Selasa, 29 Juli 2014  

Belajar Perpajakan

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Merupakan Tunjangan Pajak

A A A 

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.04664/BPSP/M.V/10/2001

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

:

1998

Pokok Sengketa

:

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Merupakan Tunjangan Pajak

Menurut Terbanding

:

Dalam pembukuan biaya tenaga kerja terdapat pos PPh Pasal 21 karyawan yang merupakan tunjangan pajak bagi karyawan.

Dalam proses keberatan, Pemohon ternyata tidak dapat memberikan bukti bahwa biaya-biaya yang boleh dibebankan dalam tahun 1998 telah dipotong dan disetor pajaknya tahun 1997 sehingga tetap dikoreksi oleh Terbanding.

Menurut Pemohon

:

Koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 tahun 1998 tersebut terdiri dari :

a.

Adanya pembayaran PPh Final atas pesangon yang dibukukan sebagai BTK.

b.

Premi asuransi THT jamsostek sebesar 3,7 % dari penghasilan pegawai dibiayakan dalam BTK namun tidak diperhitungkan sebagai objek pajak pada SPT Tahunan.

c.

Biaya tenaga kerja (atas mantan pegawai) yang sudah diperhitungkan dalam SPT Tahun 1998.

d.

Biaya tunjangan pensiun Dirut periode Juli 1997 s.d Juni 1998 yang menjadi beban tahun 1998 namun telah menjadi objek pajak tahun 1997.

e.

Biaya tunjangan pemeliharaan rumah Direksi periode Juli 1997 s.d Juni 2000 yang menjadi beban tahun 1998 namun telah manjadi objek tahun pajak 1997.

f.

Biaya premi asuransi 5 orang pegawai yang telah menjadi biaya pajak tahun 1997.

g.

Biaya premi asuransi 1 orang pegawai yang telah menjadi biaya pajak tahun 1997.

h.

Biaya tenaga kerja lainnya.

Dalam persidangan, Pemohon mengemukakan bahwa koreksi-koreksi yang dikemukakan dalam Surat Banding sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan rekonstruksi (mereka-reka) yang dilakukan Pemohon karena sebenarnya Pemohon tidak mengetahui secara pasti rincian koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21.

Pendapat Majelis

:

Dari penelitian terhadap daftar pembayaran gaji karyawan bagian penjualan dan kantor dan telah ditrasir ke tanda terima pembayarannya, diketahui bahwa jumlah pembayaran gaji tersebut telah sesuai/cocok dengan pembebanan gaji/upah dalam laporan rugi laba tahun 1998.

Equalisasi objek PPh Pasal 21 dengan biaya gaji/upah menurut PPh Badan tahun 1998 sebagai berikut :

-

Objek PPh Pasal 21 Menurut Pemeriksaan

Rp

7.443.225.106,00

-

Objek PPh Pasal 21 yang Dibebankan ke R/L

a.

Gaji dan Upah

Rp

8.022.198.939,00

b.

Biaya Lain-Lain

- Jasa Pihak Lain

Rp

1.422.100,00

- Biaya Diklat

Rp

250.000,00

- Biaya Upacara/Pertemuan

Rp

35.000.000,00

Jumlah objek PPh Pasal 21 pada pos R/L

Rp

8.058.871.039,00

Selisih

Rp

615.645.933,00

Selisih tersebut adalah objek pajak PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 cabang Surabaya Krembangan.

Dalam Laporan Pemeriksaan Pajak No. Lap-60/WPJ.04/RP.02/2000 tanggal 5 April 2000 tersebut tidak terdapat rincian mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 tahun 1998.

Terbanding tidak dapat menyerahkan KKP (khususnya KKP.B-6) yang berkaitan dengan pemeriksaan objek PPh Pasal 21 tahun 1998.

Pemohon dalam persidangan mengemukakan tidak mengetahui secara pasti rincian koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 tahun 1998 tersebut.

Oleh karena Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan mengenai rincian koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 tahun 1998 maka koreksi tersebut dilakukan tanpa didasari suatu alasan yang kuat dan oleh karenanya koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 tahun 1998 tidak dapat dipertahankan.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2726 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :