Senin, 22 Desember 2014  

Belajar Perpajakan

Antara Pemeriksaan, Keberatan dan Banding (Bagian II)

A A A 

ANTARA PEMERIKSAAN PAJAK, KEBERATAN, DAN BANDING (BAGIAN III)

oleh Prianto Budi S. (Direktur di PT Partner Utama Konsultan)

disajikan dalam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) IAI

pada tanggal 23 April 2007 di Graha Akuntan Jakarta

yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)


G. Pedoman Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi

  • Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak,
  • Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan
  • Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Jenis

Deskripsi

Pedoman Umum Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang

- telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak

- bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan

- menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak

Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama

Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan

Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait

Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai

- berbagai faktor perbandingan;

- nilai absolut dari penyimpangan;

- sifat dari penyimpangan;

- petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;

- pengaruh penyimpangan;

- hubungan dengan permasalahan lainnya

Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

H. Wewenang Fiskus dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan

Uraian Wewenang Fiskus

Pemeriksaan Lapangan

§ memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

§ meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari WP yang diperiksa;

§ memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha WP dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

§ melakukan penyegelan tempat/ruangan tersebut di atas, apabila WP atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;

§ meminta keterangan/data yang diperlukan dari pihak ketiga yang punya hubungan dengan WP yang diperiksa

§ memberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.

Pemeriksaan Kantor

§ memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan WP;

§ meminta keterangan lisan/tertulis dari WP yang diperiksa;

§ meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa

§ memberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.

 

I. Pemeriksaan SPT-LB

  1. Pemeriksaan dulu, baru restitusi (Pasal 17B UU KUP)

    a. Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP harus menerbitkan SKP paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Dirjen Pajak.

    b. Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKP Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

    c. Apabila SKP Lebih Bayar terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) UU KUP, maka kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (2) UU KUP sampai dengan saat diterbitkan SKP Lebih Bayar.

  2. Restitusi dulu, baru pemeriksaan (Pasal 17C UU KUP)

a. Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.

b. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat (1) UU KUP ditetapkan dengan Kep. Menteri Keuangan (KMK No. 544/KMK.04/2000), yaitu:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

4) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

c. WP dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak.

d. Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan menerbitkan SKP, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C ayat (4) UU KUP, Dirjen Pajak menerbitkan SKP Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

J. Penundaan/Penolakan Pemeriksaan

  1. Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, WP atau kuasanya tidak ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili WP, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
  2. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum Pemeriksaan Lapangan ditunda, Fiskus dapat melakukan penyegelan.
  3. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), WP atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai WP yang bersangkutan untuk mewakili WP guna membantu kelancaran pemeriksaan.
  4. Dalam hal pegawai WP yang diminta mewakili WP menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, pegawai tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
  5. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Fiskus membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Fiskus.

  6. Dalam hal WP atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP, WP atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
  7. Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Fiskus membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Fiskus.
  8. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

K. Closing Conference

  1. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
  2. Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.
  3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
  4. Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik.
  5. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/ atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dibuatkan Berita Acara, dan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
  6. Pemberitahuan hasil perneriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan
  7. Fiskus wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP.

L. Hasil Pemeriksaan

  1. Surat Ketetapan Pajak

    a. SKP Lebih Bayar (SKPLB)

    b. SKP Nihil (SKPN)

    c. SKP Kurang Bayar (SKPKB)

    d. SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

  2. Surat Tagihan Pajak (STP)
  3. Rekomendasi tindakan penyidikan

 M. Pembetulan SPT pasca Pemeriksaan

1. WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan

 

2. Sekalipun jangka waktu 2 tahun telah berakhir, dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan SKP, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:


a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau

b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau

c. jumlah harta menjadi lebih besar; atau

d. jumlah modal menjadi lebih besar

3. Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, WP dapat membetulkan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan, dalam hal WP menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding mengenai SKP tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau Keputusan Keberatan yang diajukan banding, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut



4. Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP, terhadap ketidakbenaran perbuatan WP tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 10921 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :