Kamis, 23 Oktober 2014  

Belajar Perpajakan

Put.00018/M.VII/BPSP/16/1999

A A A 

          Putusan Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.00018/M.VII/BPSP/16/1999

Jenis Pajak

:

Pajak Penjualan  Barang  Mewah

 

 

 

Masa/Tahun Pajak

:

Juli  s.d. Desember 1992

 

 

 

Pokok Sengketa

:

1.      Koreksi Cash Discount/Prompt Discount yang Tidak Tercantum pada Faktur Pajak Keluaran

 

 

2.      Koreksi Atas Retur Penjualan  yang Tidak Didukung Nota Retur

 

 

 

 

 

1.      Koreksi Cash Discount/Prompt Discount yang Tidak Tercantum pada Faktur Pajak Keluaran

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena  pemberian cash discount/prompt discount yang dilakukan Pemohon dengan cara menerbitkan Nota Kredit dan Faktur Pajak susulan (Faktur Pajak kedua) dengan nilai negatif,  tidak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Faktur Pajak kedua tersebut Pemohon tidak  mencantumkan nomor invoice ataupun nomor Faktur Pajak pertama, dan hanya menyebutkan nomor Nota Kredit.

 

Penjelasan Pasal 1 huruf O Undang-undang  No. 8 Tahun  1983 menyebutkan bahwa potongan tunai atau rabat dapat dikurangkan dari harga jual, asalkan tercantum dalam Faktur Pajak.

 

Jangka waktu penyerahan barang kena pajak sampai dengan pembuatan Faktur Pajak  kedua dengan nilai negatif adalah tanggal 1 dua bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak.

 

Keputusan Menteri Keuangan No.1117/KMK.04/1998 tanggal 8 Nopember 1988 Pasal 4 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa Faktur Pajak selambat-lambatnya dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan kena pajak, karenanya pemberian cash/prompt discount yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat diterima sebagai pengurang harga jual, karena sistem yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Pemberian cash/prompt discount yang dilakukan dengan cara menerbitkan Nota Kredit dan Faktur Pajak susulan (Faktur Pajak kedua) dengan nilai negatif disebabkan Pemohon mempunyai mekanisme sendiri dalam prosedur penerbitan faktur pajak, dimana Pemohon menerbitkan Faktur Pajak Standar terlebih dahulu, tanpa memperhatikan adanya discount, yang disebabkan sistem komputerisasi perusahaan yang mengharuskan  penerbitan Faktur Pajak Standar pada awal bulan berikutnya.

 

Dengan adanya pembeli yang melakukan pembayaran pada periode discount, sementara Faktur Pajak (pertama) telah diterbitkan  maka perusahaan menerbitkan Faktur Pajak kedua sebagai Faktur Pajak pengurang  untuk mengurangi Pajak Keluaran seperti yang dicantumkan pada Faktur Pajak yang pertama.

 

Dari sisi pembeli, Faktur Pajak pengurang tersebut  akan mengurangi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga mekanisme tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

 

Sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengatur mengenai  potongan/discount yang dibayar di belakang.

 

Pemohon  menggunakan mekanisme tersebut sejak tahun 1992, dan mengira mekanisme penerbitan Faktur Pajak tersebut telah benar, karena pihak Terbanding tidak memberi teguran kepada Pemohon.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Mekanisme  penerbitan  Faktur Pajak yang dipergunakan oleh Pemohon tidak sesuai dengan  Pasal 1 huruf O Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

 

Pasal 1 huruf O Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur “Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan harga barang yang dikembalikan”.

 

Penjelasan  pasal tersebut mengatur : Yang dapat dikurangkan dari harga jual adalah:

  1. -         Potongan harga seperti potongan tunai atau rabat, sepanjang masih dalam batas adat kebiasaan pedagang yang baik, dapat dikurangkan dari harga jual asalkan tercantum dalam Faktur Pajak.

 

Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, komisi, premi, atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka menjualkan barang.

 

Berdasarkan penelitian Faktur Pajak yang disampaikan oleh Pemohon, nyata bahwa potongan berupa Cash Discount/Prompt Discount oleh Pemohon tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, karenanya Majelis berpendapat pemberian Cash Discount/Prompt Discount oleh Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf O Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983.

 

Mengenai penerbitan Faktur Pajak, Keputusan Menteri Keuangan No. 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988 Pasal 5 ayat (1) huruf d mengatur : Faktur Pajak harus dibuat selambat-lambatnya :

 

Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan Barang Kena Pajak dan atau keseluruhan pekerjaan Jasa Kena Pajak kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.

 

Dari pemeriksaan dalam persidangan nyata bahwa Pemohon  menerbitkan Faktur Pajak  kedua (Faktur Pajak Pengurang)  adalah pada tanggal 1 dua bulan berikutnya setelah masa penyerahan barang kena pajak, karenanya Majelis berpendapat penerbitan Faktur Pajak kedua tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988.

 

Majelis berpendapat atas Cash Discount/Prompt Discount yang baru diketahui kemudian, seharusnya Pemohon membatalkan Faktur Pajak Pertama, dan membuat Faktur Pajak baru sebagai pengganti Faktur Pajak Pertama, karenanya Majelis berpendapat koreksi atas Cash Discount/Prompt Discount sudah benar dan karenanya tetap dipertahankan.

 

 

 

 

 

2.      Koreksi Atas Retur Penjualan  yang Tidak Didukung Nota Retur

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi dilakukan karena Pemohon tidak dapat membuktikan nota retur yang dibuat oleh pihak pembeli, yang disebabkan mekanisme penerbitan Nota  Kredit sebagai pengurang Pajak Keluaran yang  mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 987/KMK.04/1984 tanggal 18 September 1984 menyebutkan bahwa dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Barang Mewah dikembalikan, sedangkan atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dibuatkan Faktur Pajaknya, pembeli diharuskan membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.

 

Apabila ada barang yang dikembalikan oleh pembeli kepada Pemohon sebagai penjual setelah diterbitkannya Faktur Pajak, maka pihak pembeli harus membuat Nota Retur, namun dalam hal ini  pemohon sebagai penjual yang mengeluarkan Nota Kredit, yang secara administratif tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Diterbitkannya Nota Kredit oleh Pemohon sebagai penjual adalah karena terdapat kesalahan administratif, yaitu  digunakannya  mekanisme yang telah disepakati dengan pihak pembeli, apabila terjadi pengembalian barang maka pihak pembeli akan memberitahukan barang-barang yang dikembalikan yang dituangkan ke dalam format yang telah disepakati, kemudian akan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Rusak.

 

Dalam  mekanisme tersebut pihak pembeli memberi penjelasan atau keterangan mengenai barang-barang yang dikembalikan dalam laporan pengembalian barang yang telah diformat oleh Pemohon, dan berdasarkan format tersebut pihak Pemohon sebagai penjual akan mengirim petugas lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan pihak pembeli tersebut, yang kemudian menuangkannya dalam Berita Acara Penyerahan Barang Rusak, dan kemudian menuangkannya dalam Nota Kredit;

 

Fungsi Nota Kredit tersebut adalah sebagai sarana untuk mengurangkan Pajak Masukan pihak pembeli;

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Pasal 1 huruf O Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur : “Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan harga barang yang dikembalikan”

 

Penjelasan  pasal tersebut mengatur : Yang dapat dikurangkan dari harga jual adalah:

  1. -         barang yang dikembalikan karena rusak, perbedaan mutu, jenis atau tipe, dan barang yang hilang dalam perjalanan.

 

Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 987/KMK.04/1984 tanggal 18 September 1984 menyatakan : “Dalam hal Barang Kena Pajak dan/atau Barang Mewah dikembalikan, sedangkan atas penyerahan  Barang Kena Pajak tersebut sudah dibuatkan Faktur Pajaknya pembeli diharuskan membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut”

 

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, nyata bahwa terdapat format pemberitahuan mengenai barang rusak yang dibuat oleh Pemohon untuk pihak pembeli, Berita Acara Penyerahan Barang Rusak tersebut memuat tanggal penyerahan, pihak pembeli yang menyerahkan, jenis barang, jumlah satuan, dan tanda tangan kedua belah pihak, dan Nota Kredit dari pihak Pemohon kepada pihak pembeli yang berisi pemberitahuan kepada pembeli tentang telah dikreditkannya barang-barang yang dikembalikan yang berisi kode, nama barang, kuantum, dan harga persatuan.

 

Kewajiban untuk membuat nota retur tersebut ada pada pihak pembeli, sehingga dengan tidak dibuatnya nota retur oleh pembeli bukan merupakan kesalahan  penjual, dalam hal ini Pemohon, karena Pemohon telah membuat Berita Acara Penerimaan Barang Rusak dan telah memberitahukan kepada pihak pembeli mengenai barang-barang yang telah dikreditkankannya.

 

Majelis berpendapat bahwa  koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak berupa retur penjualan tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2647 kali ›


Pencarian Artikel Tax Learning
Kata Kunci :
Match  
AND  
OR  
Topik :  
Cari di :
Judul  
Isi  
 
Hasil per halaman :