PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

PPN Umum


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 194/PMK.03/2012
6 Des 2012
2 SE-52/PJ/2012
22 Nop 2012
3 SE-47/PJ/2012
1 Nop 2012
4 SE-37/PJ/2012
2 Jul 2012
5 85/PMK.03/2012
6 Jun 2012
6 83/PMK.03/2012
6 Jun 2012
7 PER-13/PJ/2012
4 Mei 2012
8 1 TAHUN 2012
3 Jan 2012
9 SE-94/PJ/2011
22 Des 2011
10 SE-79/PJ/2011
20 Okt 2011
11 SE-79/PJ/2011
20 Okt 2011
12 SE-50/PJ/2011
3 Ags 2011 PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
13 102/PMK.011/2011
18 Jul 2011 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
14 30/PMK.03/2011
28 Feb 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
15 31/PMK.03/2011
28 Feb 2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
16 PER-2/PJ./2011
11 Jan 2011 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN (SPT MASA PPN)
17 SE-151/PJ./2010
31 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-65/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
18 SE-144/PJ/2010
22 Des 2010 PENEGASAN TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
19 SE-147/PJ./2010
22 Des 2010 PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
20 SE-130/PJ/2010
30 Nop 2010 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN
21 SE-132/PJ/2010
30 Nop 2010 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
22 SE-131/PJ/2010
30 Nop 2010 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGEMBALIAN BARANG KENA PAJAK ATAU PEMBATALAN JASA KENA PAJAK YANG FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHANNYA TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PEMBELI ATAU PENERIMA JASA
23 KEP-383/PJ/2010
26 Nop 2010
24 SE-124/PJ./2010
26 Nop 2010 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 426/PMK.03/2010 DAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN BERKAS PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
25 SE-121/PJ/2010
23 Nop 2010 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN
26 SE-119/PJ/2010
16 Nop 2010 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN
27 SE-99/PJ./2010
6 Okt 2010
28 PER-44/PJ/2010
6 Okt 2010 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
29 SE-98/PJ/2010
6 Okt 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
30 PER-27/PJ./2010
2 Jun 2010 TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
31 SE-70/PJ./2010
2 Jun 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
32 SE-63/PJ./2010
11 Mei 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA TERTENTU SERTA PENJELASAN TAMBAHAN UNTUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DALAM MENGHITUNG PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
33 SE-59/PJ./2010
3 Mei 2010 PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
34 81/PMK.03/2010
5 Apr 2010 SAAT PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI KEADAAN GAGAL BERPRODUKSI
35 75/PMK.03/2010
31 Mar 2010 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
36 PER-19/PJ./2010
29 Mar 2010 PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG
37 SE-37/PJ./2010
10 Mar 2010 KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
38 PER-10/PJ./2010
9 Mar 2010 DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
39 PER-8/PJ./2010
1 Mar 2010 SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
40 SE-27/PJ./2010
1 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2010 TENTANG TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
41 39/PMK.03/2010
22 Feb 2010 BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
42 40/PMK.03/2010
22 Feb 2010 TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN
43 SE-17/PJ./2010
11 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-3/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI
44 25/PMK.011/2010
29 Jan 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
45 17/PMK.03/2010
25 Jan 2010 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI
46 SE-118/PJ./2009
29 Des 2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH
47 PER-60/PJ./2009
29 Okt 2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI
48 42 TAHUN 2009
15 Okt 2009 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
49 PER-50/PJ./2009
7 Sep 2009 TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
50 SE-88/PJ./2009
7 Sep 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
51 PER-42/PJ./2009
24 Jul 2009 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009
52 PER-36/PJ./2009
8 Jun 2009 PERUBAHAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-15/PJ./2009 TENTANG TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
53 SE-47/PJ./2009
27 Apr 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
54 SE-37/PJ./2009
30 Mar 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
55 28 TAHUN 2009
24 Mar 2009 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
56 PER-15/PJ./2009
24 Feb 2009 TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
57 PER-16/PJ./2009
24 Feb 2009 PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
58 -
16 Des 2008 PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS PRODUK PRIMER PERTANIAN
59 SE-64/PJ./2008
4 Nop 2008 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PPN 1108 DI KPP DAN PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
60 137/PMK.011/2008
7 Okt 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
61 SE - 37/PJ/2008
15 Ags 2008 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENERUSAN PENGIRIMAN PAKET INTERNASIONAL DI LUAR DAERAH PABEAN
62 80/PMK.03/2008
23 Mei 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
63 PER - 14/PJ./2008
8 Apr 2008 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KPP PRATAMA, DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
64 45/PMK.03/2008
31 Mar 2008 PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
65 SE - 9/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
66 SE - 11/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 5/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEARL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
67 35/PMK.03/2008
26 Feb 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
68 P - 04/BC/2008
20 Feb 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
69 31/PMK.03/2008
19 Feb 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
70 4/PJ/2008
11 Feb 2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
71 5/PJ/2008
11 Feb 2008 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
72 SE - 6/PJ./2008
8 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 3/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
73 14/PMK.011/2008
4 Feb 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
74 15/PMK.011/2008
4 Feb 2008 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM NEGERI
75 P - 02/BC/2008
24 Jan 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
76 SE - 07/PJ.02/2007
10 Okt 2007 LARANGAN MEMBERITAHUKAN DOKUMEN-DOKUMEN RESMI MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA PIHAK LAIN
77 PER - 142/PJ./2007
3 Okt 2007 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
78 PER - 136/PJ./2007
28 Sep 2007 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
79 SE - 41/PJ./2007
28 Sep 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
80 SE - 43/PJ./2007
28 Sep 2007 PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG
81 PER - 136/PJ./2007
25 Sep 2007 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
82 SE - 41/PJ./2007
25 Sep 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
83 118/PMK.011/2007
24 Sep 2007 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
84 SE - 05/PJ.02/2007
17 Sep 2007 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
85 SE - 04/PJ.02/2007
16 Ags 2007 STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
86 PER - 114/PJ./2007
14 Ags 2007 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh)
87 SE - 03/PJ.02/2007
7 Ags 2007 BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007
88 31 TAHUN 2007
1 Mei 2007 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
89 36/PMK.03/2007
11 Apr 2007 BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
90 SE - 13/PJ./2007
3 Apr 2007 PEJELASAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-175/PJ./2006 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN
91 S - 366/PJ.022/2007
2 Apr 2007 PENEGASAN ATAS KOMODITI PERTANIAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
92 993/KMK.03/2006
23 Mar 2007 RALAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 993/KMK.03/2006 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
93 11/PMK.03/2007
14 Feb 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
94 SE - 01/PJ.02/2007
17 Jan 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
95 7 TAHUN 2007
8 Jan 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
96 SE - 14/PJ.52/2006
22 Des 2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-89/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
97 S - 1216/PJ.322/2006
21 Des 2006 PENJELASAN DAN PENEGASAN MASALAH PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN
98 993/KMK.03/2006
15 Des 2006 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
99 S - 789/PJ.53/2006
11 Des 2006 PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT KARYAWAN
100 S - 788/PJ.53/2006
11 Des 2006 KONFIRMASI PENGENAAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI LUAR NEGERI
101 S - 763/PJ.53/2006
7 Des 2006 PERLAKUAN PPN ATAS TURNKEY PROJECT
102 SE - 29/PJ./2006
6 Des 2006 PENYEDERHANAAN LAPORAN PPN PERDAGANGAN
103 S - 730/PJ.51/2006
24 Nop 2006 KERINGAN PAJAK
104 S - 722/PJ.53/2006
22 Nop 2006 REKOMENDASI PEMBEBASAN PPN DAN PPnBM
105 S - 714/PJ.51/2006
15 Nop 2006 TANGGAPAN ATAS KONFIRMASI ATAS KONSEP RPP DAN DAFTAR PRODUK PERTANIAN PRIMER YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
106 SE - 05/PJ.22/2006
14 Nop 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN
107 PER - 160/PJ/2006
6 Nop 2006 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
108 S - 1054/PJ.331/2006
3 Nop 2006 PERMOHONAN PETUNJUK LEBIH LANJUT
109 S - 684/PJ.51/2006
1 Nop 2006 PPN MEDIA REKAMAN
110 SE - 13/PJ.52/2006
31 Okt 2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ./2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
111 S - 683/PJ.52/2006
31 Okt 2006 PEMBEBASAN PPN UNTUK BANTUAN BENCANA ALAM DI NAD DAN NIAS
112 PER - 146/PJ./2006
20 Okt 2006 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
113 S - 679/PJ.53/2006
20 Okt 2006 TANGGAPAN ATAS DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK)
114 S - 678/PJ.53/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PESANGON
115 S - 1009/PJ.32/2006
17 Okt 2006 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
116 S - 1007/PJ.313/2006
16 Okt 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS ANGGARAN BIAYA BANTUAN/HIBAH/BLOK GRANT
117 95/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
118 S - 665/PJ.51/2006
13 Okt 2006 PERMOHONAN SKB PPN ATAS IMPOR BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
119 S - 1004/PJ.32/2006
12 Okt 2006 PPN JASA LUAR NEGERI
120 S - 1003/PJ.322/2006
12 Okt 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PPN ATAS TRANSAKSI MURABAHAH
121 S - 958/PJ.32/2006
9 Okt 2006 PERLAKUAN PPN-PPnBM ATAS TRANSAKSI DENGAN UNICEF
122 S - 959/PJ.32/2006
9 Okt 2006 PENEGASAN PERLAKUAN ATAS SSP PPN ATAS JASA PAJAK LUAR NEGERI
123 S - 652/PJ.52/2006
9 Okt 2006 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN PPN ATAS PROYEK PEMERINTAH
124 S - 964/PJ.322/2006
9 Okt 2006 NPWP PEMUNGUT PPN ATAS IMBALAN JASA AGEN PENJUALAN ORI DIREKTORAT PENGELOLAAN SUN, DITJEN PERBENDAHARAAN, DEPARTEMEN KEUANGAN RI
125 S - 632/PJ.51/2006
4 Okt 2006 KEWAJIBAN PPN ATAS IMPOR BIBIT SAPI PERAH
126 PER - 146/PJ./2006
29 Sep 2006 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
127 PER - 147/PJ./2006
29 Sep 2006 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
128 SE - 11/PJ.52/2006
29 Sep 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
129 SE - 12/PJ.52/2006
29 Sep 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-147/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN
130 S - 620/PJ.53/2006
29 Sep 2006 PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
131 S - 621/PJ.53/2006
29 Sep 2006 RESTITUSI PPh PASAL 4 AYAT (2) FINAL
132 S - 858/PJ.32/2006
21 Sep 2006 MASALAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
133 S - 847/PJ.32/2006
14 Sep 2006 KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PPN ATAS SEWA RUANGAN
134 S - 852/PJ.32/2006
14 Sep 2006 PERMOHONAN PENJELASAN PPN KOMODITI MAKANAN TERNAK
135 S - 846/PJ.322/2006
14 Sep 2006 PENGENAAN JENIS PAJAK ATAS JASA MANAJEMEN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI
136 S - 585/PJ.53/2006
12 Sep 2006 PERLAKUAN PPN ATAS PENDAPATAN NON-AIR PDAM
137 S - 577/PJ.52/2006
8 Sep 2006 PERMOHONAN FASILITAS PPN DAN PPN BM ATAS ALIH STATUS KENDARAAN TAKSI MENJADI KENDARAAN PLAT HITAM
138 S - 569/PJ.53/2006
5 Sep 2006 PEMBEBASAN PPN ATAS LAYANAN JASA POS
139 S - 570/PJ.53/2006
5 Sep 2006 PENEGASAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
140 S - 700/PJ.32/2006
24 Ags 2006 PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN
141 PER - 124/PJ/2006
22 Ags 2006 PELAKSANAAN ANALISIS RESIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR
142 SE - 05/PJ.7/2006
22 Ags 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN
143 SE - 10/PJ.52/2006
15 Ags 2006 SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
144 SE - 09/PJ.53/2006
15 Ags 2006 PENYALAHGUNAAN NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
145 S - 657/PJ.312/2006
3 Ags 2006 PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN MAKANAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN
146 S - 612/PJ.313/2006
25 Jul 2006 MASUKAN MENGENAI KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA
147 S - 594/PJ.32/2006
24 Jul 2006 PERMOHONAN KONFIRMASI TERTULIS TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPN ATAS SEWA RUMAH YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM LINGKUNGAN USAHA/PEKERJAANNYA
148 S - 384/PJ.52/2006
4 Jul 2006 PENEGASAN FASILITAS PPN ATAS PEMBELIAN MESIN BARU
149 S - 505/PJ.331/2006
27 Jun 2006 PERMOHONAN PENEGASAN
150 S - 482/PJ.32/2006
20 Jun 2006 PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR BARANG MODAL (MECHANICAL ELEKTRIK, GENSET DIESEL DAN LABORATORIUM EQUIPMENT) UNTUK PTP NUSANTARA V PEKANBARU - RIAU
151 S - 345/PJ.51/2006
14 Jun 2006 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
152 S - 337/PJ.52/2006
9 Jun 2006 PERMOHONAN BEBAS PAJAK DAN BEA MASUK
153 S - 431/PJ.32/2006
6 Jun 2006 INSENTIF FISKAL DAN NON FISKAL UNTUK PENGEMBANGAN KEKI
154 S - 327/PJ.52/2006
6 Jun 2006 PEMBEBASAN PPN
155 S - 425/PJ.312/2006
2 Jun 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SPONSORSHIP
156 S - 302/PJ.53/2006
12 Mei 2006 REKOMENDASI PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BM
157 S - 291/PJ.51/2006
3 Mei 2006 TATA CARA PENGURUSAN STIKER LUNAS PPN
158 S - 276/PJ.322/2006
17 Apr 2006 KLASIFIKASI SURAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO. S-826/PJ.323/2005 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2005
159 S - 238/PJ.52/2006
13 Apr 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
160 S - 239/PJ.52/2006
13 Apr 2006 TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPnBM
161 S - 233/PJ.52/2006
13 Apr 2006 PERTANYAAN TENTANG PPN MASUKAN ATAS PEMBELIAN BARANG MODAL
162 SE - 04/PJ.52/2006
12 Apr 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
163 S - 214/PJ.53/2006
6 Apr 2006 PERMOHONAN PENEGASAN BAHWA ORIENTASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN KIMIA PROGRAM PENGUATAN SAINS DAN TEKNOLOGI MA (STEP-2 IDE) TIDAK KENA PPN
164 S - 198/PJ.52/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KENDARAAN RODA DUA
165 S - 196/PJ.53/2006
29 Mar 2006 PENEGASAN ATAS PROSES RESTITUSI PPN
166 28/PMK.03/2006
24 Mar 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
167 S - 156/PJ.52/2006
17 Mar 2006 KOREKSI HARGA PADA FAKTUR PAJAK
168 S - 153/PJ.52/2006
17 Mar 2006 RESTITUSI PPh PASAL 21
169 S - 127/PJ.52/2006
9 Mar 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN
170 S - 128/PJ.52/1990
9 Mar 2006 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SP-3
171 S - 129/PJ.52/2006
9 Mar 2006 PENGURUSAN SURAT KEPUTUSAN IJIN SENTRALISASI
172 S - 173/PJ.331/2006
8 Mar 2006 PERMASALAHAN PT. ABC (SPM PPN MASA JULI 2001 DAN SPM PPN MASA AGUSTUS 2001)
173 S - 122/PJ.51/2006
7 Mar 2006 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG MODAL DAN/ATAU BARANG LAINNYA YANG BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN ANTAR CABANG
174 S - 159/PJ.332/2006
6 Mar 2006 PERMOHONAN PENJELASAN PEMBATALAN SPMKP
175 PER - 14/PJ./2006
23 Feb 2006 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
176 SE - 02/PJ.51/2006
23 Feb 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS
177 S - 84/MK.010/2006
13 Feb 2006 PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN-BM) ATAS KENDARAAN BERMOTOR
178 SE - 01/PJ.52/2006
10 Feb 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
179 S - 37/PJ.53/2006
24 Jan 2006 PEMBEBASAN PPN ATAS JASA KONTRAKTOR
180 S - 35/PJ.53/2006
24 Jan 2006 PERMOHONAN PENEGASAN BAHWA SERTIFIKASI (SHORT COURSE) GURU MADRASAH ALIYAH BIDANG STUDI BIOLOGI TIDAK KENA PPN
181 S - 28/PJ.52/2006
17 Jan 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI WILAYAH PULAU BINTAN
182 S - 19/PJ.313/2006
11 Jan 2006 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI PEMOTONGAN PPh 23 DAN PERLAKUAN PPN ATAS KOMISI KEPADA BANK
183 SE - 05/PJ.53/2006
6 Jan 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN
184 S - 70/PJ.52/2006
4 Jan 2006 PENEGASAN PPN
185 PER - 166/PJ./2005
16 Des 2005 PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-145/PJ./2005 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
186 SE - 16/PJ.52/2005
16 Des 2005 PENEGASAN PENOMORAN DAN PEREKAMAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PAJAK (SPMKP)
187 S - 1059/PJ.53/2005
15 Des 2005 PENERAPAN PPN JASA KEPELABUHANAN UNTUK JALUR INTERNASIONAL KEPADA BUT ABC
188 S - 1046/PJ.322/2005
9 Des 2005 PERMOHONAN PENJELASAN PERLAKUAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN DENGAN DEPARTEMEN STORE
189 S - 992/PJ./2005
28 Nop 2005 PENJELASAN SPT MASA PPN PEDAGANG ECERAN LEBIH BAYAR PADA FORMULIR 1195
190 S - 982/PJ.52/2005
24 Nop 2005 PENGADUAN PERPAJAKAN
191 S - 976/PJ.52/2005
23 Nop 2005 PENEGASAN PPN ATAS VOLUME DISCOUNT/RABAT SEBAGAI PENGURANG HARGA JUAL KEPADA KONSUMEN
192 S - 974/PJ.53/2005
22 Nop 2005 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 26 YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE LICENSE DAN JASA MAINTENANCENYA
193 S - 1012/PJ.32/2005
22 Nop 2005 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SP-3
194 S - 964/PJ.52/2005
16 Nop 2005 PERMOHONAN PENDAFTARAN SAVE THE CHILDREN UK - INDONESIA UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS DI BIDANG PERPAJAKAN
195 SE - 15/PJ.53/2005
10 Nop 2005 PENJELASAN PERATURAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
196 S - 952/PJ.53/2005
9 Nop 2005 PEMBEBASAN PPN PERAHU NELAYAN
197 S - 950/PJ.53/2005
9 Nop 2005 PPN ATAS PEMASANGAN IKLAN DI MEDIA
198 S - 991/PJ.322/2005
31 Okt 2005 PENGENAAN PPN PADA PERHIMPUNAN PENGHUNI APARTEMEN ABC
199 S - 940/PJ.51/2005
27 Okt 2005 PERMOHONAN RESTITUSI KELEBIHAN PPN JANUARI - DESEMBER 1999
200 S - 922/PJ.53/2005
17 Okt 2005 RESTITUSI PPN
201 S - 890/PJ.52/2005
30 Sep 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PERALATAN PABRIK DAN PACKING MATERIAL DARI DPIL KE KB
202 S - 870/PJ.51/2005
26 Sep 2005 KONFIRMASI PPN UNTUK AVTUR
203 S - 882/PJ.53/2005
26 Sep 2005 PENGENAAN PPN ATAS BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
204 SE - 13/PJ.51/2005
23 Sep 2005 PENYAMPAIAN KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
205 S - 863/PJ.51/2005
23 Sep 2005 PERMOHONAN RESTITUSI KELEBIHAN PPN JANUARI-DESEMBER 2000
206 S - 862/PJ.53/2005
23 Sep 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PROYEK PENGADAAN BAHAN BANGUNAN
207 S - 867/PJ.52/2005
23 Sep 2005 PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MASUKAN OLEH PKP PEMBELI DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) TERSENDIRI
208 S - 861/PJ.53/2005
22 Sep 2005 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS AKTIVA YANG SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN DAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN DARAT
209 S - 856/PJ.52/2005
22 Sep 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPnBM
210 S - 857/PJ.52/2005
22 Sep 2005 PERMOHONAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN
211 S - 854/PJ.53/2005
21 Sep 2005 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS AKTIVA YANG SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN DAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN DARAT
212 S - 872/PJ.322/2005
19 Sep 2005 PENGKREDITAN PPN
213 PER - 145/PJ./2005
15 Sep 2005 BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
214 SE - 12/PJ.52/2005
15 Sep 2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
215 S - 840/PJ.53/2005
14 Sep 2005 PERMINTAAN PENJELASAN JASA FREIGHT FORWARDING
216 S - 832/PJ.53/2005
9 Sep 2005 PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR
217 S - 811/PJ.52/2005
5 Sep 2005 PENGKREDITAN PPN MASUKAN TAHUN 2003/2004
218 S - 830/PJ.312/2005
5 Sep 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENGGANTIAN BIAYA PENGELOLAAN ASET YANG MENJADI BEBAN MENTERI KEUANGAN RI NAMUN DIBAYARKAN TERLEBIH DAHULU OLEH PT ABC
219 S - 772/PJ.322/2005
25 Ags 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK MASUK
220 S - 705/PJ.322/2005
16 Ags 2005 PPN MASUKAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
221 S - 746/PJ.52/2005
16 Ags 2005 PERTANYAAN PPN
222 S - 749/PJ.52/2005
16 Ags 2005 PENGELUARAN FAKTUR PAJAK STANDAR BAGI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
223 65/PMK.03/2005
1 Ags 2005 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
224 S - 286/PJ.701/2005
13 Jul 2005 PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK/PENGUSAHA KENA PAJAK YANG BERSTATUS NON EFEKTIF (NE)
225 S - 625/PJ.53/2005
7 Jul 2005 PERMOHONAN PENETAPAN PENYERAHAN JASA YANG MENJADI OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK PAJAK
226 S - 621/PJ.51/2005
6 Jul 2005 PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK
227 S - 524/PJ.323/2005
28 Jun 2005 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENAGIHAN REKENING AIR DAN CADANGAN DANA METER
228 S - 140/PJ./2005
27 Jun 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
229 S - 575/PJ.52/2005
27 Jun 2005 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SP-3
230 S - 135/PJ./2005
23 Jun 2005 PENINJAUAN KEMBALI SE DJP TENTANG PPN ATAS JASA KEAGENAN DAN KEP DIRJEN TENTANG PPh PSL 23
231 S - 561/PJ.53/2005
21 Jun 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH KEPADA KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
232 S - 557/PJ.52/2005
20 Jun 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN BENCANA ALAM DAN TSUNAMI ACEH
233 S - 547/PJ.52/2005
17 Jun 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DANA HIBAH GLOBAL FUND TO FIGHT HIV/AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA
234 S - 550/PJ.52/2005
17 Jun 2005 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SP-3
235 S - 515/PJ.52/2005
9 Jun 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK MASUK
236 S - 485/PJ.33/2005
8 Jun 2005 PERMASALAHAN PEMERIKSAAN
237 S - 504/PJ.51/2005
6 Jun 2005 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI PERLAKUAN PPN ATAS TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN MIGAS YANG TELAH DITUNJUK OLEH PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PPN
238 S - 501/PJ.52/2005
6 Jun 2005 PERMOHONAN DISPENSASI PPN
239 S - 502/PJ.52/2005
6 Jun 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS HADIAH (IMPOR) RADIO
240 S - 499/PJ.53/2005
6 Jun 2005 PERLAKUAN PPN JASA ATAS PUBLIC TRAINING DAN SEMINAR
241 S - 492/PJ.52/2005
2 Jun 2005 PENJELASAN ATAS FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
242 S - 495/PJ.52/2005
2 Jun 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
243 S - 486/PJ.53/2005
2 Jun 2005 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
244 S - 449/PJ.52/2005
27 Mei 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPnBM, DAN PPh PASAL 22 ATAS ALAT-ALAT LABORATORIUM LASER
245 S - 440/PJ.52/2005
25 Mei 2005 PENJELASAN ATAS FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
246 S - 441/PJ.52/2005
25 Mei 2005 PENEGASAN TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA PT. ABC
247 S - 437/PJ.52/2005
23 Mei 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN KE PROVINSI NAD DAN SUMATERA UTARA
248 S - 431/PJ.53/2005
20 Mei 2005 PENEGASAN MENGENAI PENGADMINISTRASIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)
249 S - 422/PJ.51/2005
18 Mei 2005 PERLAKUAN PPN ATAS KONTRAKTOR PKP2B GENERASI III
250 S - 426/PJ.52/2005
18 Mei 2005 PENERUSAN SURAT
251 S - 403/PJ.51/2005
16 Mei 2005 PPnBM ATAS PRODUK "XYZ"
252 S - 411/PJ.53/2005
16 Mei 2005 PENANGGUHAN PPN 10% UNTUK JASA ANGKUTAN BARANG
253 S - 385/PJ.53/2005
11 Mei 2005 WITHHOLDING TAX DALAM PENGEMBANGAN ASIAN BOND MARKET INITIATIVE (ABMI)
254 S - 368/PJ.52/2005
2 Mei 2005 SE-03/PJ.52/2005 TANGGAL 11 FEBRUARI 2005
255 S - 363/PJ.52/2005
29 Apr 2005 PERLAKUAN PENGENAAN PPN ATAS PENGALIHAN BARANG MODAL EKS MASTERLIST BKPM
256 S - 350/PJ.52/2005
27 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS PEMBERIAN VOLUME DISCOUNT
257 S - 356/PJ.53.2005
27 Apr 2005 PERMOHONAN ABC KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENILAI KEMBALI PERLAKUAN PPN DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
258 197/KMK.010/2005
20 Apr 2005 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL
259 S - 250/PJ.53/2005
12 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KURS YANG BERLAKU PADA SAAT PELUNASAN PPN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK (BKP) TIDAK BERWUJUD DAN JASA KENA PAJAK (JKP) DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
260 S - 352/PJ.32/2005
8 Apr 2005 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SURVEYOR YANG DILAKUKAN DI DAERAH PABEAN TETAPI DIMANFAATKAN DI LUAR NEGERI
261 S - 330/PJ.342/2005
8 Apr 2005 TANGGAPAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI MENGENAI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
262 S - 325/PJ.32/2005
8 Apr 2005 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SURVEYOR YANG DILAKUKAN DI DAERAH PABEAN TETAPI DIMANFAATKAN DI LUAR NEGERI
263 S - 319/PJ.323/2005
7 Apr 2005 PERLAKUAN PPN ATAS IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
264 SE - 06/PJ.52/2005
6 Apr 2005 PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ./2001
265 S - 235/PJ.53/2005
4 Apr 2005 PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH
266 S - 223/PJ.51/2005
1 Apr 2005 PERMOHONAN IMBALAN BUNGA ATAS KEPUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK NO. XXX TANGGAL 2 NOPEMBER 2004
267 S - 230/PJ.52/2005
1 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENYERAHAN BKP ANTAR DEPO DALAM WILAYAH KERJA KPP YANG SAMA
268 S - 228/PJ.52/2005
1 Apr 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
269 S - 250/PJ.32/2005
29 Mar 2005 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KURS YANG BERLAKU PADA SAAT PELUNASAN PPN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK (BKP) TIDAK BERWUJUD DAN JASA KENA PAJAK (JKP) DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
270 S - 210/PJ.52/2005
23 Mar 2005 PERLAKUAN PENGENAAN PPN DAN PPN BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
271 S - 139/PJ.53/2005
22 Mar 2005 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PENJUALAN AKTIVA TETAP
272 S - 236/PJ.322/2005
21 Mar 2005 PERATURAN PERPAJAKAN
273 S - 221/PJ.332/2005
15 Mar 2005 TUNGGAKAN PAJAK BADAN PENGELOLA KOMPLEK ABC
274 PER - 59/PJ./2005
9 Mar 2005 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
275 S - 151/PJ.332/2005
25 Feb 2005 PUTUSAN BANDING PT. XYZ
276 S - 147/PJ.53/2005
22 Feb 2005 PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN
277 S - 145/PJ.52/2005
21 Feb 2005 PROSEDUR PEMASUKAN BARANG BANTUAN PERMOHONAN BEBAS BEA MASUK DAN PAJAK
278 SE - 03/PJ.52/2005
11 Feb 2005 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
279 S - 124/PJ.52/2005
7 Feb 2005 PERMOHONAN FASILITAS PPN DAN PPn BM ATAS AHLI STATUS KENDARAAN TAKSI MENJADI KENDARAAN PLAT HITAM
280 S - 106/PJ.5/2005
31 Jan 2005 PEDAGANG ECERAN TOKO EMAS
281 S - 107/PJ.5/2005
31 Jan 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
282 S - 100/PJ.52/2005
27 Jan 2005 PENJELASAN ATAS PENYERAHAN OBAT UNTUK PASIEN RAWAT JALAN
283 S - 39/PJ.322/2005
27 Jan 2005 PENEGASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS USAHA COUNTRY CLUB YANG DIKELOLA OLEH PT ABC
284 S - 31/PJ.53/2005
11 Jan 2005 PPN TERHADAP PENDAPATAN NON-AIR PDAM ABC
285 S - 29/PJ.5/2005
11 Jan 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS RETUR ADMINISTRASI
286 S - 25/PJ.52/2005
10 Jan 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
287 S - 13/PJ.52/2005
5 Jan 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS POTONGAN HARGA
288 55 TAHUN 2004
31 Des 2004 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
289 SE - 10/PJ.51/2004
31 Des 2004 PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
290 620/PMK.03/2004
31 Des 2004 JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
291 616/PMK.03/2004
30 Des 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
292 S - 1053/PJ.53/2004
28 Des 2004 PERLAKUAN PPN ATAS GERAI ES KRIM "BASKIN - ROBBINS"
293 S - 1054/PJ.53/2004
28 Des 2004 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
294 S - 1044/PJ.52/2004
27 Des 2004 PENEGASAN TENTANG PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN UNTUK USAHA MOBIL BEKAS (USED CAR)
295 S - 1031/PJ.53/2004
23 Des 2004 PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS PERMAINAN BOWLING
296 S - 1025/PJ.53/2004
22 Des 2004 TARIF PPN ATAS KOMISI
297 S - 1109/PJ.323/2004
20 Des 2004 KONFIRMASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 563/KMK.03/2003
298 S - 1008/PJ.53/2004
16 Des 2004 PERLAKUAN PPN YANG TERLANJUR DIBAYAR/ DISETOR ATAS TRANSAKSI YANG BATAL DILAKUKAN
299 S - 1094/PJ.32/2004
15 Des 2004 KONFIRMASI PENGENAAN PPN DAN PPh
300 S - 1083/PJ.32/2004
9 Des 2004 PERATURAN PERPAJAKAN
301 S - 998/PJ.53/2004
8 Des 2004 PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH
302 S - 990/PJ.52/2004
2 Des 2004 PERMOHONAN UNTUK MENUNJUKKAN NOMOR KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS S-560/PJ.332/2004 TANGGAL 7 JULI 2004
303 S - 991/PJ.53/2004
2 Des 2004 PERLAKUAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BERUPA AQUATABS UNTUK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT
304 S - 959/PJ.5/2004
10 Nop 2004 PEMBEBASAN PPN IMPOR
305 S - 965/PJ.51/2004
10 Nop 2004 KETENTUAN PERPAJAKAN TENTANG BEA METERAI
306 S - 966/PJ.51/2004
10 Nop 2004 PERLAKUAN PPN ATAS KOPRA
307 S - 957/PJ.52/2004
10 Nop 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK PPN
308 S - 955/PJ.52/2004
10 Nop 2004 KETENTUAN PAJAK TERHADAP HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
309 S - 956/PJ.52/2004
10 Nop 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
310 S - 961/PJ.52/2004
10 Nop 2004 PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-HONG KONG SAR
311 S - 967/PJ.53/2004
10 Nop 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA
312 546/KMK.03/2004
9 Nop 2004 SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP TANJUNG JATI B (PLTU TJB) OLEH PT CENTRAL JAVA POWER KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT PLN)
313 S - 929/PJ.53/2004
1 Nop 2004 PPN JASA PELATIHAN
314 S - 919/PJ.52/2004
29 Okt 2004 PENJELASAN OUTLET TERMASUK OBJEK PPN
315 S - 918/PJ.52/2004
28 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS VCD DAN KASET AUDIO
316 S - 885/PJ.52/2004
25 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS PEMASUKAN HELIKOPTER UNTUK DIKLAT STPI
317 S - 887/PJ.52/2004
25 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM IMPOR
318 S - 888/PJ.52/2004
25 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BERUPA PAKAIAN DAN SEPATU BARU
319 S - 890/PJ.52/2004
25 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
320 S - 900/PJ.52/2004
25 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh ATAS BANTUAN HIBAH SARANA PRODUKSI DAN PERALATAN PENDINGIN DARI TAIWAN
321 S - 901/PJ.52/2004
25 Okt 2004 PROGRAM POKJA PENINGKATAN EKSPOR
322 S - 884/PJ.53/2004
25 Okt 2004 PENCABUTAN DARI DAFTAR DALAM LAMPIRAN SE-27/PJ.52/2003 jo SE-37/PJ.52/2003 jo SE-04/PJ.52/2004
323 S - 894/PJ.53/2004
25 Okt 2004 TANGGAPAN TERHADAP SURAT DARI ASOSIASI DAN PULP DAN KERTAS INDONESIA
324 S - 895/PJ.53/2004
25 Okt 2004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PPN ATAS PENYERAHAN PLTU TJB DARI PT. ABC KEPADA PLN
325 S - 879/PJ.51/2004
22 Okt 2004 PPnBM ATAS PRODUK KONSENTRAT/SIRUP SARIBUAH MARKISA
326 S - 880/PJ.53/2004
22 Okt 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS JASA SPA
327 S - 878/PJ.53/2004
22 Okt 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS JASA SPA
328 S - 984/PJ.322/2004
21 Okt 2004 VAT/GST ON INTERNATIONAL CALL COST
329 S - 851/PJ.52/2004
6 Okt 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPn BM DAN PPH PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG MODAL PROYEK PLTU CILACAP
330 S - 837/PJ.52/2004
5 Okt 2004 PENGENAAN PPN ATAS MINYAK GORENG DALAM RANGKA STABILISASI HARGA
331 S - 827/PJ.52/2004
27 Sep 2004 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PPN ATAS IMPOR MAKANAN BURUNG DAN IKAN
332 S - 820/PJ.312/2004
22 Sep 2004 TATA CARA PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN
333 S - 809/PJ.51/2004
15 Sep 2004 PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)
334 S - 823/PJ.32/2004
1 Sep 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PENERAPAN PPN ATAS KEGIATAN USAHA PELAPISAN PIPA (PIPE COATING) SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003
335 S - 782/PJ.52/2004
1 Sep 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR MATRAS WUSHU
336 S - 776/PJ.53/2004
31 Ags 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN SD/MI
337 S - 777/PJ.53/2004
31 Ags 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN BAGI PTN YANG MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PKPS-BBM TAHUN 2003
338 S - 778/PJ.52/2004
31 Ags 2004 PENJELASAN MENGENAI PERMOHONAN BEA MASUK DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
339 S - 773/PJ.51/2004
30 Ags 2004 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENELAAHAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MENYANGKUT BATUBARA
340 S - 767/PJ.53/2004
27 Ags 2004 PENEGASAN TENTANG PEMBEBASAN PPN ALAT KOMUNIKASI RADIO YANG DISERAHKAN KEPADA POLRI
341 S - 770/PJ.53/2004
27 Ags 2004 PPN MOBIL ABC
342 S - 874/PJ.322/2004
25 Ags 2004 PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 144 TAHUN 2000
343 S - 739/PJ.53/2004
23 Ags 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA BANDWIDTH
344 S - 720/PJ.51/2004
18 Ags 2004 PPn BM ATAS PRODUK ABC
345 S - 721/PJ.51/2004
18 Ags 2004 DASAR PENGENAAN PAJAK PPN DALAM TATA NIAGA SEMEN
346 S - 707/PJ.52/2004
12 Ags 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR MESIN JAHIT DAN DINAMO
347 S - 708/PJ.53/2004
12 Ags 2004 PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN AGEN PERJALANAN WISATA
348 S - 677/PJ.52/2004
5 Ags 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
349 S - 637/PJ.53/2004
30 Jul 2004 PENJELASAN PEMISAHAN OBYEK RESTORAN DAN CATERING
350 S - 609/PJ.51/2004
22 Jul 2004 PPnBM ATAS PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
351 SE - 05/PJ.51/2004
20 Jul 2004 PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
352 S - 629/PJ.332/2004
16 Jul 2004 PERUBAHAN STATUS ABC DAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGURUSAN SKB PAJAK UNTUK KEGIATAN PENELITIAN NIRLABA
353 S - 562/PJ.51/2004
14 Jul 2004 KOMPENSASI KERUGIAN
354 S - 563/PJ.51/2004
14 Jul 2004 USULAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2003
355 S - 578/PJ.53/2004
14 Jul 2004 STATUS WAPU PPN PT. ABC
356 S - 535/PJ.51/2004
7 Jul 2004 PENGEMBALIAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN ATAS BUKU
357 S - 539/PJ.53/2004
7 Jul 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PREMIUM CALL
358 S - 542/PJ.53/2004
7 Jul 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PROGRAM (SOFTWARE) PENDIDIKAN
359 S - 536/PJ.51/2004
7 Jul 2004 PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)
360 S - 541/PJ.53/2004
7 Jul 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PREMIUM CALL
361 S - 530/PJ.53/2004
6 Jul 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ABC
362 S - 526/PJ.53/2004
2 Jul 2004 PPN ATAS AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN
363 S - 519/PJ.52/2004
1 Jul 2004 PERMOHONAN PEMUSATAN PT. ABC SESUAI DENGAN KEP-394/PJ./2003
364 S - 514/PJ.52/2004
30 Jun 2004 PENEGASAN TENTANG PEMBEBASAN PPN, BPHTB DAN PBB
365 S - 480/PJ.52/2004
23 Jun 2004 PENEGASAN MASIH BERLAKU TIDAKNYA KMK-83/KMK.03/2002
366 S - 442/PJ.322/2004
23 Jun 2004 PENEGASAN TENTANG TEMPAT TERUTANG PPN DAN PPn BM UNTUK WP BUMN
367 S - 476/PJ.53/2004
21 Jun 2004 PPN ATAS ACARA TELEVISI
368 S - 466/PJ.52/2004
16 Jun 2004 PENEGASAN PEMAKAIAN TARIF UNTUK PENGHITUNGAN PPN TERUTANG ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN
369 S - 467/PJ.52/2004
16 Jun 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS JASA PENELITIAN
370 S - 468/PJ.52/2004
16 Jun 2004 PERMOHONAN IJIN PENERBITAN FAKTUR PAJAK DARI PABRIK KE KANTOR PUSAT
371 SE - 02/PJ.53/2004
10 Jun 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
372 S - 460/PJ.52/2004
9 Jun 2004 PEMUSATAN PELAPORAN PPN BAGI WAJIB PAJAK BUMN
373 S - 442/PJ.52/2004
8 Jun 2004 PENEGASAN TENTANG TEMPAT TERUTANG PPN DAN PPn BM UNTUK WP BUMN
374 S - 436/PJ.53/2004
2 Jun 2004 PENJELASAN LAMPIRAN SSP PADA FAKTUR PAJAK DI KAWASAN BERIKAT
375 S - 389/PJ.52/2004
1 Jun 2004 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PEMUNGUT PPN
376 S - 388/PJ.52/2004
1 Jun 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
377 S - 307/PJ.52/2004
14 Mei 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
378 S - 308/PJ.52/2004
14 Mei 2004 KEWAJIBAN PPN PT. ABC
379 S - 289/PJ.52/2004
5 Mei 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPnBM ATAS IMPOR BARANG ATAS NAMA LEMBAGA SANDI NEGARA
380 S - 287/PJ.53/2004
5 Mei 2004 BIAYA PPN ATAS PETI JENAZAH DAN PELAYANAN RUMAH DUKA
381 S - 288/PJ.53/2004
5 Mei 2004 IDENTIFIKASI OBYEK PPN
382 S - 266/PJ.52/2004
29 Apr 2004 PELAPORAN TRANSAKSI KEPADA PEMUNGUT PPN
383 S - 237/PJ.52/2004
21 Apr 2004 PENERUSAN SURAT DARI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
384 S - 239/PJ.52/2004
21 Apr 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKN TIDAK TERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
385 S - 232/PJ.53/2004
20 Apr 2004 JAWABAN KONFIRMASI DATA WAJIB PAJAK A.N. PT. WA
386 S - 226/PJ.53/2004
19 Apr 2004 PENYELESAIAN MASALAH PPN ATAS PENYERAHAN PLTU TJB DARI PT XYZ KEPADA PLN
387 S - 224/PJ.53/2004
16 Apr 2004 PERLAKUAN PPN DAN PPnBM ATAS PROYEK TUBAN
388 S - 218/PJ.52/2004
15 Apr 2004 PENGKREDITAN PPN MASUKAN DAN PPh PASAL 22
389 S - 219/PJ.52/2004
15 Apr 2004 PENYAMPAIAN BAHAN BAGI PENYUSUNAN PAPER TENTANG PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI HUBUNGAN LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN OLEH DAERAH DI INDONESIA
390 KEP - 73/PJ/2004
14 Apr 2004 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
391 SE - 13/PJ./2004
14 Apr 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
392 S - 214/PJ.51/2004
14 Apr 2004 PPN Ps 16 D ATAS PEMBELIAN DARI KURATOR
393 197/KMK.03/2004
13 Apr 2004 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
394 S - 206/PJ.52/2004
8 Apr 2004 PERMOHONAN RESTIRUSI PAJAK
395 S - 196/PJ.51/2004
6 Apr 2004 RESTITUSI PPN
396 S - 199/PJ.53/2004
6 Apr 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA GAJI DARI ANGGOTA JOINT OPERATION KEPADA JOINT OPERATION
397 S - 186/PJ.53/2004
2 Apr 2004 PPN ATAS PENJUALAN AKTIVA YANG DITARIK KEMBALI
398 S - 231/PJ.53/2004
2 Apr 2004 FORMULIR LP2P TAHUN 2004
399 S - 195/PJ.51/2004
2 Apr 2004 PENGENAAN PPN DI TINGKAT PABRIKAN ATAS PENYERAHAN JAMU
400 S - 183/PJ.51/2004
31 Mar 2004 PEMUNGUT PPN
401 S - 274/PJ.31/2004
29 Mar 2004 STATUS PERPAJAKAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)
402 S - 272/PJ.322/2004
29 Mar 2004 PENERAPAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
403 S - 172/PJ.51/2004
19 Mar 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BUNGA DALAM TRANSAKSI SEWA BELI
404 S - 169/PJ.52/2004
19 Mar 2004 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PERDAGANGAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS TAHUN 1999
405 S - 165/PJ.52/2004
18 Mar 2004 PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DAN PPnBM DENGAN MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)
406 S - 163/PJ.53/2004
18 Mar 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERAHAN OBAT ANTI RETROVIRAL DI INDONESIA
407 S - 261/PJ.322/2004
17 Mar 2004 PERMOHONAN BEBAS PPN PRODUK FLORIKULTURA
408 S - 161/PJ.51/2004
16 Mar 2004 PPnBM ATAS ANTENA
409 S - 256/PJ.32/2004
11 Mar 2004 PENJELASAN PEMBAYARAN PAJAK
410 S - 251/PJ.322/2004
9 Mar 2004 PENYETORAN PPN TERUTANG ATAS TRANSAKSI DALAM VALUTA ASING
411 S - 246/PJ.341/2004
9 Mar 2004 KETENTUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA
412 S - 123/PJ.52/2004
4 Mar 2004 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG OBJEK PPN
413 S - 124/PJ.52/2004
4 Mar 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN, PPNBM, PPH PASAL 22 DAN PPH PASAL 23/26
414 S - 119/PJ.53/2004
3 Mar 2004 PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI
415 S - 105/PJ.52/2004
27 Feb 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
416 S - 106/PJ.52/2004
27 Feb 2004 PERMOHONAN SKB PPN ATAS JASA PENGAWASAN KONSULTAN
417 S - 107/PJ.52/2004
27 Feb 2004 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS DANA BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN SIMEULUE
418 S - 108/PJ.52/2004
27 Feb 2004 PERMOHONAN PENEGASAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
419 S - 102/PJ.53/2004
25 Feb 2004 PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
420 S - 99/PJ.53/2004
24 Feb 2004 MOHON PENEGASAN ATAS OBJEK PAJAK DI BIDANG USAHA HOTEL DAN RESTORAN
421 S - 79/PJ.53/2004
12 Feb 2004 PERLAKUAN SE-05/PJ.53/2003 DAN KEP-170/PJ/2002
422 S - 69/PJ.51/2004
11 Feb 2004 PEMBETULAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK
423 S - 66/PJ.51/2004
10 Feb 2004 PENJELASAN ATAS FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR
424 S - 99/PJ.32/2004
6 Feb 2004 MOHON PENEGASAN ATAS OBJEK PAJAK DI BIDANG USAHA HOTEL DAN RESTORAN
425 S - 56/PJ.53/2004
4 Feb 2004 JASA PENUKARAN UANG PECAHAN KECIL
426 S - 38/PJ.322/2004
27 Jan 2004 BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-132/PJ./2004 TANGGAL 27 AGUSTUS 2004
427 S - 23/PJ.53/2004
20 Jan 2004 PT HU SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
428 S - 27/PJ.53/2004
20 Jan 2004 PEMUNGUTAN PPN TERHADAP PENDAPATAN NON AIR PDAM TR
429 S - 28/PJ.53/2004
20 Jan 2004 PENEGASAN PPN PARKIR DAN PAJAK PARKIR
430 S - 12/PJ.52/2004
8 Jan 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP
431 KEP - 395/PJ/2003
31 Des 2003 PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-370/PJ./2002 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
432 SE - 32/PJ.52/2003
31 Des 2003 LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS
433 SE - 37/PJ.52/2003
31 Des 2003 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
434 SE - 34/PJ.52/2003
31 Des 2003 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
435 SE - 35/PJ.53/2003
31 Des 2003 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-395/PJ./2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-370/PJ./2002 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
436 SE - 33/PJ.51/2003
31 Des 2003 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 571/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
437 S - 854/PJ.32/2003
31 Des 2003 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI REFUND PPh 22 DAN PPN
438 SE - 31/PJ.53/2003
30 Des 2003 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 419/KMK.03/2003 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
439 571/KMK.03/2003
29 Des 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
440 S - 1194/PJ.51/2003
29 Des 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
441 SE - 44/PJ/2003
24 Des 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-391/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
442 563/KMK.03/2003
24 Des 2003 PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
443 S - 1185/PJ.52/2003
22 Des 2003 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DI LOKASI DAN SENTRALISASI PPN
444 S - 1186/PJ.52/2003
22 Des 2003 PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK STANDAR
445 S - 1179/PJ.53/2003
19 Des 2003 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENGELOLAAN GEDUNG
446 S - 1169/PJ.53/2003
17 Des 2003 PENJELASAN PENGENAAN PAJAK ATAS USAHA KOLAM RENANG, FITNESS DAN PENJUALAN BIBIT KENTANG
447 S - 1173/PJ.53/2003
17 Des 2003 PERLAKUAN PPN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)
448 SE - 30/PJ.51/2003
17 Des 2003 PETUNJUK TEKNIS PASCA PENILAIAN INDIVIDUAL
449 S - 1140/PJ.53/2003
9 Des 2003 PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK BAGI ABC
450 S - 1141/PJ.53/2003
9 Des 2003 PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR
451 S - 1142/PJ.53/2003
9 Des 2003 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN KE JEPANG DAN SINGAPURA
452 S - 1135/PJ.51/2003
8 Des 2003 PPN ATAS SAPI BIBIT BAKALAN
453 S - 1136/PJ.51/2003
8 Des 2003 USULAN PEMBEBASAN PPN PRODUK PRIMER HASIL PERTANIAN TERTENTU
454 S - 1137/PJ.51/2003
8 Des 2003 PENINJAUAN KEMBALI ATAS PERMASALAHAN PT CPI TBK.
455 527/KMK.03/2003
4 Des 2003 JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
456 S - 1132/PJ.51/2003
4 Des 2003 DALUWARSA PENAGIHAN PPN
457 S - 832/PJ.312/2003
4 Des 2003 PERMOHONAN PENDAFTARAN ABC DAN BCA UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN
458 518/KMK.06/2003
2 Des 2003 TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP DALAM PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI
459 S - 1124/PJ.51/2003
21 Nop 2003 PEMANFAATAN LIMBAH PT ABC
460 S - 1125/PJ.51/2003
21 Nop 2003 RESTITUSI PPN
461 S - 1110/PJ.51/2003
19 Nop 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN HASIL KEBUN PERCOBAAN (KP) LINGKUP LRPI
462 S - 1098/PJ.52/2004
12 Nop 2003 PERMOHONAN SK PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
463 S - 1096/PJ.53/2003
12 Nop 2003 PENEGASAN PPN ATAS JASA OUTSOURCING TENAGA KERJA
464 S - 1099/PJ.53/2003
12 Nop 2003 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI DPP ATAS SERVICE CHARGE DALAM RANGKA KEGIATAN JASA PERSEWAAN RUANGAN
465 S - 1095/PJ.53/2003
12 Nop 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
466 S - 1085/PJ.53/2003
7 Nop 2003 PENJELASAN TAX REFUND
467 S - 1078/PJ.51/2003
6 Nop 2003 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
468 S - 799/PJ.312/2003
6 Nop 2003 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI DALAM DAERAH PABEAN
469 S - 1080/PJ.53/2003
6 Nop 2003 PENYERAHAN JASA PENELITIAN
470 S - 1071/PJ.53/2003
4 Nop 2003 PERLAKUAN PPN ATAS TRANSAKSI BAI'AL-MURABAHAH
471 S - 1066/PJ.53/2003
3 Nop 2003 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ABC
472 S - 1067/PJ.53/2003
3 Nop 2003 PPN TARIF 5% ATAS PENYERAHAN JKP KEPADA PT. ABC
473 S - 1053/PJ.53/2003
30 Okt 2003 SOLUSI PERPAJAKAN
474 S - 1046/PJ.52/2003
27 Okt 2003 PERMOHONAN KERINGANAN PPN ATAS PENJUALAN EMAS PERHIASAN PADA BISNIS UNIT TOKO EMAS ABC PERUM PEGADAIAN
475 S - 1000/PJ.51/2003
20 Okt 2003 PERLAKUAN PPN ATAS PEMAKAIAN SENDIRI UNTUK TUJUAN PRODUKTIF
476 S - 989/PJ.53/2003
15 Okt 2003 PENGENAAN PPN ATAS PENYERTAAN MODAL (DANA) UNTUK PEROLEHAN SOFWARE
477 S - 991/PJ.53/2003
15 Okt 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
478 S - 992/PJ.51/2003
15 Okt 2003 KEWAJIBAN PELAPORAN SPT MASA PPN PT. PN
479 S - 984/PJ.53/2003
13 Okt 2003 TANGGAPAN ATAS TAMBAHAN PENJELASAN SURAT NOMOR XXX
480 S - 973/PJ.53/2003
7 Okt 2003 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PENYIARAN
481 S - 975/PJ.53/2003
7 Okt 2003 DASAR PENGENAAN PPN DALAM INDUSTRI FREIGHT FORWARDER
482 S - 958/PJ.52/2003
2 Okt 2003 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DIBEBASKAN
483 S - 955/PJ.51/2003
1 Okt 2003 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN HASIL TEMBAKAU
484 KEP - 348/PJ/2003
29 Sep 2003 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DI EKSPOR
485 S - 655/PJ.322/2003
26 Sep 2003 PERMOHONAN PENEGASAN PENGHAPUSAN BARANG MODAL
486 S - 931/PJ.53/2003
25 Sep 2003 PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN PABRIK FERRONIKEL
487 S - 902/PJ.53/2003
15 Sep 2003 PENJELASAN SURAT KETERANGAN NON PKP
488 S - 872/PJ.53/2003
3 Sep 2003 RESTITUSI PPN
489 KEP - 337/PJ./2003
1 Sep 2003 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-552/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
490 S - 600/PJ.35/2003
1 Sep 2003 KEBIJAKSANAAN TERHADAP SURAT KEBERATAN ATAS SKPKBT PPN NO. XXX TANGGAL 28 FEBRUARI 2003 DAN PENGUSUTAN ATAS DUGAAN PENYELEWENGAN PAJAK YANG TELAH DISETORKAN OLEH PT ABC
491 S - 858/PJ.51/2003
1 Sep 2003 PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN SEBESAR 10% ATAS IMPOR MINYAK MENTAH (CRUDE OIL) PERTAMINA
492 S - 859/PJ.52/2003
1 Sep 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BUKU PELAJARAN BEKAS (USED TEXTBOOK) DARI CBA
493 S - 856/PJ.52/2003
28 Ags 2003 PERLAKUAN SALDO LEBIH BAYAR PPN
494 KEP - 234/PJ/2003
27 Ags 2003 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
495 SE - 21/PJ.51/2003
27 Ags 2003 PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
496 S - 849/PJ.51/2003
27 Ags 2003 KETENTUAN P3B INDONESIA-THAILAND ATAS JASA PEMASANGAN/PERBAIKAN MESIN
497 KEP - 233/PJ/2003
26 Ags 2003 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
498 SE - 20/PJ.51/2003
26 Ags 2003 PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
499 370/KMK.03/2003
21 Ags 2003 PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
500 371/KMK.03/2003
21 Ags 2003 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
501 S - 829/PJ.52/2003
20 Ags 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
502 KEP - 229/PJ/2003
12 Ags 2003 TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN SERTA PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
503 S - 818/PJ.51/2003
12 Ags 2003 SAAT TERUTANG PPN IMPOR ATAS FASILITAS PEMBAYARAN BERKALA
504 S - 811/PJ.531/2003
11 Ags 2003 PENGENAAN PAJAK HIBURAN ATAS KEGIATAN SPA
505 S - 789/PJ.52/2003
5 Ags 2003 SOSIALISASI PENGENAAN PPN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS KEPADA PENGUSAHA KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
506 S - 794/PJ.52/2003
5 Ags 2003 PERMOHONAN KERINGANAN PUNGUTAN PAJAK
507 S - 730/PJ.53/2003
5 Ags 2003 PEMBATALAN KEPMEN KEUANGAN NOMOR-527/KMK.03/2003 TANGGAL 4 DESEMBER 2003
508 S - 773/PJ.52/2003
4 Ags 2003 PERMOHONAN KERINGANAN PPN
509 S - 775/PJ.52/2003
4 Ags 2003 PERMOHONAN PERLAKUAN KHUSUS TIDAK DIPUNGUT PPN
510 S - 778/PJ.51/2003
4 Ags 2003 PERMOHONAN FASILITAS PPN MASUKAN 0% ATAS BAHAN BAKU DAN PEMBANTU
511 S - 774/PJ.52/2003
4 Ags 2003 PENGENAAN PPN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING/BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA
512 43TAHUN 2003
31 Jul 2003 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
513 S - 751/PJ.53/2003
29 Jul 2003 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS FORMULA
514 38TAHUN 2003
14 Jul 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
515 317/KMK.01/2003
11 Jul 2003 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 909/KMK.01/1993 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS YANG DIKELOLA BAPEKSTA KEUANGAN
516 S - 565/PJ.51/2003
26 Jun 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DALAM RANGKA IMBAL BELI RI-RUSIA
517 S - 556/PJ.51/2003
25 Jun 2003 PENJELASAN MASALAH PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PPN YANG DITUNDA ATAS WAJIB PAJAK BP BERAU LTD, BP WIRIAGAR LTD, DAN BP BOMBERAI LTD.
518 S - 547/PJ.51/2003
24 Jun 2003 INFORMASI TARIF EKSPOR-IMPOR INDONESIA
519 S - 510/PJ.532/2003
11 Jun 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PENGENAAN PPN
520 S - 500/PJ.52/2003
9 Jun 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN UNTUK PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN BHAKTI TNI DI WILAYAH NANGROE ACEH DARUSSALAM
521 S - 499/PJ.531/2003
9 Jun 2003 PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
522 S - 364/PJ.32/2003
4 Jun 2003 PERMOHONAN BEBAS PAJAK HIBAH GLOBAL FUND-ATM
523 S - 482/PJ.53/2003
3 Jun 2003 PERLAKUAN PPN ATAS LOCAL PARTNER
524 S - 356/PJ.322/2003
2 Jun 2003 DASAR PEMOTONGAN PPN DAN PPh ATAS BEASISWA LUAR NEGERI
525 S - 354/PJ.32/2003
29 Mei 2003 PERHITUNGAN POKOK PAJAK PPN PER MASA
526 S - 465/PJ.531/2003
29 Mei 2003 PERMOHONAN BEBAS PAJAK
527 S - 437/PJ.51/2003
20 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERUBAHAN OBLIGASI KONVERSI MENJADI SAHAM
528 S - 439/PJ.52/2003
20 Mei 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BERUPA SOY FLOUR
529 S - 428/PJ.51/2003
13 Mei 2003 PENJELASAN MENGENAI BIBIT KELAPA SAWIT
530 S - 420/PJ.53/2003
9 Mei 2003 SAAT TERUTANG PPN ATAS PENYERAHAN JKP
531 S - 418/PJ.51/2003
8 Mei 2003 PERMOHONAN PETUNJUK PENYELESAIAN KASUS IMBALAN BUNGA PASAL 27A UU KUP
532 S - 390/PJ.52/2003
30 Apr 2003 PERKEMBANGAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-YUGOSLAVIA
533 S - 393/PJ.52/2003
30 Apr 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN ATAS HIBAH BAHAN BAKU JARING IKAN DARI PEMERINTAH JEPANG
534 S - 391/PJ.52/2003
30 Apr 2003 PENEGASAN PEMBEBASAN PPN ATAS KEGIATAN MTQ TINGKAT NASIONAL XX DI PALANGKARAYA
535 S - 378/PJ.52/2003
28 Apr 2003 PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA A.N PT XYZ
536 S - 366/PJ.53/2003
24 Apr 2003 PENGENAAN PAJAK ATAS PEMBELIAN RUMAH SUSUN SEWA
537 S - 362/PJ.52/2003
23 Apr 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN DAGING HALAL DARI ABC AUSTRALIA
538 SE - 13/PJ.52/2003
22 Apr 2003 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
539 S - 281/PJ.341/2003
22 Apr 2003 TANGGAPAN ATAS DRAFT EXCHANGE OF NOTE MENGENAI PINJAMAN JEPANG UNTUK "SOUTH SUMATRA-WEST JAVA GAS PIPELINE PROJECT"
540 S - 350/PJ.531/2003
21 Apr 2003 JAWABAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TENTANG KANTOR PERWAKILAN (REPRESENTATIVE OFFICE)
541 129/KMK.04/2003
9 Apr 2003 PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA
542 KEP - 102/PJ.52/2003
9 Apr 2003 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002
543 S - 265/PJ.31/2003
7 Apr 2003 TANGGAPAN ATAS PERPANJANGAN PROYEK-PROYEK HIBAH DARI PEMERINTAH JEPANG
544 S - 310/PJ.52/2003
28 Mar 2003 PAJAK A.N BUT ABC
545 20 TAHUN 2003
27 Mar 2003 PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
546 S - 308/PJ.51/2003
27 Mar 2003 IMBALAN BUNGA
547 S - 264/PJ.51/2003
18 Mar 2003 INFORMASI MENGENAI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)/VALUE ADDED TAX (VAT) TERHADAP ABC (THAILAND) LTD
548 S - 243/PJ.53/2003
10 Mar 2003 PERLAKUAN PPN ATAS TRANSAKSI BAI' AL-MURABAHAH
549 S - 237/PJ.53/2003
7 Mar 2003 PERMOHONAN TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPnBM
550 S - 239/PJ.52/2003
7 Mar 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
551 S - 214/PJ.52/2003
4 Mar 2003 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG KEWAJIBAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB PERPAJAKAN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA BADAN PEMUNGUT
552 S - 221/PJ.52/2003
4 Mar 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
553 S - 212/PJ.53/2003
28 Feb 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KERUGIAN INVESTASI KARENA TERJADINYA KUASI REORGANISASI PADA ANAK PERUSAHAAN
554 S - 193/PJ.51/2003
25 Feb 2003 IMPLEMENTASI PP NO.144 TAHUN 2000
555 S - 182/PJ.52/2003
24 Feb 2003 PENGUKUHAN PKP DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT PPN
556 S - 179/PJ.53/2003
24 Feb 2003 PERLAKUAN PPN ATAS KOMPONEN PLTS
557 SE - 09/PJ.51/2003
19 Feb 2003 BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003
558 S - 170/PJ.52/2003
19 Feb 2003 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EOD BOMB DISPOSAL UNTUK POLRI
559 S - 161/PJ.51/2003
17 Feb 2003 PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA PT XYZ
560 KEP - 34/PJ/2003
14 Feb 2003 KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
561 S - 149/PJ.5/2003
14 Feb 2003 RESTITUSI PPN PT. XYZ
562 S - 150/PJ.52/2003
14 Feb 2003 PERLAKUAN PPN ATAS PENGALIHAN BARANG MODAL DI KAWASAN BERIKAT
563 S - 156/PJ.53/2003
14 Feb 2003 TANGGAPAN ATAS TAMBAHAN PENJELASAN DALAM SURAT NOMOR EXPI-267-L-XII-02
564 S - 39/PJ.43/2003
13 Feb 2003 PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN FAKTUR PAJAK A.N. P.T. LANCAR KREASI PRATAMA NPWP  : 01.995.983.2-034
565 S - 136/PJ.53/2003
7 Feb 2003 PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN DALAM BAHASA INGGRIS
566 S - 117/PJ.52/2003
5 Feb 2003 PERMOHONAN PENEGASAN PENYERAHAN PPN TARIF 0% ATAS JASA PENGOLAHAN LISTRIK DAN UAP KEPADA PT. XYZ
567 S - 118/PJ.52/2003
5 Feb 2003 RESTITUSI PPh PASAL 21 TAHUN 2001
568 S - 110/PJ.53/2003
5 Feb 2003 TANGGAPAN DJP ATAS PERMASALAHAN JJC
569 S - 39/PJ.741/2002
4 Feb 2003 PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN FAKTUR PAJAK A.N. P.T. LANCAR KREASI PRATAMA NPWP  : 01.995.983.2-034
570 S - 109/PJ.53/2003
4 Feb 2003 TANGGAPAN ATAS KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-370/PJ/2002
571 S - 103/PJ.52/2003
3 Feb 2003 PENYUSUTAN AKTIVA TETAP SECARA FISKAL
572 S - 104/PJ.52/2003
3 Feb 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR MESIN
573 S - 57/PJ.32/2003
27 Jan 2003 PENGHITUNGAN POKOK PAJAK PPN PER MASA
574 S - 63/PJ.53/2003
22 Jan 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
575 6TAHUN 2003
20 Jan 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
576 S - 50/PJ.52/2003
17 Jan 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN ATAS BARANG HADIAH 1 (SATU) BUAH LONCENG GEREJA
577 S - 39/PJ.52/2003
16 Jan 2003 PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN FAKTUR PAJAK A.N. P.T. LANCAR KREASI PRATAMA NPWP  : 01.995.983.2-034
578 S - 38/PJ.532/2003
16 Jan 2003 PENJELASAN PENGENAAN PAJAK PARKIR
579 S - 52/PJ.32/2003
15 Jan 2003 PENUKARAN BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2000
580 S - 30/PJ.51/2003
13 Jan 2003 PENGUKUHAN PT. BERAU COAL SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
581 S - 12/PJ.32/2003
8 Jan 2003 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENCATATAN BIAYA BUNGA PINJAMAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (ACCRUED INTEREST)
582 KEP - 03/PJ/2003
6 Jan 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
583 S - 11/PJ.51/2003
6 Jan 2003 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BIAYA PROMOSI
584 S - 967/PJ.32/2002
30 Des 2002 PENGENAAN PPN DAN PPh JASA PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH
585 S - 1311/PJ.53/2002
27 Des 2002 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK PEMEGANG HAK LISENSI
586 S - 970/PJ.322/2002
27 Des 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENELITIAN
587 S - 1308/PJ.51/2002
24 Des 2002 TANGGAPAN UNTUK SURAT PERMOHONAN PEMUSATAN PPN TERTANGGAL 20 MEI 1997
588 S - 960/PJ.322/2002
23 Des 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PPN PERLAKUAN TERHADAP BUTIRAN BIJIH EMAS DAN PERAK
589 S - 1287/PJ.52/2002
18 Des 2002 PERMOHONAN SK PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
590 S - 1254/PJ.52/2002
2 Des 2002 PERMOHONAN PENJELASAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN
591 S - 931/PJ.322/2002
29 Nop 2002 PERMOHONAN PENJELASAN DAN KONFIRMASI JASA LN DAN BTW LN
592 SE - 55/PJ.52/2002
28 Nop 2002 PEMANFAATAN DATA PK-PM
593 S - 1230/PJ.52/2002
27 Nop 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENGADAAN PERALATAN UPR
594 S - 1181/PJ.531/2002
25 Nop 2002 PEMBEBASAN WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
595 S - 1173/PJ.532/2002
19 Nop 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS JASA KENA PAJAK DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
596 S - 1161/PJ.53/2002
13 Nop 2002 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN ATAS BARANG IMPOR
597 S - 896/PJ.322/2002
13 Nop 2002 PENEGASAN TENTANG PPN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN DARI PENGHENTIAN PERJANJIAN PEMASARAN
598 S - 1147/PJ.532/2002
12 Nop 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASJID & SARANA SOSIAL
599 S - 1124/PJ.53/2002
6 Nop 2002 PENETAPAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN ATAS LAYANAN JASA POS
600 S - 1111/PJ.51/2002
31 Okt 2002 RESTITUSI PPN
601 S - 1112/PJ.51/2002
31 Okt 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPn BM
602 S - 1096/PJ.51/2002
29 Okt 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR MESIN & PERALATAN PABRIK
603 S - 840/PJ.321/2002
25 Okt 2002 PERLAKUAN PAJAK ATAS PENJUALAN LISTRIK KEPADA PT PLN (PERSERO)
604 S - 1090/PJ.51/2002
24 Okt 2002 PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA
605 S - 823/PJ.312/2002
24 Okt 2002 PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG PERPAJAKAN DALAM HAL JOINT OPERATION
606 S - 1077/PJ.52/2002
22 Okt 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
607 SE - 53/PJ.52/2002
21 Okt 2002 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN RESTITUSI DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
608 S - 1045/PJ.51/2002
10 Okt 2002 PPn BM ATAS PRODUK AIR CONDITIONER YANG DIIMPOR DALAM KEADAAN TERURAI (CKD)
609 S - 1028/PJ.53/2002
8 Okt 2002 RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
610 S - 1010/PJ.51/2002
30 Sep 2002 PERMOHONAN SKPLB PPN
611 S - 996/PJ.52/2002
27 Sep 2002 PERMOHONAN BEBAS/KERINGANAN PAJAK SUSU SEKOLAH
612 S - 1003/PJ.51/2002
27 Sep 2002 HAL TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN WAWANCARA OLEH MAJALAH FRM
613 S - 998/PJ.51/2002
27 Sep 2002 PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL
614 S - 997/PJ.52/2002
27 Sep 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
615 S - 756/PJ.313/2002
25 Sep 2002 PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAS SURAT NOMOR S-136/WPJ.07/KP.0107/2002, S-314/WPJ.07/KP.0105/2002 DAN S-315/WPJ.07/KP.0105/2002
616 S - 994/PJ.52/2002
24 Sep 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN BAHAN PUSTAKA DAN PERALATAN LAB
617 S - 972/PJ.52/2002
24 Sep 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PEMERINTAH AS BERUPA MAKANAN YANG DIKERJAKAN UNTUK ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR
618 S - 975/PJ.52/2002
24 Sep 2002 MASA BERLAKUNYA SKD SEHUBUNGAN DENGAN SE-03/PJ.101/1996
619 S - 968/PJ.53/2002
24 Sep 2002 TEMPAT TERHUTANG PPN
620 S - 973/PJ.52/2002
24 Sep 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PEMERINTAH AS BERUPA MAKANAN YANG DIKERINGKAN UNTUK ANAK-ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH
621 S - 979/PJ.52/2002
24 Sep 2002 RESTITUSI PPN ATAS PENJUALAN BBM KE PT BCA
622 KEP - 428/PJ./2002
18 Sep 2002 SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG
623 S - 957/PJ.52/2002
18 Sep 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMASUKAN 3.000 MT BAHAN BAKU SUSU UNTUK PROGRAM KEMANUSIAAN BAGI KELUARGA MISKIN
624 KEP - 426/PJ.52/2002
17 Sep 2002 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE
625 SE - 48/PJ.52/2002
17 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-426/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-344/PJ/2002
626 S - 949/PJ.151/2002
17 Sep 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR SEDAN TOYOTA NEW SOLUNA Xli 1500 CC
627 S - 947/PJ.53/2002
17 Sep 2002 PENGURANGAN PEMBAYARAN PPN
628 S - 946/PJ.53/2002
17 Sep 2002 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SPT TAHUNAN PAJAK
629 S - 927/PJ.52/2002
12 Sep 2002 PENGGUNAAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
630 402/KMK.03/2002
11 Sep 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
631 S - 911/PJ.53/2002
6 Sep 2002 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI JASA ANGKUTAN YANG TIDAK TERUTANG PPN
632 S - 908/PJ.53/2002
4 Sep 2002 PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETORKAN, DAN MELAPORKAN PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN
633 S - 863/PJ.51/2002
4 Sep 2002 PENEGASAN PERLAKUAN PPN SEJAK KMK NOMOR 353/KMK.03/2001 SAMPAI DENGAN DIKELUARKANNYA KMK NOMOR 63/KMK.03/2002
634 S - 900/PJ.53/2002
4 Sep 2002 PELAKSANAAN PEMUNGUT PPN
635 S - 894/PJ.51/2002
3 Sep 2002 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN TERLANJUR POTONG
636 S - 876/PJ.52/2002
26 Ags 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI PENGUSAHA PABRIK TEH HIJAU DAN PEDAGANG/PENGUSAHA TEH HIJAU
637 S - 866/PJ.51/2002
20 Ags 2002 MEKANISME PENGHITUNGAN PPN PEDAGANG ECERAN CD DAN VN KASET, CD DAN VCD
638 S - 869/PJ.53/2002
20 Ags 2002 PENJELASAN PPN ATAS PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN & RESTITUSI PPN
639 KEP - 386/PJ./2002
19 Ags 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
640 SE - 45/PJ.53/2002
19 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 387/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
641 S - 835/PJ.52/2002
15 Ags 2002 PERMOHONAN PENJELASAN PPN TIDAK DIPUNGUT
642 KEP - 382/PJ./2002
13 Ags 2002 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN
643 SE - 43/PJ.51/2002
13 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-382/PJ/2002 TANGGAL 13 AGUSTUS 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN
644 S - 827/PJ.53/2002
13 Ags 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
645 S - 803/PJ.52/2002
8 Ags 2002 KELEBIHAN PELIMPAHAN PADA DNP TANGGAL 23 OKTOBER 2001 NO. URUT PADA PENERIMAAN PPN
646 KEP - 370/PJ./2002
7 Ags 2002 JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
647 SE - 42/PJ.53/2002
7 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
648 S - 580/PJ.332/2002
7 Ags 2002 FUNGSI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN TEMPAT PEMUSATAN PPN
649 363/KMK.03/2002
31 Jul 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
650 KEP - 363/PJ./2002
31 Jul 2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ/2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YAN BERSIFAT STRATEGIS
651 SE - 41/PJ.51/2002
31 Jul 2002 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 363/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-363/PJ./2002
652 S - 755/PJ.53/2002
29 Jul 2002 SAAT DIMULAINYA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENYEDIAAN JALAN TOL
653 S - 752/PJ.532/2002
29 Jul 2002 TAX TREATMENT ATAS L/C UNDER GSM 202 PROGRAM
654 S - 749/PJ.52/2002
26 Jul 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR KEDELAI
655 S - 751/PJ.52/2002
26 Jul 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK-PAJAK LAINNYA
656 S - 750/PJ.52/2002
26 Jul 2002 PPN DIBEBASKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001
657 S - 735/PJ.53/2002
25 Jul 2002 PENJELASAN PPN ATAS PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN & RESTITUSI PPN
658 S - 732/PJ.52/2002
24 Jul 2002 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 253/KMK.03/2002
659 S - 715/PJ.51/2002
19 Jul 2002 PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
660 S - 711/PJ.52/2002
18 Jul 2002 PENETAPAN MASA PAJAK (PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN) BAGI BADAN PEMUNGUT
661 S - 706/PJ.53/2002
18 Jul 2002 PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN USAHA PT. PBU
662 S - 697/PJ.51/2002
15 Jul 2002 PENJELASAN ATAS PERLAKUAN PPn BM BAGI PENGUSAHA BATU PERMATA DAN PENGUSAHA PERHIASAN EMAS
663 S - 694/PJ.52/2002
15 Jul 2002 HAL PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN PROYEK YANG SEDANG BERJALAN
664 S - 698/PJ.52/2002
15 Jul 2002 PPh 21 DAN PPN KPP WAJIB PAJAK BESAR
665 SE - 37/PJ.52/2002
12 Jul 2002 KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN
666 S - 693/PJ.53/2002
12 Jul 2002 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS
667 KEP - 344/PJ./2002
10 Jul 2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ON LINE
668 SE - 36/PJ.52/2002
10 Jul 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE
669 S - 685/PJ.52/2002
9 Jul 2002 PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN PPn BM KEDUTAAN BESAR PHILIPPINA
670 S - 686/PJ.52/2002
9 Jul 2002 PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SE - 12/PJ.52/2002
671 40 TAHUN 2002
8 Jul 2002 PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
672 S - 668/PJ.53/2002
5 Jul 2002 PPN RSS, RS, RE DAN KSB
673 KEP - 335/PJ./2002
1 Jul 2002 TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
674 S - 638/PJ.52/2002
1 Jul 2002 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMBEBASAN PPN
675 S - 639/PJ.52/2002
1 Jul 2002 MENGENAI PENGGUNAAN MEMILIH DARI PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN KE PENGUSAHA KENA PEDAGANG ECERAN
676 S - 642/PJ.53/2002
1 Jul 2002 PERMOHONAN UNTUK PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI BUNGA ATAS PPN TERUTANG
677 320/KMK.03/2002
28 Jun 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 554/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
678 KEP - 332/PJ./2002
28 Jun 2002 TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
679 SE - 319/PJ/2002
28 Jun 2002 PERCEPATAN PROSES RESTISUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PARA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
680 SE - 29/PJ.53/2002
28 Jun 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 320/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KMK NOMOR 554/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
681 KEP - 327/PJ./2002
27 Jun 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK
682 SE - 318/PJ./2002
27 Jun 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-327/PJ/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK
683 S - 633/PJ.51/2002
27 Jun 2002 TANGGAPAN ATAS KEBERATAN TAGIHAN PPN IMPOR OLEH GABUNGAN PENGUSAHA IMPORTIR SEMBAKO DUMAI (GAPISDUM)
684 S - 628/PJ.51/2002
26 Jun 2002 PERLAKUAN PPN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
685 S - 624/PJ.51/2002
25 Jun 2002 PERLAKUAN PPh ATAS BUNGA YANG DIPEROLEH CENTRAL BANK OF CHINA DARI INDONESIA
686 S - 616/PJ.52/2002
24 Jun 2002 PENJELASAN TENTANG IMBALAN BUNGA
687 S - 614/PJ.52/2002
24 Jun 2002 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASA PAJAK JULI 2001 DAN AGUSTUS 2001
688 S - 611/PJ.532/2002
24 Jun 2002 WETLANDS INTERNATIONAL TERMASUK SEBAGAI BUKAN SUBJEK PPh
689 S - 573/PJ.52/2002
21 Jun 2002 MASALAH PERPAJAKAN PPN PLTP GUNUNG SALAK
690 251/KMK.03/2002
31 Mei 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
691 253/KMK.03/2002
31 Mei 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
692 SE - 26/PJ.51/2002
31 Mei 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
693 SE - 25/PJ.52/2002
31 Mei 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-251/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KMK-567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
694 S - 493/PJ.51/2002
30 Mei 2002 PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG MODAL
695 S - 469/PJ.532/2002
20 Mei 2002 PENEGASAN PPN ADALAH PAJAK KONSUMSI SEHINGGA BEBAN KONSUMSI
696 S - 455/PJ.52/2002
16 Mei 2002 PPN ATAS JASA ANGKUTAN UDARA ATAS BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PEDALAMAN DI KALIMANTAN TIMUR DAN IRIAN JAYA TA. 2002
697 24 TAHUN 2002
13 Mei 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
698 S - 432/PJ.52/2002
13 Mei 2002 FASILITAS PPN DIBEBASKAN
699 SE - 03/PJ.24/2002
8 Mei 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
700 SE - 20/PJ.53/2002
7 Mei 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/KMK.03/2002
701 S - 413/PJ.51/2002
3 Mei 2002 KEWAJIBAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK
702 SE - 17/PJ.52/2002
30 Apr 2002 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-337/PJ/2002 TANGGAL 2 JULI 2002
703 168/KMK.03/2002
22 Apr 2002 PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
704 S - 370/PJ.53/2002
18 Apr 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN ATAS PEMBANGUNAN PERUMAHAN ATLET DI KAWASAN JAKABERING SEBERANG ULU PALEMBANG
705 S - 371/PJ.52/2002
18 Apr 2002 PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN
706 S - 372/PJ.52/2002
18 Apr 2002 KETEGASAN ATAS MASALAH PEMUNGUTAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PEMERINTAH KOTA SABANG YANG TERLETAK DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
707 S - 374/PJ.52/2002
18 Apr 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH KEDUTAAN BESAR FILIPINA
708 S - 350/PJ.51/2002
15 Apr 2002 PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN SUKU CADANG PESAWAT TERBANG
709 S - 352/PJ.52/2002
15 Apr 2002 PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
710 S - 353/PJ.52/2002
15 Apr 2002 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
711 S - 348/PJ.51/2002
11 Apr 2002 PENEGASAN PPN ATAS IMPOR OMAFAC IMPROVED
712 SE - 13/PJ.51/2002
10 Apr 2002 PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
713 S - 337/PJ.52/2002
9 Apr 2002 UANG MUKA PENJUALAN
714 S - 331/PJ.52/2002
8 Apr 2002 KELEBIHAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
715 S - 333/PJ.51/2002
8 Apr 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR UNTUK NON PROJECT TYPE GRANT AID DARI JEPANG
716 S - 324/PJ.52/2002
4 Apr 2002 ALOKASI DAFTAR PERSEDIAAN WAJIB PAJAK KRITERIA SELEKSI
717 83/KMK.03/2002
28 Mar 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN
718 KEP - 168/PJ/2002
28 Mar 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN
719 SE - 11/PJ.51/2002
28 Mar 2002 PENGANTAR TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-286/PJ/2002 TANGGAL 27 MEI 2002 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
720 SE - 12/PJ.52/2002
28 Mar 2002 INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN
721 S - 287/PJ.52/2002
28 Mar 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN/KERUGIAN SELISIH KURS
722 S - 277/PJ.52/2002
26 Mar 2002 PERMOHONAN PENEGASAN IJIN UNTUK EKSPOR UDANG DARI KOTABARU MELALUI SAMARINDA DAN TARAKAN
723 S - 256/PJ.332/2002
22 Mar 2002 PENEGASAN ATAS SURAT NOMOR 02.406L/TD/ADF/ALX/git
724 S - 255/PJ.332/2002
21 Mar 2002 IMBALAN BUNGA RESTITUSI PPN MASUKAN
725 S - 265/PJ.51/2002
21 Mar 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BUKU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
726 S - 259/PJ.52/2002
20 Mar 2002 PERMOHONAN PENEGASAN KEMBALI MENGENAI PERLAKUAN AMORTISASI HAK ATAS TANAH
727 S - 247/PJ.52/2002
18 Mar 2002 TEMPAT PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR BARANG STRATEGIS UNTUK KANTOR CABANG DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS KANTOR PUSAT
728 83/KMK.03/2002
8 Mar 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN
729 86/KMK.03/2002
8 Mar 2002 TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR
730 S - 237/PJ.32/2002
7 Mar 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PERDAGANGAN BARANG YANG PENYERAHANNYA DI LUAR DAERAH PABEAN
731 S - 230/PJ.53/2002
7 Mar 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
732 SE - 08/PJ.51/2002
6 Mar 2002 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
733 S - 206/PJ.51/2002
5 Mar 2002 PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN PPN DALAM SPKPBM SECARA MENCICIL
734 S - 205/PJ.53/2002
5 Mar 2002 PEMBEBASAN PPN
735 S - 222/PJ.322/2002
4 Mar 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PROYEK TUBAN
736 S - 195/PJ.53/2002
1 Mar 2002 JASA SURVEY KAPAL BAGI KAPAL ASING
737 S - 196/PJ.53/2002
1 Mar 2002 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DAN JKP DARI KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG
738 SE - 07/PJ.51/2002
28 Feb 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
739 S - 212/PJ.312/2002
28 Feb 2002 PENGUKUHAN PEMBEBASAN PAJAK
740 KEP - 104/PJ./2002
28 Feb 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-48/PJ./2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU
741 SE - 05/PJ.5/2002
27 Feb 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
742 S - 187/PJ.52/2002
27 Feb 2002 PENEGASAN ATAS IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK
743 S - 188/PJ.53/2002
27 Feb 2002 PPN MEMBANGUN SENDIRI
744 S - 189/PJ.53/2002
27 Feb 2002 DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
745 S - 191/PJ.52/2002
27 Feb 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
746 63/KMK.03/2002
26 Feb 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/KMK.04/2001 TENTANG PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
747 S - 172/PJ.532/2002
25 Feb 2002 PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN TENTANG SALURAN LANGSUNG UNTUK PENGADUAN/PELAYANAN MASYARAKAT
748 S - 171/PJ.53/2002
25 Feb 2002 PERLAKUAN ATAS PPN ATAS PERBAIKAN KRI DEWA RUCI
749 S - 160/PJ.312/2002
21 Feb 2002 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMISAHAN BADAN USAHA MENJADI DUA BADAN USAHA
750 S - 166/PJ.513/2002
20 Feb 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BUKU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
751 SE - 01/PJ.7/2002
19 Feb 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
752 S - 162/PJ.52/2002
18 Feb 2002 PENJUALAN AKTIVA  
753 S - 156/PJ.52/2002
15 Feb 2002 KESULITAN PENGUSAHA EKSPORTIR
754 KEP - 84/PJ./2002
14 Feb 2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-552/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
755 SE - 03/PJ.51/2002
14 Feb 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
756 KEP - 68/PJ./2002
4 Feb 2002 PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI JENIS BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK
757 SE - 01/PJ.51/2002
4 Feb 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
758 S - 108/PJ.52/2002
30 Jan 2002 PEMASUKAN KEMBALI BARANG EX-EKSPOR
759 S - 95/PJ.513/2002
24 Jan 2002 PERMOHONAN PPN DIBEBASKAN
760 S - 71/PJ.51/2002
18 Jan 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBEBASAN DENDA DAN BUNGA PENAGIHAN
761 S - 11/PJ.43/2002
10 Jan 2002 PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA
762 S - 26/PJ.51/2001
9 Jan 2002 PENJELASAN/PENEGASAN PELAKSANAAN PP 144 TAHUN 2000
763 S - 32/PJ.52/2002
9 Jan 2002 PET, EPTE DAN KAWASAN BERIKAT
764 S - 35/PJ.52/2002
9 Jan 2002 PENYAMPAIAN SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENGENAI TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
765 S - 36/PJ.52/2002
9 Jan 2002 PENYELESAIAN RESTITUSI
766 S - 07/PJ.51/2002
4 Jan 2002 PENEGASAN PELAKSANAAN SE-27/PJ.51/2000 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2000
767 684/KMK.03/2001
31 Des 2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR KANTONG DARAH, REAGENSIA UJI SARING DARAH DAN SARANA TRANSFUSI DARAH LAINNYA OLEH PALANG MERAH INDONESIA
768 S - 1471/PJ.512/2001
31 Des 2001 KLARIFIKASI SAPI BAKALAN
769 653/KMK.03/2001
27 Des 2001 BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
770 521/KMK.1/2001
27 Des 2001 CAP DINAS KANTOR VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
771 S - 1449/PJ.53/2001
18 Des 2001 PENCABUTAN SURAT DIREKTUR PAJAK NOMOR S-1683/PJ.532/1998
772 S - 1413/PJ.5/2001
6 Des 2001 PENANGANAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN PPN DAN ATAU PPnBM DALAM RANGKA EKSPOR OLEH BINTEK KEUANGAN
773 S - 1399/PJ.513/2001
4 Des 2001 SURAT KETERANGAN/PENETAPAN PEMBAYARAN PPN
774 S - 605/PJ.322/2001
29 Nop 2001 PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS JASA PENDIDIKAN
775 S - 1375/PJ.52/2001
29 Nop 2001 ADMINISTRASI JOINT OPERATIONAL
776 S - 1338/PJ.52/2001
21 Nop 2001 PERMOHONAN PENEGASAN KEMBALI ATAS SURAT DIRJEN PAJAK NO : S-880/PJ.5.1/1989
777 SE - 33/PJ.5/2001
12 Nop 2001 SURAT KETERANGAN FISKAL
778 S - 1287/PJ.512/2001
5 Nop 2001 PENINJAUAN KEMBALI KEPMENKEU NOMOR 155/KMK.03/2001
779 S - 1111/PJ.51/2001
31 Okt 2001 RESTITUSI PPN
780 S - 1268/PJ.51/2001
29 Okt 2001 PERMOHONAN SURAT PENEGASAN LYSINE (FEED ADDITIVE) SEBAGAI SALAH SATU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK YANG PPN-NYA DIBEBASKAN
781 S - 1267/PJ.51/2001
29 Okt 2001 PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS
782 S - 579/PJ.32/2001
19 Okt 2001 FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG MODAL, TIDAK TERMASUK SUKU CADANG DAN BAHAN BAKU UNTUK PT. NNT
783 S - 1239/PJ.53/2001
17 Okt 2001 DISPENSASI PENGHAPUSAN PPN (0%) PEMBANGUNAN LINTAS TIMUR
784 S - 571/PJ.322/2001
11 Okt 2001 PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
785 S - 537/PJ.322/2001
5 Okt 2001 KONFIRMASI FAKTUR PAJAK STANDAR
786 S - 530/PJ.321/2001
4 Okt 2001 IMPLEMENTASI DARI PENGGUNAAN FAKTUR PENJUALAN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR
787 S - 1216/PJ.52/2001
4 Okt 2001 PENEGASAN PERLAKUAN PPN A.N. PT HS
788 524/KMK.03/2001
1 Okt 2001 BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
789 S - 1150/PJ.5/2001
20 Sep 2001 PEMBUATAN FAKUR PAJAK ATAS PENJUALAN DENGAN SISTEM BONUS
790 S - 481/PJ.32/2001
15 Sep 2001 PERLAKUAN PPN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI
791 S - 482/PJ.313/2001
14 Sep 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG
792 S - 1136/PJ.51/2001
14 Sep 2001 PENYERAHAN BKP YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
793 S - 1138/PJ.513/2001
14 Sep 2001 PPn BM ATAS PRODUK KECANTIKAN UNTUK PEMELIHARAAN KULIT, TANGAN, KAKI, DAN RAMBUT SERTA PREPARAT RIAS LAINNYA
794 S - 1113/PJ.53/2001
11 Sep 2001 PERMOHONAN TIDAK DIPUNGUT PPN
795 S - 471/PJ.332/2001
4 Sep 2001 PERMOHONAN PPN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DIBIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI
796 460/KMK.03/2001
28 Ags 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
797 SE - 26/PJ.5/2001
28 Ags 2001 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.41/2000 DAN NOMOR SE-31/PJ.41/2000
798 S - 1059/PJ.51/2001
27 Ags 2001 PPN KAYU BULAT
799 S - 1060/PJ.52/2001
27 Ags 2001 PERMOHONAN PENGGUNAAN DANA PPN/PPh UNTUK DANA KEMANUSIAAN PROPINSI DI. ACEH
800 S - 1063/PJ.513/2001
27 Ags 2001 PERLAKUAN PPN ATAS AIR BERSIH YANG DIALIRKAN MELALUI PIPA
801 KEP - 552/PJ./2001
7 Ags 2001 PENETAPAN NILAI STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA
802 SE - 24/PJ.51/2001
7 Ags 2001 PENEGASAN TENTANG PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
803 S - 982/PJ.52/2001
7 Ags 2001 PEMBEBASAN PPN DAN PPh
804 S - 984/PJ.5/2001
7 Ags 2001 PERMOHONAN PERCEPATAN RESTITUSI PPN MASA PAJAK BULAN DESEMBER 2000
805 KEP - 539/PJ./2001
26 Jul 2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM
806 SE - 23/PJ.51/2001
26 Jul 2001 TATACARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
807 SE - 07/PJ.9/2001
26 Jul 2001 PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2
808 S - 936/PJ.51/2001
26 Jul 2001 PPn BM PENDINGIN UDARA
809 S - 938/PJ.51/2001
26 Jul 2001 BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
810 S - 930/PJ.52/2001
25 Jul 2001 PPN ATAS KENDARAAN BERMOTOR BEKAS (USED)
811 S - 960/PJ.52/2001
25 Jul 2001 PELAPORAN PAJAK CABANG-CABANG PT. PT
812 S - 920/PJ.51/2001
24 Jul 2001 PPN TERHADAP SAPI BIBIT
813 SE - 526/PJ./2001
19 Jul 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
814 S - 896/PJ.512/2001
19 Jul 2001 PENEGASAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS BARANG HASIL PERTANIAN YANG PENYERAHANNYA TERUTANG PPN
815 S - 893/PJ.513/2001
18 Jul 2001 PENJELASAN TENTANG NPWP DAN NPPKP PENERBIT K
816 SE - 22/PJ.51/2001
17 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-417/PJ/2001 TANGGAL 27 JUNI 2001 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
817 SE - 12/PJ.24/2001
13 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-511/PJ./2001 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
818 KEP - 500/PJ./2001
11 Jul 2001 PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
819 SE - 504/PJ./2001
11 Jul 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-503/PJ./2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER
820 S - 848/PJ.52/2001
10 Jul 2001 PENEGASAN PEMBEBASAN PPN BAGI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
821 SE - 20/PJ.5/2001
9 Jul 2001 PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR SE- 85/A.6/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN
822 SE - 17/PJ.51/2001
28 Jun 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-401/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
823 381/KMK.03/2001
25 Jun 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
824 S - 787/PJ.51/2001
23 Jun 2001 PENANGGUHAN/PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG MODAL TERTENTU
825 353/KMK.03/2001
5 Jun 2001 BATASAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
826 S - 701/PJ.52/2001
31 Mei 2001 DAMPAK PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 548/KMK.04/1997 TENTANG PPN 0% YANG DIPERCEPAT TERHADAP ANGGOTA APSYFI
827 339/KMK.03/2001
29 Mei 2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR COMBAT JACKET LEVEL IV OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
828 S - 666/PJ.51/2001
25 Mei 2001 FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM MASTER LIST
829 S - 619/PJ.53/2001
15 Mei 2001 PPN TIDAK DIPUNGUT
830 SE - 12/PJ.5/2001
14 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-511/PJ./2001 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
831 S - 616/PJ.5/2001
14 Mei 2001 PENEGASAN ATAS PERMOHONAN RESTITUSI PT. MGU
832 283/KMK.03/2001
9 Mei 2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT C-130 DAN F-27/F-28 UNTUK OPTIMALISASI DUKUNGAN PENERBANGAN VVIP
833 SE - 11/PJ.5/2001
9 Mei 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
834 S - 598/PJ.51/2001
9 Mei 2001 PERMOHONAN PPN DIBEBASKAN ATAS PENYERAHAN BUKU
835 S - 207/PJ.313/2001
3 Mei 2001 PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN SECARA BERSAMA (SINDIKASI) KEPADA NASABAH
836 231/KMK.03/2001
30 Apr 2001 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
837 S - 256/MK.03/2001
30 Apr 2001 PPN KAYU BULAT
838 SE - 313/PJ./2001
23 Apr 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/KMK.04/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT VVIP TNI AU YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
839 S - 449/PJ.51/2001
20 Apr 2001 PENGENAAN PPN 10% ATAS PRODUKSI TANDAN BUAH SEGAR (TBS), KARET, PUCUK DAUN TEH UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN
840 S - 466/PJ.51/2001
20 Apr 2001 PERMOHONAN REKOMENDASI PPN DIBEBASKAN ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU KE-86 IKAPI
841 S - 440/PJ.51/2001
19 Apr 2001 RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN BATUBARA YANG DISERAHKAN KEPADA PEMUNGUT PPN
842 S - 438/PJ.54/2001
19 Apr 2001 PERLAKUAN PPN ATAS REIMBURSEMENT COST (BIAYA PENGGANTIAN)
843 S - 432/PJ.5/2001
17 Apr 2001 BUKTI PEMBAYARAN PPN
844 191/KMK.03/2001
16 Apr 2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT F-5 YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMPERLANCAR KESIAPAN OPERASIONAL TNI AU
845 KEP - 294/PJ./2001
16 Apr 2001 TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
846 SE - 06/PJ.51/2001
16 Apr 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
847 S - 419/PJ.53/2001
16 Apr 2001 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN ATAS NAMA PT. PBU DAN PT. KEM
848 S - 392/PJ.52/2001
11 Apr 2001 PERMINTAAN DAFTAR BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS
849 S - 384/PJ.54/2001
9 Apr 2001 PEREKAMAN SPT MASA PPN
850 S - 373/PJ.51/2001
5 Apr 2001 PELAPORAN SPT MASA PPN KARENA PERUBAHAN NAMA DAN NPWP
851 S - 377/PJ.54/2001
5 Apr 2001 PERMOHONAN PERSETUJUAM INVOICE SEBAGAI FAKTUR PAJAK
852 164/KMK.04/2001
4 Apr 2001 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT VVIP TNI AU YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
853 155/KMK.03/2001
2 Apr 2001 PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
854 SE - 235/PJ./2001
27 Mar 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
855 12 TAHUN 2001
22 Mar 2001 IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
856 SE - 230/PJ./2001
22 Mar 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
857 S - 229/PJ.51/2001
1 Mar 2001 PPERMOHONAN PERTIMBANGAN MENGENAI BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
858 SE - 172/PJ./2001
23 Feb 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-160/PJ./2001 DAN KEP-161/PJ./2001
859 S - 189/PJ.54/2001
22 Feb 2001 USUL PEMERIKSAAN ATAS INFORMASI MENGENAI PPN FINAL ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI WILAYAH JAKARTA KELAPA GADING
860 S - 170/PJ.51/2001
20 Feb 2001 SAAT BERLAKUNYA PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
861 S - 165/PJ.52/2001
20 Feb 2001 PERMOHONAN PENJELASAN PPN ATAS BANTUAN / HIBAH ALAT KEDOKTERAN DARI GUDANG BANDARA SOEKARNO-HATTA
862 KEP - 160/PJ/2001
19 Feb 2001 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
863 S - 148/PJ.51/2001
13 Feb 2001 PPnBM ATAS PENYERAHAN PISANG OLEH PT. NTF
864 SE - 117/PJ./2001
9 Feb 2001 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
865 S - 102/PJ.51.1/2001
1 Feb 2001 PENGENAAN PPN ATAS PENGALIHAN HARTA SEHUBUNGAN DENGAN PEMEKARAN USAHA PT. IKPP Tbk
866 KEP - 48/PJ./2001
16 Jan 2001 TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU
867 10/KMK.04/2001
12 Jan 2001 PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
868 KEP - 546/PJ/2000
29 Des 2000 SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
869 SE - 548/PJ./2000
29 Des 2000 PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
870 SE - 32/PJ.51/2000
29 Des 2000 PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASAR ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTI TAHUN 1970
871 569/KMK.04/2000
26 Des 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
872 143 TAHUN 2000
22 Des 2000 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
873 180 TAHUN 2000
22 Des 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
874 551/KMK.04/2000
22 Des 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/KMK.04/1999 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
875 S - 589/PJ.323/2000
15 Des 2000 PENJELASAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPh PSL 23
876 SE - 31/PJ.51/2000
14 Des 2000 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
877 SE - 528/PJ./2000
8 Des 2000 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
878 KEP - 522/PJ/2000
6 Des 2000 DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
879 KEP - 523/PJ./2000
6 Des 2000 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
880 S - 2343/PJ.52/2000
1 Des 2000 PENEGASAN TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
881 S - 2285/PJ.51/2000
23 Nop 2000 MELAPORKAN SPT MASA PPN
882 S - 2140/PJ.51.3/2000
9 Nop 2000 FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS NAMA PT. SP DALAM RANGKA PMDN
883 S - 2105/PJ.51.1/2000
6 Nop 2000 PERMOHONAN PPN TIDAK TERUTANG ATAS IMPORT BENIH TANAMAN, KHUSUSNYA SAYUR MAYUR
884 S - 2030/PJ.51.1/2000
26 Okt 2000 PPN ATAS PEKERJAAN SUBKONTRAK DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
885 SE - 28/PJ.52/2000
19 Okt 2000 PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
886 406/KMK.04/2000
29 Sep 2000 DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI ATAU IMPOR HASIL TEMBAKAU BUATAN LUAR NEGERI
887 S - 441/PJ.313/2000
29 Sep 2000 KONFIRMASI KERINGANAN PAJAK ATAS PEMBELIAN KANTONG DARAH DARI LUAR NEGERI OLEH PMI
888 SE - 24/PJ.51/2000
13 Sep 2000 PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh
889 S - 1542/PJ.54/2000
13 Sep 2000 PERMOHONAN PENEGASAN RESTITUSI PPN
890 S - 1539/PJ.51.1/2000
12 Sep 2000 PENULISAN PPN TIKET
891 SE - 23/PJ.51/2000
14 Ags 2000 PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
892 S - 1287/PJ.54/2000
14 Ags 2000 PENJELASAN PPN ATAS BIAYA TELEPON
893 S - 325/PJ.312/2000
1 Ags 2000 PERMOHONAN PENEGASAN DAN PETUNJUK MENGENAI PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS CONTRACT MANUFACTURING AGREEMENT ATAS NAMA PT. MATTEL INDONESIA
894 S - 1192/PJ.51.1/2000
31 Jul 2000 PERMINTAAN PENJELASAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPnBM UNTUK PKP2B GENERASI II
895 S - 1173/PJ.54/2000
31 Jul 2000 PERMOHONAN IZIN MENGGUNAKAN NOTA RETUR YANG SUDAH TERLANJUR DIKELUARKAN SERTA DILAPORKAN DAN PENEGASAN ATAS PENGGUNAAN NOTA KREDIT
896 S - 1101/PJ.532/2000
21 Jul 2000 REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 19977
897 S - 1151/PJ.532/2000
21 Jul 2000 PEMBEBASAN PPN DAN PPh ATAS IMPOR BUKU-BUKU AGAMA
898 S - 1088/PJ.532/2000
19 Jul 2000 PERMINTAAN DOKUMEN SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT
899 S - 1086/PJ.532/2000
18 Jul 2000 SURAT KETERANGAN PPN YANG TERUTANG TIDAK DIPUNGUT PEMBEBASAN PPN, PPnBM DAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG BANTUAN KEMANUSIAAN
900 S - 1063/PJ.532/2000
14 Jul 2000 PPN ATAS PERUSAHAAN DALAM KAWASAN BERIKAT/KAPET
901 S - 1065/PJ.54/2000
14 Jul 2000 RESTITUSI PPN YANG MELAMPAUI WAKTU DUA BELAS BULAN
902 S - 1002/PJ.532/2000
6 Jul 2000 PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BUKU PELAJARAN
903 SE - 18/PJ.51/2000
22 Jun 2000 PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
904 SE - 17/PJ.51/2000
13 Jun 2000 KEWAJIBAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TERUTANG UNTUK SETIAP BULAN TAKWIM
905 S - 836/PJ.51.2/2000
12 Jun 2000 PPN ATAS PENYALURAN MINYAK GORENG
906 SE - 15/PJ.51/2000
9 Jun 2000 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA
907 SE - 12/PJ.43/2000
29 Mei 2000 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN
908 S - 708/PJ.51.1/2000
24 Mei 2000 KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PPN PANAS BUMI
909 S - 618/PJ.54/2000
11 Mei 2000 PERMOHONAN PENJELASAN/JAWABAN MASALAH PERPAJAKAN
910 KEP - 131/PJ./2000
8 Mei 2000 PENETAPAN NILAI STIKER TANDA LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC JENIS VIDEO COMPACT DISC KARAOKE (VCD.K) DAN JENIS LASER DISC KARAOKE (LD.K) DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER
911 S - 575/PJ.51.3/2000
3 Mei 2000 PPN ATAS BARANG IMPOR KEMBALI (REIMPOR)
912 S - 529/PJ.531/2000
26 Apr 2000 PENGAJUAN PEMBEBASAN PPN WAJIB PUNGUT
913 S - 467/PJ.51.3/2000
10 Apr 2000 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG TIDAK DIPERJUAL BELIKAN
914 S - 144/PJ.332/2000
7 Apr 2000 PERMOHONAN KONFIRMASI TERHADAP RUU DI BIDANG PERPAJAKAN HASIL REKONSILIASI
915 S - 462/PJ.54/2000
7 Apr 2000 PERMOHONAN RESTITUSI PPN YANG TELAH LEWAT JANGKA WAKTU 2 TAHUN
916 89a/KMK.04/2000
30 Mar 2000 BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA DI ATAS PITA KASET, COMPACT DISC, VIDEO COMPACT DISC DAN LASER DISC
917 S - 427/PJ.513/2000
28 Mar 2000 MOHON KEADILAN SENGKETA PAJAK
918 KEP - 68/PJ/2000
21 Mar 2000 PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANASBUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
919 S - 339/PJ.54/2000
7 Mar 2000 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG RESTITUSI PPN
920 SE - 06/PJ.52/2000
2 Mar 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25)
921 S - 228/PJ.54/2000
16 Feb 2000 MOHON PENJELASAN PAJAK MASUKAN ATAS BIAYA KAROSERI MOBIL AMBULANCE DAN BIAYA PERBAIKAN MOBIL PMK
922 S - 222/PJ.532/2000
15 Feb 2000 PEMUNGUTAN PPN ATAS JASA PENERBANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC)
923 S - 223/PJ.532/2000
15 Feb 2000 PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN
924 KEP - 35/PJ/2000
11 Feb 2000 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
925 S - 183/PJ.532/2000
11 Feb 2000 PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
926 S - 180/PJ.531/2000
10 Feb 2000 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
927 S - 181/PJ.531/2000
10 Feb 2000 PENEGASAN PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DAN SSP
928 S - 175/PJ.52/2000
9 Feb 2000 PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN IMPOR DENGAN JAMINAN BANK
929 S - 166/PJ.52/2000
8 Feb 2000 PENGGABUNGAN USAHA (MERGER)
930 S - 153/PJ.52/2000
7 Feb 2000 PEMBEBASAN PPN DAN PPh IMPOR
931 S - 149/PJ.52/2000
4 Feb 2000 PEMBEBASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
932 S - 150/PJ.52/2000
4 Feb 2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR EKS COLOMBO PLAN AUSTRALIA (PCI) KEPADA BAPEDAL
933 S - 139/PJ.54/2000
3 Feb 2000 PENEGASAN PROSES RESTITUSI PPN
934 S - 126/PJ.52/2000
2 Feb 2000 PERMOHONAN PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN ANGKA 2 HURUF C SURAT NOMOR : S-2313/PJ.52/1999
935 S - 93/PJ.531/2000
27 Jan 2000 PERMOHONAN PENJELASAN SE-01/PJ.32/1997
936 S - 84/PJ.532/1999
26 Jan 2000 PPN ATAS OLAHRAGA BOLA GELINDING (BOWLING)
937 S - 30/PJ.323/2000
25 Jan 2000 PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
938 SE - 02/PJ.51/2000
24 Jan 2000 PENEGASAN SE-05/PJ.64/1988 TANGGAL 23 JULI 1988 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AUSTRIA
939 S - 73/PJ.532/2000
24 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
940 S - 53/PJ.513/2000
21 Jan 2000 PERMOHONAN MENUNJUK SAKSI UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA
941 S - 54/PJ.513/2000
21 Jan 2000 PEMBEBASAN PPn BM UNTUK KENDARAAN AMBULAN
942 S - 64/PJ.531/2000
21 Jan 2000 PERLAKUAN PPN TERHADAP PENYERAHAN PESAWAT UDARA
943 S - 46/PJ.532/2000
20 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
944 SE - 01/PJ.54/2000
19 Jan 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
945 S - 39/PJ.52/2000
19 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
946 S - 32/PJ.54/2000
17 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
947 S - 33/PJ.54/2000
17 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK DITINDAKLANJUTI
948 S - 35/PJ.54/2000
17 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
949 S - 27/PJ.531/2000
13 Jan 2000 PERMOHONAN PENEGASAN ASPEK PAJAK UNTUK PERUSAHAAN PENGELOLA TRANSMISSION LINE (T/L)
950 S - 26/PJ.532/2000
13 Jan 2000 PPN ATAS JASA PENYELENGGARAAN KURSUS
951 S - 004/PJ.311/2000
5 Jan 2000 SKB PPN DAN PPN BM
952 S - 388/PJ.32/1999
13 Des 1999 TANGGAPAN ATAS TUDUHAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) INDONESIA YANG DIEKSPOR KE UNI EROPA
953 S - 379/PJ.32/1999
1 Des 1999 TANGGAPAN ATAS KONSEP KEPUTUSAN BERSAMA DJLK DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENGENAI PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PPN YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
954 SE - 18/PJ.51/1999
5 Nop 1999 PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 
955 SE - 16/PJ.51/1999
7 Sep 1999 PENGIRIMAN SALINAN RESMI PUTUSAN BPSP
956 SE - 15/PJ.5/1999
30 Ags 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK
957 SE - 18/PJ.33/1999
26 Ags 1999 PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 
958 329/KMK.04/1999
12 Ags 1999 PENETAPAN KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETA API, SERTA SUKU CADANG DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAANNYA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
959 S - 226/PJ.32/1999
19 Jul 1999 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 132/KMK.04/1999 TANGGAL 8 APRIL 1999
960 SE - 14/PJ.54/1999
12 Jul 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIMA
961 SE - 13/PJ.51/1999
25 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM
962 59 TAHUN 1999
24 Jun 1999 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
963 348/KMK.04/1999
24 Jun 1999 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
964 S - 212/PJ.32/1999
23 Jun 1999 PAJAK-PAJAK YANG TERUTANG ATAS PEMBELIAN BARANG
965 329/KMK.04/1999
18 Jun 1999 PENETAPAN KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETA API, SERTA SUKU CADANG DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAANNYA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
966 SE - 11/PJ.52/1999
28 Mei 1999 PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16)
967 SE - 12/PJ.54/1999
28 Mei 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PARE-PARE
968 180/KMK.04/1999
27 Mei 1999 SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
969 SE - 09/PJ.531/1999
25 Mei 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
970 SE - 06/PJ.51/1999
18 Mei 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
971 KWT-01/PJ.51/1999
18 Mei 1999 SURAT KAWAT
972 S - 130/PJ.312/1999
10 Mei 1999 PERMOHONAN PEMBEBASAN ATAS BEA MASUK DAN PAJAK UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN
973 KEP - 92/PJ./1999
26 Apr 1999 PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN
974 SE - 57/PJ.91/1999
26 Apr 1999 INVENTARISASI PETUGAS OPERATOR CONSOLE
975 S - 117/PJ.332/1999
24 Apr 1999 PENGURANGAN SANKSI ATAS SK KEBERATAN A.N PT TRIWIRA LOKAJAYA
976 S - 90/PJ.32/1999
12 Apr 1999 PERMOHONAN TIDAK TERUTANGNYA PPN
977 SE - 04/PJ.51/1999
9 Apr 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - MAURITIUS (SERI P3B NO. 9)
978 SE - 03/PJ.52/1999
8 Apr 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)
979 SE - 02/PJ.51/1999
7 Apr 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7)
980 SE - 15/PJ.42/1999
5 Apr 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK
981 S - 80/PJ.32/1999
26 Mar 1999 PENEGASAN PPN 0% BAHAN BAKU DAN ATAU BAHAN PEMBANTU
982 S - 60/PJ.321/1999
12 Mar 1999 MASALAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM NEGERI
983 SE - 46/PJ./1999
9 Mar 1999 PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
984 SE - 03/PJ.24/1999
3 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)
985 SE - 04/PJ.24/1999
3 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - MAURITIUS (SERI P3B NO. 9)
986 S - 44/PJ.32/1999
24 Feb 1999 EKSPOR BARANG MODAL DENGAN FASILITAS DITANGGUNG PEMERINTAH
987 S - 28/PJ.322/1999
13 Feb 1999 TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KONTRAK PEKERJAAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
988 44/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
989 S - 07/PJ.32/1999
15 Jan 1999 PENJELASAN TERHADAP OBYEK PPN DAN PPh PASAL 22
990 204 TAHUN 1998
31 Des 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1998
991 SE - 28/PJ.51/1998
30 Des 1998 PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN/JASA YANG ATAS IMBALANNYA SEMATA-MATA DIKENAKAN PPh FINAL
992 S - 2933/PJ.52/1998
29 Des 1998 PENANGGUHAN PPN/PEMBEBASAN PPn BM ATAS IMPOR PESAWAT HELIKOPTER
993 SE - 26/PJ.51/1998
28 Des 1998 PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
994 S - 2860/PJ.52/1998
21 Des 1998 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TELUR ARTEMIA
995 SE - 25/PJ.52/1998
15 Des 1998 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.4/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996
996 S - 2776/PJ.531/1998
15 Des 1998 FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM
997 S - 2772/PJ.52/1998
14 Des 1998 PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN PAKAN TERNAK
998 S - 2773/PJ.52/1998
14 Des 1998 PERMOHONAN PENGHAPUSAN PPN TERHADAP PENJUALAN BAHAN POKOK DI KECAMATAN PEDALAMAN IRIAN JAYA
999 S - 2780/PJ.52/1998
14 Des 1998 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMOTONGAN AYAM BROILER
1000 S - 2769/PJ.52/1998
11 Des 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR ALAT-ALAT KESEHATAN RUMKITAL DR. RAMELAN
1001 S - 2766/PJ.52/1998
10 Des 1998 PERMOHONAN PENETAPAN KURS Rp. 6.000/USD UNTUK PPN DAN PPh KOMODITI IMPOR BULOG
1002 S - 2768/PJ.532/1998
10 Des 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
1003 S - 2760/PJ.54/1998
10 Des 1998 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN, BIAYA TELEPON DAN BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN
1004 S - 2699/PJ.52/1998
3 Des 1998 PEMBEBASAN PPn BM ATAS IMPOR KENDARAAN DINAS PERSONEL MARKAS BESAR ABRI
1005 S - 2684/PJ.54/1998
2 Des 1998 PENGENAAN PPN TARIF 0%
1006 S - 282/PJ.322/1998
20 Nop 1998 PENEGASAN ATAS PENGERTIAN JASA DALAM INDUSTRI PANAS BUMI
1007 S - 2598/PJ.532/1998
18 Nop 1998 PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI LUAR DAERAH PABEAN
1008 SE - 24/PJ.52/1998
16 Nop 1998 PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS
1009 SE - 23/PJ.52/1998
12 Nop 1998 SKB PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
1010 S - 273/PJ.311/1998
12 Nop 1998 PENGHITUNGAN LABA KOTOR PKP PEDAGANG ECERAN YANG MEMILIH MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
1011 S - 276/PJ.32/1998
12 Nop 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN ATAS BARANG-BARANG BANTUAN TEKNIK PEMERINTAH JEPANG (JCOAL)
1012 S - 2548/PJ.51/1998
11 Nop 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PRODUK KAPTAN SUPER PHOSPHATE (KSP)
1013 S - 271/PJ.32/1998
9 Nop 1998 PERLAKUAN PPN ATAS BATU GILING DAN PASIR
1014 S - 572/MK.04/1998
9 Nop 1998 PERMOHONAN PERSETUJUAN PPN IMPOR DAN PPN DALAM NEGERI UNTUK ALAT HAEMODIALISIS DITANGGUNG PEMERINTAH
1015 S - 2514/PJ.54/1998
6 Nop 1998 PENGENAAN PPN ATAS PENJUALAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (BATU ALAM)
1016 478/KMK.04/1998
5 Nop 1998 PENETAPAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1017 S - 2475/PJ.51/1998
4 Nop 1998 PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA PT. TIMAH Tbk KEPADA PT TAMBANG TIMAH, PT TIMAH INDUSTRI, DAN PT TIMAH EKSPLOMIN
1018 S - 2473/PJ.51.1/1998
4 Nop 1998 PEMBAYARAN PPN KPS AMERADA HESS LTD
1019 S - 2498/PJ.532/1998
4 Nop 1998 KURS DISKON
1020 S - 2492/PJ.54/1998
4 Nop 1998 PENGGUNAAN KURS TERTENTU
1021 S - 2440/PJ.52/1998
2 Nop 1998 PENEGASAN TENTANG PERLAKUAN PPN
1022 S - 259/PJ.32/1998
28 Okt 1998 SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS CICILAN PEMBAYARAN KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMUNGUT PAJAK
1023 S - 2398/PJ.52/1998
27 Okt 1998 PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU
1024 S - 2400/PJ.531/1998
27 Okt 1998 PENGENAAN PPN ATAS PEMBUATAN KANDANG, HOLDING GROUND, DAN PADDOCK
1025 S - 257/PJ.322/1998
23 Okt 1998 PEMAKAIAN SENDIRI MERUPAKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
1026 S - 253/PJ.321/1998
19 Okt 1998 PERMOHONAN PENEGASAN APAKAH ATAS TAGIHAN PT SURVEYOR KEPADA ABC Ltd YANG BERKEDUDUKAN DI JEPANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1027 S - 2302/PJ.531/1998
14 Okt 1998 PERLAKUAN PPN TERHADAP THAI AIRWAYS
1028 S - 2288/PJ.54/1998
13 Okt 1998 DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
1029 S - 2269/PJ.52/1998
12 Okt 1998 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN KENDARAAN RODA DUA BEKAS
1030 S - 2267/PJ.531/1998
12 Okt 1998 PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPN TERUTANG
1031 S - 2252/PJ.52/1998
9 Okt 1998 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KAPAS YANG TIDAK DIGARUK ATAU DISISIR
1032 S - 2243/PJ.54/1998
9 Okt 1998 PAJAK BERGANDA ATAS PENJUALAN KARTU TELEPON UMUM
1033 S - 2248/PJ.54/1998
9 Okt 1998 SANKSI BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PPN BULAN MARET 1998
1034 S - 2207/PJ.532/1998
6 Okt 1998 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI LUAR DAERAH PABEAN
1035 S - 2186/PJ.531/1998
5 Okt 1998 PENEGASAN PPN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANGGOTA KOPERASI KESEJAHTERAAN KORPRI KOTAMADYA JAKARTA UTARA
1036 S - 2172/PJ.51/1998
2 Okt 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN GULA ATAS BAGI HASIL YANG DITERIMAKAN KEPADA PETANI SECARA NATURA
1037 S - 2169/PJ.52/1998
2 Okt 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS JASA PENELITIAN
1038 S - 2155/PJ.51/1998
30 Sep 1998 PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG PPN ATAS PEMBELIAN RUMAH KPR/BTN
1039 S - 2098/PJ.52/1998
24 Sep 1998 PENGUKUHAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
1040 S - 2085/PJ.54/1998
23 Sep 1998 KOREKSI PPN ATAS PENARIKAN BARANG/ATAS PENJUALAN BARANG BEKAS
1041 S - 2065/PJ.51/1998
21 Sep 1998 TANGGAPAN ATAS SURAT DPP REI NOMOR 190/VIII/REI/98
1042 S - 2076/PJ.51/1998
21 Sep 1998 PERMOHONAN PENEGASAN TERTULIS SEBAGAI PABRIKAN
1043 S - 227/PJ.33/1998
15 Sep 1998 PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1044 S - 1998/PJ.54/1998
10 Sep 1998 DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
1045 S - 1999/PJ.54/1998
10 Sep 1998 DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
1046 SE - 22/PJ.51/1998
9 Sep 1998 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-28 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1047 SE - 21/PJ.52/1998
8 Sep 1998 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE)
1048 S - 1965/PJ.54/1998
8 Sep 1998 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% ATAS PEMBELIAN BAHAN PEMBANTU PENGEPAK DAN BAHAN PEMBANTU KIMIA
1049 420/KMK.01/1998
7 Sep 1998 PENETAPAN HARGA GULA PASIR PRODUKSI DALAM NEGERI DAN GULA PASIR IMPOR
1050 S - 191/PJ.32/1998
14 Ags 1998 PERLAKUAN PPh PASAL 23 DAN PPN TERHADAP PENYERAHAN JASA PRODUKSI
1051 S - 186/PJ.33/1998
12 Ags 1998 DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN TERMASUK DATA-DATA PERPAJAKAN TERBAKAR AKIBAT KERUSUHAN TANGGAL 14 MEI 1998
1052 SE - 18/PJ.52/1998
11 Ags 1998 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR
1053 S - 175/PJ.3/1998
4 Ags 1998 USULAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
1054 S - 173/PJ.323/1998
3 Ags 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
1055 S - 171/PJ.311/1998
30 Jul 1998 PERMOHONAN PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK
1056 S - 1690/PJ.54/1998
29 Jul 1998 TARIF PPN 0%
1057 S - 1663/PJ.532/1998
28 Jul 1998 PEMBEBASAN PPN ATAS JASA SEWA APARTEMEN OLEH KEDUTAAN BESAR JEPANG
1058 S - 1680/PJ.54/1998
28 Jul 1998 DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
1059 SE - 16/PJ.51/1998
27 Jul 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
1060 S - 166/PJ.32/1998
27 Jul 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PPN DALAM NEGERI ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DAL
1061 S - 1615/PJ.54/1998
23 Jul 1998 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN TENTANG FAKTUR PAJAK SEDERHANA
1062 S - 1605/PJ.54/1998
22 Jul 1998 PENJELASAN ATAS PENERBITAN FAKTUR PAJAK STANDAR MENGACU KEPADA KEPMEN KEU. NO. 548/KMK.04/1997
1063 S - 1667/PJ.532/1998
21 Jul 1998 PEMUNGUT PPN
1064 S - 158/PJ.322/1998
16 Jul 1998 KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN DIKOMPENSASIKAN DENGAN PPh DAN PBB
1065 S - 394/MK.04/1998
14 Jul 1998 PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BAHAN-BAHAN PUBLIKASI APEC
1066 S - 1535/PJ.52/1998
13 Jul 1998 PENJELASAN PPN ATAS PAKAN TERNAK DAN BAHANNYA
1067 S - 1525/PJ.54/1998
13 Jul 1998 PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL WAJIB PAJAK
1068 SE - 14/PJ.54/1998
1 Jul 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
1069 S - 1424/PJ.51/1998
29 Jun 1998 PPN/PPn BM YANG HARUS DIBAYAR KEMBALI ATAS PENGALIHAN ASSET
1070 S - 1428/PJ.52/1998
29 Jun 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BUKU-BUKU
1071 S - 1429/PJ.52/1998
29 Jun 1998 PEMBEBASAN PPn BM ATAS IMPOR KENDARAAN DINAS PERSONEL MARKAS BESAR ABRI
1072 S - 1648/PJ.52/1998
27 Jun 1998 PENJELASAN PPN ATAS MAKANAN TERNAK (PAKAN UDANG)
1073 S - 1424/PJ.54/1998
26 Jun 1998 PPN/PPn BM YANG HARUS DIBAYAR KEMBALI ATAS PENGALIHAN ASSET
1074 S - 1387/PJ.52/1998
18 Jun 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
1075 S - 1388/PJ.52/1998
18 Jun 1998 PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN DTP ATAS BAHAN BAKU PAKAN TERNAK
1076 S - 1386/PJ.54/1998
17 Jun 1998 RESTITUSI PPN MASA BULAN JANUARI 1998
1077 SE - 10/PJ.3/1998
15 Jun 1998 PENGUSULAN PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
1078 S - 1345/PJ.51/1998
15 Jun 1998 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
1079 S - 1340/PJ.531/1998
15 Jun 1998 PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR PESAWAT TERBANG
1080 S - 1294/PJ.52/1998
9 Jun 1998 PENJELASAN MENGENAI FAKTUR PAJAK
1081 S - 1277/PJ.531/1998
2 Jun 1998 PENJELASAN TRANSAKSI IMBALAN JASA ATAS EMISI SAHAM PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK
1082 S - 1227/PJ.52/1998
28 Mei 1998 PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1083 S - 1237/PJ.52/1998
28 Mei 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
1084 SE - 11/PJ.52/1998
27 Mei 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
1085 S - 1203/PJ.52/1998
25 Mei 1998 PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR EQUIPMENT OF INVESTMENT CASTING
1086 S - 105/PJ.34/1998
20 Mei 1998 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-07/PJ.34/1998 TANGGAL 15 MEI 1998
1087 S - 1158/PJ.52/1998
20 Mei 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, DAN PPh PASAL 22 IMPOR MESIN-MESIN CUCI DARAH/HEMODIALISIS
1088 SE - 07/PJ.34/1998
15 Mei 1998 PENYESUAIAN SE-05/PJ.24/1998 TANGGAL 9 APRIL 1998
1089 S - 1094/PJ.532/1998
8 Mei 1998 PENEGASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN
1090 S - 1054/PJ.52/1998
4 Mei 1998 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN OBAT DI RUMAH SAKIT
1091 S - 1055/PJ.54/1998
4 Mei 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1092 S - 1015/PJ.52/1998
29 Apr 1998 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN
1093 S - 1005/PJ.532/1998
24 Apr 1998 PPN ATAS JASA PENDIDIKAN
1094 SE - 06/PJ.51/1998
23 Apr 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
1095 209/KMK.04/1998
9 Apr 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 766/KMK.04/1992 TENTANG TATACARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
1096 S - 863/PJ.52/1998
8 Apr 1998 PERMOHONAN IZIN BAGI PT. JOHN CRANE INDONESIA UNTUK MENERBITKAN FAKTUR PAJAK ATAS PERTAMINA/KONTRAKTOR BAGI HASIL (KBH)
1097 S - 77/PJ.312/1998
30 Mar 1998 PAJAK-PAJAK KERJASAMA OPERASIONAL
1098 S - 75/PJ.32/1998
30 Mar 1998 PENEGASAN APAKAH ATAS BUNGA TERUTANG PPN
1099 S - 814/PJ.52/1998
30 Mar 1998 PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR EQUIPMENT OF INVESTMENT CASTING
1100 S - 733/PJ.52/1998
24 Mar 1998 PUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1101 192/KMK.04/1998
23 Mar 1998 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED WAREHOUSE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
1102 S - 55/PJ.32/1998
23 Mar 1998 PENGENAAN PPN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PEMBANTU
1103 S - 56/PJ.322/1998
23 Mar 1998 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PERCAKAPAN TELEPON INTERNASIONAL
1104 S - 720/PJ.531/1998
23 Mar 1998 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
1105 S - 709/PJ.52/1998
20 Mar 1998 PERMOHONAN BEBAS PPN
1106 S - 52/PJ.32/1998
18 Mar 1998 PERMOHONAN UNTUK PEMBEBASAN PPN
1107 SE - 03/PJ.51/1998
16 Mar 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
1108 S - 47/PJ.32/1998
16 Mar 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN IKAN BANDENG OLAHAN DALAM KEMASAN
1109 S - 48/PJ.322/1998
16 Mar 1998 PENGENAAN PPN DAN PAJAK HIBURAN ATAS PENGGUNAAN FASILITAS LAPANGAN
1110 S - 615/PJ.51/1998
16 Mar 1998 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN ATAS IMPOR ALAT HAEMODIALISA
1111 S - 533/PJ.52/1998
9 Mar 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
1112 S - 531/PJ.532/1998
9 Mar 1998 PENGENAAN PPN ATAS JASA BROKER (PIALANG) REASURANSI
1113 S - 503/PJ.52/1998
2 Mar 1998 PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR 2 (DUA) UNIT MESIN ROTAMAT MICROSTAINER RO 9300/5 OLEH PT KAWASAN INDUSTRI MEDAN
1114 S - 35/PJ.333/1998
26 Feb 1998 PERUBAHAN PASAL 9 SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENLU, MENDIKBUD, DAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SEKOLAH ASING
1115 S - 487/PJ.51/1998
25 Feb 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN/PPn BM
1116 S - 28/PJ.32/1998
16 Feb 1998 KRITERIA FAKTUR PAJAK LENGKAP DAN PENGISIAN SPT
1117 S - 253/PJ.531/1998
25 Jan 1998 PERMOHONAN PENEGASAN APAKAH ATAS TAGIHAN PT SURVEYOR KEPADA ABC Ltd YANG BERKEDUDUKAN DI JEPANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1118 S - 181/PJ.51/1998
15 Jan 1998 PPN ATAS USAHA CATERING/BOGA
1119 S - 190/PJ.51/1998
15 Jan 1998 PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
1120 S - 183/PJ.52/1998
15 Jan 1998 PENGISIAN SPT ATAS PENGHASILAN YANG KENA PPh BERSIFAT FINAL
1121 S - 184/PJ.52/1998
15 Jan 1998 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI SERI PPh UMUM 18 TANGGAL 14 JUNI 1986
1122 S - 187/PJ.52/1998
15 Jan 1998 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO-BITUNG
1123 S - 191/PJ.52/1998
15 Jan 1998 PERLAKUAN PPh PASAL 23 DAN PPN TERHADAP PENYERAHAN JASA PRODUKSI
1124 S - 193/PJ.54/1997
15 Jan 1998 PENGENAAN PPh ATAS JASA KONSULTASI DI BIDANG AGRIBISNIS
1125 S - 194/PJ.54/1998
15 Jan 1998 PENGENAAN PPN 0% ATAS PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
1126 S - 195/PJ.531/1998
15 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI
1127 S - 110/PJ.51/1998
13 Jan 1998 PERMOHONAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH OLEH RUMAH SAKIT MH THAMRIN
1128 SE - 01/PJ.51/1998
12 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
1129 S - 96/PJ.51/1998
12 Jan 1998 PENGENAAN PPN ATAS PRODUK DAGING SEGAR TANPA TULANG (BONELESS)
1130 S - 101/PJ.54/1998
12 Jan 1998 PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN OLEH KONTRAKTOR DALAM PENGOPERASIAN BATUBARA
1131 S - 107/PJ.54/1997
12 Jan 1998 POTONGAN HARGA
1132 S - 20/PJ.532/1998
7 Jan 1998 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BAHAN BAKU PEMBANGUNAN KAPAL CARAKA JAYA NIAGA III
1133 S - 11/PJ.54/1997
6 Jan 1998 PENAGIHAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS RESTITUSI YANG SUDAH DIBERIKAN YANG SURAT SETORAN PAJAKNYA TIDAK DAPAT DILAMPIRKAN
1134 S - 09/PJ.531/1998
6 Jan 1998 KEKURANGAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI
1135 S - 10/PJ.531/1998
6 Jan 1998 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENELITIAN OLEH JURUSAN SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
1136 S - 04/PJ.51/1997
5 Jan 1998 PENEGASAN TEMPAT PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI PPN
1137 S - 267/PJ.32/1997
31 Des 1997 PEMBEBASAN KEWAJIBAN MENYETOR PPN DAN PPnBM PT PANASIA SYNTHETIC ABADI
1138 S - 266/PJ.32/1997
30 Des 1997 PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM
1139 SE - 223/PJ./1997
26 Des 1997 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-222/PJ/1997 TANGGAL 24 DESEMBER 1997
1140 KEP - 222/PJ./1997
24 Des 1997 PENUNDAAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEP-155/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1141 S - 3512/PJ.12/1997
22 Des 1997 PPN ATAS RUMAH SUSUN SEDERHANA BANDARHARJO
1142 S - 3523/PJ.51/1997
22 Des 1997 PERMOHONAN PEMINDAH BUKUAN PPN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA DARI REKENING KAS NEGARA DI BANK INDONESIA KE REKENING PPN DI KAS NEGARA
1143 S - 255/PJ.32/1997
16 Des 1997 SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PELUNASAN PPN TERUTANG BERDASARKAN SKPKB PPN MASA JAN S/D MEI 1997 NOMOR 00001/207/97/731/97 TANGGAL 30 SEPTEMBER 1997
1144 S - 3472/PJ.51/1997
15 Des 1997 KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN SARANA IBADAH
1145 S - 3474/PJ.51/1997
15 Des 1997 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1146 S - 3478/PJ.52/1997
15 Des 1997 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS GULA PASIR DAN ROTI (BAKERY)
1147 SE - 35/PJ.51/1997
10 Des 1997 PENEBUSAN STICKER PPN ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
1148 S - 3432/PJ.51/1997
10 Des 1997 PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PELUNASAN DAN PENYETORAN ATAS TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
1149 KEP - 209/PJ./1997
2 Des 1997 PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
1150 SE - 33/PJ.51/1997
26 Nop 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-23 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1151 S - 3290/PJ.51/1997
21 Nop 1997 TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN ATAS NAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)
1152 SE - 29/PJ.51/1997
20 Nop 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PESANAN PROYEK PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SD (PPBBASD) INPRES 6/84 (97-98) DEPDIKBUD (PENYEMPURNAAN KE-20 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1153 SE - 30/PJ.51/1997
20 Nop 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH SEMBILAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-21 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1154 SE - 31/PJ.51/1997
20 Nop 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUHPULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-22 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1155 S - 3264/PJ.51/1997
19 Nop 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA
1156 S - 3255/PJ.532/1997
19 Nop 1997 PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN
1157 S - 3238/PJ.51/1997
17 Nop 1997 BUKU PERKULIAHAN YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
1158 S - 3239/PJ.51/1997
17 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PPN/PPn BM IMPOR
1159 580/KMK.04/1997
13 Nop 1997 TATA CARA PENGGUNAAN STICKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
1160 581/KMK.04/1997
13 Nop 1997 BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO
1161 S - 3143/PJ.52/1997
6 Nop 1997 PUNGUTAN PPN ATAS TAGIHAN APOTIK DAN OPTIKAL DARI RESEP-RESEP PERSEORANGAN
1162 S - 3123/PJ.51/1997
4 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN/PPn BM
1163 S - 3121/PJ.52/1997
4 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR
1164 S - 3124/PJ.52/1997
4 Nop 1997 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KOMISI JASA PERDAGANGAN
1165 S - 3082/PJ.51/1997
29 Okt 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH UNTUK GEDUNG GEREJA
1166 S - 226/PJ.531/1997
28 Okt 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM DAN PPh
1167 SE - 196/PJ./1997
27 Okt 1997 PENUNDAAN MASA BERLAKUNYA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-155/PJ/1997 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)
1168 S - 3005/PJ.532/1997
22 Okt 1997 PPN ATAS JASA BIRO PERJALANAN
1169 S - 2975/PJ.51/1997
20 Okt 1997 FASILITAS PENUNDAAN PPN DAN PPn BM
1170 S - 2968/PJ.52/1997
20 Okt 1997 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK
1171 S - 2976/PJ.51/1997
20 Okt 1997 PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PPN/PPn BM IMPOR
1172 S - 2918/PJ.51/1997
16 Okt 1997 PENEGASAN PELAPORAN SPT MASA PPN
1173 S - 2926/PJ.51/1997
16 Okt 1997 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
1174 S - 2909/PJ.51/1997
15 Okt 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN ALKITAB DAN BAGIAN-BAGIANNYA
1175 S - 2903/PJ.531/1997
15 Okt 1997 REKOMENDASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPN ATAS BEBAN BIAYA KONTRAK KERJASAMA PELATIHAN DAN PENELITIAN BALITTRO DI DAERAH TRANSMIGRASI
1176 S - 2861/PJ.51/1997
13 Okt 1997 KONFIRMASI JANGKA WAKTU PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1177 S - 2862/PJ.51/1997
13 Okt 1997 PERMOHONAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BKP TERTENTU UNTUK PROYEK TRANSMIGRASI
1178 S - 2860/PJ.52/1997
13 Okt 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PERALATAN OLAH RAGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SEA GAMES XIX TAHUN 1997
1179 S - 2838/PJ.32/1997
6 Okt 1997 PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK
1180 S - 2776/PJ.51/1997
3 Okt 1997 PERPANJANGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL A/N. PT. ENERGI SENGKANG
1181 S - 2767/PJ.51/1997
1 Okt 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
1182 S - 189/PJ.32/1997
29 Sep 1997 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN JENIS USAHA
1183 S - 185/PJ.32/1997
24 Sep 1997 PERMOHONAN REKOMENDASI PENUNDAAN PPN
1184 S - 2728/PJ.52/1997
23 Sep 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PERLENGKAPAN OLAH RAGA BOLA BASKET
1185 S - 2729/PJ.52/1997
23 Sep 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PERALATAN OLAH RAGA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SEA GAMES XIX TAHUN 1997
1186 SE - 22/PJ.51/1997
16 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-16 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1187 SE - 23/PJ.51/1997
16 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH ENAM IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-17 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1188 SE - 25/PJ.51/1997
16 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-19 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1189 S - 1998/PJ.54/1997
10 Sep 1997 DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
1190 S - 2593/PJ.51/1997
9 Sep 1997 PERMOHONAN BANK GARANSI UNTUK PPN ATAS IMPOR BAHAN BAKU
1191 S - 2579/PJ.51/1997
8 Sep 1997 FASILITAS PENANGGUHAN PPN DARI BAPEKSTA KEUANGAN
1192 SE - 21/PJ.5/1997
3 Sep 1997 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-155/PJ./1997 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)
1193 KEP - 155/PJ./1997
2 Sep 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN SERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
1194 KEP - 150/PJ./1997
1 Sep 1997 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK
1195 S - 2495/PJ.51/1997
28 Ags 1997 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM PT. KIA TIMOR MOTORS
1196 S - 2370/PJ.51/1997
21 Ags 1997 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL
1197 SE - 20/PJ.51/1997
18 Ags 1997 BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)
1198 SE - 16/PJ.51/1997
28 Jul 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 51)
1199 S - 2150/PJ.51/1997
28 Jul 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
1200 SE - 06/PJ.9/1997
23 Jul 1997 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
1201 320/KMK.01/1997
18 Jul 1997 PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH
1202 S - 103/PJ.32/1997
30 Jun 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS BIAYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID YAYASAN PESANTREN INDONESIA DAN SARANA PENUNJANGNYA
1203 S - 1828/PJ.51/1997
30 Jun 1997 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEMIRI KUPAS
1204 S - 1824/PJ.532/1997
27 Jun 1997 JASA ANGKUTAN SUNGAI
1205 S - 97/PJ.32/1997
25 Jun 1997 PEMBEBASAN PPN DAN/ATAU PPn BM ATAS IMPOR BKP
1206 S - 1781/PJ.51/1997
25 Jun 1997 SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
1207 S - 1772/PJ.51/1997
24 Jun 1997 PENANGGUHAN PPN ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL
1208 S - 1780/PJ.532/1997
24 Jun 1997 PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 326/KMK.04/1996 TANGGAL 7 MEI 1996
1209 S - 1768/PJ.531/1997
23 Jun 1997 PENJELASAN PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
1210 S - 1682/PJ.51/1997
16 Jun 1997 PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS BARANG IMPOR
1211 S - 1636/PJ.532/1997
13 Jun 1997 PERLAKUAN PPN TERHADAP USAHA DIBIDANG JASA PENDIDIKAN
1212 S - 1633/PJ.51/1997
12 Jun 1997 PENANGGUHAN PPN/PPn BM
1213 S - 1632/PJ.532/1997
12 Jun 1997 SSP PPN JASA LUAR NEGERI
1214 S - 1588/PJ.531/1997
6 Jun 1997 PERHITUNGAN PAJAK KHUSUS UNTUK JUAL BELI PROPERTY, PERSEWAAN RUANGAN/RUMAH TEMPAT TINGGAL
1215 S - 1578/PJ.51/1997
5 Jun 1997 DISPENSASI PENANGGUHAN PPN ATAS IMPOR SISA BARANG MODAL PT. ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY
1216 S - 1553/PJ.531/1997
3 Jun 1997 PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
1217 S - 1558/PJ.532/1997
3 Jun 1997 PENYAMPAIAN SPT MASA PPN
1218 S - 68/PJ.32/1997
29 Mei 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN MENYETOR PPN/PPnBM
1219 S - 1493/PJ.52/1997
29 Mei 1997 PERMOHONAN PENGEMBALIAN SETORAN PPN
1220 S - 1408/PJ.51/1997
26 Mei 1997 PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN
1221 S - 1409/PJ.51/1997
26 Mei 1997 BATASAN RUMAH SEDERHANA YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1222 S - 1252/PJ.51/1997
13 Mei 1997 PPn BM ATAS PRODUKSI MINUMAN DECOCO
1223 S - 1205/PJ.51/1997
6 Mei 1997 BATASAN RUMAH SEDERHANA YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1224 S - 1214/PJ.51/1997
6 Mei 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BUKU DESTINATION INDONESIA
1225 S - 1215/PJ.52/1997
6 Mei 1997 PERMOHONAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBELIAN KOMPONEN LOKAL UNTUK PERAKITAN FORD LASER 1.3L 'GL' UNTUK TAKSI
1226 S - 1172/PJ.52/1997
30 Apr 1997 PEMASUKAN MOBIL CONTOH MALEO
1227 SE - 09/PJ.51/1997
28 Apr 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
1228 SE - 08/PJ.51/1997
31 Mar 1997 PENGHENTIAN PEKERJAAN-PEKERJAAN MANUAL PADA KPP YANG TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
1229 S - 713/PJ.54/1997
20 Mar 1997 RESTITUSI PPN
1230 S - 657/PJ.532/1997
18 Mar 1997 PENANDATANGANAN NOTA PENJUALAN
1231 S - 669/PJ.531/1997
18 Mar 1997 RESTITUSI PPN CV. XYZ
1232 S - 663/PJ.52/1997
17 Mar 1997 PEMBEBASAN PPN ATAS BAHAN CAMPURAN PRODUKSI PABRIK PAKAN TERNAK
1233 S - 473/PJ.531/1997
6 Mar 1997 RESTITUSI PPN
1234 S - 377/PJ.5/1997
28 Feb 1997 FASILITAS PENANGGUHAN PPH DAN PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1235 S - 351/PJ.531/1997
18 Feb 1997 PERMOHONAN BEBAS PAJAK
1236 S - 352/PJ.531/1997
18 Feb 1997 PENJELASAN MASALAH PPN
1237 S - 307/PJ.52/1997
7 Feb 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, SEWA GUDANG, PPh DAN PPN ATAS PEMASUKAN KITAB AL-QUR'AN DAN KERTAS UNTUK MENCETAKNYA
1238 S - 308/PJ.52/1997
7 Feb 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
1239 S - 301/PJ.51/1997
6 Feb 1997 PENYERAHAN 13,5% PRODUKSI BATUBARA OLEH PARA KONTRAKTOR KE PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PT. TBBA)
1240 SE - 05/PJ.51/1997
3 Feb 1997 RALAT SE-02/PJ.91/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PENYESUAIAN BEBERAPA LAMPIRAN DARI KEP-16/PJ./1996 SEHUBUNGAN DENGAN EDITING/PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN TAHUN PAJAK 1996
1241 S - 228/PJ.52/1997
29 Jan 1997 BEBERAPA PERTANYAAN TENTANG PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN (PKP PE)
1242 SE - 04/PJ.51/1997
28 Jan 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
1243 S - 189/PJ.51/1997
27 Jan 1997 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN JENIS USAHA
1244 S - 192/PJ.51/1997
27 Jan 1997 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK A.N. PT.TAMATSU CAHAYA INDONESIA
1245 S - 186/PJ.531/1997
27 Jan 1997 PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1246 S - 200/PJ.532/1997
27 Jan 1997 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN PPN
1247 S - 181/PJ.532/1997
24 Jan 1997 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BAHAN BAKU PEMBANGUNAN KAPAL CARAKA JAYA III
1248 S - 185/PJ.54/1996
24 Jan 1997 PERMOHONAN REKOMENDASI PENUNDAAN PPN
1249 S - 74/PJ.51/1997
15 Jan 1997 RESTITUSI PAJAK MASUKAN ATAS NAMA PT. BADE MAKMUR ORISSA
1250 S - 68/PJ.51/1997
14 Jan 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN MENYETOR PPN/PPnBM
1251 S - 62/PJ.52/1997
14 Jan 1997 PENJUALAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN
1252 SE - 03/PJ.51/1997
13 Jan 1997 PENGATURAN KEMBALI KODE MAP DAN KODE SETORAN PAJAK
1253 SE - 02/PJ./1997
6 Jan 1997 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI
1254 S - 05/PJ.52/1996
6 Jan 1997 PENEGASAN PEMUNGUTAN PPN PADA BARANG KACANG-KACANGAN
1255 SE - 01/PJ.5/1997
3 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
1256 702/KMK.04/1996
30 Des 1996 PELAKSANAAN TEKNIS PERPAJAKAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
1257 S - 3418/PJ.51/1996
23 Des 1996 BATASAN RUMAH SEDERHANA YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1258 SE - 121/PJ./1996
16 Des 1996 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DIBIDANG PERHOTELAN/HIBURAN DAN SEJENISNYA
1259 S - 3317/PJ.54/1996
11 Des 1996 RESTITUSI PPN
1260 SE - 46/PJ.51/1996
28 Nop 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU PESANAN PPBBASD (PENYEMPURNAAN KE-9 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1261 SE - 45/PJ.531/1996
25 Nop 1996 PPN ATAS JASA LAYANAN JARINGAN INTERNET (SERI PPN 37-95)
1262 S - 3170/PJ.51/1996
21 Nop 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
1263 SE - 44/PJ.51/1996
15 Nop 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH SEMBILAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-8 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1264 S - 218/PJ.32/1996
15 Nop 1996 FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1265 S - 2980/PJ.52/1996
12 Nop 1996 PEMBAYARAN DARI DALAM NEGERI
1266 S - 2976/PJ.532/1996
12 Nop 1996 PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PERTAKSIAN
1267 S - 2977/PJ.532/1996
12 Nop 1996 PPN ATAS PENYERAHAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH TVRI
1268 S - 208/PJ.32/1996
4 Nop 1996 ASPEK PPN DARI MEKANISME PENJUALAN PT. INTRANUSA CITRA
1269 S - 207/PJ.32/1996
25 Okt 1996 PERMOHONAN BEBAS PPN ATAS PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH
1270 SE - 42/PJ.51/1996
20 Okt 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (SERI PPh UMUM NOMOR 43)
1271 S - 2686/PJ.51/1996
18 Okt 1996 PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BARANG HADIAH
1272 S - 191/PJ.32/1996
9 Okt 1996 RESTITUSI LEBIH BAYAR KARENA EKSPOR DAN/ATAU PEMUNGUTAN OLEH PEMUNGUT PPN
1273 S - 188/PJ.32/1996
3 Okt 1996 SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1289 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN WAJIB PEMUNGUT PAJAK
1274 S - 2579/PJ.532/1996
2 Okt 1996 DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO PERJALANAN/PARIWISATA
1275 S - 2570/PJ.51/1996
1 Okt 1996 FASILITAS PPN BAGI PERUSAHAAN PMA DAN PMDN BIDANG USAHA PERIKANAN
1276 KEP - 82/PJ./1996
30 Sep 1996 PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC JENIS VIDEO COMPACT DISC KARAOKE (VCD.K) DAN JENIS LASER DISC KARAOKE (LD.K)
1277 S - 2554/PJ.52/1996
27 Sep 1996 REKOMENDASI PEMBEBASAN BARANG HADIAH
1278 SE - 05/PJ.32/1996
26 Sep 1996 PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)
1279 S - 177/PJ.32/1996
25 Sep 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
1280 S - 2518/PJ.52/1996
25 Sep 1996 PERMOHONAN PERCEPATAN PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1281 S - 2523/PJ.531/1996
25 Sep 1996 PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPN ATAS BEBAN BIAYA KONTRAK KERJASAMA PELATIHAN DAN PENELITIAN BALITTRO DI DAERAH TRANSMIGRASI
1282 S - 2512/PJ.51/1996
24 Sep 1996 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-32/PJ.51/1996 TANGGAL 5 AGUSTUS 1996
1283 579/KMK.04/1996
23 Sep 1996 PENUNJUKAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
1284 582/KMK.04/1996
23 Sep 1996 BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC JENIS VIDEO COMPACT DISC KARAOKE (VCD.K)
1285 SE - 37/PJ.51/1996
19 Sep 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU TERBITAN DEPARTEMEN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-6 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
1286 S - 2488/PJ.53/1996
19 Sep 1996 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1287 S - 2452/PJ.52/1996
16 Sep 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN IMPOR
1288 S - 2370/PJ.52/1996
9 Sep 1996 PENANGGUHAN PPN
1289 S - 2380/PJ.531/1996
9 Sep 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS JASA PENELITIAN UNTUK LEMBAGA PENELITIAN/LITBANG
1290 S - 2379/PJ.532/1996
9 Sep 1996 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL SETELAH/PADA TANGGAL 25 JANUARI 1996
1291 S - 2385/PJ.54/1996
9 Sep 1996 SISA PAJAK UNTUK MASA DESEMBER 1995
1292 S - 2325/PJ.532/1996
6 Sep 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL
1293 S - 2328/PJ.54/1996
6 Sep 1996 PERMOHONAN PENEGASAN RESTITUSI
1294 S - 2329/PJ.54/1996
6 Sep 1996 WEWENANG PENYELESAIAN RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ TERHADAP SISA LEBIH BAYAR MASA PAJAK FEBRUARI 1995 YANG DIMINTA UNTUK DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK DITERIMANYA SKPLB
1295 S - 163/PJ.32/1996
4 Sep 1996 PENJELASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYERAHAN JASA KEPELABUHAN (SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 326/KMK.04/1996)
1296 S - 2316/PJ.531/1996
4 Sep 1996 PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN RI
1297 SE - 35/PJ.51/1996
2 Sep 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM - 40)
1298 S - 2274/PJ.51/1996
30 Ags 1996 PERLAKUAN PPN ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
1299 S - 158/PJ.32/1996
29 Ags 1996 PERMOHONAN PENYETORAN PPN KELUARAN
1300 S - 2211/PJ.54/1996
27 Ags 1996 RESTITUSI PPN
1301 S - 149/PJ.32/1996
26 Ags 1996 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMAKAIAN INTERN
1302 S - 2144/PJ.532/1996
21 Ags 1996 JASA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
1303 S - 2146/PJ.532/1996
21 Ags 1996 PPN ATAS JASA PENYEDIAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
1304 S - 2101/PJ.54/1996
19 Ags 1996 RESTITUSI PPN ATAS NAMA PT. XYZ MASA PAJAK JUNI S.D. DESEMBER 1995
1305 S - 141/PJ.32/1996
12 Ags 1996 PENGENAAN PPN ATAS JASA WALI AMANAT
1306 S - 1982/PJ.532/1996
12 Ags 1996 ADMINISTRATION COST PENJUALAN EKSPOR MINYAK MENTAH DAN LSWR
1307 S - 1926/PJ.532/1996
7 Ags 1996 PERMOHONAN BEBAS PPN
1308 S - 1909/PJ.51/1996
6 Ags 1996 PENANGGUHAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1309 S - 1917/PJ.532/1996
6 Ags 1996 TARIF EFEKTIF PPN
1310 496/KMK.04/1996
6 Ags 1996 PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 DAN CRYPTOMATIC HC-5700 SERTA PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1311 SE - 32/PJ.51/1996
5 Ags 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 37)
1312 S - 1870/PJ.532/1996
1 Ags 1996 PENGENAAN PPN ATAS JASA PENGELOLAAN PARKIR OLEH SWASTA
1313 S - 1784/PJ.51/1996
29 Jul 1996 PERLAKUAN PPN DAN PPh ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
1314 SE - 29/PJ.51/1996
22 Jul 1996 PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)
1315 SE - 28/PJ.51/1996
19 Jul 1996 PERLAKUAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh TERHADAP BADAN/LEMBAGA PEMERINTAH
1316 458/KMK.04/1996
18 Jul 1996 PPN DAN PPn BM DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 HIGH RESOLUTION SECURE FACSIMILE TERMINAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT DAN PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1317 S - 116/PJ.32/1996
16 Jul 1996 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN TAHUN 1975 S/D 1981 A.N. PT.HARAPAN MOTOR SAKTI INDUSTRY COMPANY
1318 KEP - 51/PJ./1996
15 Jul 1996 BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA NOTA PENGHITUNGANNYA
1319 S - 1659/PJ.532/1996
15 Jul 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS JASA KEPELABUHANAN
1320 S - 1646/PJ.532/1996
11 Jul 1996 PPN ATAS USAHA JASA BOGA (KATERING)
1321 S - 1630/PJ.51/1996
9 Jul 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPn BM
1322 SE - 24/PJ.54/1996
8 Jul 1996 FORMULIR LP2P TAHUN 1996
1323 KEP - 72/PJ.1/1996
5 Jul 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
1324 SE - 22/PJ.51/1996
3 Jul 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
1325 S - 1565/PJ.51/1996
3 Jul 1996 PELAYANAN PERMINTAAN STICKER PPN
1326 S - 1557/PJ.52/1996
3 Jul 1996 PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BM
1327 S - 1540/PJ.51/1996
2 Jul 1996 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS RUMAH SEDERHANA
1328 S - 110/PJ.32/1996
26 Jun 1996 MASALAH PERPAJAKAN DI BANK INDONESIA
1329 S - 1501/PJ.532/1996
26 Jun 1996 PENJELASAN TENTANG BIAYA/ONGKOS ANGKUT
1330 KEP - 47/PJ./1996
20 Jun 1996 PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI), REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC), DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DI ATAS DISC (LASER DISC)
1331 425/KMK.04/1996
17 Jun 1996 BENTUK, UKURAN, ISI, DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN REKAMAN SUARA/LAGU DI ATAS DISC (COMPACT DISC) DAN REKAMAN LAGU BESERTA TAYANGAN GAMBAR DIATAS DISC (LASER DISC)
1332 S - 1384/PJ.52/1996
14 Jun 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM, BEA MASUK MESIN-MESIN YANG DIPEROLEH DARI BANTUAN IBRD
1333 S - 1388/PJ.531/1996
14 Jun 1996 PENJELASAN ATAS RESTITUSI PPN
1334 S - 1382/PJ.532/1996
14 Jun 1996 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH SESUAI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 1996
1335 36 TAHUN 1996
4 Jun 1996 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996
1336 42 TAHUN 1996
4 Jun 1996 PEMBUATAN MOBIL NASIONAL
1337 SE - 21/PJ.51/1996
4 Jun 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
1338 S - 1279/PJ.52/1996
4 Jun 1996 RALAT SE-DIRJEN PAJAK NOMOR SE-17/PJ.52/1996 TANGGAL 28 MEI 1996
1339 S - 1268/PJ.52/1996
31 Mei 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPn BM ATAS IMPOR COOLING
1340 S - 1266/PJ.51/1996
30 Mei 1996 KETERLAMBATAN PENYETORAN PPN KARENA PERUBAHAN JADUAL KLIRING
1341 SE - 17/PJ.52/1996
28 Mei 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1342 S - 1217/PJ.5/1996
28 Mei 1996 FASILITAS PENANGGUHAN PPN DALAM MASA TRANSISI
1343 S - 1220/PJ.51/1996
28 Mei 1996 TEMPAT PENGAJUAN RESTITUSI PPN
1344 SE - 16/PJ.51/1996
27 Mei 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
1345 S - 1168/PJ.52/1996
20 Mei 1996 PENGENAAN PPN ATAS JASA DISTRIBUSI
1346 S - 96/PJ.32/1996
17 Mei 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN DAN ANGKUTAN BAHAN POKOK DAN BAHAN ESENSIAL LAINNYA KE PEDALAMAN IRIAN JAYA
1347 S - 1160/PJ.532/1996
17 Mei 1996 PERSETUJUAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN PPN PD PASAR JAYA
1348 SE - 15/PJ.531/1996
14 Mei 1996 PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
1349 S - 1057/PJ.53/1996
30 Apr 1996 PERMOHONAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS JASA KENA PAJAK YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR
1350 SE - 13/PJ.51/1996
22 Apr 1996 BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)
1351 S - 972/PJ.53/1996
22 Apr 1996 PEMBEBASAN PPN/PPn BM ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH DARI DANA BANTUAN LUAR NEGERI
1352 S - 77/PJ.32/1996
19 Apr 1996 PENGENAAN PAJAK TERHADAP PROYEK PENELITIAN PEMBANGUNAN
1353 292/KMK.04/1996
18 Apr 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 642/KMK.04/1994 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
1354 S - 955/PJ.52/1996
18 Apr 1996 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPn BM ATAS PEMASUKAN ALAT OLAHRAGA
1355 S - 966/PJ.53/1996
18 Apr 1996 PEMBEBASAN PPN ATAS KEGIATAN SURVEI/PENELITIAN HIDRO-OSEANOGRAFI
1356 KWT-01/PJ.52/1996
17 Apr 1996 PELAKSANAAN KEPDIRJEN NOMOR KEP-28/PJ./1996 TENTANG PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN (PENYEMPURNAAN KEDUA SURAT EDARAN SERI PPN 22-95)
1357 SE - 11/PJ.53/1996
15 Apr 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 598/KMK.04/1994(SERI PPh PASAL 21 NOMOR12)
1358 S - 64/PJ.32/1996
8 Apr 1996 MASALAH PPN KURANG SETOR
1359 S - 68/PJ.32/1996
8 Apr 1996 PERMASALAHAN PPN
1360 239/KMK.01/1996
1 Apr 1996 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
1361 238/KMK.04/1996
1 Apr 1996 PENUNJUKAN PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR SEBAGAI PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PESAWAT TELEPON SELULAR
1362 S - 57/PJ.32/1996
1 Apr 1996 PEKERJAAN PENYIAPAN LAHAN BEBAS PPN
1363 KEP - 20/PJ./1996
29 Mar 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL DALAM RANGKA EKSPOR
1364 SE - 09/PJ.51/1996
29 Mar 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-72/PJ.1/1996 TANGGAL 5 JULI 1996
1365 S - 817/PJ.53/1996
29 Mar 1996 PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PPN ATAS PENYERAHAN KELAPA SAWIT BERIKUT RUMAH SEDERHANA TIPE 21/36
1366 S - 816/PJ.52/1996
29 Mar 1996 PEMBEBASAN PPN ATAS PEMASUKAN PATUNG BUDHA
1367 S - 794/PJ.53/1996
28 Mar 1996 PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN KHUSUS/ DERMAGA KHUSUS PERTAMINA
1368 S - 51/PJ.32/1996
22 Mar 1996 PERMOHONAN KERINGANAN PEMBAYARAN PPN LASER DISK MILIK ANGGOTA ASTREVI
1369 S - 52/PJ.32/1996
22 Mar 1996 PERMOHONAN PENEGASAN/PEMBEBASAN PPN
1370 S - 84/PJ.22/1996
20 Mar 1996 PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN YANG MASIH TERSISA PER 31 DESEMBER 1995
1371 S - 757/PJ.51/1996
20 Mar 1996 PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
1372 KEP - 15/PJ./1996
15 Mar 1996 TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
1373 S - 667/PJ.53/1996
13 Mar 1996 PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS JASA PERSEWAAN DAN KEAGENAN KAPAL
1374 S - 655/PJ.51/1996
11 Mar 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN KENDARAAN BERMOTOR
1375 S - 648/PJ.53/1996
11 Mar 1996 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN MAKANAN OLEH COUNTER DUNKIN DONUT'S
1376 S - 604/PJ.5/1996
7 Mar 1996 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1377 S - 519/PJ.53/1996
28 Feb 1996 PENJELASAN TENTANG FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN
1378 S - 522/PJ.53/1996
28 Feb 1996 PPN ATAS PENYERAHAN JASA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT
1379 S - 523/PJ.53/1996
28 Feb 1996 PEMBAYARAN PPN SELISIH
1380 20 TAHUN 1996
19 Feb 1996 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
1381 S - 483/PJ.51/1996
19 Feb 1996 BATASAN BANGUNAN TERTENTU YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
1382 S - 478/PJ.4/1996
19 Feb 1996 PPN ATAS JASA SURVEY BARANG MUATAN KAPAL (BONGKAR/MUAT BARANG)
1383 S - 473/PJ.53/1996
16 Feb 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS JASA PERSEWAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI LOKASI CENGKARENG, JAKARTA BARAT
1384 S - 419/PJ.53/1996
13 Feb 1996 PPN/PPn BM IMPOR DAN/ATAU PEMBELIAN DALAM NEGERI UNTUK PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
1385 S - 421/PJ.52/1996
13 Feb 1996 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM YANG DIKELUARKAN OLEH KPP
1386 KEP - 11/PJ./1996
12 Feb 1996 BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR/ PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN / PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA NOTA PENGHITUNGANNYA
1387 SE - 06/PJ.51/1996
12 Feb 1996 PEMBERITAHUAN NASKAH KONSOLIDASI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - BELANDA (SERI P3B NOMOR 3)
1388 SE - 05/PJ.52/1996
12 Feb 1996 PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)
1389 S - 342/PJ.52/1996
6 Feb 1996 PENEGASAN STATUS GUDANG DI BUKITTINGGI
1390 S - 319/PJ.51/1996
5 Feb 1996 PENANGGUHAN PPN/PPn BM IMPOR
1391 S - 308/PJ.53/1996
5 Feb 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN/PPn BM ATAS RESTORASI DAN RENOVASI GEDUNG ARSIP NASIONAL
1392 SE - 04/PJ.52/1996
1 Feb 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1393 S - 20/PJ.33/1996
30 Jan 1996 REKOMENDASI UNTUK PEMBEBASAN PAJAK YAYASAN WARGA PERSAHABATAN
1394 S - 273/PJ.52/1996
30 Jan 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DI DALAM NEGERI
1395 S - 274/PJ.52/1996
30 Jan 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DI DALAM NEGERI
1396 S - 211/PJ.51/1996
25 Jan 1996 PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1397 S - 175/PJ.53/1996
25 Jan 1996 PPN DAN PPn BM ATAS PEMBANGUNAN, PENGADAAN BAHAN KONSTRUKSI DAN ALAT-ALAT UTILITAS PROYEK KAWASAN BERIKAT NUSANTARA MARUNDA JAKARTA
1398 SE - 03/PJ.51/1996
22 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
1399 S - 14/PJ.32/1996
19 Jan 1996 KONSEP PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1995
1400 S - 81/PJ.5/1996
18 Jan 1996 PEMBEBASAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR SEWA
1401 SE - 02/PJ.5/1996
16 Jan 1996 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)
1402 S - 41/PJ.51/1996
11 Jan 1996 PENGGABUNGAN USAHA
1403 S - 52/PJ.54/1996
11 Jan 1996 PERMOHONAN PENEGASAN/PEMBEBASAN PPN
1404 SE - 01/PJ.51/1996
10 Jan 1996 PENAMBAHAN NAMA DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P 3 B RI - AUSTRALIA
1405 S - 08/PJ.32/1996
10 Jan 1996 PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1406 S - 13/PJ.51/1996
10 Jan 1996 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh FISKAL LUAR NEGERI
1407 S - 209/PJ.32/1995
28 Des 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22
1408 S - 206/PJ.32/1995
22 Des 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPH ATAS KIRIMAN BUKU-BUKU DARI LUAR NEGERI
1409 S - 207/PJ.32/1995
22 Des 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh PASAL 22 BARANG IMPOR KEPERLUAN PEMERINTAH
1410 S - 2779/PJ.51/1995
19 Des 1995 RESTITUSI PPn BM KENDARAAN SEWA
1411 S - 2763/PJ.51/1995
18 Des 1995 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BBM
1412 SE - 62/PJ.51/1995
15 Des 1995 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU PESANAN PPBBASD
1413 SE - 59/PJ.51/1995
13 Des 1995 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH DELAPAN IKAPI)
1414 S - 2702/PJ.51/1995
13 Des 1995 BUKTI SSP UNTUK SURAT KEPUTUSAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN
1415 S - 197/PJ.32/1995
12 Des 1995 PENANGGUHAN PPN ATAS PEMBELIAN ALAT BERAT
1416 S - 2638/PJ.51/1995
5 Des 1995 PENYERAHAN LATEKS BERDASARKAN KADAR KARET KERING
1417 SE - 58/PJ.52/1995
4 Des 1995 PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95
1418 SE - 57/PJ.54/1995
4 Des 1995 MEMPERCEPAT PELAYANAN RESTITUSI PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)
1419 SE - 10/PJ.32/1995
29 Nop 1995 PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
1420 S - 2543/PJ.51/1995
27 Nop 1995 PENGENAAN PPN ATAS PEROLEHAN JASA KENA PAJAK TAHUN 1989-1994
1421 S - 2507/PJ.51/1995
21 Nop 1995 PENGIRIMAN KEMBALI SK PPN DTP IMPORTIR
1422 S - 2461/PJ.5.3/1995
17 Nop 1995 PPN ATAS PENYERAHAN MAKANAN DAN MINUMAN (KATERING)
1423 SE - 55/PJ.51/1995
15 Nop 1995 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH TUJUH IKAPI)
1424 S - 2426/PJ.52/1995
15 Nop 1995 PERLAKUAN PPN ATAS PKP PEDAGANG ECERAN YANG MENYEWAKAN TEMPAT (COUNTER)
1425 S - 2452/PJ.53/1995
15 Nop 1995 KONFIRMASI KETENTUAN-KETENTUAN PPN
1426 S - 2421/PJ.51/1995
14 Nop 1995 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA
1427 S - 2413/PJ.53/1995
14 Nop 1995 PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPN ATAS BEBAN BIAYA KONTRAK KERJASAMA PELATIHAN DAN PENELITIAN BALITTRO DI DAERAH TRANSMIGRASI
1428 S - 2414/PJ.53/1995
14 Nop 1995 PENGENAAN PPN ATAS KOMISI DARI AGEN PENJUALAN TIKET ANGKUTAN UDARA
1429 S - 2415/PJ.53/1995
14 Nop 1995 PENGENAAN PPN DALAM RANGKA KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
1430 S - 2407/PJ.53/1995
13 Nop 1995 PEMBERITAHUAN ATAS LIKUIDASI UNIT BENGKULU PT. WASKITA KARYA
1431 S - 2388/PJ.51/1995
8 Nop 1995 PENANGGUHAN PPN
1432 S - 2387/PJ.54/1995
8 Nop 1995 PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN PT. XYZ
1433 S - 2373/PJ.51/1995
7 Nop 1995 PENGUKUHAN PKP ATAS CABANG-CABANG PT. PLN YANG BERKEDUDUKAN DI DKI JAKARTA
1434 S - 2374/PJ.54/1995
7 Nop 1995 PENCABUTAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN SEBESAR Rp 43.410.152
1435 S - 2379/PJ.54/1995
7 Nop 1995 KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN A.N. XYZ
1436 S - 2323/PJ.52/1995
31 Okt 1995 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-05/PJ/1995 TANGGAL 26 JANUARI 1995
1437 S - 2185/PJ.52/1995
20 Okt 1995 PENJELASAN CARA DAN PEMUNGUTAN SERTA PELAPORAN PPN PEDAGANG ECERAN
1438 SE - 52/PJ.5/1995
16 Okt 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR
1439 SE - 49/PJ.51/1995
16 Okt 1995 RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19)
1440 SE - 50/PJ.53/1995
16 Okt 1995 PENGIRIMAN URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN YANG MENDEKATI TANGGAL JATUH TEMPO
1441 S - 2138/PJ.54/1995
16 Okt 1995 SAAT PPN TERUTANG
1442 S - 2077/PJ.53/1995
6 Okt 1995 PERMINTAAN KETERANGAN PEMBEBASAN PPN BAGI SUB KONTRAKTOR
1443 S - 2089/PJ.51/1995
6 Okt 1995 DUGAAN ADANYA PENYALAHGUNAAN RESTITUSI PPN OLEH PT. KARYA BANGKA PUTRA (NPWP 1.239.138.9.304)
1444 S - 2035/PJ.51/1995
4 Okt 1995 PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG HADIAH
1445 S - 2007/PJ.53/1995
2 Okt 1995 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN ATAS "TURN KEY PROJECT (EPC)" DALAM KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1446 S - 1989/PJ.53/1995
29 Sep 1995 PENJELASAN PPN
1447 S - 1980/PJ.53/1995
27 Sep 1995 PENJELASAN PPN
1448 S - 53/PJ/1995
26 Sep 1995 PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
1449 S - 1933/PJ.52/1995
25 Sep 1995 PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN LUAR NEGERI
1450 S - 52/PJ/1995
18 Sep 1995 PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPN BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
1451 S - 1858/PJ.53/1995
14 Sep 1995 SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN FORMULIR 1195)
1452 SE - 45/PJ.51/1995
11 Sep 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-ASABRI (SERI PPh PASAL 21 NO. 7)
1453 S - 1817/PJ.52/1995
8 Sep 1995 PPN ATAS PENYERAHAN IKAN TANGKAPAN YANG DIBEKUKAN
1454 S - 1774/PJ.51/1995
5 Sep 1995 BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1455 S - 128/PJ.33/1995
31 Ags 1995 PERMOHONAN PENANGGUHAN PPh YAYASAN BERKALA WIDYA HUSADA
1456 S - 1743/PJ.53/1995
31 Ags 1995 MASALAH PEMBAYARAN/PENYETORAN PPN ATAS PEKERJAAN JASA KONSULTASI
1457 S - 1744/PJ.51/1995
31 Ags 1995 PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM IMPOR DALAM RANGKA PMDN
1458 S - 1733/PJ.51/1995
30 Ags 1995 PENEGASAN MASALAH PPN ATAS JASA PEMBORONG BANGUNAN TAMBAK PLASMA
1459 S - 1735/PJ.53/1995
30 Ags 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM
1460 S - 122/PJ.32/1995
28 Ags 1995 REEXPORT BARANG MODAL DENGAN FASILITAS PPN PENUNDAAN
1461 S - 1702/PJ.52/1995
28 Ags 1995 PENJELASAN KASUS PPN
1462 S - 1690/PJ.51/1995
25 Ags 1995 PENGENAAN PPN ATAS SLAB TIPIS ATAU SHEET ANGIN
1463 SE - 41/PJ.51/1995
18 Ags 1995 SURAT SETORAN PAJAK "FINAL" UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 22 YANG DIPUNGUT OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN BADAN USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG PREMIX (SERI PPh PASAL 22 NO. 3)
1464 SE - 42/PJ.54/1995
18 Ags 1995 PELIMPAHAN WEWENANG DIRJEN PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1465 S - 1641/PJ.51/1995
18 Ags 1995 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN LISTRIK UNTUK PERUMAHAN DENGAN DAYA DI ATAS 6.600 WATT
1466 S - 1643/PJ.51/1995
18 Ags 1995 BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1467 S - 1646/PJ.52/1995
18 Ags 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1468 S - 1636/PJ.51/1995
16 Ags 1995 PENGENAAN PPN ATAS TELOR TETAS
1469 S - 1573/PJ.51/1995
14 Ags 1995 PENANGGUHAN PPN DAN PPn BM ATAS PROYEK PELISTRIKAN SWASTA
1470 S - 1594/PJ.51/1995
14 Ags 1995 PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL
1471 S - 1530/PJ.53/1995
4 Ags 1995 PERMOHONAN RESTITUSI PPN IMPOR YANG TELAH DILAKUKAN PENYETORAN
1472 S - 1475/PJ.52/1995
2 Ags 1995 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN ATAS EKSPOR KAMERA
1473 S - 1478/PJ.52/1995
2 Ags 1995 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PERDAGANGAN/PENYALUR MAKANAN TERNAK/UNGGAS
1474 S - 1432/PJ.53/1995
31 Jul 1995 JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DAN YANG DIKENAKAN PPN
1475 S - 1434/PJ.53/1995
31 Jul 1995 PEMBERLAKUAN PPN ATAS JASA CUSTODIAN
1476 S - 1414/PJ.51/1995
28 Jul 1995 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN
1477 S - 1409/PJ.53/1995
27 Jul 1995 PENEGASAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
1478 S - 96/PJ.32/1995
18 Jul 1995 PERLAKUAN PPN DAN PPh ATAS PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
1479 SE - 32/PJ.51/1995
17 Jul 1995 PENGALIHAN HARTA DENGAN MENGGUNAKAN NILAI BUKU DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA. (SERI PPh UMUM NOMOR - 13)
1480 S - 85/PJ.32/1995
10 Jul 1995 PEMOTONGAN PPh ATAS JASA
1481 SE - 30/PJ.51/1995
7 Jul 1995 KEKURANGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN HASIL PRODUKSI ROKOK. (SERI PPh PASAL 22 NO. 2)
1482 S - 76/PJ.32/1995
30 Jun 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN TAMBAK BERIKUT RUMAH SEDERHANA DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK OLEH PEMBORONG DALAM RANGKA PROGRAM TAMBAK INTI RAKYAT (TIR)
1483 S - 77/PJ.32/1995
30 Jun 1995 PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM
1484 S - 1194/PJ.53/1995
30 Jun 1995 PETUNJUK PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENYAMPAIAN SPT MASA PPN
1485 S - 1163/PJ.51/1995
29 Jun 1995 PPN ATAS AIR BERSIH YANG DISALURKAN MELALUI PIPA
1486 S - 1164/PJ.51/1995
29 Jun 1995 PENJELASAN BUTIR 3.5. SE-01/PJ.51/1995
1487 272/KMK.04/1995
28 Jun 1995 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1488 274/KMK.04/1995
28 Jun 1995 PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 644/KMK.04/1994 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1489 S - 1157/PJ.53/1995
28 Jun 1995 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PERSEWAAN PESAWAT DARI LUAR NEGERI
1490 SE - 28/PJ.54/1995
26 Jun 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DIVIDEN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SERI PPh PASAL 23/ PASAL 26 NOMOR 6)
1491 S - 1145/PJ.53/1995
26 Jun 1995 PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN UNTUK PEKERJAAN PELITA OLEH BALAI YASA PERUMKA
1492 S - 1098/PJ.51/1995
22 Jun 1995 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN A.N. PT. PRIMAJAYA CHANDRA LESTARI
1493 S - 1099/PJ.53/1995
22 Jun 1995 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA
1494 S - 1100/PJ.52/1995
22 Jun 1995 PENANGGUHAN PPN ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG DALAM NEGERI
1495 S - 1068/PJ.51/1995
20 Jun 1995 RESTITUSI PPN ATAS EKSPOR
1496 S - 1069/PJ.51/1995
20 Jun 1995 MASALAH KOPRA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK DAN MASALAH TANGGUNGJAWAB RENTENG
1497 S - 1056/PJ.51/1995
19 Jun 1995 PENGUKUHAN MENJADI PKP DAN PUNGUTAN PPN ATAS PRODUK MCDONALDS RESTAURANTS
1498 SE - 26/PJ.51/1995
16 Jun 1995 PERUBAHAN KODE NOTA UNTUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
1499 S - 994/PJ.51/1995
14 Jun 1995 PENEGASAN PASAL 35 AYAT (2) PP NO. 50 TAHUN 1994
1500 SE - 25/PJ.53/1995
8 Jun 1995 PELAKSANAAN TUPRP
1501 S - 951/PJ.51/1995
7 Jun 1995 RESTITUSI PPN ATAS BARANG MODAL
1502 S - 55/PJ.32/1995
5 Jun 1995 PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS SERVICE CHARGE
1503 251/KMK.04/1995
2 Jun 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606/KMK.04/1994 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
1504 S - 814/PJ.51/1995
23 Mei 1995 MASALAH PENANGGUHAN PPN
1505 S - 806/PJ.52/1995
22 Mei 1995 MASALAH PENJUALAN MOBIL BEKAS
1506 SE - 17/PJ.24/1995
16 Mei 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1507 SE - 23/PJ.52/1995
12 Mei 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)
1508 S - 715/PJ.51/1995
12 Mei 1995 PEMBEBASAN BEA MASUK PPN DAN PPn BM
1509 KEP - 18/PJ.24/1995
5 Mei 1995 TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
1510 SE - 21/PJ.51/1995
5 Mei 1995 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)
1511 SE - 22/PJ.51/1995
5 Mei 1995 HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995
1512 S - 38/PJ.32/1995
4 Mei 1995 PENANGGUHAN PPN ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG
1513 SE - 20/PJ.54/1995
28 Apr 1995 BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8)
1514 S - 600/PJ.5/1995
25 Apr 1995 PERBAIKAN NOMOR SERI PPN PADA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-16/PJ.51/1995 TANGGAL 20 APRIL 1995
1515 SE - 17/PJ.51/1995
24 Apr 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1516 SE - 15/PJ.51/1995
20 Apr 1995 PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE L.N. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 3)
1517 SE - 16/PJ.51/1995
20 Apr 1995 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 651/KMK.04/1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 6)
1518 S - 516/PJ.52/1995
17 Apr 1995 JAWABAN PERMASALAHAN DI KPP BUKITTINGGI
1519 S - 511/PJ.51/1995
17 Apr 1995 PENELITIAN RESTITUSI PPn BM PT. XYZ
1520 SE - 14/PJ.5/1995
3 Apr 1995 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)
1521 SE - 12/PJ.54/1995
3 Apr 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
1522 S - 396/PJ.53/1995
27 Mar 1995 PENANGGUHAN PPN/PEMBEBASAN PPn BM ATAS IMPOR PESAWAT TERBANG
1523 KEP - 28/PJ./1995
23 Mar 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ./1995 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
1524 S - 384/PJ.52/1995
23 Mar 1995 BEBERAPA PERMASALAHAN PPN
1525 SE - 08/PJ.5/1995
17 Mar 1995 PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
1526 SE - 09/PJ.51/1995
17 Mar 1995 PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
1527 SE - 07/PJ.53/1995
17 Mar 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
1528 S - 346/PJ.53/1995
10 Mar 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR KARENA REEKSPOR
1529 S - 317/PJ.51/1995
28 Feb 1995 WHEAT POLLARD BANTUAN PRESIDEN
1530 S - 302/PJ.53/1995
27 Feb 1995 JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1531 96/KMK.04/1995
23 Feb 1995 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 310/KMK.01/1988 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN ATAS PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PEMBELIAN MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/KMK.015/1992
1532 KEP - 17/PJ./1995
23 Feb 1995 TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
1533 S - 257/PJ.53/1995
21 Feb 1995 SAAT TERUTANGNYA PPN ATAS PENYERAHAN JASA KONSTRUKSI BANGUNAN
1534 S - 263/PJ.53/1995
21 Feb 1995 PPN ATAS JASA PERSEWAAN APARTEMEN
1535 PENG-15/PJ/1995
21 Feb 1995 PEDAGANG ECERAN
1536 SE - 05/PJ.5/1995
15 Feb 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
1537 S - 222/PJ.51/1995
13 Feb 1995 PENETAPAN TEMPAT DILAKUKANNYA RESTITUSI PPN
1538 SE - 07/PJ.24/1995
10 Feb 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
1539 S - 07/PJ.32/1995
9 Feb 1995 PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1540 S - 219/PJ.52/1995
9 Feb 1995 PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR MAINTENANCE MATERIAL
1541 KEP - 12/PJ./1995
6 Feb 1995 BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
1542 SE - 04/PJ.53/1995
6 Feb 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF b, PASAL 3 AYAT (4) DAN PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
1543 KEP - 05/PJ.24/1995
3 Feb 1995 FAKTUR PAJAK SEDERHANA
1544 KEP - 07/PJ./1995
31 Jan 1995 PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR
1545 S - 84/PJ.53/1995
25 Jan 1995 AMORTISASI DARI BIAYA PENDIRIAN PERUSAHAAN
1546 S - 07/PJ.52/1995
23 Jan 1995 PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1547 S - 15/PJ.51/1995
23 Jan 1995 PPh PASAL 25 ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1548 SE - 01/PJ.51/1995
2 Jan 1995 PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP
1549 S - 02/PJ.51/1995
2 Jan 1995 KELENGKAPAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM
1550 641/KMK.04/1994
29 Des 1994 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1551 50 TAHUN 1994
28 Des 1994 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
1552 S - 2917/PJ.52/1994
26 Des 1994 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPN
1553 644/KMK.04/1994
25 Des 1994 MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1554 596/KMK.04/1994
21 Des 1994 TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN
1555 597/KMK.04/1994
21 Des 1994 SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN, PENGHITUNGAN, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA
1556 606/KMK.04/1994
21 Des 1994 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
1557 S - 2877/PJ.51/1994
19 Des 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM
1558 S - 2881/PJ.53/1994
19 Des 1994 PPN TERHUTANG ATAS PERSEWAAN KOTAK POS
1559 S - 2816/PJ.52/1994
12 Des 1994 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1560 S - 2793/PJ.51/1994
9 Des 1994 PENYERAHAN BKP ANTAR UNIT DALAM PERUSAHAAN TERPADU
1561 S - 2762/PJ.53/1994
9 Des 1994 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1562 S - 2764/PJ.53/1994
9 Des 1994 JASA PENASEHAT INVESTOR SEBAGAI JASA KENA PAJAK
1563 SE - 25/PJ.51/1994
8 Des 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH ENAM IKAPI)
1564 S - 2725/PJ.51/1994
6 Des 1994 KELENGKAPAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM
1565 S - 2712/PJ.51/1994
2 Des 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM
1566 S - 2711/PJ.51/1994
1 Des 1994 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM MOBIL UNIT PENYULUHAN
1567 S - 2707/PJ.53/1994
30 Nop 1994 PENGENAAN PPN ATAS PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1568 S - 2696/PJ.51/1994
29 Nop 1994 PENGALIHAN PRASARANA MILIK PT. FREEPORT INDONESIA COMPANY KEPADA PARA SUB-KONTRAKTOR
1569 SE - 24/PJ.51/1994
11 Nop 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH LIMA IKAPI)
1570 S - 2609/PJ.51/1994
11 Nop 1994 WHEAT POLLARD BANTUAN PRESIDEN
1571 S - 2602/PJ.53/1994
10 Nop 1994 PENGENAAN PPN ATAS JASA TELEKOMUNIKASI
1572 11 TAHUN 1994
9 Nop 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1573 S - 2596/PJ.51/1994
9 Nop 1994 PENYERAHAN PRODUKSI BATUBARA PT. ALLIED INDO COAL KEPADA PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) DI JEMBATAN TIMBANG BATUBARA SAWAH RASAU V
1574 S - 2592/PJ.53/1994
9 Nop 1994 PENJELASAN JENIS JASA YANG TERUTANG PPN
1575 S - 2597/PJ.52/1994
9 Nop 1994 BARANG-BARANG YANG MENDAPATKAN PENANGGUHAN PPN DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
1576 S - 2587/PJ.55/1994
9 Nop 1994 PEMBEBASAN PPN ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR FEDERASI RUSIA
1577 S - 2585/PJ.52/1994
8 Nop 1994 PERHITUNGAN DPP PPN
1578 S - 2556/PJ.53/1994
7 Nop 1994 JASA LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS GAJAH MADA
1579 S - 2533/PJ.52/1994
3 Nop 1994 DASAR PENGENAAN PPN ATAS PENGIRIMAN BKP DARI KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG
1580 S - 2470/PJ.51/1994
28 Okt 1994 PPN DAN PPn BM ATAS PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBIAYAI DENGAN DANA LOAN (BANTUAN ADB)
1581 S - 2458/PJ.53/1994
26 Okt 1994 PENGGUNAAN KURS VALUTA ASING
1582 S - 2441/PJ.51/1994
19 Okt 1994 SURAT KETERANGAN PENGURANGAN TAGIHAN PIHAK KE-III BERKENAAN DENGAN SURAT KETERANGAN PENUNDAAN PPN DAN PPn BM ATAS BARANG MODAL
1583 SE - 22/PJ.51/1994
18 Okt 1994 PPh PASAL 25 YANG BELUM/KURANG DIBAYAR OLEH SPBU, AGEN/ DEALER SESUAI KETENTUAN PERJANJIAN KERJASAMA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
1584 S - 2423/PJ.51/1994
18 Okt 1994 PERMOHONAN PPN DAN PPn BM DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK UNIT PENERANGAN
1585 S - 2408/PJ.5/1994
17 Okt 1994 PERLAKUAN PPN TERHADAP PROYEK GAS NATUNA/ESSO
1586 S - 2301/PJ.52/1994
5 Okt 1994 PPN, PPn BM DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR GREETING CARDS, NON CARDS DAN PUBLICITY MATERIALS OLEH UNICEF
1587 S - 2263/PJ.51/1994
26 Sep 1994 PENJELASAN ATAS AGEN ELPIJI SEBAGAI PKP
1588 S - 2266/PJ.52/1994
26 Sep 1994 REKOMENDASI IMPOR MESIN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PENANGGUHAN PPN IMPOR
1589 SE - 21/PJ.51/1994
22 Sep 1994 PENEGASAN TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI ATAU PEMERIKSAAN TERHADAP SPBU, AGEN DEALER PERTAMINA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
1590 65 TAHUN 1994
19 Sep 1994 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1993
1591 S - 2121/PJ.53/1994
6 Sep 1994 PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM
1592 S - 2090/PJ.53/1994
2 Sep 1994 PUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I DAN PPN ATAS FASILITAS TELEPON/ TELEKOMUNIKASI DI HOTEL
1593 S - 2063/PJ.52/1994
31 Ags 1994 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1594 S - 2070/PJ.53/1994
31 Ags 1994 PENGENAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DAN PPN ATAS PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1595 S - 2026/PJ.51/1994
30 Ags 1994 VERLAP ULANG PPN A.N. PT. XYZ
1596 S - 2012/PJ.51/1994
26 Ags 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS RUMAH MURAH
1597 S - 2013/PJ.51/1994
26 Ags 1994 PPN UNTUK TRANSMIGRAN SWAKARSA INDUSTRI DITANGGUNG PEMERINTAH
1598 S - 1975/PJ.51/1994
23 Ags 1994 PERLAKUAN PENANGGUHAN PPN/PPn BM ATAS BARANG MODAL
1599 S - 1966/PJ.52/1994
22 Ags 1994 TIDAK MERE-EKSPOR BARANG EX FASILITAS PASAL 23 OB
1600 S - 1941/PJ.52/1994
16 Ags 1994 KEWAJIBAN MELAMPIRKAN LPS-E ASLI PADA WAKTU RESTITUSI
1601 S - 1923/PJ.52/1994
13 Ags 1994 KONFIRMASI MASALAH PPN DAN PPh
1602 SE - 19/PJ.51/1994
11 Ags 1994 BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI
1603 S - 1885/PJ.52/1994
6 Ags 1994 KETENTUAN PPN ATAS PENGADAAN SENJATA API DAN AMUNISI
1604 S - 1889/PJ.53/1994
6 Ags 1994 PENJELASAN ATAS PPN
1605 S - 1805/PJ.52/1994
30 Jul 1994 VERIFIKASI LAPANGAN
1606 S - 1776/PJ.51/1994
29 Jul 1994 PERMOHONAN PENINJAUAN PEMUSATAN PENYETORAN PPN A.N. PT. NIPSEA MARTAPURA CO., LTD
1607 S - 1754/PJ.51/1994
27 Jul 1994 PPN ATAS BBM SOLAR
1608 S - 1694/PJ.51/1994
21 Jul 1994 PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN
1609 S - 1691/PJ.53/1994
21 Jul 1994 PENGENAAN PPN ATAS PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1610 S - 1646/PJ.53/1994
14 Jul 1994 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN ATAS PESANAN PEMBUATAN MEDALI DAN TROPHY
1611 S - 1574/PJ.53/1994
7 Jul 1994 PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN LAPOR PPN DI KPP BALIK PAPAN
1612 S - 1570/PJ.51/1994
5 Jul 1994 PEMBEBASAN PPN DAN BEA MASUK
1613 SE - 13/PJ.51/1994
23 Jun 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUM
1614 S - 1489/PJ.51/1994
23 Jun 1994 PPN ATAS PENYERAHAN BUKU
1615 S - 1480/PJ.51/1994
22 Jun 1994 PERMOHONAN PENGKREDITAN PPN ATAS FASILITAS TEMPAT TINGGAL (HOUSING) DI DAERAH TERPENCIL
1616 S - 1455/PJ.51/1994
17 Jun 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS RUMAH MURAH
1617 SE - 12/PJ.51/1994
8 Jun 1994 DAFTAR ISIAN UNTUK PENGKREDITAN FLN
1618 S - 1412/PJ.53/1994
8 Jun 1994 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1619 S - 1385/PJ.54/1994
6 Jun 1994 TANGGAPAN MENGENAI PERMOHONAN RESTITUSI BEA MASUK DAN PPN PT. BINTANG CIPTA PERKASA
1620 S - 1339/PJ.53/1994
2 Jun 1994 PERMOHONAN BEBAS PPN
1621 S - 1193/PJ.52/1994
16 Mei 1994 JASA KENA PAJAK
1622 S - 1194/PJ.52/1994
16 Mei 1994 TATA CARA PEMUNGUTAN PPN 10% UNTUK PENJUALAN LOKAL
1623 S - 1178/PJ.53/1994
13 Mei 1994 PENGENAAN PPN ATAS PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1624 S - 1179/PJ.53/1994
13 Mei 1994 PENEGASAN TAGIHAN PPN ATAS PKP JASA PELABUHAN
1625 S - 1150/PJ.53/1994
7 Mei 1994 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN DAN PPh ATAS PEMBELIAN KAPAL DARI LUAR NEGERI
1626 S - 1139/PJ.52/1994
6 Mei 1994 BAHAN MASUKAN UNTUK PENYUSUNAN SE PENGUSAHA EMAS
1627 S - 1105/PJ.52/1994
3 Mei 1994 PENJELASAN PPN ATAS KONTRAK
1628 S - 1029/PJ.53/1994
23 Apr 1994 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1629 SE - 11/PJ.51/1994
22 Apr 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
1630 S - 982/PJ.52/1994
18 Apr 1994 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1631 S - 983/PJ.52/1994
18 Apr 1994 KONFIRMASI TARIF PPN UNTUK BTBMI 1994
1632 S - 926/PJ.53/1994
15 Apr 1994 PEMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN LAHAN BERUPA BANGUNAN UNTUK PRODUKSI JAMUR CHAMPIGNON PADA PETANI PESERTA PIR
1633 S - 940/PJ.53/1994
15 Apr 1994 TAGIHAN BUNGA ATAS PPN PERUSAHAAN JASA BROKER (PIALANG) ASURANSI KERUGIAN
1634 SE - 10/PJ.51/1994
2 Apr 1994 PERLAKUAN PPh DAN PPN TERHADAP PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI YANG BERAKHIR MENJADI LEBIH SINGKAT DARI MASA SEWA GUNA USAHA YANG DISYARATKAN DALAM PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 1169/KMK.01/1991
1635 SE - 28/PJ./1994
31 Mar 1994 TATA CARA PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BAPEKSTA KEUANGAN
1636 KEP - 52/PJ.51/1994
26 Mar 1994 PELAPORAN PEMUNGUTAN PPnBM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
1637 S - 810/PJ.53/1994
26 Mar 1994 PENEGASAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1638 S - 794/PJ.53/1994
23 Mar 1994 PENGENAAN PPN ATAS JASA PELAYANAN USAHA CATERING
1639 S - 755/PJ.53/1994
9 Mar 1994 PPN TERUTANG ATAS PEKERJAAN PENANAMAN RUMPUT DAN PEPOHONAN
1640 S - 760/PJ.52/1994
9 Mar 1994 PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN ATAS BAHAN BAKU ASAL IMPOR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN KOMODITI EKSPOR
1641 SE - 15/PJ/1994
28 Feb 1994 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MENGENAI KLASIFIKASI BARANG YANG IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1642 S - 627/PJ.53/1994
25 Feb 1994 JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DAN PPn BM
1643 11 TAHUN 1994
24 Feb 1994 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEKAYAAN DENGAN PROTOKOL, YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 MARET 1973, DAN PROTOKOL PERUBAHAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 22 JULI 1991
1644 S - 560/PJ.53/1994
19 Feb 1994 PENEGASAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
1645 S - 487/PJ.53/1994
11 Feb 1994 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1646 SE - 06/PJ.53/1994
10 Feb 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
1647 SE - 05/PJ.51/1994
8 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - TUNISIA
1648 S - 443/PJ.52/1994
8 Feb 1994 TATA CARA PENGISIAN SPT MASA PPN
1649 KEP - 05/PJ./1994
26 Jan 1994 PERLUASAN/PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN
1650 S - 196/PJ.53/1994
18 Jan 1994 JASA PENERJEMAHAN OLEH LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN PENERJEMAH DAN JURU BAHASA
1651 KEP - 04/PJ.51/1994
12 Jan 1994 PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
1652 SE - 02/PJ.51/1994
12 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - POLANDIA
1653 SE - 01/PJ.51/1994
11 Jan 1994 SURAT KETERANGAN DOMISILI
1654 S - 140/PJ.52/1994
11 Jan 1994 KOMISI ATAS PENJUALAN BARANG
1655 S - 136/PJ.51/1994
8 Jan 1994 PETUNJUK PELAKSANAAN/MEKANISME PPN/PPn BM
1656 SE - 41/PJ.53/1993
31 Des 1993 PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I DAN RETRIBUSI IZIN MEMBANGUN HOTEL DI DAERAH TUJUAN WISATA
1657 SE - 40/PJ.53/1993
23 Des 1993 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1658 KEP - 1444/PJ.24/1993
14 Des 1993 KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
1659 SE - 37/PJ.54/1993
3 Des 1993 MEWASPADAI FAKTUR PAJAK YANG DITERBITKAN PARA PKP PABRIKAN OBAT
1660 S - 3316/PJ.52/1993
29 Nop 1993 KOPERASI KARYAWAN SEBAGAI PKP PEB
1661 SE - 36/PJ.51/1993
25 Nop 1993 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH LIMA IKAPI)
1662 SE - 35/PJ.51/1993
22 Nop 1993 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR
1663 SE - 32/PJ.5/1993
3 Nop 1993 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
1664 SE - 34/PJ.53/1993
3 Nop 1993 PENYEMPURNAAN SE-23/PJ.312/1993 SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
1665 S - 282/PJ.32/1993
26 Okt 1993 PPN YANG TIDAK DISETOR OLEH PKP PENJUAL
1666 851/KMK.01/1993
23 Okt 1993 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 643/KMK.01/1993 TENTANG PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI SERTA PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR DAN BAGIAN- BAGIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU
1667 SE - 29/PJ.51/1993
19 Okt 1993 PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN TAHUN 1993
1668 S - 2678/PJ.55/1993
13 Okt 1993 TATA CARA PEMBERIAN RESTITUSI/PEMBEBASAN PPN DAN/ATAU PPn BM KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN-BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA
1669 SE - 28/PJ.51/1993
10 Sep 1993 LAPORAN PENGAWASAN PEMBAYARAN 100 WAJIB PAJAK BESAR
1670 SE - 25/PJ.52/1993
18 Ags 1993 TOKO BEBAS BEA
1671 SE - 24/PJ.51/1993
9 Ags 1993 FASILITAS PERPAJAKAN BAGI PERUSAHAAN/ INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
1672 SE - 20/PJ./1993
4 Ags 1993 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMBERIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA EKSPOR
1673 S - 1515/PJ.51/1993
10 Jul 1993 PPn BM KENDARAAN UNTUK ANGKUTAN BARANG
1674 S - 1440/PJ.53/1993
2 Jul 1993 PPN UNTUK BIRO PERJALANAN UMUM
1675 SE - 20/PJ.51/1993
25 Jun 1993 DAFTAR PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG TELAH BERLAKU
1676 36 TAHUN 1993
10 Jun 1993 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1991
1677 647/KMK.04/1993
10 Jun 1993 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1678 S - 1169/PJ.53/1993
9 Jun 1993 PENJELASAN TENTANG PPN
1679 S - 1096/PJ.53/1993
2 Jun 1993 PENGENAAN PPN ATAS IMBALAN JASA PENUGASAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN LAIN
1680 SE - 17/PJ.5/1993
2 Jun 1993 PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1444/PJ.24/1993 TENTANG KLU-1994
1681 SE - 15/PJ.51/1993
31 Mei 1993 PENGUMUMAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PENG-12/PJ./1993 TANGGAL 25 MEI 1993
1682 SE - 13/PJ.51/1993
18 Mei 1993 RALAT BUNYI PASAL 6 AYAT (3) PERSETUJUAN RI - SAUDI ARABIA DALAM VERSI BAHASA INDONESIA
1683 S - 1021/PJ.51/1993
18 Mei 1993 PENGUKUHAN PABRIKAN/PEDAGANG BESAR CENGKEH RAJANGAN MENJADI PKP
1684 S - 1006/PJ.51/1993
17 Mei 1993 PENGENAAN PPN ATAS GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU OLEH PEB
1685 S - 928/PJ.51/1993
8 Mei 1993 TEMPAT PENGAJUAN RESTITUSI PPn BM KENDARAAN BERMOTOR
1686 S - 924/PJ.52/1993
7 Mei 1993 PENGENAAN PPN ATAS PEDAGANG ECERAN BESAR
1687 S - 123/PJ.321/1993
30 Apr 1993 PELAKSANAAN PP NOMOR 75 TAHUN 1991 BAGI PT NUSANTARA SUN-CHLORELLA TAMA (PT NSCT)
1688 S - 119/PJ.321/1993
28 Apr 1993 PENGENAAN PPN DAN PPn BM ATAS EKSPOR "CANNED TUNA" KE AUSTRALIA
1689 SE - 09/PJ.321/1993
26 Apr 1993 PENERBITAN KARTU NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP SEHUBUNGAN SE-07/PJ.24/1993 TANGGAL 7 JULI 1993
1690 SE - 12/PJ.51/1993
21 Apr 1993 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI "FORWARD SALES" VALAS
1691 S - 661/PJ.51/1993
27 Mar 1993 RESTITUSI PPN
1692 SE - 09/PJ.52/1993
10 Mar 1993 PENERBITAN KARTU NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP SEHUBUNGAN SE-07/PJ.24/1993 TANGGAL 7 JULI 1993
1693 SE - 08/PJ.53/1993
9 Mar 1993 SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
1694 SE - 07/PJ.51/1993
8 Mar 1993 SETORAN PPN/PPn BM EX KEPPRES 56/1988
1695 S - 488/PJ.51/1993
6 Mar 1993 PERSYARATAN PERMOHONAN RESTITUSI KENDARAAN YANG DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN BARANG
1696 SE - 16/PJ.113/1993
23 Feb 1993 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-04/PJ/1993 TANGGAL 15 FEBRUARI 1993
1697 S - 281/PJ.51/1993
18 Feb 1993 PEMBAYARAN KEMBALI PPN YANG DITANGGUHKAN A.N. PT. MAKARA DEWA WISESA
1698 S - 278/PJ.53/1993
18 Feb 1993 PERMOHONAN BEBAS PAJAK ATAS BANTUAN DAN PEMBANGUNAN MONUMEN TRIKORA
1699 S - 201/PJ.51/1993
13 Feb 1993 PENEGASAN ATAS PEMUNGUTAN PPN LNG/LPG
1700 SE - 04/PJ.51/1993
10 Feb 1993 PENERAPAN SANKSI KENAIKAN PASAL 14 AYAT (7) UU PPh 1984
1701 111/KMK.04/1993
6 Feb 1993 KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG DICANTUMKAN DAN/ATAU DILAMPIRKAN PADA SPT MASA PPN
1702 S - 22/PJ.321/1992
28 Jan 1993 PPN YANG TERUTANG ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK/UNGGAS DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
1703 SE - 02/PJ.52/1993
18 Jan 1993 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BULGARIA
1704 S - 65/PJ.51/1993
18 Jan 1993 PETUNJUK TATACARA PELAKSANAAN PPN LNG/LPG
1705 SE - 01/PJ.51/1993
15 Jan 1993 PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL
1706 S - 02/PJ.51/1993
2 Jan 1993 SURAT KETERANGAN TIDAK TERUTANG PPn BM
1707 S - 164/PJ.52/1993
1 Jan 1993 PEMUSATAN PEMBAYARAN PPN DI BELAWAN MEDAN
1708 S - 2331/PJ.5/1992
30 Des 1992 PENGEMBALIAN PPN PERWAKILAN ASING YANG TERTUNDA
1709 S - 2299/PJ.53/1992
22 Des 1992 MASALAH PPN
1710 S - 2285/PJ.51/1992
21 Des 1992 STICKER PPN REKAMAN SUARA (KASET ISI)
1711 SE - 23/PJ.51/1992
5 Des 1992 PEMANFAATAN DATA PERUSAHAAN YANG GO-PUBLIC
1712 S - 320/PJ.321/1992
3 Des 1992 PEMBEBASAN PPN TIMBAL BALIK BAGI PERWAKILAN ASING
1713 S - 2151/PJ.52/1992
28 Nop 1992 PENEGASAN MENGENAI KETENTUAN PPn/PPN
1714 S - 2152/PJ.53/1992
28 Nop 1992 PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS JASA PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING (MONEY BROKER)
1715 S - 2140/PJ.53/1992
26 Nop 1992 PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT
1716 SE - 21/PJ.51/1992
7 Nop 1992 PPh PASAL 25 GROSIR GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU BULOG
1717 S - 1388/MK.04/1992
5 Nop 1992 KEWAJIBAN PERPAJAKAN A.N. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
1718 1147/KMK.01/1992
28 Okt 1992 TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR
1719 S - 1786/PJ.53/1992
15 Okt 1992 PENGENAAN PPN ATAS JASA STUDY/PENELITIAN
1720 S - 1664/PJ.55/1992
26 Sep 1992 PEMBEBASAN PPN ATAS KONTRAK PEMBANGUNAN GEDUNG
1721 SE - 19/PJ.51/1992
7 Sep 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - MALAYSIA
1722 S - 1546/PJ.51/1992
1 Sep 1992 PPN APOTEK
1723 SE - 18/PJ.52/1992
18 Ags 1992 PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PEMINDAHTANGANAN HARTA
1724 SE - 17/PJ.52/1992
1 Ags 1992 PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS. (SERI PPh PASAL 21 - 44)
1725 818/KMK.04/1992
23 Jul 1992 PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI USAHA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
1726 S - 1267/PJ.51/1992
21 Jul 1992 PENYERAHAN ATAS KACAMATA HASIL REFRAKSI
1727 SE - 16/PJ.52/1992
15 Jul 1992 PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM
1728 S - 158/PJ.321/1992
7 Jul 1992 PENENTUAN SERAT JUTE SEBAGAI BKP ATAU BUKAN BKP
1729 S - 137/PJ.321/1992
17 Jun 1992 PPN JASA PENCATATAN DAN JASA TRANSAKSI PT. BURSA EFEK JAKARTA (BEJ)
1730 SE - 15/PJ.52/1992
13 Jun 1992 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KESEPULUH IKAPI)
1731 S - 1047/PJ.52/1992
9 Jun 1992 PERMOHONAN PEMBAYARAN PPn BM SEBAGAI PEMBAYARAN PENDAHULUAN
1732 S - 1037/PJ.51/1992
8 Jun 1992 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1991
1733 S - 1019/PJ.51/1992
2 Jun 1992 PENEGASAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1734 S - 999/PJ.51/1992
27 Mei 1992 KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988
1735 S - 102/PJ.321/1992
12 Mei 1992 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBUATAN GATSO MICRO
1736 S - 940/PJ.51/1992
11 Mei 1992 PENYERAHAN BKP DARI PABRIKAN LANGSUNG KEPADA TOKO-TOKO DANAR HADI
1737 S - 844/PJ.52/1992
24 Apr 1992 PEB TERHADAP SPBU
1738 SE - 11/PJ.52/1992
23 Apr 1992 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1739 S - 782/PJ.51/1992
18 Apr 1992 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA TITIPAN
1740 S - 77/PJ.3/1992
16 Apr 1992 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROYEK PIPANISASI
1741 S - 726/PJ.51/1992
3 Apr 1992 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN OLAH RAGA DAN FITNESS CENTRE
1742 S - 702/PJ.51/1992
1 Apr 1992 PENGENAAN PPN ATAS JASA LAPANGAN OLAH RAGA
1743 S - 54/PJ.321/1992
26 Mar 1992 PPn BM ATAS PRODUK KARPET/PERMADANI
1744 SE - 08/PJ.51/1992
23 Mar 1992 PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN SBI
1745 SE - 09/PJ.51/1992
23 Mar 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - SINGAPURA
1746 SE - 06/PJ.52/1992
13 Mar 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BARU ANTARA REPUBLIK INDONESIA- REPUBLIK FEDERAL JERMAN
1747 SE - 05/PJ.52/1992
9 Mar 1992 PELAKSANAAN KEP.MEN.KEH. NO. M01-HL 03-10 TAHUN 1991 TANGGAL 13 APRIL 1991
1748 S - 36/PJ.321/1992
9 Mar 1992 PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM TERHADAP STAFF KEDUTAAN JERMAN
1749 S - 319/PJ.5.4/1992
2 Mar 1992 PPN ATAS BIAYA PENCETAKAN BUKU
1750 KEP - 36/PJ.5.2/1992
24 Feb 1992 PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
1751 S - 271/PJ.5.1/1992
24 Feb 1992 PENYERAHAN BKP OLEH DIVISI PENGECER KEPADA KONSUMEN AKHIR
1752 S - 245/PJ.5.2/1992
15 Feb 1992 PAJAK MASUKAN ATAS BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG SERTA PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN ALAT KONTRASEPSI
1753 S - 213/PJ.5.1/1992
12 Feb 1992 PPN ATAS PAKAN UDANG
1754 238/KMK.04/1992
10 Feb 1992 BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI DAN TEKS STICKER PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI) EDISI TAHUN 1992
1755 S - 184/PJ.5.1/1992
8 Feb 1992 PPN ATAS SEWA BARANG BERGERAK UNTUK KEGIATAN HTI DAN LOGGING
1756 S - 159/MK.04/1992
8 Feb 1992 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR
1757 S - 178/PJ.5.1/1992
7 Feb 1992 PPn BM ATAS ALAT ANGKUT UMUM YANG DIJADIKAN KENDARAAN PRIBADI
1758 PENG-01/PJ.51/1992
6 Feb 1992 PENGUSAHA DI BIDANG PERDAGANGAN ECERAN
1759 193/KMK.015/1992
4 Feb 1992 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 310/KMK.01/1988 TANGGAL 29 FEBRUARI 1988 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN ATAS PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PEMBELIAN MESIN, BARANG DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN DALAM MENGHASILKAN BARANG EKSPOR
1760 SE - 02/PJ.5.1/1992
3 Feb 1992 KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)
1761 S - 18/PJ.321/1992
31 Jan 1992 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KOMISI DEPARTEMENT STORE
1762 S - 96/MK.04/1992
29 Jan 1992 PELAKSANAAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KARYA
1763 S - 64/PJ.5.2/1992
21 Jan 1992 PPn BM ATAS MINUMAN
1764 S - 66/PJ.51/1992
21 Jan 1992 JASA YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH
1765 SE - 02/PJ.3/1992
7 Jan 1992 KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)
1766 75 TAHUN 1991
31 Des 1991 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
1767 76 TAHUN 1991
31 Des 1991 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1991
1768 1285/KMK.04/1991
31 Des 1991 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1769 1286/KMK.04/1991
31 Des 1991 PERUBAHAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN II, DAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1183/KMK.04/1991 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
1770 1289/KMK.04/1991
31 Des 1991 TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
1771 SE - 22/PJ.32/1991
31 Des 1991 JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DAN JASA TENAGA KERJA (SERI PPN -177)
1772 S - 1891/PJ.52/1991
30 Des 1991 PENEGASAN PPN ATAS RUMAH MURAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
1773 S - 1871/PJ.5.3/1991
27 Des 1991 PENEGASAN PANAS BUMI (GEOTHERMAL) SEBAGAI BUKAN BARANG KENA PAJAK
1774 S - 1870/PJ.52/1991
27 Des 1991 PPN SEHUBUNGAN TRANSAKSI DENGAN ARII (KPS)
1775 S - 1852/PJ.5.4/1991
23 Des 1991 NO. SERI FAKTUR PAJAK DAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN OLEH PT. CUSSONS DISTRIBUTOR INDONESIA
1776 S - 1854/PJ.52/1991
23 Des 1991 PPN SEBAGAI PAJAK MASUKAN ATAS PEMBELIAN TANAH UNTUK INDUSTRI
1777 SE - 21/PJ.5.4/1991
3 Des 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 MENGENAI NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO DAN PPh PASAL 25 FOREIGN DRILLING COMPANY
1778 S - 1898/PJ.52/1991
30 Nop 1991 PPn BM ATAS BAHAN/KOMPONEN
1779 1183/KMK.04/1991
28 Nop 1991 MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR
1780 1184/KMK.04/1991
28 Nop 1991 MACAM DAN JENIS SERTA BATASAN HARGA JUAL KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1781 65 TAHUN 1991
20 Nop 1991 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988
1782 SE - 19/PJ.5.4/1991
15 Nop 1991 PENGGOLONGAN HARTA UNTUK MENGHITUNG PENYUSUTAN TANAMAN KERAS DAN TERNAK
1783 S - 313/PJ.321/1991
6 Nop 1991 PENGENAAN PPN ATAS JASA STUDY/PENELITIAN
1784 S - 1588/PJ.51/1991
6 Nop 1991 PPN YANG TERUTANG DALAM PENYELENGGARAAN SDSB
1785 S - 1573/PJ.52/1991
4 Nop 1991 PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS JASA DRILLING
1786 S - 1575/PJ.52/1991
4 Nop 1991 RESTITUSI PPN ATAS PAJAK MASUKAN PEMBELIAN TANAH MATANG
1787 S - 294/PJ.321/1991
24 Okt 1991 KEWAJIBAN PERPAJAKAN (PPN DAN PPh PASAL 23) BAGI PENYELENGGARA PAMERAN
1788 S - 1491/PJ.5.1/1991
23 Okt 1991 PPN ATAS UANG MUKA YANG PEMBELIAN BKP-NYA DIBATALKAN
1789 S - 289/PJ.321/1991
18 Okt 1991 PENJELASAN TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PPN USAHA SEWA MOBIL
1790 S - 1454/PJ.51/1991
18 Okt 1991 PENGUSAHA KENA PAJAK
1791 S - 285/PJ.322/1991
15 Okt 1991 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PAJAK ATAS JAM TANGAN TUNA NETRA
1792 S - 1338/PJ.5.1/1991
3 Okt 1991 PPN ATAS JASA KEAGENAN WARTEL
1793 SE - 12/PJ.52/1991
1 Okt 1991 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)
1794 S - 1327/PJ.51/1991
1 Okt 1991 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN OLAH RAGA
1795 S - 1076/MK.04/1991
24 Sep 1991 PERMOHONAN PEMBEBASAN/KERINGANAN PENGENAAN PPN
1796 S - 262/PJ.32/1991
19 Sep 1991 PENGEMBALIAN/RESTITUSI PENERIMAAN PPN ATAS PEMAKAIAN JASA TELEKOMUNIKASI/TELPON
1797 S - 229/PJ.32/1991
22 Ags 1991 JASA TENAGA KERJA DAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA
1798 S - 1047/PJ.5.1/1991
5 Ags 1991 PPN ATAS DEPARTMENT STORE
1799 S - 1042/PJ.51/1991
2 Ags 1991 PERLAKUAN PPN SEBAGAI PAJAK MASUKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI
1800 S - 209/PJ.321/1991
1 Ags 1991 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN SAFETY BOX
1801 S - 755/MK.04/1991
30 Jul 1991 PPN ATAS RUMAH SUSUN/RUMAH SEDERHANA DI BEKAS BANDARA KEMAYORAN
1802 S - 1011/PJ.52/1991
27 Jul 1991 TATA CARA PEMUSNAHAN STICKER PPN REKAMAN SUARA
1803 S - 857/PJ.51/1991
4 Jul 1991 JASA PENYEDIAAN TENAGA DOKTER
1804 S - 858/PJ.52/1991
4 Jul 1991 PEMBERITAHUAN PERPINDAHAN KANTOR PUSAT KE PABRIK
1805 S - 855/PJ.52/1991
3 Jul 1991 PENELITIAN KEMBALI LAPORAN VERIFIKASI LAPANGAN NO.I.02/WPJ.09/KP.1508/90 TANGGAL 16 DESEMBER 1990
1806 S - 151/PJ.321/1991
20 Jun 1991 PERMOHONAN KONFIRMASI MENGENAI JASA FILING
1807 S - 630/MK.04/1991
18 Jun 1991 PERPAJAKAN KONTRAK KARYA BARU FREEPORT
1808 S - 136/PJ.321/1991
11 Jun 1991 PENJUALAN LUKISAN YANG AKAN DIPAMERKAN
1809 S - 684/PJ.5.1/1991
4 Jun 1991 DASAR PENGENAAN PPN ATAS JASA AGEN SDSB
1810 S - 660/PJ.52/1991
3 Jun 1991 PENGENAAN PPN ATAS BATU GRANIT
1811 S - 552/MK.04/1991
17 Mei 1991 PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH SUSUN DI LOKASI ILIR BARAT PALEMBANG PEMDA TK. I SUMATERA SELATAN
1812 S - 558/MK.04/1991
17 Mei 1991 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN PT. KALTIM PRIMA COAL NPWP : 1.000.278.0-052
1813 S - 419/MK.04/1991
24 Apr 1991 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KONSULTASI OLEH PT. TRICON JAYA DAN CV. KRESNA UTAMA KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1814 S - 546/PJ.5.2/1991
22 Apr 1991 PPN ATAS JASA KONTRAKTOR OLEH NIPPON KOKAN KK
1815 S - 543/PJ.5.1/1991
15 Apr 1991 PPN ATAS PEKERJAAN PEMBUATAN TANAMAN
1816 S - 516/PJ.52/1991
9 Apr 1991 LEGALISASI SPT PPN UNTUK PERMOHONAN STICKER KASET REKAMAN SUARA
1817 S - 472/PJ.54/1991
4 Apr 1991 PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA SEWA RUANGAN DAN SERVICE CHARGE KEPADA FORD FOUNDATION
1818 S - 457/PJ.5.2/1991
2 Apr 1991 PPN ATAS BUDIDAYA MUTIARA
1819 S - 377/PJ.5.1/1991
23 Mar 1991 PPN ATAS PENGADAAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA/TAHANAN
1820 S - 372/PJ.52/1991
22 Mar 1991 TATA CARA PENYELESAIAN PPN ATAS PINJAM-MEMINJAM BAHAN BAKU/BAHAN PEMBANTU DI BIDANG PRODUKSI SUSU
1821 S - 343/PJ.51/1991
18 Mar 1991 PEMBEBASAN PPN DAN PPh ATAS BARANG CONTOH/ KEPERLUAN TRAINING
1822 S - 73/PJ.323/1991
15 Mar 1991 ADJUSTMENT PRICE DAN KOMISI PENJUALAN DALAM PEMUNGUTAN PPN
1823 S - 311/PJ.5/1991
4 Mar 1991 PENGENAAN PPh ATAS PEMBELIAN RUMAH DAN PPN ATAS TOKO BUNGA
1824 S - 155/MK.015/1991
6 Feb 1991 MASALAH PPN DAN BEA MASUK DALAM RANGKA EKSPOR
1825 S - 176/PJ.5.1/1991
1 Feb 1991 PEMBAYARAN PPN ATAS SELISIH HARGA JUAL DENGAN NILAI IMPOR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAKSI
1826 SE - 05/PJ.51/1991
31 Jan 1991 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh PERSEORANGAN
1827 S - 172/PJ.5.1/1991
30 Jan 1991 PPN ATAS JASA BANDARA
1828 SE - 04/PJ.51/1991
30 Jan 1991 PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIRJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI
1829 S - 84/MK.04/1991
23 Jan 1991 KEKURANGAN SETOR PPN PROYEK PAKET B PT. TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR & PRAMBANAN (PT. TWC B & P)
1830 SE - 03/PJ.5.4/1991
22 Jan 1991 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI - AMERIKA SERIKAT
1831 S - 1614/PJ.5.2/1990
24 Des 1990 PPN ATAS GULA PASIR EKS IMPOR
1832 SE - 40/PJ.34/1990
21 Des 1990 KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KARYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FASILITAS PERPAJAKAN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR (IBT)
1833 S - 1574/PJ.5.1/1990
14 Des 1990 PPN ATAS SELISIH HARGA JUAL DENGAN NILAI IMPOR SEHUBUNGAN DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN
1834 S - 1575/PJ.5.1/1990
14 Des 1990 PPN ATAS SELISIH HARGA JUAL DENGAN NILAI IMPOR
1835 SE - 23/PJ.5.1/1990
14 Des 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
1836 SE - 22/PJ.5.1/1990
8 Des 1990 PENULISAN ANGKA RUPIAH PADA DOKUMEN PERPAJAKAN
1837 S - 1475/PJ.5.1/1990
26 Nop 1990 INFORMASI TENTANG PPN
1838 S - 1450/PJ.5.1/1990
24 Nop 1990 PPN ATAS TAGIHAN TELEPON YANG TIDAK MENCANTUMKAN NPWP
1839 S - 1447/PJ.5.2/1990
24 Nop 1990 PPN ATAS PENYERAHAN MINYAK PELUMAS OLEH AGEN RESMI PERTAMINA KEPADA PEMUNGUT PPN/PPn BM
1840 SE - 20/PJ.5.2/1990
20 Nop 1990 TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG PERHIASAN UNTUK EKSPOR
1841 S - 1440/PJ.5.2/1990
19 Nop 1990 DASAR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN MINUMAN JUICE OLEH DISTRIBUTOR UTAMA
1842 S - 1430/PJ.5.1/1990
14 Nop 1990 JASA PENELITIAN KEBUDAYAAN
1843 S - 1423/PJ.5.1/1990
13 Nop 1990 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPN ATAS TAGIHAN SEBELUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988
1844 S - 1414/PJ.5.1/1990
10 Nop 1990 PEMUNGUTAN PPN ATAS DISTRIBUSI AIR
1845 S - 1382/PJ.51/1990
2 Nop 1990 AGEN UTAMA ATAU PENYALUR UTAMA
1846 S - 349/PJ.321/1990
25 Okt 1990 PPN - EXOR I PROJECT
1847 S - 1346/PJ.5.1/1990
22 Okt 1990 PEMUNGUTAN PPN ATAS JASA KONSULTAN
1848 S - 1282/PJ.5.2/1990
6 Okt 1990 PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH AGEN TUNGGAL KEPADA BADAN PEMUNGUT EX KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988
1849 S - 1272/PJ.5.2/1990
3 Okt 1990 DASAR PENGENAAN PAJAK
1850 S - 305/PJ.321/1990
19 Sep 1990 PENEGASAN MENGENAI PPN ATAS PENJUALAN BARANG MODAL
1851 S - 307/PJ.321/1990
19 Sep 1990 PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS BARANG MODAL YANG TELAH DIJUAL YANG TELAH DIKREDITKAN
1852 S - 1227/PJ.5.1/1990
19 Sep 1990 PPN ATAS SUB KONTRAKTOR JASA GROUND HANDLING
1853 S - 1208/PJ.5.1/1990
18 Sep 1990 PPN ATAS KOIN EMAS
1854 S - 1203/PJ.5.2/1990
18 Sep 1990 SSP ATAS PERMOHONAN STICKER KASET ISI
1855 S - 301/PJ.32/1990
17 Sep 1990 PENGENAAN PPN ATAS PENEBANGAN HUTAN
1856 S - 1202/PJ.5.1/1990
17 Sep 1990 PENANGGUHAN PPN ATAS IMPOR PESAWAT TERBANG
1857 S - 1163/MK.04/1990
13 Sep 1990 PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN ATAS BARANG MODAL YANG RUSAK, TERBAKAR, HILANG DICURI ATAU DIPINDAH TANGANKAN
1858 1080/KMK.01/1990
11 Sep 1990 PEMBEBASAN SELURUHNYA BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN, PPn BM, DAN PPh PASAL 22 ATAS PEMASUKAN PERANGKAT KERAS DAN LUNAK KOMPUTER UNTUK BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
1859 S - 289/PJ.32/1990
11 Sep 1990 JASA KENA PAJAK
1860 S - 1164/PJ.5.1/1990
11 Sep 1990 PPN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI
1861 SE - 18/PJ.5.2/1990
11 Sep 1990 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA
1862 S - 289/PJ.3/1990
11 Sep 1990 JASA KENA PAJAK
1863 S - 287/PJ.3/1990
7 Sep 1990 PENUNDAAN PPN DAN PENINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI
1864 S - 285/PJ.32/1990
7 Sep 1990 HANDLING EKSPORT
1865 SE - 17/PJ.5.1/1990
1 Sep 1990 STATUS PERUSAHAAN AGEN/BROKER ASURANSI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN - 163)
1866 S - 271/PJ.32/1990
28 Ags 1990 PPN ATAS PENYERAHAN JASA KE LUAR NEGERI
1867 S - 1096/PJ.5.1/1990
27 Ags 1990 PPN ATAS SATU RANGKAIAN KEGIATAN PENYERAHAN JASA
1868 S - 1064/PJ.5.2/1990
24 Ags 1990 PENGUSAHA ROKOK PERORANGAN YANG TERMASUK GOLONGAN K. 1000
1869 S - 261/PJ.32/1990
20 Ags 1990 PPN, PPn BM DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1870 S - 262/PJ.32/1990
20 Ags 1990 PPN/PPn BM ATAS PEMAKAIAN SENDIRI
1871 S - 1053/PJ.5.1/1990
16 Ags 1990 PEMBEBASAN PUNGUTAN PPN ATAS PESANAN OBAT-OBATAN DARI APOTIK UNTUK POLIKLINIK PERUSAHAAN
1872 S - 256/PJ.32/1990
8 Ags 1990 PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS PASTEURISASI SUSU
1873 S - 1026/PJ.5.2/1990
3 Ags 1990 PENYERAHAN BKP ANTAR UNIT DALAM PERUSAHAAN TERPADU
1874 S - 1023/PJ.51/1990
3 Ags 1990 PERUSAHAAN BROKER ASURANSI ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK
1875 S - 957/PJ.5/1990
17 Jul 1990 KOMPENSASI PPN MASUKAN DENGAN PPN KELUARAN
1876 S - 922/PJ.5.2/1990
12 Jul 1990 PPN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
1877 SE - 13/PJ.5.2/1990
9 Jul 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI
1878 SE - 14/PJ.51/1990
9 Jul 1990 PENGUKUHAN PENGUSAHA AGEN SDSB SEBAGAI PKP (SERI PPN-167)
1879 S - 238/PJ.32/1990
5 Jul 1990 PPN ATAS JASA SECURITY
1880 S - 903/PJ.5.1/1990
5 Jul 1990 JASA BROKERAGE BAGI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
1881 S - 901/PJ.5.2/1990
4 Jul 1990 PPN ATAS HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI (ROKOK)
1882 S - 800/PJ.5.2/1990
22 Jun 1990 PENJELASAN PPN
1883 S - 785/PJ.5.2/1990
18 Jun 1990 SKP PPN ATAS ROKOK
1884 S - 778/PJ.5.2/1990
16 Jun 1990 PPN ATAS PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
1885 S - 752/PJ.5.2/1990
9 Jun 1990 PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS JASA DRILLING
1886 S - 725/PJ.5.2/1990
5 Jun 1990 PPN ATAS KERTAS KORAN
1887 S - 720/PJ.5.2/1990
4 Jun 1990 PPN ATAS PENYERAHAN BUKAN BBM OLEH PERTAMINA
1888 SE - 11/PJ.5.2/1990
1 Jun 1990 OBYEK PPh BERUPA HADIAH, HADIAH UNDIAN DAN PENGHARGAAN
1889 605/KMK.04/1990
25 Mei 1990 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 549/KMK.01/1985 TANGGAL 14 JUNI 1985 TENTANG DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
1890 S - 636/PJ.5.1/1990
22 Mei 1990 PPN ATAS PERSEWAAN RUMAH OLEH ORANG PRIBADI
1891 S - 635/PJ.5.2/1990
22 Mei 1990 PETUNJUK PELAKSANAAN DARI SURAT DIREKTUR PTL KEPADA PERTAMINA NO. S-1935/PJ.32/1988 TANGGAL 21 DESEMBER 1988
1892 S - 631/PJ.5.2/1990
19 Mei 1990 PENGENAAN PPN PEMBELIAN PUPUK PESTISIDA
1893 S - 190/PJ.32/1990
18 Mei 1990 BATAS WAKTU PENYETORAN PPN
1894 S - 622/PJ.5.2/1990
16 Mei 1990 PENJELASAN TENTANG JASA PENGOLAHAN MINYAK GORENG
1895 SE - 08/PJ.5/1990
5 Mei 1990 PENJELASAN KPL. KPP
1896 S - 481/PJ.5/1990
17 Apr 1990 PENEGASAN OBYEK PAJAK
1897 S - 470/PJ.51/1990
16 Apr 1990 PENEGASAN PPN ATAS ANGKUTAN BERAS MELALUI UDARA DARI JAYAPURA/BIAK KE WAMENA
1898 SE - 06/PJ.5/1990
2 Apr 1990 PENJELASAN TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1989
1899 SE - 16/PJ.32/1990
31 Mar 1990 DPP PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT (SERI PPN - 161)
1900 396/KMK.04/1990
30 Mar 1990 BATASAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHANNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DITANGGUNG PEMERINTAH
1901 397/KMK.04/1990
30 Mar 1990 TATA CARA DAN TATA USAHA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
1902 S - 294/PJ.5.1/1990
23 Mar 1990 PPN DAN PPn BM ATAS PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
1903 SE - 05/PJ.5.1/1990
9 Mar 1990 DASAR PENGENAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN IMPOR
1904 S - 260/PJ.5.2/1990
8 Mar 1990 PPN ATAS PERUSAHAAN TERPADU COLDSTORAGE PT. TIMUR JAYA COLDSTORAGE
1905 S - 112/PJ.32/1990
7 Mar 1990 PERMOHONAN PENYESUAIAN MASA PAJAK
1906 S - 109/PJ.321/1990
5 Mar 1990 RESTITUSI PPN
1907 S - 244/PJ.5.1/1990
5 Mar 1990 DENDA ADMINISTRASI PASAL 14 AYAT (2) UU PPN 1984
1908 SE - 04/PJ.5.1/1990
24 Feb 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK
1909 S - 159/MK.04/1990
16 Feb 1990 PPN UNTUK KOMODITI GARAM BERYODIUM
1910 S - 172/PJ.5.2/1990
10 Feb 1990 PENUNDAAN PENYETORAN PPN KARUNG
1911 S - 173/PJ.5.2/1990
10 Feb 1990 PPN ATAS JASA HANDLING IMPORTIR
1912 S - 163/PJ.5.1/1990
9 Feb 1990 PPN ATAS PENYERAHAN KANTOR PUSAT KE KANTOR CABANG
1913 S - 142/PJ.5.1/1990
5 Feb 1990 PPN ATAS PEMBUATAN SEKATAN
1914 S - 143/PJ.5.2/1990
5 Feb 1990 PPN ATAS TALC POWDER
1915 S - 138/PJ.5/1990
5 Feb 1990 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1916 S - 75/PJ.321/1990
31 Jan 1990 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PELABUHAN
1917 S - 122/PJ.5/1990
31 Jan 1990 PENGUKUHAN SEBAGAI PKP
1918 S - 121/PJ.5/1990
30 Jan 1990 SAAT TERUTANG PPN
1919 SE - 02/PJ.32/1990
11 Jan 1990 DAFTAR NEGARA ASING YANG TIDAK MENGENAKAN PPN ATAS JASA PELAYANAN KAPAL
1920 2 TAHUN 1990
4 Jan 1990 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
1921 S - 323/PJ.42/1989
6 Des 1989 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA POS DAN GIRO
1922 S - 1466/PJ.5/1989
17 Okt 1989 KETERANGAN MENGENAI PENGENAAN PPN ATAS LIMBAH PRODUKSI
1923 S - 1460/PJ.5.1/1989
14 Okt 1989 PPN ATAS JASA PENDIDIKAN
1924 S - 1463/PJ.5.1/1989
14 Okt 1989 PENJELASAN PPN
1925 S - 1415/PJ.5/1989
3 Okt 1989 PEMBEBASAN PPN ATAS SEWA RUMAH/APPARTEMENT OLEH JICA EXPERTS
1926 S - 1417/PJ.5/1989
3 Okt 1989 PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
1927 S - 268/PJ.32/1989
22 Sep 1989 PPN YANG BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN PELAYARAN/AGEN
1928 S - 1315/PJ.5.1/1989
16 Sep 1989 PPN ATAS PENYERAHAN BARANG/JASA YANG DILAKUKAN OLEH BENGKEL MOBIL "MEGA MOTOR"
1929 S - 1309/PJ.5.1/1989
15 Sep 1989 KOMISI PENJUALAN
1930 S - 1132/PJ.5.2/1989
14 Ags 1989 PPN ATAS JASA/SEWA ALAT ANGKUTAN DARAT DAN ATAS "REIMBURSABLE ITEMS"
1931 S - 1013/PJ.5.1/1989
17 Jul 1989 PPN UNTUK PENYERAHAN PEMBORONGAN PEKERJAAN RUMAH TRANSMIGRASI DAN SARANA AIR BERSIH DI LOKASI TRANSMIGRASI
1932 S - 10134/PJ.5.1/1989
17 Jul 1989 PPN UNTUK PENYERAHAN PEMBORONGAN PEKERJAAN RUMAH TRANSMIGRASI DAN SARANA AIR BERSIH DI LOKASI TRANSMIGRASI
1933 S - 997/PJ.5/1989
11 Jul 1989 PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988
1934 S - 990/PJ.5.1/1989
8 Jul 1989 PKP ATAS USAHA JASA PENDEREKAN MOBIL
1935 S - 991/PJ.5.1/1989
8 Jul 1989 JASA KENA PAJAK
1936 S - 986/PJ.5.1/1989
7 Jul 1989 PPN ATAS PENJUALAN RUMAH YANG DIBATALKAN OLEH PEMBELI
1937 SE - 34/PJ.5/1989
6 Jul 1989 PENEGASAN MENGENAI MASALAH TARIF PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM (SERI PPh PASAL 21-41)
1938 SE - 35/PJ.5/1989
6 Jul 1989 PENEGASAN MENGENAI PENGISIAN SPT PPh WP ORANG PRIBADI BAGI PARA DOKTER
1939 S - 880/PJ.5.1/1989
27 Jun 1989 PUNGUTAN PPN ATAS TAGIHAN APOTIK DAN OPTICAL DARI RESEP-RESEP PERORANGAN
1940 S - 857/PJ.5/1989
21 Jun 1989 JASA KONSULTAN ASING
1941 S - 859/PJ.5/1989
21 Jun 1989 PENENTUAN HARGA JUAL DALAM FAKTUR PAJAK
1942 S - 793/PJ.51/1989
9 Jun 1989 PERMOHONAN PENJELASAN/RESTITUSI PPN YANG TELAH TERLANJUR BAYAR BELUM DIPOTONGKAN
1943 615/KMK.00/1989
5 Jun 1989 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1944 SE - 21/PJ.3/1989
19 Mei 1989 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1989 (SERI PPh PASAL 21-40)
1945 SE - 19/PJ.31/1989
6 Mei 1989 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT. (SERI PPh PASAL 21-38)
1946 KWT-02/PJ.3/1989
2 Mei 1989 PENGUKUHAN NOTARIS
1947 423/KMK.04/1989
1 Mei 1989 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR PERALATAN UNTUK PALANG MERAH INDONESIA CQ. LEMBAGA TRANSFUSI DARAH
1948 SE - 18/PJ.3/1989
26 Apr 1989 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERUSAHAAN PERJALANAN SERI PPN - 140
1949 S - 582/PJ.3/1989
26 Apr 1989 BEBERAPA PERMASALAHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PKP
1950 S - 580/PJ.32/1989
26 Apr 1989 PENYETORAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
1951 S - 555/PJ.32/1989
25 Apr 1989 PERMOHONAN PEMUTUSAN PENGENAAN PPN DITINGKAT PABRIKAN
1952 S - 533/PJ.32/1989
19 Apr 1989 PENGENAAN PPN ATAS USAHA JASA ANGKUTAN DARAT
1953 S - 521/PJ.32/1989
17 Apr 1989 PENGEMBALIAN PPN YANG TIDAK TERUTANG
1954 SE - 07/PJ.63/1989
14 Apr 1989 PENERBITAN NPWP DAN S.K. PENGUKUHAN PKP
1955 322/KMK.01/1989
6 Apr 1989 PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
1956 323/KMK.01/1989
6 Apr 1989 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 338/KMK.01/1985 TENTANG PENYETORAN BEA MASUK, PPN DAN PPN BARANG MEWAH PPh PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR DAN PENYETORAN CUKAI
1957 SE - 05/PJ.631/1989
3 Apr 1989 KEWAJIBAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER
1958 S - 081/PJ.631/1989
3 Apr 1989 PENJELASAN UNTUK PELAKSANAAN PP NOMOR 28 TAHUN 1988 DAN KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988
1959 301/KMK.04/1989
1 Apr 1989 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1988, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1988 DALAM MASA PERALIHAN
1960 PENG-139/PJ.63/1989
27 Mar 1989 PEDAGANG BESAR SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
1961 S - 389/PJ.3/1989
22 Mar 1989 PENGENAAN PPN ATAS JASA KONSULTAN
1962 S - 451/PJ.32/1989
19 Mar 1989 PPN ATAS JASA ANGKUTAN LAUT DAN DARAT
1963 S - 323/PJ.32/1989
7 Mar 1989 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA POS DAN GIRO
1964 S - 190/PJ.32/1989
9 Feb 1989 JASA PENELITIAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH
1965 81/KMK.01/1989
14 Jan 1989 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN KERTAS KORAN, SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH
1966 82/KMK.01/1989
14 Jan 1989 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN ATAU MAJALAH
1967 SE - 48/PJ.3/1988
31 Des 1988 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI
1968 S - 1968/PJ.3/1988
30 Des 1988 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BENDAHARAWAN DAN BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
1969 28 TAHUN 1988
27 Des 1988 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DISAMPING JASA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG
1970 29 TAHUN 1988
27 Des 1988 PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
1971 SE - 46/PJ.3/1988
23 Des 1988 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BENDAHARAWAN, KPN DAN BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (SERI PPN - 133)
1972 S - 1855/PJ.32/1988
7 Des 1988 KEWAJIBAN MEMBAYAR PPN OLEH KONTRAKTOR
1973 1086/KMK.00/1988
2 Nop 1988 PENETAPAN BARANG MODAL TERTENTU YANG DIIMPOR OLEH BADAN USAHA JASA PEMBORAN DAN JASA PENUNJANG TERTENTU DI BIDANG MIGAS YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI NILAI STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL
1974 S - 1635/PJ.3/1988
28 Okt 1988 PERMOHONAN DAN PENYETORAN PPN OLEH BENDAHARAWAN TERHADAP REKANAN PEMERINTAH/BUMN/BUMD
1975 S - 1599/PJ.32/1988
12 Okt 1988 PUNGUTAN PPN ATAS PENYERAHAN KEPADA BUKAN PENGUSAHA KENA PAJAK
1976 SE - 32/PJ.3/1988
28 Jul 1988 RALAT PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987-1988
1977 S - 1269/PJ.32/1988
22 Jul 1988 PENANGGUHAN ATAS IMPOR/PEMBELIAN MESIN MESIN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 827/KMK.04/1984
1978 S - 1253/PJ.32/1988
19 Jul 1988 PERMOHONAN PPh PASAL 21 TERPUSAT
1979 S - 1251/PJ.32/1988
19 Jul 1988 PENGGUNAAN DAN ATAU PENUKARAN STICKER LAGU BARAT
1980 SE - 24/PJ.3/1988
19 Mei 1988 KEWAJIBAN MELAMPIRKAN ASLI FAKTUR PAJAK MASUKAN PADA SPT MASA PPN OLEH PKP EKSPORTIR (SERI PPN-120)
1981 SE - 20/PJ.31/1988
27 Apr 1988 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1982 S - 518/PJ.32/1988
21 Apr 1988 MASALAH RESTITUSI PPN ATAS BKP YANG TERBAKAR
1983 S - 468/PJ.32/1988
5 Apr 1988 MASALAH PENJUALAN KENDARAAN BEKAS DENGAN SISTEM TRADE-IN
1984 SE - 12/PJ.3/1988
28 Mar 1988 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.01/1988 (SERI PPN - 112)
1985 S - 515/PJ.323/1988
25 Feb 1988 PPN ATAS PENYERAHAN BAHAN PELEDAK OLEH PERUM DAHANA
1986 S - 128/PJ.3/1988
23 Jan 1988 PAJAK-PAJAK TECHNICAL ASSISTANT
1987 S - 22/PJ.32/1988
9 Jan 1988 STATUS USAHA JASA SURVEYOR DALAM UNDANG-UNDANG PPN 1984
1988 SE - 01/PJ.3/1988
7 Jan 1988 PENGEMBALIAN PPN ATAS PENYERAHAN KORAN (SERI PPN-107)
1989 870/KMK.01/1987
29 Des 1987 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN/ATAU MAJALAH
1990 SE - 30/PJ.3/1987
4 Des 1987 PENYAMPAIAN NERACA PENYESUAIAN PER 1/1-1987 BESERTA PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH AWAL 1/1-1987 DAN SELISIH PENYESUAIAN HARGA/NILAI HARTA BERWUJUD 1 JANUARI 1987, MENURUT PASAL 7 JO PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986
1991 S - 2492/PJ.3/1987
19 Nop 1987 PPN ATAS PENYERAHAN ASRAMA MAHASISWA
1992 37 TAHUN 1987
21 Okt 1987 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN SURAT KABAR DAN MAJALAH SERTA UNTUK PENYERAHAN SURAT KABAR DAN MAJALAH
1993 S - 2004/PJ.3/1987
24 Sep 1987 PPN YANG TERHUTANG ATAS PEMBANGUNAN PROYEK PT. CLD ROLLING MILL INDONESIA UTAMA DI CILEGON, JAWA BARAT
1994 489/KMK.01/1987
10 Ags 1987 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 779/KMK.04/1986 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 1986 JO KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 36 TAHUN 1986
1995 SE - 15/PJ.3/1987
5 Jun 1987 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
1996 S - 869/PJ.32/1987
23 Apr 1987 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SALVAGE
1997 S - 414/MK.01/1987
6 Apr 1987 PENGENAAN PPN ATAS BATUBARA
1998 185/KMK.04/1987
1 Apr 1987 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERHUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN BAKU UNTUK TRANSFUSI DARAH OLEH MARKAS BESAR PALANG MERAH INDONESIA
1999 KEP - 12/PJ.3/1987
4 Mar 1987 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MEMBETULKAN SURAT KETETAPAN PAJAK- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
2000 S - 73/PJ.32/1987
15 Jan 1987 PERMOHONAN PENEGASAN BUKAN SUBYEK PPN
2001 S - 2607/PJ.32/1986
30 Des 1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SALVAGE
2002 1056/KMK.01/1986
24 Des 1986 PENETAPAN FILM PENERANGAN YANG DIIMPOR OLEH ATAU YANG DISERAHKAN KEPADA DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BARANG KENA PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHANNYA DITANGGUNG OLEH NEGARA
2003 SE - 59/PJ.3/1986
19 Des 1986 TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN PPN OLEH PARA KONTRAKTOR PLN. (SERI PPN-95)
2004 SE - 57/PJ.3/1986
17 Des 1986 SURAT KETERANGAN TIDAK TERHUTANG PPN (SERI PPN-94)
2005 SE - 56/PJ.3/1986
17 Des 1986 TATA CARA PEMBETULAN PERNYATAAN PENGAMPUNAN (PEMBETULAN BERDASARKAN SE-35 ATAU PEMBETULAN II)
2006 S - 2528/PJ.3/1986
16 Des 1986 PENYIMPANAN DOKUMEN DALAM BENTUK MICRO FILM
2007 S - 2515/PJ.3/1986
12 Des 1986 MASALAH PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KIESERITE
2008 S - 2500/PJ.32/1986
9 Des 1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN OLEH PMPKP KEPADA BUKAN PKP
2009 S - 54/PJ.3/1986
8 Des 1986 LAPORAN BULANAN PPN (SERI PPN-91)
2010 S - 2478/PJ.32/1986
8 Des 1986 SURAT KETETAPAN PAJAK PPN/PPn BM
2011 S - 2266/PJ.32/1986
11 Nop 1986 PERMOHONAN KETERANGAN TIDAK DIBEBANI PPN
2012 SE - 47/PJ.3/1986
7 Nop 1986 PENEGASAN KEMBALI NORMA PENGHITUNGAN TAHUN PAJAK 1986
2013 898/KMK.04/1986
22 Okt 1986 PENUNJUKAN PT. (PERSERO) ANEKA TAMBANG UNIT LOGAM MULIA SEBAGAI BADAN USAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN EMAS BATANGAN
2014 779/KMK.04/1986
4 Sep 1986 PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1986 JO. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1986
2015 S - 1829/PJ.32/1986
19 Ags 1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEJUALAN BARANG-BARANG PERSEDIAAN DARI PT. XYZ MARTANI BARU KEPADA P.D. ABC
2016 S - 2482/PJ.3/1986
12 Ags 1986 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR "AUDIO VISUAL AID"
2017 S - 1786/PJ.32/1986
9 Ags 1986 PENGEMBALIAN PPn DAN PPN A.N. PT. XYZ
2018 S - 1654/PJ.32/1986
21 Jul 1986 RESTITUSI PPN PADA PMPKP
2019 S - 1649/PJ.32/1986
17 Jul 1986 PAJAK PENJUALAN 1951 YANG TERHUTANG ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK SEBELUM 1 APRIL 1986
2020 30 TAHUN 1986
12 Jul 1986 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI
2021 595/KMK.05/1986
11 Jul 1986 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG YANG BERKAITAN DENGAN PROSES PRODUKSI UNTUK MENGHASILKAN PERAHU LAYAR MOTOR (PLM) JENIS CARAKA JAYA
2022 591/KMK.04/1986
8 Jul 1986 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 291/KMK.04/1985 TANGGAL 27 MARET 1985 TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2023 571/KMK.04/1986
3 Jul 1986 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/KMK.01/1985 TENTANG PERATURAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
2024 01/IMK.01/1986
3 Jul 1986 TATA CARA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK YANG DITANGGUNG ATAU DIBAYAR PEMERINTAH
2025 565/KMK.04/1986
30 Jun 1986 PENATA-USAHAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR BENDAHARAWAN
2026 558/KMK.04/1986
24 Jun 1986 TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
2027 559/KMK.04/1986
24 Jun 1986 TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
2028 SE - 30/PJ.32/1986
23 Jun 1986 RALAT BUKU PETUNJUK PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1985 (SERI PPh PASAL 21-30)
2029 S - 1574/PJ.32/1986
23 Jun 1986 PEMUNGUTAN PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK KIESERITE
2030 S - 1556/PJ.3/1986
13 Jun 1986 SKB PPN UNTUK SBTP-JACIPPAK JOINT OPERATION
2031 S - 1557/PJ.3/1986
13 Jun 1986 PAJAK YANG TERHUTANG ATAS PENYERAHAN JASA PEMBORONGAN SAGULING HEPP CIVIL WORKS LOT-II
2032 S - 1554/PJ.32/1986
7 Jun 1986 PPN UNTUK PENJUALAN BARANG KENA PAJAK OLEH CV. XYZ KEPADA PROYEK YANG DIBIAYAI USAID
2033 S - 1530/PJ.32/1986
5 Jun 1986 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DARI P.T. (PERSERO) XYZ
2034 S - 1462/PJ.3/1986
28 Mei 1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI TOKO EMAS
2035 S - 1295/PJ.32/1986
30 Apr 1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2036 S - 21/PJ.3/1986
29 Apr 1986 RALAT FORMULIR 1485 P DAN 1485 B/P (SERI PPN-73)
2037 S - 1283/PJ.32/1986
29 Apr 1986 RESTITUSI PPN ATAS EKSPOR MAKANAN TERNAK
2038 S - 1130/PJ.32/1986
15 Apr 1986 PERMOHONAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PUSAT JAKARTA
2039 164/KMK.04/1986
27 Mar 1986 TATA CARA PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK PEMBAYARAN OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PEMERINTAH
2040 S - 801/PJ.32/1986
15 Mar 1986 PENGEMBALIAN UANG JAMINAN PPN A.N. PT. XYZ
2041 S - 767/PJ.3/1986
6 Mar 1986 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KONTRAK GARUDA ENGINE TEST FACILITY
2042 S - 681/PJ.32/1986
26 Feb 1986 PERSETUJUAN SENTRALISASI PEMBAYARAN PPN DARI PT. XYZ
2043 S - 546/PJ.3/1986
21 Feb 1986 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
2044 S - 547/PJ.3/1986
21 Feb 1986 PENGEMBALIAN PUNGUTAN PPN DAN PPn ATAS BARANG MEWAH KEPADA KEDUTAAN BESAR INDIA
2045 9 TAHUN 1986
13 Feb 1986 PENUNJUKAN KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH UNTUK PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK DARI PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN PEMERINTAH
2046 S - 376/PJ.32/1986
3 Feb 1986 PELAKSANAAN TATA USAHA/ADMINISTRASI PPN
2047 KEP - 114/PJ.3/1985
18 Des 1985 PENETAPAN HARGA JUAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
2048 SE - 66/PJ.3/1985
4 Des 1985 PEMBEBASAN PPN SEBESAR 2% ATAS GULA BAGIAN PETANI TRI
2049 S - 3116/PJ.3/1985
14 Okt 1985 PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN SPPB YANG DIKELUARKAN BULOG SEBAGAI FAKTUR PAJAK
2050 SE - 36/PJ.2/1985
8 Okt 1985 SPT TAHUNAN PPh 1985
2051 SE - 35/PJ.21/1985
8 Okt 1985 PENGERTIAN KEBENARAN YURIDIS FORMAL (SERI PPh SPT - 06)
2052 812/KMK.04/1985
27 Sep 1985 TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
2053 S - 2816/PJ.32/1985
18 Sep 1985 SURAT KETERANGAN PENANGGUHAN PPN
2054 S - 331/PJ.4/1985
7 Sep 1985 PEMBUKUAN RESTITUSI PPN/PPn BM
2055 KWT-137/PJ.32/1985
29 Ags 1985 LAPORAN BULANAN SPT MASA PPN
2056 S - 2669/PJ.32/1985
19 Ags 1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGERUKAN PELABUHAN
2057 SE - 53/PJ.3/1985
8 Ags 1985 PENEGASAN PENGUSAHA SEISMIC DATA PROCESSING SEBAGAI PKP (SERI PPN-59)
2058 SE - 48/PJ.31/1985
6 Jul 1985 PENERBITAN SKP PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26 - 07)
2059 S - 1870/PJ.3/1985
1 Jul 1985 PENEGASAN MASALAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN BARANG KENA PAJAK
2060 SE - 45/PJ.3/1985
31 Mei 1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TATA NIAGA EMAS PERHIASAN (SERI PPN - 53)
2061 SE - 44/PJ.3/1985
30 Mei 1985 PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PENJAHIT (SERI PPN - 52)
2062 SE - 41/PJ.3/1985
25 Mei 1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR (SERI PPh PASAL 22-16)
2063 SE - 40/PJ.3/1985
24 Mei 1985 PENJELASAN UANG LEMBUR, PREMI DAN KOMISI DALAM PASAL 5 (1) BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN 26 (SERI PPh PASAL 21-20)
2064 S - 1219/PJ.3/1985
25 Apr 1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU OLEH PENYALUR
2065 SE - 31/PJ.3/1985
16 Apr 1985 MASALAH BUNGA ANGSURAN PIUTANG DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI-PPN 44)
2066 SE - 32/PJ.3/1985
16 Apr 1985 PENANGANAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN KARYAWAN YANG MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA "CRASH PROGRAM"
2067 KEP - 72/PJ.3/1985
8 Apr 1985 TATA CARA PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN ATAU IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
2068 SE - 28/PJ.3/1985
2 Apr 1985 PERDAGANGAN KONSINYASI (SERI PPN-41)
2069 SE - 27/PJ.3/1985
2 Apr 1985 NILAI PAJAK KEKAYAAN DARI RUMAH YANG DIBELI DENGAN CICILAN
2070 SE - 25/PJ.3/1985
28 Mar 1985 SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 IMPOR. (SERI PPh PASAL 22-14)
2071 S - 603/PJ.3/1985
28 Mar 1985 KEDUDUKAN PENYALUR UTAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
2072 291/KMK.04/1985
27 Mar 1985 MACAM DAN JENIS BARANG KENA PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2073 S - 23/PJ.8/1985
26 Mar 1985 KEWAJIBAN PPN (SERI NPWP-32)
2074 SE - 21/PJ.3/1985
14 Mar 1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR
2075 22TAHUN 1985
13 Mar 1985 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
2076 KEP - 08/PJ.3/1985
28 Feb 1985 TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI OLEH PABRIKAN HASIL TEMBAKAU
2077 205/KMK.01/1985
25 Feb 1985 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BUKAN BAHAN BAKAR MINYAK BUMI OLEH PERTAMINA
2078 SE - 18/PJ.3/1985
23 Feb 1985 TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 (SERI PPN - 33)
2079 SE - 16/PJ.3/1985
21 Feb 1985 PPh PASAL 22 IMPOR BENTUK USAHA TETAP (BUT)
2080 193/KMK.01/1985
20 Feb 1985 TATA CARA PENGGUNAAN STICKER DALAM PEMUNGUTAN, PELUNASAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 ATAS PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)
2081 SE - 15/PJ.3/1985
19 Feb 1985 PPh PASAL 21 ATAS KOMISI PEGAWAI DINAS LUAR ASSURANSI (SERI PPh PASAL 21 - 17)
2082 178/KMK.01/1985
15 Feb 1985 PERATURAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
2083 SE - 12/PJ.34/1985
13 Feb 1985 PUNGUTAN P.Pn
2084 KEP - 04/PJ.3/1985
2 Feb 1985 BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
2085 SE - 10/PJ.3/1985
2 Feb 1985 PPh PASAL 23 ATAU PASAL 26 ATAS JASA GIRO, BUNGA MONEY ON CALL DAN DEPOSIT ON CALL
2086 KWT-17/PJ.3/1985
30 Jan 1985 SAAT BERLAKUNYA UU PPN 1984
2087 130/KMK.04/1985
23 Jan 1985 DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
2088 SE - 02/PJ.3/1985
23 Jan 1985 BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN. (SERI PPh UMUM - 06)
2089 S - 33/PJ.3/1985
7 Jan 1985 PENEGASAN MENGENAI STATUS PENGUSAHA KECIL DALAM UNDANG-UNDANG PPN 1984 (SERI PPN 20)
2090 1 TAHUN 1985
7 Jan 1985 PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
2091 1 TAHUN 1985
7 Jan 1985 PENETAPAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
2092 S - 2426/PJ.32/1984
28 Nop 1984 PENJELASAN PAJAK PENJUALAN ATAS PROYEK TRANSMIGRASI
2093 8 TAHUN 1984
27 Okt 1984 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 MENJADI UNDANG-UNDANG
2094 1083/KMK.01/1984
24 Okt 1984 TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2095 S - 193/PJ.623/1984
22 Okt 1984 PEMBEBASAN PPn DAN MPO ATAS PEKERJAAN BORONGAN DI LOKASI PROYEK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
2096 SE - 14/PJ.3/1984
9 Okt 1984 ATURAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 431/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984. (SERI PPN - 15)
2097 S - 1787/PJ.32/1984
3 Okt 1984 PENYULUHAN KEPADA PENYALUR MINYAK TANAH ATAU BENSIN (SERI PPN - 13)
2098 991/KMK.05/1984
29 Sep 1984 NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 1984
2099 S - 1661/PJ.3/1984
24 Sep 1984 KETETAPAN SEMENTARA II (KEDUA) GOLONGAN PENGUSAHA PASAL 11 UU PPn. 1951
2100 987/KMK.04/1984
18 Sep 1984 TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU BARANG MEWAH YANG DIKEMBALIKAN
2101 S - 1540/PJ.3/1984
4 Sep 1984 PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN ATAS TRANSAKSI TEMBAKAU
2102 S - 1474/PJ.3/1984
24 Ags 1984 PENETAPAN WP PASAL 11 UNDANG-UNDANG PPn 1951
2103 1 TAHUN 1984
16 Jun 1984 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
2104 SE - 04/PJ.3/1984
5 Jun 1984 PEMOTONGAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PASAR MODAL. (SERI PPh PASAL 23 - 02)
2105 8 TAHUN 1983
31 Des 1983 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2106 968/KMK.04/1983
31 Des 1983 MACAM DAN JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2107 436/KMK.05/1983
28 Jun 1983 NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 1983