.867.407,00

1. Koreksi Tunjangan Astek (Premi Asuransi) Rp34.642.763,00

Menurut Terbanding

:

Biaya tunjangan Astek adalah biaya tunjangan yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk membayar premi asuransi tenaga kerja karyawan yang seharusnya dibayar oleh karyawan sendiri sebesar Rp104.845.129,00.

Karena premi asuransi karyawan Pemohon tersebut dibayar oleh perusahaan maka bagi karyawan hal tersebut merupakan penghasilan dan harus dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Pemohon

:

Dari tunjangan Astek sebesar Rp104.845.129,00, Pemohon tidak dapat menerima koreksi sebesar Rp34.642.763,00 karena merupakan unsur Jaminan Hari Tua (JHT) yang bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dapat dipotong PPh Pasal 21, selebihnya Pemohon dapat menerima koreksi Terbanding.

Pendapat Majelis

:

Dalam persidangan Pemohon menyatakan mengenai koreksi tunjangan Astek yang tidak disetujui Pemohon adalah sebesar Rp34.642.763,00 karena biaya tersebut adalah merupakan pembayaran Tunjangan Hari Tua kepada karyawan, selebihnya Pemohon dapat menerima koreksi.

Dalam persidangan Terbanding telah memeriksa bukti-bukti yang diserahkan dalam sidang oleh Pemohon berupa rekapitulasi iuran Jamsostek, bukti penerimaan iuran Jamsostek tahun 2000, Formulir rincian iuran Jamsostek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Terbanding mengakui memang jumlah Tunjangan Hari Tua (THT) adalah sebesar Rp34.642.763,00 yang tidak seharusnya dikoreksi karena sesuai ketentuan pungutan mengenai PPh Pasal 21-nya baru bisa dilaksanakan pada waktu tunjangan tersebut diserahkan/dibayarkan kepada wajib pajak.

Karena ketentuan perpajakan yang mengatur bahwa pajak penghasilan terhadap Tunjangan Hari Tua (THT) akan dikenakan pada saat pembayaran kembali tabungan tersebut dan pemotongnya adalah PT Jamsostek, maka Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi tunjangan Astek sebesar Rp34.642.763,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Koreksi Tunjangan Khusus (Sewa Apartemen) Rp202.789.955,00

Menurut Terbanding

:

Adapun apartemen yang disewa oleh Pemohon digunakan oleh para direktur perusahaan tersebut sebagai tempat tinggal, dimana biaya-biaya tersebut dibebankan dalam laporan keuangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Pemohon

:

Tunjangan khusus ini adalah merupakan fasilitas dari perusahaan berupa biaya sewa apartemen, yakni sewa apartemen yang diperuntukkan pekerja asing dimana perusahaan sering melakukan rolling untuk karyawan yang bersangkutan.

Sewa apartemen tersebut diperuntukkan bagi orang asing yang menangani langsung jalannya operasional perusahaan dan bukan untuk pemegang saham atau komisaris.

Untuk sewa apartemen sudah ada sejak perusahaan berdiri, Pemohon telah menerapkan “bukan menjadi objek pajak bagi karyawan dan bukan merupakan biaya bagi perusahaan” karena memang sulit untuk menerapkan PPh Pasal 21 pada masing-masing karyawan.

Pemohon setuju kalau untuk biaya sewa apartement tersebut dikoreksi di PPh Badan.

Tidak mungkin kalau biaya ini dibebankan secara perorangan, sehingga semua pengeluaran biaya ditanggung oleh manajemen perusahaan.

Pendapat Majelis

:

Terbanding mengkoreksi tunjangan khusus berupa sewa apartemen yang digunakan oleh para direktur perusahaan tersebut sebagai tempat tinggal, dimana biaya-biaya tersebut dibebankan dalam laporan keuangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Pemohon digunakan bagi orang asing yang menangani langsung jalannya operasional perusahaan dan bukan untuk pemegang saham atau komisaris, sehingga dapat dibiayakan di PPh Badan dan bukan objek PPh Pasal 21.

Majelis meminta kepada Pemohon untuk dapat memberikan bukti terhadap membuktikan atas biaya sewa tersebut kepada Terbanding.

Dalam sidang Pemohon menunjukkan bukti berupa: Lease Agreement No. N 06-G, payment offer slip beserta lampiran dengan voucher No.017/III dan 018/III dan salah satu copy perjanjian kerja bagi orang asing (Jepang).

Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas bukti-bukti tersebut Terbanding mengakui kalau memang pembayaran tersebut dilakukan oleh manajemen perusahaan dan bukan oleh perorangan, dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi terhadap tunjangan khusus sebesar Rp202.789.955,00 tidak dapat dipertahankan.

3. Koreksi Tunjangan Transport (Sewa Bis) Rp328.867.407,00

Menurut Terbanding

:

Koreksi tunjangan transport adalah mengenai sewa bis, dimana Pemohon mengeluarkan biaya untuk sewa bis yang dipergunakan antar jemput karyawan, karena biaya ini termasuk dalam pos biaya kesejahteraan oleh Terbanding dianggap sebagai tunjangan.

Menurut Pemohon

:

Biaya ini dikeluarkan untuk sewa bis, sebenarnya merupakan fasilitas perusahaan kepada karyawan bagian produksi, dimana kalau dibebankan kepada masing-masing karyawan juga tidak mungkin untuk dikenakan PPh Pasal 21-nya, oleh karena itu bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Dalam struktur gaji Pemohon tidak terdapat perkiraan untuk pembayaran tunjangan sewa bis, jadi biaya ini langsung ditanggung oleh perusahaan sebagai fasilitas.

Sewa bus untuk angkutan karyawan dari lokasi pabrik ke titik jemput yang sudah ditentukan yang dibayarkan kepada perusahaan persewaan bus bukan objek pajak bagi karyawan Pemohon karena karyawan tidak mendapat tambahan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi.

Sewa bus tersebut adalah penghasilan bagi perusahaan persewaan bus, dan untuk itu PPh Pasal 23-nya sudah Pemohon potong dan setorkan.

Pendapat Majelis

:

Menurut Terbanding tunjangan transpot yang dikoreksi adalah berupa sewa bis, dimana Pemohon mengeluarkan biaya untuk sewa bis yang dipergunakan antar jemput karyawan, karena biaya ini termasuk dalam pos biaya kesejahteraan oleh Terbanding dianggap sebagai tunjangan.

Menurut Pemohon biaya yang dikeluarkan untuk sewa bis tersebut sebenarnya merupakan fasilitas perusahaan kepada karyawan bagian produksi, dimana kalau dibebankan kepada masing-masing karyawan juga tidak mungkin untuk dikenakan PPh Pasal 21nya, oleh karena itu bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

Dalam struktur gaji Pemohon tidak terdapat perkiraan untuk pembayaran tunjangan sewa bis, jadi biaya ini langsung ditanggung oleh perusahaan sebagai fasilitas.

Menurut Pemohon sewa bus untuk angkutan karyawan dari lokasi pabrik ke titik jemput yang sudah ditentukan yang dibayarkan kepada perusahaan persewaan bus bukan merupakan objek pajak bagi karyawan Pemohon karena karyawan tidak mendapat tambahan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi.

Dalam sidang Pemohon memberikan bukti berupa dokumen-dokumen pembayaran ke PT Citi Transportama tahun 2000 berupa payment offer slip, list of transfere, copy transfer bank, invoice, rekapitulasi pemakaian kendaraan, dan buku pemakaian kendaraan dari PT Citi Transportama.

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diberikan Pemohon tersebut, Terbanding mengakui bahwa memang benar pembayaran tersebut dilakukan oleh Pemohon kepada perusahaan yang menyewakan bis yakni PT Citi Transportama.

Atas fasilitas yang diberikan perusahaan tersebut tidak dapat dibebankan secara proporsional kepada masing-masing karyawan, sehingga tidak dapat diterapkan PPh Pasal 21-nya kepada masing-masing karyawan.

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa tunjangan sewa bis dapat dikenakan PPh Pasal 21, sehingga koreksi atas tunjangan transport berupa sewa bis sebesar Rp328.867.407,00 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 7416 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :