Minggu, 21 September 2014  

Belajar Perpajakan

PPnBM Kendaraan Bermotor

A A A 

PPnBM Kendaraan Bermotor

Definisi  

-

Kendaraan angkutan orang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan penumpang baik lebih dari 10 orang termasuk pengemudi maupun kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, termasuk sedan atau station wagon.

-

Kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor  dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau kendaraan bak tertutup, dengan jumlah penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.

-

Kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning.

-

Kendaraan protokoler kenegaraan adalah semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan rombongan kepresidenan atau yang digunakan berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu kenegaraan, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat atau karyawan.

Yang Tidak  Dikenakan PPn BM    

Ketentuan Khusus PPn BM

Kendaraan yang dikenakan PPn BM :

-

kendaraan angkutan orang

-
-

kendaraan khusus
kendaraan bermotor beroda dua lebih dari 250 CC

Kendaraan yang tidak dikenakan PPn BM:

-

kendaraan CKD;

-

kendaraan sasis;

-

kendaraa-         n angkutan barang;

-

kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC.

Kendaraan yang dibebaskan dari PPn BM:

-

kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaran tahanan, kendaraan angkutan umum;

-

untuk tujuan protokoler kenegaraan, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD;

-

kendaraan bermotor angkutan lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kegiatan dinas TNI/POLRI sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD;

-

untuk keperluan patroli TNI/POLRI sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD.


Pembebasan PPn BM

SKB PPn BM

-

TNI atau POLRI atau Orang atau Badan atau Pengusaha Angkutan Umum atau pihak lain yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP.

-

Permohonan untuk memperoleh SKB PPn BM, TNI atau POLRI atau Orang atau Badan atau Pengusaha Angkutan Umum atau pihak lain wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

-

Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.

-

SKB PPn BM diterbitkan sebelum impor kendaraan bermotor oleh pemohon SKB atau penyerahan kendaraan bermotor kepada pemohon SKB.

 

Dasar Pengenaan Pajak 

PPN

-

Impor
Sebesar nilai impor

-

Penyerahan Dari Pabrikan
Sebesar harga jual tidak termasuk PPn BM

-

Penyerahan Dari Non Pabrikan
Sebesar harga jual termasuk PPn BM

 

PPn BM

-

Impor
- CKD : Belum terutang
- CBU : Sebesar Nilai Impor

-

Penyerahan Dari Pabrikan
Sebesar harga jual

-

Penyerahan Dari Non Pabrikan
Sebesar harga jual

 

 

Tabel Tarif

PERBANDINGAN TARIF PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR

JENIS

SISTEM GANDAR PENGGERAK

SISTEM MOTOR

KAPASITAS

TARIF

TARIF

(CC)

KMK No.460/

KMK.03/2001

KMK No.140/

KMK.03/2002

Angkutan penumpang kurang dari 10 orang:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan/ Station Wagon

 

Cetus Api

£ 1500

30%

30%

 

 

 

>1500 s.d 3000

40%

40%

 

 

 

> 3000

75%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakar nyala

£ 1500

30%

30%

 

 

Kompresi

>1500 s.d 2500

40%

40%

 

 

 

> 2500

75%

75%

 

 

 

 

 

 

Selain Sedan/ Station

Satu gandar

Cetus Api

£ 1500

10%

10%

wagon

penggerak (4x2)

 

>1500 s.d 2500

20%

20%

 

 

 

> 2500 s.d 3000

30%

40%

 

 

 

> 3000

75%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakar nyala

£ 1500

10%

10%

 

 

Kompresi

>1500 s.d 2500

20%

20%

 

 

 

> 2500

75%

75%

 

 

 

 

 

 

 

Dua gandar

Cetus Api

£ 1500

30%

30%

 

penggerak (4x4)

 

>1500 s.d 3000

40%

40%

 

 

 

> 3000

75%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakar nyala

£ 1500

30%

30%

 

 

Kompresi

>1500 s.d 2500

40%

40%

 

 

 

> 2500

75%

75%

 

 

 

 

 

 

Angkutan penumpang 10 orang atau lebih:

Semua jenis

Semua jenis

Semua Kapasitas

10%

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendaraan Khusus

Semua jenis kendaraan khusus yg dibuat untuk golf

50%

50%

 

Di atas salju, pantai, gunung, dan semacam itu

60%

60%

 

Trailer atau semi-trailer dari tipe caravan, untuk

perumahan atau kemah

75%

75%

 

 

 

 

 

 

Kendaraan Bermotor

 

 

> 250 s.d 500

60%

60%

Beroda Dua

 

 

> 500

75%

75%

 

 

 

 

 

 

             

  

Restitusi
Distributor/Dealer/Agen/Penyalur yang menjual kendaraan dinas TNI/POLRI, kendaraan patroli TNI/POLRI, kendaraan Protokoler Kenegaraan, kendaraan ambulan, kendaraan tahanan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, dan kendaraan angkutan umum yang memperoleh SKB PPn BM, dapat mengajukan surat permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar kepada Kepala KPP tempat Distributor/Dealer/Agen/ Penyalur dikukuhkan

-

Pengusaha angkutan umum yang telah dipungut PPn BM atas impor/pembelian kendaraan sebelum/tanpa mendapatkan SKB PPn BM, dapat mengajukan surat permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar kepada Kepala KPP tempat importir atau pembeli terdaftar (berdomisili)

-

TNI/POLRI yang telah dipungut PPn BM atas impor atau pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan kendaraan dinas atau patroli TNI/POLRI, atau Sekretariat Negara yang telah dipungut PPn BM atas impor atau pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan Protokoler Kenegaraan dapat mengajukan permohonan restitusi PPn BM yang telah dibayar kepada Kepala KPP dimana Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara terdaftar.

-

Importir/pembeli yang telah dipungut PPn BM atas impor atau pembelian kendaraan ambulan, tahanan, pemadam kebakaran, dan jenazah, dapat mengajukan permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar kepada Kepala KPP tempat importir atau pembeli terdaftar (berdomisili) 

 

Tata Cara Restitusi

-

Mengajukan Surat Permohonan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam KEP-586/PJ./2001 tanggal 29 Agustus 2001.

-

Permohonan diajukan paling lambat 12 bulan setelah bulan terjadinya penyerahan kendaraan kepada pembeli atau setelah bulan terjadinya impor.

-

Atas permohonan restitusi tersebut harus diterbitkan surat ketetapanpaling lambat 2 bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pemungut PPn BM
Pemungut PPn BM dapat dibedakan dalam 3 kategori:

-

Ditjen Bea dan Cukai, untuk PPn BM impor.

-

“Pabrikan” kendaraan bermotor atau pihak yang bertindak sebagai pabrikan kendaraan bermotor.

-

·         Perusahaan Perakitan atau Perusahaan karoseri, untuk penyerahan kendaraan hasil perakitan/pengubahan apabila pihak yang menyuruh melakukan perakitan atau pengubahan adalah selain ATPM, Distributor, Dealer, Agen, Penyalur, Showroom.

 

Kewajiban sebagai pemungut PPn BM (selain DJBC):

-

memungut PPn BM atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.

-

menyetorkan PPn BM yang telah dipungut.

-

·         melaporkan pemungutan PPn BM dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak dan melampirkan Laporan Pemungutan PPN dan PPn BM (sesuai KEP-199/PJ./2000).

            

Hubungan Istimewa   
Dalam hal terdapat hubungan istimewa di antara pabrikan dan distributor (agen/penyalur) dan harga pasar wajar tidak diketahui, maka harga pasar wajar atas penyerahan kendaraan bermotor ditentukan dengan melalui pemeriksaan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 9059 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :