PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Semua PPh


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 PER-01/PJ/2013
14 Jan 2013
2 PER-31/PJ/2012
27 Des 2012
3 SE-51/PJ/2012
21 Nop 2012
4 162/PMK.11/2012
5 Nop 2012
5 PER-21/PJ/2012
24 Okt 2012
6 SE-30/PJ/2012
11 Jun 2012
7 PER-15/PJ/2012
11 Jun 2012
8 PER-45/PJ/2011
29 Des 2011
9 SE-97/PJ/2011
28 Des 2011
10 PER-39/PJ/2011
23 Des 2011
11 52 TAHUN 2011
22 Des 2011
12 SE-82/PJ/2011
11 Nop 2011
13 PER-32/PJ/2011
11 Nop 2011
14 PER-33/PJ/2011
11 Nop 2011
15 PER-29/PJ/2011
19 Sep 2011
16 155/PMK.011/2011
19 Sep 2011 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
17 130/PMK.011/2011
15 Ags 2011 PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
18 100/PMK.03/2011
11 Jul 2011 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
19 S - 6519/PB/2011
7 Jul 2011
20 31 TAHUN 2011
6 Jun 2011 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
21 76/PMK.03/2011
5 Apr 2011 TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
22 PER-6/PJ/2011
21 Mar 2011
23 PER - 1/PJ/2011
10 Jan 2011 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
24 80 TAHUN 2010
20 Des 2010 TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
25 PER-59/PJ/2010
15 Des 2010 TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN DIVIDEN, PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK YANG HARUS DIBAYAR,DAN PENGKREDITAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
26 PER-57/PJ/2010
10 Des 2010 TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
27 SE-110/PJ/2010
3 Nop 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENERAPAN HARGA
28 SE-105/PJ/2010
20 Okt 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP IV
29 142/PMK.03/2010
28 Ags 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
30 PER-39/PJ./2010
9 Ags 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
31 SE-80/PJ./2010
23 Jul 2010 PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK
32 PER-32/PJ/2010
12 Jul 2010 PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
33 SE-77/PJ/2010
12 Jul 2010 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGIWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
34 112/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
35 111/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
36 111/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
37 112/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
38 SE-68/PJ./2010
27 Mei 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP III
39 SE-66/PJ./2010
24 Mei 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
40 SE-62/PJ./2010
10 Mei 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.03/2010 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.O3I2OO9 TENTANG PIUTANG YANG NYATA.NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
41 PER-24/PJ./2010
30 Apr 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ ./2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
42 PER-25/PJ./2010
30 Apr 2010 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
43 SE-49/PJ./2000
5 Apr 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 494/KMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
44 SE-35/PJ./2010
9 Mar 2010 PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2OO8 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
45 57/PMK.03/2010
9 Mar 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
46 S-26/PJ.13/2010
5 Mar 2010 PENGGUNAAN KEMBALI STEMPEL BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
47 SE-23/PJ./2010
23 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
48 34/PMK.02/2010
12 Feb 2010 TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA
49 35/PMK.011/2010
12 Feb 2010 MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010
50 SE-9/PJ./2010
1 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
51 10/PMK.07/2010
25 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2010
52 16/PMK.03/2010
25 Jan 2010 TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
53 09/PMK.07/2010
25 Jan 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
54 02/PMK.03/2010
8 Jan 2010 BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
55 PER-64/PJ./2009
17 Des 2009 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
56 212/PMK.07/2009
11 Des 2009 ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2009
57 68 TAHUN 2009
16 Nop 2009 TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
58 SE-100/PJ./2009
12 Okt 2009 PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING
59 PER-55/PJ./2009
2 Okt 2009 TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
60 154/PMK.03/2009
30 Sep 2009 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
61 153/PMK.03/2009
29 Sep 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK03/2008TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
62 PER-51/PJ./2009
7 Sep 2009 TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN KUPON MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN BAGI PEGAWAI, KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN DAERAH TERTENTU DAN BATASAN MENGENAI SARANA DAN FASILITAS DI LOKASI KERJA
63 SE-64/PJ./2009
7 Jul 2009 PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
64 104/PMK.03/2009
10 Jun 2009 BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
65 105/PMK.03/2009
10 Jun 2009 PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
66 SE-58/PJ./2009
4 Jun 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ./2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
67 40 TAHUN 2009
4 Jun 2009 PERUBAHAN PP 51 TAHUN 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
68 PER-33/PJ./2009
4 Jun 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
69 SE-53/PJ./2009
25 Mei 2009 JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
70 SE-57/PJ./2009
25 Mei 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
71 96/PMK.03/2009
15 Mei 2009 JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
72 PER-30/PJ./2009
27 Apr 2009 TATA CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
73 80/PMK.03/2009
22 Apr 2009 SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
74 82/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
75 83/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
76 PER-28/PJ./2009
20 Apr 2009 PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
77 SE-36/PJ./2009
30 Mar 2009 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ./2009
78 SE-33/PJ./2009
23 Mar 2009 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PER-10/PJ/2009 TENTANG PENGURANGAN BESARNYA PPH PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WP YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA
79 49/PMK.03/2009
18 Mar 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
80 PER-26/PJ./2009
18 Mar 2009 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
81 PER-23/PJ./2009
12 Mar 2009 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPU
82 PER-22/PJ./2009
4 Mar 2009 PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
83 43/PMK.03/2009
3 Mar 2009 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATAGORI TERTENTU
84 25 TAHUN 2009
3 Mar 2009 PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
85 SE-7/PJ.03/2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 173/PJ/2007 TENTANG SISITEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
86 PER-52/PJ./2008
31 Des 2008 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK
87 PER-53/PJ./2008
31 Des 2008 TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
88 254/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
89 250/PMK.03/2008
31 Des 2008 BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
90 255/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
91 244/PMK.03/2008
31 Des 2008 JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
92 252/PMK.03/2008
31 Des 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN , JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
93 245/PMK.03/2008
31 Des 2008 BADAN- BADAN DAN ORANG PIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
94 246/PMK.03/2008
31 Des 2008 BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
95 247/PMK.03/2008
31 Des 2008 BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
96 248/PMK.03/2008
31 Des 2008 AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU
97 249/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
98 251/PMK.03/2008
31 Des 2008 PENGHASILAN ATAS JASA KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
99 257/PMK.03/2008
31 Des 2008 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
100 258/PMK.03/2008
31 Des 2008 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT(3C) UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
101 -
23 Des 2008 PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS PRODUK PRIMER PERTANIAN
102 71 TAHUN 2008
4 Des 2008 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
103 165/PMK.03/2008
4 Nop 2008 MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
104 SE - 2/PJ.03/2008
31 Jul 2008 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
105 51 TAHUN 2008
20 Jul 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
106 SE - 33/PJ/2008
27 Jun 2008 TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
107 92/PMK.07/2008
23 Jun 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
108 93/PMK.07/2008
23 Jun 2008 PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007 UNTUK KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2008
109 PER - 28/PJ./2008
19 Jun 2008 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
110 SE - 31/PJ/2008
19 Jun 2008 TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
111 79/PMK.03/2008
23 Mei 2008 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
112 22/PJ/2008
21 Mei 2008 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
113 PER - 18/PJ/2008
2 Mei 2008 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
114 63/PMK.03/2008
28 Apr 2008 TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
115 SE - 21/PJ/2008
15 Apr 2008 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
116 13/PJ/2008
8 Apr 2008 BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2007
117 27 TAHUN 2008
4 Apr 2008 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
118 SE - 17/PJ/2008
24 Mar 2008 PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2007
119 PENG - 02/PJ.09/2008
24 Mar 2008 FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PENGHASILAN
120 PENG - 03/PJ.09/2008
24 Mar 2008 PELAYANAN PENERIMAAN SPT PPh TAHUN PAJAK 2007
121 SE - 02/PJ.014/2008
19 Mar 2008 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
122 SE - 01/PJ.014/2008
14 Mar 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
123 43/PMK.03/2008
13 Mar 2008 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
124 PER - 8/PJ/2008
13 Mar 2008 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
125 SE - 15/PJ/2008
6 Mar 2008 JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA DALAM TAHUN 2008
126 SE - 1/PJ.03/2008
4 Mar 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
127 SE - 14/PJ./2008
4 Mar 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
128 PER - 07/PJ/2008
3 Mar 2008 PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
129 08/PMK.03/2008
4 Feb 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
130 INS - 1/PJ/2008
23 Jan 2008 KELANJUTAN PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2007 DI TAHUN 2008
131 256/PMK.03/2008
20 Jan 2008 PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DEVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
132 81 TAHUN 2007
28 Des 2007 PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
133 174/PMK.07/2007
27 Des 2007 PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
134 154/PMK.03/2007
27 Nop 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
135 KEP - 142/PJ.03/2007
26 Nop 2007 PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH-DAERAH TERTENTU
136 PER - 161/PJ/2007
14 Nop 2007 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007
137 87/PMK.03/2007
30 Ags 2007 PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIOANL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
138 SE - 07/PJ.03/2007
6 Ags 2007 LARANGAN MEMBERITAHUKAN DOKUMEN-DOKUMEN RESMI MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA PIHAK LAIN
139 SE - 05/PJ.03/2007
6 Ags 2007 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
140 SE - 06/PJ.03/2007
6 Ags 2007 PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK 2007 BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILAN UTAMANYA DARI IMBALAN JASA YANG PADA TAHUN 2006 TIDAK TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, TETAPI PADA TAHUN 2007 TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007
141 SE - 08/PJ.014/2007
2 Ags 2007 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2006 OLEH WAJIB PAJAK
142 SE - 04/PJ.03/2007
25 Jul 2007 STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
143 S - 28/PJ.13/2007
14 Jun 2007 PERMINTAAN DATA LAMPIRAN SPT MASA PPN DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
144 S - 429/WPJ.19/2007
12 Jun 2007 TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN JASA INTERNET SESUAI DENGAN PER-70/PJ./2007
145 SE - 23/PJ./2007
5 Jun 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
146 49/PMK.03/2007
2 Mei 2007 TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
147 46/PMK.03/2007
25 Apr 2007 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
148 SE - 02/PJ.03/2007
16 Apr 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
149 SE - 01/PJ.03/2007
9 Apr 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
150 PER - 69/PJ./2007
9 Apr 2007 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
151 PER - 70/PJ/2007
9 Apr 2007 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
152 SE - 17/PJ./2007
9 Apr 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-69/PJ./2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DAN PENCABUTAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-33/PJ.4/2001 TENTANG SURAT KETERANGAN FISKAL
153 PER - 68/PJ/2007
9 Apr 2007 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
154 KEP - 07/PJ.031/2007
27 Mar 2007 PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
155 KEP - 05/PJ.031/2007
20 Mar 2007 PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
156 KEP - 06/PJ.031/2007
20 Mar 2007 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-230/PJ.42/2006 TANGGAL 11 AGUSTUS 2006 TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZINUNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
157 SE - 10/PJ./2007
5 Mar 2007 PENGANTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007
158 SE - 08/PJ/2007
1 Mar 2007 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2006 OLEH WAJIB PAJAK
159 16/PMK.03/2007
19 Feb 2007 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
160 SE - 5/PJ/2007
8 Feb 2007 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
161 KEP - 37/PJ/2007
8 Feb 2007 DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
162 S - 16/PJ/2007
26 Jan 2007 RALAT LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 S TAHUN 2006
163 01/PMK.03/2007
16 Jan 2007 PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
164 PER - 178/PJ/2006
26 Des 2006 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
165 S - 1218/PJ.32/2006
21 Des 2006 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI RABAT DALAM PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
166 S - 1220/PJ.341/2006
21 Des 2006 PENJELASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - JEPANG
167 S - 1205/PJ.341/2006
18 Des 2006 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS GUARANTEE FEE
168 127/PMK.07/2006
15 Des 2006 PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
169 S - 1221/PJ.342/2006
12 Des 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PERALATAN TELEKOMUNIKASI YANG DIJUAL LANGSUNG OLEH SIEMENS AG GERMANY (KANTOR PUSAT)
170 PER - 171/PJ./2006
11 Des 2006 PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS PEMBAYARAN BUNGA KEPADA NASABAH PEMEGANG SURAT UTANG NEGARA OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA (SUN-ORI)
171 S - 1150/PJ.343/2006
4 Des 2006 TANGGAPAN PEMERINTAH JEPANG TERHADAP USULAN PERUBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP DRAFT EXCHANGE OF NOTES DAN RECORD OF DISCUSSIONS FOR THE JAKARTA MASS RAPID TRANSIT SYSTEM PROJECT
172 S - 1082/PJ.341/2006
20 Nop 2006 PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA
173 S - 188/PJ./2006
20 Nop 2006 DATA RENCANA PENERIMAAN PPh PASAL 25 DAN PASAL 29 WPOPDN DAN PPh PASAL 21 TA 2007
174 S - 1071/PJ.341/2006
16 Nop 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP ORGANISASI OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
175 S - 985/PJ.313/2006
11 Nop 2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT
176 S - 1060/PJ.331/2006
10 Nop 2006 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PPh PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN TANDA TANGAN SECARA OTOMATIS DAN DIDISTRIBUSIKAN MELALUI WEBSITE
177 S - 1055/PJ.343/2006
3 Nop 2006 PENJELASAN ATAS PAJAK PENGHASILAN JASA KONSULTAN ASING
178 SE - 04/PJ.13/2006
31 Okt 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
179 101/PMK.02/2006
31 Okt 2006 PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
180 S - 1026/PJ.342/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN KERINGANAN TERHADAP SKD ATAS PENERAPAN PPh PS 26
181 S - 1006/PJ.313/2006
16 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK ATAS LOAN ADB 2184-INO
182 93/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
183 94/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
184 S - 1002/PJ.311/2006
12 Okt 2006 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 ATAU YANG DIKECUALIKAN
185 S - 983/PJ.313/2006
11 Okt 2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPH 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT
186 PENG-02/KP.08/2006
10 Okt 2006 PENGUMUMAN
187 S - 981/PJ.341/2006
10 Okt 2006 PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI
188 S - 965/PJ.312/2006
9 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN SAHAM PADA HARGA PARI KE ANTAR PERUSAHAAN DALAM SATU GRUP
189 S - 957/PJ.322/2006
5 Okt 2006 PPN DAN PPh TERUTANG ATAS PEMBELIAN BESI TUA EKS KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS)
190 S - 953/PJ.313/2006
5 Okt 2006 PENGADMINISTRASIAN PPH PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN OLEH KPP WP BESAR
191 83/PMK.03/2006
29 Sep 2006 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
192 S - 854/PJ.331/2006
19 Sep 2006 TANGGAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROPINSI JAWA TENGAH
193 SE - 04/PJ.33/2006
12 Sep 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
194 SE - 03/PJ.33/2006
12 Sep 2006 PEMBUBUHAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN
195 S - 788/PJ.344/2006
8 Sep 2006 KONFIRMASI PENGENAAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI LUAR NEGERI
196 SE - 13/PJ.42/2006
31 Ags 2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ./2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
197 S - 703/PJ.313/2006
24 Ags 2006 PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NAD DAN SUMATERA UTARA
198 S - 678/PJ.311/2006
14 Ags 2006 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PESANGON
199 S - 679/PJ.32/2006
14 Ags 2006 TANGGAPAN ATAS DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK)
200 S - 153/PJ.43/2006
8 Ags 2006 RESTITUSI PPh PASAL 21
201 S - 154/PJ.43/2006
8 Ags 2006 KOMPENSASI PPh PASAL 21
202 S - 156/PJ.43/2006
8 Ags 2006 KOREKSI HARGA PADA FAKTUR PAJAK
203 S - 145/PJ.43/2006
3 Ags 2006 PPh PASAL 21 ATAS BEASISWA
204 S - 146/PJ.43/2006
3 Ags 2006 PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN PEMERINTAH DAERAH
205 S - 141/PJ.43/2006
2 Ags 2006 PERLAKUAN PPN ATAS RISET PEMASARAN UNTUK PIHAK DI LUAR DAERAH PABEAN
206 S - 213/PJ.42/2006
28 Jul 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN BANTUAN DARI IMPORTIR LUAR NEGERI KEPADA PETANI KOPI DALAM NEGERI MELALUI EKSPORTIR KOPI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU KOPI
207 S - 140/PJ.43/2006
28 Jul 2006 PERLAKUAN PPN ATAS KONSULTAN LAPIS KEDUA DALAM RANGKA PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/BANTUAN LUAR NEGERI
208 S - 621/PJ.331/2006
27 Jul 2006 RESTITUSI PPh PASAL 4 AYAT (2) FINAL
209 S - 615/PJ.313/2006
26 Jul 2006 PERMOHONAN PENEGASAN
210 S - 619/PJ.344/2006
26 Jul 2006 TANGGAPAN ATAS LAPORAN HASIL RAPAT INTERDEP TENTANG PERPANJANGAN ARRANGEMENT ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES (IFRC)
211 S - 613/PJ.312/2006
25 Jul 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEGIATAN JASA KONSTRUKSI MELALUI HIBAH YANG DILAKUKAN BRITISH RED CROSS
212 S - 198/PJ.42/2006
18 Jul 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KENDARAAN RODA DUA
213 S - 136/PJ.43/2006
17 Jul 2006 PENEGASAN TEMPAT PELAPORAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 DAN PASAL 4 AYAT (2) FINAL
214 S - 137/PJ.43/2006
17 Jul 2006 PENJELASAN ATAS KEWAJIBAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23
215 S - 128/PJ.43/2006
10 Jul 2006 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SP-3
216 S - 129/PJ.43/2006
10 Jul 2006 PENGURUSAN SURAT KEPUTUSAN IJIN SENTRALISASI
217 S - 534/PJ.32/2006
4 Jul 2006 PERMOHONAN TANGGAPAN ATAS DRAFT INPRES TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA
218 S - 528/PJ.344/2006
30 Jun 2006 USULAN KOICA (KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY) SEBAGAI BADAN YANG BUKAN MERUPAKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
219 S - 483/PJ.313/2006
20 Jun 2006 PENJELASAN ATAS PERLAKUAN PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA (MAN POWER SUPPLY)
220 SE - 02/PJ.3/2006
16 Jun 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS
221 KEP - 90/PJ/2005
14 Jun 2006 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 90/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
222 PER - 165/PJ/2005
9 Jun 2006 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-165/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
223 S - 446/PJ.34/2006
7 Jun 2006 PENERAPAN SAAT BERLAKUNYA SE-04/PJ.34/2005 TANGGAL 7 JULI 2005
224 S - 538/PJ.313/2006
7 Jun 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INSTALASI KABEL LAUT
225 S - 407/PJ.341/2006
24 Mei 2006 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN JASA PERBAIKAN
226 S - 401/PJ.313/2006
23 Mei 2006 STATUS PT PERTAMINA EP SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK UNTUK PPh PASAL 22
227 S - 399/PJ.313/2006
23 Mei 2006 KELEBIHAN PEMBAYARAN INVOICE
228 S - 400/PJ.313/2006
23 Mei 2006 POTONGAN PPh 23 JASA TENAGA KERJA
229 S - 395/PJ.322/2006
18 Mei 2006 PAJAK IKLAN PADA HALAMAN JILID-LUAR BUKU SAINS
230 S - 378/PJ.311/2006
16 Mei 2006 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PENGGUNA PASPOR HIJAU UNTUK DINAS
231 S - 377/PJ.313/2006
16 Mei 2006 PENGENAAN PPh JASA INSTALASI/KONSTRUKSI
232 S - 375/PJ.312/2006
12 Mei 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP PESERTA KONFERENSI FAO-RAPA 2006 DI JAKARTA
233 S - 369/PJ.312/2006
11 Mei 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN BENTUK USAHA TETAP
234 S - 368/PJ.313/2006
11 Mei 2006 PEMBEBASAN PAJAK PRODUK PERBANKAN SYARIAH
235 S - 321/PJ.341/2006
27 Apr 2006 STATUS BRITISH VIRGIN ISLANDS
236 S - 308/PJ.313/2006
25 Apr 2006 PPh PASAL 23 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT
237 S - 290/PJ.313/2006
24 Apr 2006 KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN OLI PELUMAS DI LUAR DAERAH PABEAN
238 PER - 160/PJ/2005
17 Apr 2006 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
239 S - 278/PJ.313/2006
17 Apr 2006 PPh PENGANGKUTAN
240 S - 279/PJ.313/2006
17 Apr 2006 PENEGASAN PPh PASAL 23 UNTUK PENJUALAN HASIL PRODUKSI PT HITEI
241 11 TAHUN 2006
15 Apr 2006 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
242 S - 56/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN KLARIFIKASI DAN PENEGASAN PPh PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BERLISENSI
243 S - 58/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PENUNJANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA
244 S - 59/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING
245 S - 60/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS PPN IMPOR
246 S - 61/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI KAWASAN PARIWISATA PULAU BINTAN
247 SE - 06/PJ./2006
24 Mar 2006 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
248 S - 229/PJ.322/2006
23 Mar 2006 PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS RECORD OF DISCUSSIONS ANTARA KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (KOICA) DAN ADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) ACEH-NIAS
249 SE - 04/PJ./2006
21 Mar 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
250 S - 75/PJ.42/2006
17 Mar 2006 PENJELASAN MENGENAI METERAI TEMPEL SATU RUPIAH
251 19/PMK.02/2006
13 Mar 2006 PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
252 140/PMK.02/2006
13 Mar 2006 PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2006
253 S - 68/PJ.42/2006
13 Mar 2006 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PENUNJANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA
254 S - 111/PJ.52/2006
28 Feb 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN, PPn BM, PPh Ps. 22 DAN Ps. 23
255 PER - 15/PJ/2006
23 Feb 2006 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-545/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
256 S - 47/PJ.42/2006
20 Feb 2006 PENJELASAN MENGENAI PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BIAYA LISTING/LISTING FEE
257 S - 86/PJ.53/2006
16 Feb 2006 TANGGAPAN ATAS RANCANGAN PERPRES TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL, RANCANGAN INPRES TENTANG PEMANFAATAN BIOFUEL SEBAGAI PENGGANTI BBM, DAN RANCANGAN INPRES TENTANG PENCAIRAN BATUBARA UNTUK BBM
258 S - 37/PJ.42/2006
16 Feb 2006 PEMBEBASAN PPN ATAS JASA KONTRAKTOR
259 S - 28/PJ.43/2006
13 Feb 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI WILAYAH PULAU BINTAN
260 S - 26/PJ.43/2006
3 Feb 2006 PERMOHONAN RESTITUSI ATAS NAMA PT AF
261 S - 48/PJ.313/2006
1 Feb 2006 KONFIRMASI PENGENAAN TARIF PPh PASAL 22 DAN PASAL 23
262 S - 51/PJ.52/2006
1 Feb 2006 PEMBAYARAN BUNGA KEPADA PEMEGANG SAHAM TIDAK LANGSUNG
263 S - 23/PJ.43/2006
30 Jan 2006 MOHON PENJELASAN BARANG BEBAS PAJAK
264 S - 44/PJ.312/2006
27 Jan 2006 PERMOHONAN BEBAS PAJAK
265 S - 38/PJ.313/2006
24 Jan 2006 PTKP 2005 DAN PPh DTP
266 S - 39/PJ.313/2006
24 Jan 2006 PENEGASAN PAJAK PASAL 23
267 S - 25/PJ.34/2006
17 Jan 2006 TANGGAPAN TERTULIS MENGENAI ARTICLE 45 EXEMPTION FROM TAXATION OF ARTICLES OF AGREEMENT OF ITFC
268 S - 21/PJ.312/2006
16 Jan 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
269 S - 10/PJ.42/2006
11 Jan 2006 PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
270 S - 20/PJ.313/2006
11 Jan 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS NAMA KONGREGASI SUSTER-SUSTER CINTA KASIH DARI MARIA BUNDA BERBELAS KASIH (SCMM)
271 S - 14/PJ.343/2006
6 Jan 2006 TARIF PPh PASAL 26 ATAS PENYERAHAN JASA OLEH WP DARI NEGARA CHINA DAN STATUS TREATY PARTNER NEGARA HONGKONG
272 S - 09/PJ.43/2006
5 Jan 2006 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN 2 UNIT CONTAINER CRANE
273 S - 07/PJ.43/2006
4 Jan 2006 PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI
274 137/PMK.03/2005
30 Des 2005 PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
275 601/KMK.03/2005
27 Des 2005 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
276 PER - 165/PJ/2005
16 Des 2005 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
277 S - 1041/PJ.341/2005
6 Des 2005 PENJELASAN TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)
278 S - 1018/PJ.312/2005
24 Nop 2005 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN BENTUK USAHA TETAP
279 S - 1016/PJ.341/2005
24 Nop 2005 PENJELASAN TIME TEST P3B INDONESIA - SINGAPURA
280 INS-82/PJ.1/2005
14 Nop 2005 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2005
281 PER - 160/PJ/2005
9 Nop 2005 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
282 SE - 30/PJ./2005
31 Okt 2005 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI PEMBERI KERJA DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
283 S - 990/PJ.331/2005
31 Okt 2005 PERMOHONAN KETEGASAN PENERAPAN TARIF PAJAK ORANG PRIBADI
284 S - 993/PJ.313/2005
31 Okt 2005 IJIN PEMUSATAN PPN A.N. WAJIB PAJAK PT ABC
285 S - 939/PJ.51/2005
27 Okt 2005 TANGGAPAN ATAS SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN
286 SE - 03/PJ.13/2005
6 Okt 2005 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
287 S - 865/PJ.312/2005
15 Sep 2005 PPN ATAS PENYERAHAN CPO
288 S - 833/PJ.332/2005
5 Sep 2005 PERMINTAAN PERATURAN BERKAITAN DENGAN PENUGASAN TENAGA KERJA SUKARELA LUAR NEGERI (TKS-LN)
289 S - 834/PJ.343/2005
5 Sep 2005 PENEGASAN MASA BERLAKU SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)
290 S - 714/PJ.313/2005
18 Ags 2005 PPh PASAL 23 ATAS DIVIDEN DARI PERSEROAN TERBATAS DALAM NEGERI
291 S - 598/PJ.33/2005
18 Jul 2005 SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
292 S - 595/PJ.332/2005
18 Jul 2005 PERMOHONAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI MEKANISME PENGEMBALIAN PENDAHULUAN MENURUT PASAL 17C UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2000
293 S - 612/PJ.332/2005
18 Jul 2005 PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) REKANAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
294 S - 138/PJ.41/2005
12 Jul 2005 DAFTAR ISIAN PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
295 S - 581/PJ.313/2005
11 Jul 2005 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI TARIF PEMOTONGAN PPh
296 SE - 04/PJ.34/2005
7 Jul 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
297 S - 523/PJ.311/2005
28 Jun 2005 PENJELASAN PAJAK ATAS PNBP
298 S - 514/PJ.332/2005
24 Jun 2005 PEMERIKSAAN SPT PPh BADAN TAHUN 2001 PT. ABC
299 SE - 02/PJ.41/2005
14 Jun 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
300 KEP-90/PJ./2005
14 Jun 2005 RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-90/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ./2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
301 S - 446/PJ.313/2005
25 Mei 2005 BEBAS PAJAK
302 S - 442/PJ.313/2005
23 Mei 2005 PERMOHONAN PENEGASAN ASPEK PERPAJAKAN JASA KUSTODIAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PT ABC DENGAN BANK XYZ
303 S - 430/PJ.313/2005
18 Mei 2005 PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PPh 21 ATAS DANA PESANGON
304 S - 331/PJ.313/2005
8 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN OBJEK PPh PASAL 23
305 S - 320/PJ.313/2005
7 Apr 2005 PERLAKUAN PPh, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, ATAS JASA KONSTRUKSI SUB-BIDANG REKLAMASI DAN PENGERUKAN
306 S - 122/PJ.7/2005
31 Mar 2005 REVISI FORMAT LAPORAN BULANAN PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh BADAN DAN OP 2004
307 S - 265/PJ.313/2005
29 Mar 2005 PENERAPAN PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG PPh
308 S - 239/PJ.332/2005
22 Mar 2005 PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
309 SE - 11/PJ./2005
21 Mar 2005 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL
310 PENG-01/PJ/2005
21 Mar 2005 PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
311 KEP - 68/PJ/2005
18 Mar 2005 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL
312 S - 231/PJ.313/2005
17 Mar 2005 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UPAH PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
313 S - 233/PJ.313/2005
17 Mar 2005 PERMOHONAN PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI
314 S - 223/PJ.313/2005
17 Mar 2005 PERMOHONAN IMBALAN BUNGA ATAS KEPUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK NO. XXX TANGGAL 2 NOPEMBER 2004
315 KEP - 62/PJ./2005
14 Mar 2005 ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
316 05/PMK.03/2005
14 Mar 2005 TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
317 S - 211/PJ.313/2005
14 Mar 2005 PENERAPAN PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG PPh
318 S - 212/PJ.313/2005
14 Mar 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PERATURAN PERPAJAKAN BANK UMUM UNTUK BANK UMUM DALAM LIKUIDASI
319 S - 213/PJ.313/2005
14 Mar 2005 PENERAPAN PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG PPh
320 S - 207/PJ.311/2005
10 Mar 2005 DATA MENGENAI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG ASING YANG BEKERJA PADA PT. ABC
321 S - 177/PJ.313/2005
1 Mar 2005 MOHON PENEGASAN PPh PASAL 23
322 S - 175/PJ.331/2005
1 Mar 2005 SURAT KETERANGAN FISKAL
323 14/PMK.03/2005
21 Feb 2005 PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
324 S - 144/PJ.33/2005
21 Feb 2005 RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 05/PMK.03/2005
325 S - 131/PJ.313/2005
14 Feb 2005 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA PENSIUN DAN DANA PESANGON
326 S - 63/PJ.313/2005
3 Feb 2005 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SEWA METER AIR PDAM MULAI TAHUN 2001
327 10/PMK.03/2005
31 Jan 2005 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
328 S - 44/PJ.312/2005
28 Jan 2005 KONSULTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
329 SE - 01/PJ.33/2005
19 Jan 2005 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
330 S - 8/PJ.41/2005
13 Jan 2005 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI KARYAWAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
331 609/PMK.03/2004
28 Des 2004 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
332 S - 1160/PJ.332/2004
27 Des 2004 PERMOHONAN PETUNJUK PERPAJAKAN
333 S - 1146/PJ.312/2004
23 Des 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PENGERTIAN PS. 7 (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOVEMBER 2002 TENTANG REVALUASI AKTIVA TETAP
334 KEP - 178/PJ/2004
22 Des 2004 CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010
335 S - 1108/PJ.312/2004
20 Des 2004 KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA TETAP
336 S - 1097/PJ.311/2004
16 Des 2004 PENGENAAN PAJAK BEASISWA
337 S - 1090/PJ.313/2004
13 Des 2004 PERMOHONAN DISPENSASI PPh PASAL 21 SEBESAR 15% BAGI KESRA GURU PNS
338 S - 1085/PJ.35/2004
10 Des 2004 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SETORAN PPh PASAL 21 BENDAHARAWAN RUTIN DPRD PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
339 564/KMK.03/2004
29 Nop 2004 PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
340 S - 1045/PJ.313/2004
10 Nop 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS VOLUME DISCOUNT
341 S - 1042/PJ.332/2004
9 Nop 2004 PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN BUNGA ATAS ANGSURAN PPh FINAL Ps. 4 (2) REVALUASI AKTIVA PT. ABC, PT. XYZ DAN PT. CBA
342 S - 1036/PJ.313/2004
8 Nop 2004 PENEGASAN PERATURAN PERPAJAKAN BANK UMUM DALAM LIKUIDASI
343 S - 1141/PJ.313/2004
8 Nop 2004 PPh ATAS JASA GIRO
344 S - 1027/PJ.332/2004
5 Nop 2004 PERMINTAAN PENEGASAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
345 S - 1029/PJ.332/2004
5 Nop 2004 KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANGGOTA DPR RI
346 KEP - 165/PJ/2004
2 Nop 2004 JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA PERSEWAAN PERALATAN TAMBAT AIR DALAM YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
347 SE - 26/PJ./2004
27 Okt 2004 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
348 S - 993/PJ.342/2004
27 Okt 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS IMBALAN JASA KEPADA XYZ
349 INS-54/PJ.1/2004
25 Okt 2004 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2004
350 S - 990/PJ.332/2004
25 Okt 2004 PERMOHONAN UNTUK MENUNJUKKAN NOMOR KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS S-560/PJ.332/2004 TANGGAL 7 JULI 2004
351 S - 981/PJ.311/2004
21 Okt 2004 PENUNJUKAN PENGELOLAAN UNIT FISKAL LUAR NEGERI
352 S - 983/PJ.312/2004
21 Okt 2004 INSTRUKSI PEREKAMAN SPT MASA PPN SECARA LENGKAP
353 S - 977/PJ.313/2004
21 Okt 2004 JASA PENAYANGAN IKLAN
354 S - 979/PJ.313/2004
21 Okt 2004 PEMOTONG PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN (1771)
355 S - 980/PJ.313/2004
21 Okt 2004 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 BAGI PEDAGANG PENGUMPUL
356 S - 974/PJ.313/2004
21 Okt 2004 PEMBAYARAN BONUS KARYAWAN TAHUN 2003
357 S - 976/PJ.313/2004
21 Okt 2004 MOHON PENEGASAN ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh YANG TERJADI DI LOKASI (CABANG)
358 S - 978/PJ.313/2004
21 Okt 2004 PERLAKUAN PPh PASAL 23 ATAS JASA SEMINAR
359 SE - 02/PJ.41/2004
15 Okt 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
360 SE - 03/PJ.13/2004
7 Okt 2004 PENJELASAN TINDAK LANJUT CETAK MASSAL TAHUN 2004
361 S - 920/PJ.313/2004
21 Sep 2004 PENEGASAN KMK NO. 486/KMK.03/2003
362 KEP - 141/PJ/2004
10 Sep 2004 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2004 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
363 S - 893/PJ.313/2004
1 Sep 2004 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS KEP-110/PJ./2003
364 S - 891/PJ.341/2004
1 Sep 2004 PENEGASAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN GUARANTEE FEE KE KOREA SELATAN
365 S - 875/PJ.313/2004
25 Ags 2004 PPh PASAL 23
366 S - 877/PJ.343/2004
25 Ags 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS XYZ
367 S - 855/PJ.332/2004
20 Ags 2004 PENINJAUAN KEMBALI PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA A.N. PT AK
368 S - 230/PJ.41/2004
16 Ags 2004 PENGAMANAN PENERIMAAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
369 SE - 01/PJ.43/2004
11 Ags 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
370 KEP - 117/PJ./2004
29 Jul 2004 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
371 S - 693/PJ.34/2004
29 Jul 2004 TANGGAPAN ATAS RENCANA RATIFIKASI ASEAN TOURISM AGREEMENT (ATA)
372 S - 688/PJ.332/2004
27 Jul 2004 PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PEMBETULAN SKP PPh BADAN
373 S - 661/PJ.341/2004
26 Jul 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS TRANSAKSI LUAR NEGERI
374 S - 662/PJ.341/2004
26 Jul 2004 PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK ATAS THE FEASIBILITY STUDY AND DETAILED DESIGN OF KARIAN DAM PROJECT IN INDONESIA
375 S - 199/PJ.43/2004
23 Jul 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA GAJI DARI ANGGOTA JOINT OPERATION KEPADA JOINT OPERATION
376 S - 562/PJ.332/2004
7 Jul 2004 KOMPENSASI KERUGIAN
377 S - 552/PJ.31/2004
1 Jul 2004 TARIF PPh PASAL 17 ATAS HONORARIUM
378 S - 491/PJ.312/2004
28 Jun 2004 KETENTUAN PERPAJAKAN UNTUK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK TERTAGIH
379 S - 440/PJ.341/2004
23 Jun 2004 TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN BUNGA KE LUAR NEGERI MELALUI PENDIRIAN PERUSAHAAN SEMU (CONDUIT COMPANY)
380 S - 155/PJ.9/2004
14 Jun 2004 KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PASAL 17 B UNDANG-UNDANG KUP
381 SE - 01/PJ.9/2004
10 Jun 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
382 S - 338/PJ.31/2004
24 Mei 2004 PENEGASAN MENGENAI BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK
383 S - 139/PJ.42/2004
14 Mei 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ATAS PENJUALAN INVESTASI SAHAM
384 S - 141/PJ.42/2004
14 Mei 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS KONVERSI UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
385 S - 136/PJ.42/2004
11 Mei 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS LABA/RUGI SELISIH KURS DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS JASA KONSTRUKSI YANG DIKENAKAN PPh FINAL
386 S - 322/PJ.312/2004
30 Apr 2004 PENGERTIAN TEMPAT KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEP. DIRJEN NO. KEP-213/PJ./2003 TANGGAL 15 MARET 2001
387 S - 316/PJ.31/2004
28 Apr 2004 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)
388 S - 312/PJ.31/2004
27 Apr 2004 DASAR PENGENAAN/PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA
389 S - 309/PJ.31/2004
19 Apr 2004 KERINGANAN MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI
390 S - 310/PJ.31/2004
19 Apr 2004 USULAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI PADANG-KUALA LUMPUR
391 S - 299/PJ.313/2004
7 Apr 2004 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN JASA TEKNIK
392 S - 296/PJ.312/2004
2 Apr 2004 PENEGASAN BAPERTARUM-PNS TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK
393 S - 294/PJ.313/2004
2 Apr 2004 SKB PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR
394 SE - 05/PJ.33/2004
29 Mar 2004 PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
395 S - 265/PJ.313/2004
23 Mar 2004 PPh PASAL 23 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT
396 S - 50/PJ.41/2004
19 Mar 2004 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI KARYAWAN BANK MANDIRI
397 S - 257/PJ.313/2004
12 Mar 2004 PERLAKUAN PPh ATAS PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN
398 S - 254/PJ.313/2004
10 Mar 2004 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
399 KEP - 60/PJ/2004
8 Mar 2004 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
400 S - 168/PJ.341/2006
7 Mar 2004 PENJELASAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
401 SE - 03/PJ.31/2004
3 Mar 2004 PENJELASAN TINDAK LANJUT CETAK MASSAL TAHUN 2004
402 S - 216/PJ.342/2004
19 Feb 2004 TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PPh PASAL 26
403 SE - 05/PJ./2004
12 Feb 2004 PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
404 S - 40/PJ.43/2004
11 Feb 2004 PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
405 S - 07/PJ.31/2004
8 Jan 2004 PENEGASAN ATAS SURAT JAWABAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-296/PJ.32/2003 TANGGAL 30 APRIL 2003 KEPADA KEPALA KARIKPA JAKARTA KHUSUS DUA
406 S - 852/PJ.341/2003
31 Des 2003 PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS SEWA KAPAL
407 KEP - 388/PJ/2003
22 Des 2003 PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
408 S - 842/PJ.312/2003
16 Des 2003 PERMOHONAN PEMBATALAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA BPPN
409 S - 1165/PJ.53/2003
12 Des 2003 JASA PENELITIAN
410 486/KMK.03/2003
9 Des 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
411 S - 837/PJ.31/2003
5 Des 2003 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN BUNGA KE LUAR NEGERI 2003
412 S - 46/PJ.17/2003
1 Des 2003 PENGAWASAN PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21, PPh PASAL 22, PASAL 23 DAN PPN/PPnBM BENDAHARAWAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH
413 S - 827/PJ.341/2003
21 Nop 2003 PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS PENGALIHAN SAHAM ANTAR PEMEGANG SAHAM
414 INS-108/PJ/2003
10 Nop 2003 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2003
415 KEP - 359/PJ./2003
4 Nop 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
416 S - 777/PJ.322/2003
4 Nop 2003 PERMOHONAN KONFIRMASI TERTULIS MENGENAI IMPLIKASI PERPAJAKAN ATAS MEMBERSHIP REWARD PROGRAM
417 S - 764/PJ.313/2003
3 Nop 2003 PERLAKUAN PPh ATAS JASA PERIKLANAN
418 499/KMK.03/2003
31 Okt 2003 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
419 S - 763/PJ.312/2003
31 Okt 2003 PENEGASAN MENGENAI PPh DAN PPN ATAS YAYASAN ABC YANG MENERBITKAN BUKU-BUKU, KASET DAN VCD KEAGAMAAN
420 S - 762/PJ.341/2003
31 Okt 2003 PENEGASAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN COLLATERAL MANAGEMENT FEE KE SINGAPURA
421 486/KMK.03/2003
30 Okt 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
422 S - 751/PJ.313/2003
30 Okt 2003 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS FORMULA
423 S - 722/PJ.312/2003
27 Okt 2003 PERLAKUAN PAJAK ATAS AGIO SAHAM DAN KOMPENSASI KERUGIAN
424 S - 711/PJ.342/2003
17 Okt 2003 PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK
425 S - 373/PJ.43/2003
17 Okt 2003 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK 2003, DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK 2004
426 S - 697/PJ.31/2003
14 Okt 2003 TANGGAPAN ATAS RUU KEOLAHRAGAAN
427 KEP - 351/PJ/2003
7 Okt 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-156/PJ/2000 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
428 S - 500/PJ.42/2003
3 Okt 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN UNTUK PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN BHAKTI TNI DI WILAYAH NANGROE ACEH DARUSSALAM
429 PENG-91/PJ./2003
30 Sep 2003 PAJAK PENGHASILAN (PPH) DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK
430 S - 653/PJ.313/2003
26 Sep 2003 PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYIMPANAN DOKUMEN
431 S - 654/PJ.322/2003
26 Sep 2003 PERMOHONAN PENEGASAN TEMPAT PENYETORAN PPh PASAL 21
432 S - 352/PJ.43/2003
24 Sep 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 OLEH BENDAHARAWAN
433 S - 353/PJ.43/2003
24 Sep 2003 PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN LAUT
434 S - 472/PJ.42/2003
24 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS FARM OUT PERUSAHAAN ASING
435 S - 354/PJ.43/2003
24 Sep 2003 PERHITUNGAN POKOK PAJAK PPN PER MASA
436 S - 350/PJ.43/2003
24 Sep 2003 JAWABAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TENTANG KANTOR PERWAKILAN (REPRESENTATIVE OFFICE)
437 S - 355/PJ.43/2003
24 Sep 2003 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN TARIF PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
438 S - 638/PJ.31/2003
23 Sep 2003 STATUS PERPAJAKAN BPKP
439 S - 640/PJ.322/2003
23 Sep 2003 PENEGASAN MENGENAI PENGENAAN PPh PASAL 23 DAN PPN
440 47 TAHUN 2003
21 Sep 2003 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
441 S - 346/PJ.43/2003
16 Sep 2003 PERMOHONAN KEJELASAN MENGENAI PPh ATAS BONUS PENJUALAN PRODUK ABC
442 S - 636/PJ.31/2003
16 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK ATAS RENCANA PENERBITAN OBLIGASI RUPIAH OLEH ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)
443 S - 345/PJ.43/2003
12 Sep 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPH PASAL 22 ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BERUPA MEDICAL SUPPLIES DAN MEDICAL EQUIPMENT
444 S - 625/PJ.312/2003
11 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) 2003
445 S - 448/PJ.42/2003
10 Sep 2003 PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH
446 S - 344/PJ.43/2003
9 Sep 2003 PEMUATAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM BERITA NEGARA RI
447 S - 445/PJ.42/2003
9 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI MEDIUM TERM NOTE (MTN) DAN NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT (NCD)
448 S - 437/PJ.42/2003
8 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERUBAHAN OBLIGASI KONVERSI MENJADI SAHAM
449 S - 343/PJ.43/2003
8 Sep 2003 PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS BARANG BAHAN BAKU JARING SEBAGAI HIBAH DARI PT. X
450 S - 338/PJ.43/2003
4 Sep 2003 PPh PASAL 25
451 S - 340/PJ.43/2003
4 Sep 2003 PPh PASAL 23 UNTUK KONSULTAN KONSTRUKSI
452 S - 341/PJ.43/2003
4 Sep 2003 PERSYARATAN USAHA AKTIF UNTUK PENGECUALIAN/ PEMBEBASAN PPh ATAS DIVIDEN
453 S - 342/PJ.43/2003
4 Sep 2003 TANGGAPAN ATAS DRAFT PERSETUJUAN KERJASAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH JEPANG
454 S - 422/PJ.42/2003
4 Sep 2003 PEMBETULAN SPT TAHUNAN BERKAITAN DENGAN MASA TRANSISI PENERAPAN SE-13/PJ.42/2002
455 S - 339/PJ.43/2003
4 Sep 2003 KREDIT PAJAK BUKTI PEMOTONGAN PPh 23 ATAS JASA MAKLON
456 S - 307/PJ.43/2003
22 Ags 2003 BANTUAN HIBAH ABC BAGI DEPARTEMEN KESEHATAN
457 S - 545/PJ.312/2003
15 Ags 2003 PAJAK PENGHASILAN BADAN PERWAKILAN DAGANG ASING
458 S - 298/PJ.43/2003
13 Ags 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERUBAHAN UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
459 S - 536/PJ.313/2003
7 Ags 2003 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBAYARAN UANG PESANGON
460 SE - 14/PJ.31/2003
5 Ags 2003 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMBERI KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI DI TEMPAT KERJA
461 S - 525/PJ.31/2003
4 Ags 2003 PERMOHONAN PENYEDERHANAAN PELAPORAN (TATA CARA) PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI NEGARA
462 S - 516/PJ.313/2003
1 Ags 2003 PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN PPh PASAL 22 SUB SEKTOR PERIKANAN
463 KEP - 220/PJ./2003
31 Jul 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-543/PJ./2000 TENTANG PENETAPAN TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
464 S - 489/PJ.341/2003
24 Jul 2003 PENEGASAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM
465 S - 484/PJ.343/2003
24 Jul 2003 KONFIRMASI PPh PASAL 26 DAN PPN ATAS PENGGANTIAN BIAYA REIMBURSEMENT
466 SE - 13/PJ.331/2003
22 Jul 2003 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
467 S - 478/PJ.31/2003
18 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) ATAS LABA YANG TELAH DIKENAKAN PPh 2% FINAL
468 S - 477/PJ.313/2003
18 Jul 2003 KLARIFIKASI KETENTUAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN KOMISI
469 S - 479/PJ.332/2003
18 Jul 2003 PERMOHONAN KEJELASAN PELAPORAN PPh PS. 22 IMPOR DAN PPN IMPOR DENGAN SATU NPWP
470 S - 470/PJ.313/2003
16 Jul 2003 PERLAKUAN PPh ATAS IMBALAN JASA PENYEDIA TENAGA KERJA
471 326/KMK.03/2003
11 Jul 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 541/KMK.04/2000 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK SERTA TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
472 SE - 11/PJ.31/2003
11 Jul 2003 PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2003 TANGGAL 3 JANUARI 2003
473 S - 456/PJ.342/2003
10 Jul 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK OLEH PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
474 S - 452/PJ.31/2003
7 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI PIHAK PEMOTONG PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI NEGARA OLEH PEMERINTAH
475 S - 491/PJ.31/2003
25 Jun 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TRANSAKSI DI PASAR MODAL
476 S - 323/PJ.42/2003
23 Jun 2003 KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NPWP DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI DEWAN PENGURUS
477 S - 324/PJ.42/2003
23 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN/KERUGIAN SELISIH KURS BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILANNYA DIKENAKAN PPh FINAL
478 KEP - 171/PJ./2002
18 Jun 2003 RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TANGGAL 28 MARET 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
479 S - 319/PJ.42/2003
17 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
480 S - 378/PJ.31/2003
13 Jun 2003 PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA A.N PT XYZ
481 S - 316/PJ.42/2003
12 Jun 2003 KLARIFIKASI TERHADAP SURAT JAWABAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR :S-896/PJ.32/2002 TANGGAL 13 NOPEMBER 2002 MENGENAI PENEGASAN TENTANG PPN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN DARI PENGHENTIAN PERJANJIAN PEMASARAN
482 S - 313/PJ.42/2003
11 Jun 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN
483 S - 314/PJ.42/2003
11 Jun 2003 PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN PT ABC
484 KEP - 163/PJ/2003
10 Jun 2003 PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN
485 KEP - 162/PJ/2003
9 Jun 2003 PELAKSANAAN SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
486 S - 372/PJ.341/2003
9 Jun 2003 KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS OPERASI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DI INDONESIA
487 243/KMK.03/2003
4 Jun 2003 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTER KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
488 S - 304/PJ.32/2003
4 Jun 2003 PEMERIKSAAN PAJAK A.N PT ABC
489 235/KMK.03/2003
3 Jun 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
490 236/KMK.03/2003
3 Jun 2003 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
491 S - 298/PJ.42/2003
3 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERUBAHAN UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
492 S - 300/PJ.42/2003
3 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAP
493 S - 299/PJ.42/2003
3 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERUBAHAN UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
494 S - 350/PJ.342/2003
28 Mei 2003 JAWABAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA TENTANG KANTOR PERWAKILAN (REPRESENTATIVE OFFICE)
495 S - 289/PJ.42/2003
28 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KONVERSI UTANG MENJADI PENYERTAAN MODAL
496 S - 290/PJ.42/2003
28 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA PENSIUN DAN DANA PESANGON
497 S - 221/PJ.43/2003
28 Mei 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
498 S - 344/PJ.35/2003
27 Mei 2003 PEMUATAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM BERITA NEGARA RI
499 S - 341/PJ.312/2003
26 Mei 2003 PERSYARATAN USAHA AKTIF UNTUK PENGECUALIAN/ PEMBEBASAN PPh ATAS DIVIDEN
500 S - 287/PJ.42/2003
26 Mei 2003 PENYUSUTAN AKTIVA BANGUNAN
501 S - 337/PJ.312/2003
23 Mei 2003 PERMOHONAN TANGGAPAN /MASUKAN ATAS KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN TENTANG DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
502 S - 286/PJ.42/2003
23 Mei 2003 PERHITUNGAN PENYUSUTAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGELOMPOKAN KEMBALI AKTIVA TETAP PALET DAN SEJENISNYA YANG SEBELUMNYA DISUSUTKAN BERDASARKAN KELOMPOK II
503 S - 454/PJ.52/2003
23 Mei 2003 SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM RANGKA TAX TREATY
504 S - 334/PJ.312/2003
22 Mei 2003 PENEGASAN ATAS BIAYA REPRESENTASI/ENTERTAINMENT
505 S - 283/PJ.42/2003
21 Mei 2003 PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYUSUTAN ATAS JARINGAN KABEL TV
506 S - 279/PJ.42/2003
20 Mei 2003 PENGHITUNGAN LABA KOTOR PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MEMILIH MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
507 S - 177/PJ.43/2003
20 Mei 2003 PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/KMK.03/2002
508 S - 184/PJ.43/2003
20 Mei 2003 PENERAPAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH KMK NO. 70/KMK.03/2003 TANGGAL 17 FEBRUARI 2003
509 S - 186/PJ.43/2003
20 Mei 2003 PENEGASAN MENGENAI BADAN PEMERINTAH YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK
510 S - 178/PJ.43/2003
20 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN EQUIPMENT CHEMICAL INJECTION SYSTEMS"
511 S - 271/PJ.42/2003
19 Mei 2003 PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
512 KEP - 147/PJ/2003
13 Mei 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KIK-EBA DAN PARA INVESTORNYA
513 S - 263/PJ.42/2003
13 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS REKSADANA
514 S - 264/PJ.42/2003
13 Mei 2003 INFORMASI MENGENAI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)/VALUE ADDED TAX (VAT) TERHADAP ABC (THAILAND) LTD
515 SE - 09/PJ.31/2003
9 Mei 2003 BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003
516 S - 313/PJ.313/2003
8 Mei 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN
517 S - 311/PJ.312/2003
7 Mei 2003 TANGGAPAN ATAS USULAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DUKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
518 S - 159/PJ.43/2003
6 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYUSUTAN AKTIVA YANG DISEWAKAN
519 S - 160/PJ.43/2003
6 Mei 2003 PENEGASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
520 S - 249/PJ.42/2003
5 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA-BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI
521 S - 250/PJ.42/2003
5 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN
522 S - 251/PJ.42/2003
5 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
523 S - 301/PJ.312/2003
2 Mei 2003 TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI WORLD BANK UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
524 S - 246/PJ.42/2003
2 Mei 2003 PENEGASAN ATAS REVISI HASIL REVALUASI AKTIVA TETAP
525 S - 248/PJ.42/2003
2 Mei 2003 KODE JENIS SETORAN PPh FINAL ATAS IMBALAN JASA MAKLON INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK
526 S - 245/PJ.42/2003
1 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA SEWA KENDARAAN SEDAN ATAU YANG SEJENIS
527 S - 296/PJ.32/2003
30 Apr 2003 PENGESAHAN ATAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ/1987 jo KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-176/PJ/2000
528 S - 238/PJ.42/2003
29 Apr 2003 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS NAMA ASOSIASI (LEAD FIRM)
529 S - 241/PJ.42/2003
29 Apr 2003 PENJELASAN TENTANG KRITERIA PENGUSAHA KECIL YANG DIKENAKAN PPh FINAL DALAM JASA KONSTRUKSI
530 S - 242/PJ.42/2003
29 Apr 2003 PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
531 S - 144/PJ.43/2003
25 Apr 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PESANGON
532 S - 143/PJ.43/2003
25 Apr 2003 PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
533 S - 137/PJ.43/2003
23 Apr 2003 PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
534 S - 138/PJ.43/2003
23 Apr 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN UANG PENSIUN YANG DITERIMA SEKALIGUS
535 S - 227/PJ.42/2003
23 Apr 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SELISIH KURS PADA PIUTANG PAJAK
536 S - 349/PJ.53/2003
21 Apr 2003 PENIADAAN PENGENAAN PPh DAN PPN ATAS BIAYA BANDWIDTH
537 S - 136/PJ.43/2003
17 Apr 2003 PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN DALAM BAHASA INGGRIS
538 S - 276/PJ.342/2003
16 Apr 2003 PERMINTAAN INFORMASI
539 S - 206/PJ.42/2003
15 Apr 2003 PENEGASAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK PADA PT. XYZ
540 KEP - 110/PJ/2003
14 Apr 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROVINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
541 S - 122/PJ.43/2003
11 Apr 2003 PENYELESAIAN KELEBIHAN PPh PASAL 21 PNS DAERAH 
542 S - 198/PJ.42/2003
11 Apr 2003 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBELIAN QUOTA
543 S - 119/PJ.43/2003
10 Apr 2003 KELEBIHAN PEMBAYARAN/PEMOTONGAN PAJAK PASAL 21
544 S - 191/PJ.42/2003
10 Apr 2003 MEKANISME PPN ATAS PRODUK DVD KARAOKE
545 S - 196/PJ.42/2003
10 Apr 2003 PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1997
546 S - 118/PJ.43/2003
10 Apr 2003 RESTITUSI PPh PASAL 21 TAHUN 2001
547 S - 185/PJ.42/2003
7 Apr 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL SETELAH DILAKUKAN KUASI REORGANISASI
548 S - 111/PJ.43/2003
7 Apr 2003 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS SEWA KENDARAAN YANG DIGUNKAN UNTUK OPERASIONAL
549 KEP - 100/PJ/2003
3 Apr 2003 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
550 SE - 03/PJ.41/2003
3 Apr 2003 LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
551 118/KMK.03/2003
1 Apr 2003 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
552 S - 259/PJ.312/2003
1 Apr 2003 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA SEBELUM DITERBITKANNYA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-390/PJ/2002
553 S - 353/PJ.313/2003
29 Mar 2003 PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN LAUT
554 S - 174/PJ.42/2003
27 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA TIDAK DIBEBANKAN
555 S - 96/PJ.43/2003
27 Mar 2003 PENJELASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-184/PJ./2002
556 S - 159/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYUSUTAN AKTIVA YANG DISEWAKAN
557 S - 160/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PENEGASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
558 S - 163/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA KENDARAAN SEDAN UNTUK PEGAWAI TERTENTU
559 S - 164/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PENJELASAN ATAS PASAL 25 AYAT (4) UU PPh
560 S - 172/PJ.42/2003
24 Mar 2003 KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
561 S - 171/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PENEGASAN PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
562 S - 92/PJ.43/2003
24 Mar 2003 PERMOHONAN PENJELASAN SAAT BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)
563 S - 161/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA PT XYZ
564 S - 154/PJ.42/2003
20 Mar 2003 PENJELASAN KEP-220/PJ/2002 UNTUK KENDARAAN MINIBUS YANG DIBAWA PULANG KARYAWAN
565 S - 155/PJ.42/2003
20 Mar 2003 PENGHITUNGAN PENYUSUTAN KOMPUTER
566 S - 143/PJ.42/2003
18 Mar 2003 PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
567 S - 145/PJ.42/2003
18 Mar 2003 BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA ASING DAN BUNGA PINJAMAN
568 S - 146/PJ.42/2003
18 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN DISCOUNT DENDA DAN CUT-OFF DATE PERJANJIAN KERJASAMA PERJAN ABC
569 S - 87/PJ.43/2003
18 Mar 2003 PPh PASAL 23
570 S - 142/PJ.42/2003
17 Mar 2003 BIAYA KENDARAAN SEDAN ATAU SEJENISNYA YANG DIPAKAI OLEH PEGAWAI TERTENTU SEHUBUNGAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAANNYA
571 S - 85/PJ.43/2003
17 Mar 2003 PERMINTAAN PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA
572 SE - 12/PJ/2003
13 Mar 2003 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
573 S - 132/PJ.42/2003
13 Mar 2003 KERINGANAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA MUSIBAH KEBAKARAN DI BEBERAPA PUSAT KEGIATAN EKONOMI DI JAKARTA
574 S - 81/PJ.43/2003
12 Mar 2003 PPh FINAL Ps. 4 AYAT (2) ATAS SEWA RUANGAN
575 S - 80/PJ.43/2003
11 Mar 2003 PERMOHONAN REKOMENDASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI
576 S - 178/PJ.313/2003
10 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN EQUIPMENT CHEMICAL INJECTION SYSTEMS"
577 S - 168/PJ.312/2003
7 Mar 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPnBM
578 S - 167/PJ.313/2003
5 Mar 2003 PERMINTAAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS DANA REBOISASI DAN IURAN HASIL HUTAN
579 S - 74/PJ.43/2003
4 Mar 2003 PINJAMAN TANPA BUNGA PEMEGANG SAHAM DAN PERLAKUAN PPh PASAL 4 (2) ATAS SEWA GEDUNG
580 SE - 04/PJ.1/2003
27 Feb 2003 PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-309/PJ/2002 TANGGAL 12 JUNI 2002, SE-391/PJ/2002 TANGGAL 23 AGUSTUS 2002, SE-01/PJ/2003 TANGGAL 13 JANUARI 2003
581 S - 139/PJ.313/2003
27 Feb 2003 KEWAJIBAN YAYASAN UNTUK MENJADI PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21
582 S - 66/PJ.43/2003
26 Feb 2003 PENGELOMPOKAN HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN PADA PERUSAHAAN GARMEN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
583 S - 54/PJ.43/2003
21 Feb 2003 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMECAHAN PPh PASAL 23
584 S - 115/PJ.42/2003
21 Feb 2003 PERMOHONAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG ASING UNTUK REKSA DANA
585 S - 56/PJ.43/2003
21 Feb 2003 PERMOHONAN PENUKARAN BENDA METERAI
586 S - 57/PJ.43/2003
21 Feb 2003 PENGHITUNGAN POKOK PAJAK PPN PER MASA
587 S - 59/PJ.43/2003
21 Feb 2003 PPN ATAS PENYERAHAN BOGI
588 S - 102/PJ.42/2003
18 Feb 2003 FASILITAS PERPAJAKAN DALAM BENTUK KOMPENSASI KERUGIAN YANG LEBIH LAMA
589 S - 103/PJ.42/2003
18 Feb 2003 PENYUSUTAN AKTIVA TETAP SECARA FISKAL
590 S - 96/PJ.42/2003
18 Feb 2003 PENJELASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-184/PJ./2002
591 S - 53/PJ.43/2003
18 Feb 2003 PENERIMAAN PPh PASAL 21
592 69/KMK.03/2003
17 Feb 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONALDAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUKSEBAGAI SUBYEK PAJAK PENGHASILAN
593 70/KMK.03/2003
17 Feb 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
594 SE - 05/PJ.31/2003
17 Feb 2003 PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
595 S - 28/PJ.41/2003
14 Feb 2003 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI KARYAWAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
596 S - 44/PJ.43/2003
13 Feb 2003 PPh PASAL 23 ATAS JASA PERAWATAN/PERBAIKAN
597 S - 89/PJ.42/2003
11 Feb 2003 PERLAKUAN PPh ATAS YAYASAN ABC
598 S - 90/PJ.42/2003
11 Feb 2003 PEMBAYARAN PPh PASAL 25 BAGI BUMN KAWASAN INDUSTRI
599 S - 93/PJ.42/2003
11 Feb 2003 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
600 SE - 01/PJ.43/2003
10 Feb 2003 KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
601 S - 85/PJ.42/2003
5 Feb 2003 PERMINTAAN PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA
602 SE - 02/PJ.42/2003
4 Feb 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
603 S - 77/PJ.42/2003
3 Feb 2003 PENJELASAN JASA KONSTRUKSI
604 S - 89/PJ.313/2003
3 Feb 2003 PERLAKUAN PPh ATAS YAYASAN ABC
605 KEP - 25/PJ/2003
31 Jan 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAIN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
606 S - 66/PJ.42/2003
29 Jan 2003 PENGELOMPOKAN HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN PADA PERUSAHAAN GARMEN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
607 S - 67/PJ.42/2003
29 Jan 2003 PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PENGHASILAN NETO
608 S - 28/PJ.43/2003
29 Jan 2003 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI KARYAWAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
609 S - 29/PJ.43/2003
29 Jan 2003 PENEGASAN PENGENAAN PPh ATAS POTONGAN HARGA DAN INSENTIF PENJUALAN
610 SE - 02/PJ.31/2003
21 Jan 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
611 S - 47/PJ.42/2003
21 Jan 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHAPUSAN DANA CADANGAN YANG TIDAK PERNAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA/RUGI FISKAL
612 S - 21/PJ.43/2003
21 Jan 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 23
613 5TAHUN 2003
20 Jan 2003 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
614 S - 32/PJ.42/2003
20 Jan 2003 PERLAKUAN PPh ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN HUTANG BUNGA PINJAMAN DAN PEMBEBANAN RUGI KURS BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILANNYA TELAH DIKENAKAN FINAL
615 S - 33/PJ.42/2003
20 Jan 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI SAHAM YANG DIMILIKI PERUSAHAAN DI MAURITIUS
616 S - 51/PJ.52/2003
17 Jan 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPn BM, DAN PPh
617 S - 18/PJ.43/2003
17 Jan 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS RELOKASI MESIN DARI PLN BATAM KE PLN CABANG TANJUNG PINANG
618 S - 53/PJ.312/2003
16 Jan 2003 PENERIMAAN PPh PASAL 21
619 S - 25/PJ.42/2003
15 Jan 2003 PENETAPAN ABC SEBAGAI NON-SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
620 S - 27/PJ.42/2003
15 Jan 2003 STATUS LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ABC
621 S - 5/PJ.41/2003
14 Jan 2003 HIMBAUAN KEPADA WAJIB PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP OP
622 S - 24/PJ.42/2003
14 Jan 2003 NPWP BAGI PENGURUS YAYASAN
623 S - 16/PJ.43/2003
14 Jan 2003 PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
624 S - 17/PJ.43/2003
14 Jan 2003 PENEGASAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA BUNGA BERKENAAN DENGAN PENEMPATAN DEPOSITO SESUAI SE-46/PJ.4/1995
625 S - 12/PJ.43/2003
13 Jan 2003 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENCATATAN BIAYA BUNGA PINJAMAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (ACCRUED INTEREST)
626 S - 11/PJ.43/2003
10 Jan 2003 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BIAYA PROMOSI
627 S - 19/PJ.42/2003
9 Jan 2003 OBJEK PAJAK PENGHASILAN
628 S - 08/PJ.43/2003
9 Jan 2003 PPH PASAL 23 ATAS SEWA RUANGAN UNTUK RAPAT ATAU TRAINING DI HOTEL
629 S - 14/PJ.42/2003
8 Jan 2003 PERLAKUAN PPh PADA ABC
630 S - 16/PJ.42/2003
8 Jan 2003 PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
631 S - 17/PJ.42/2003
8 Jan 2003 PENEGASAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA BUNGA BERKENAAN DENGAN PENEMPATAN DEPOSITO SESUAI SE-46/PJ.4/1995
632 S - 05/PJ.43/2003
8 Jan 2003 HIMBAUAN KEPADA WAJIB PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP OP
633 S - 08/PJ.312/2003
6 Jan 2003 PPH PASAL 23 ATAS SEWA RUANGAN UNTUK RAPAT ATAU TRAINING DI HOTEL
634 S - 03/PJ.42/2003
2 Jan 2003 PENEGASAN PENGGUNAAN NILAI PASAR ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA
635 S - 02/PJ.42/2003
2 Jan 2003 PENEGASAN ATAS PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DALAM KONDISI BUKAN BARU UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN FISKAL
636 S - 04/PJ.42/2003
2 Jan 2003 PENEGASAN PEMBERIAN NATURA KEPADA PEGAWAI
637 S - 06/PJ.42/2003
2 Jan 2003 PPN ATAS IMPOR SAPI BIBIT
638 S - 01/PJ.43/2003
2 Jan 2003 PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN BUNGA DEPOSITO BAGI STAF DIPLOMATIK KEDUTAAN BESAR KANADA
639 543/KMK.03/2002
31 Des 2002 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRCT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK
640 554/KMK.03/2002
31 Des 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/KMK.04/2001 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
641 S - 975/PJ.344/2002
31 Des 2002 MASA BERLAKUNYA SKD SEHUBUNGAN DENGAN SE-03/PJ.101/1996
642 532/KMK.03/2002
30 Des 2002 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2002 TENTANG ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
643 SE - 10/PJ.31/2002
30 Des 2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2002 TANGGAL 4 DESEMBER 2002
644 S - 973/PJ.313/2002
30 Des 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PEMERINTAH AS BERUPA MAKANAN YANG DIKERINGKAN UNTUK ANAK-ANAK BALITA DAN PRA SEKOLAH
645 S - 972/PJ.313/2002
30 Des 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN DARI PEMERINTAH AS BERUPA MAKANAN YANG DIKERJAKAN UNTUK ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR
646 SE - 19/PJ.43/2002
27 Des 2002 PENGGALIAN POTENSI PPh PASAL 21/26 ATAS THR, BONUS AKHIR TAHUN, DAN JASA PRODUKSI SERTA PENGHASILAN ARTIS/SENIMAN
647 S - 19/PJ.43/2002
27 Des 2002 PENGGALIAN POTENSI PPh PASAL 21/26 ATAS THR, BONUS AKHIR TAHUN, DAN JASA PRODUKSI SERTA PENGHASILAN ARTIS/SENIMAN
648 S - 965/PJ.312/2002
27 Des 2002 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS SURAT NOMOR S-287/PJ.311/2002
649 447/KMK.03/2002
23 Des 2002 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
650 S - 958/PJ.311/2002
23 Des 2002 PERLAKUAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN
651 S - 959/PJ.31/2002
23 Des 2002 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS BESARNYA TARIF PPh FINAL PERSEWAAN TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
652 S - 961/PJ.342/2002
23 Des 2002 PERLAKUAN PERPAJAKAN PPh PASAL 26
653 S - 956/PJ.312/2002
20 Des 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN DALAM BIDANG GARMEN
654 SE - 18/PJ.41/2002
17 Des 2002 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2002 OLEH WAJIB PAJAK
655 SE - 17/PJ.42/2002
17 Des 2002 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-337/PJ/2002 TANGGAL 2 JULI 2002
656 SE - 09/PJ.31/2002
17 Des 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
657 S - 948/PJ.341/2002
12 Des 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBERIAN CUMA-CUMA BERUPA MESIN DARI PT. KIM, Tbk
658 KEP - 520/PJ./2002
11 Des 2002 JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
659 SE - 03/PJ.31/2002
4 Des 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
660 SE - 08/PJ.31/2002
4 Des 2002 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
661 SE - 338/PJ/2002
3 Des 2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR-337/PJ/2002 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORANNYA PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2002
662 SE - 337/PJ/2002
2 Des 2002 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORANNYA PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2002
663 S - 140/PJ.41/2002
29 Nop 2002 LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh TAHUN 2002 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
664 S - 930/PJ.332/2002
29 Nop 2002 PERMOHONAN PINDAH DOMISILI KPP WPB I
665 486/KMK.03/2002
28 Nop 2002 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
666 KEP - 503/PJ./2002
27 Nop 2002 KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
667 S - 917/PJ.341/2002
20 Nop 2002 ISTILAH PEDAGANG PENGUMPUL PADA PUNGUTAN PPh PASAL 22
668 INS-340/PJ/2002
14 Nop 2002 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2002
669 S - 897/PJ.31/2002
13 Nop 2002 PENDAFTARAN IMC SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL BUKAN SUBJEK PAJAK
670 SE - 332/PJ./2002
11 Nop 2002 PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN
671 S - 887/PJ.311/2002
11 Nop 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PENGHASILAN TIDAK TERATUR
672 S - 886/PJ.313/2002
11 Nop 2002 PERMOHONAN SURAT PENEGASAN
673 S - 890/PJ.311/2002
11 Nop 2002 PPN ATAS IMPOR BUKU-BUKU ILMU PENGETAHUAN
674 S - 884/PJ.343/2002
8 Nop 2002 KETENTUAN P3B BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN KOMISI PENJUALAN
675 S - 850/PJ.343/2002
4 Nop 2002 PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ATAS KEUNTUNGAN PENJUALAN SAHAM
676 S - 841/PJ.332/2002
25 Okt 2002 PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL BERUPA AUTOMATION
677 S - 824/PJ.342/2002
24 Okt 2002 TRANSAKSI SEWA PERALATAN BERDASARKAN P3B INDONESIA - PRANCIS
678 447/KMK.03/2002
22 Okt 2002 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
679 S - 804/PJ.311/2002
16 Okt 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PENGHASILAN TIDAK TERATUR
680 SE - 03/PJ.13/2002
15 Okt 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
681 S - 799/PJ.311/2002
11 Okt 2002 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI ANGSURAN PPH PASAL 25
682 SE - 16/PJ.42/2002
2 Okt 2002 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ./2002 TENTANG PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
683 S - 766/PJ.311/2002
26 Sep 2002 MINTA PENJELASAN
684 S - 767/PJ.313/2002
26 Sep 2002 PERMOHONAN KLARIFIKASI PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS NATURA DAN ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN OLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)
685 S - 765/PJ.313/2002
26 Sep 2002 PENEGASAN ATAS DASAR PENGENAAN PPH PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
686 S - 752/PJ.312/2002
23 Sep 2002 TAX TREATMENT ATAS L/C UNDER GSM 202 PROGRAM
687 S - 733/PJ.311/2002
13 Sep 2002 JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENEGASAN ATAS SELISIH KURS DEPOSITO VALAS
688 SE - 273/PJ.1/2002
2 Sep 2002 PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
689 KEP - 394/PJ./2002
30 Ags 2002 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
690 S - 406/PJ.1/2002
26 Ags 2002 PERMOHONAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (IMC) UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN LAINNYA
691 KEP - 390/PJ/2002
22 Ags 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
692 SE - 15/PJ.43/2002
19 Ags 2002 PEMANFAATAN DATA EKSPOR/IMPOR DI INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
693 S - 623/PJ.312/2002
16 Ags 2002 PPh ATAS PENGALIHAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK BADAN NON REAL ESTATE/DEVELOPER
694 S - 624/PJ.341/2002
16 Ags 2002 PERLAKUAN PPh ATAS BUNGA YANG DIPEROLEH CENTRAL BANK OF CHINA DARI INDONESIA
695 S - 619/PJ.311/2002
15 Ags 2002 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK SEBAGAI PARTAI POLITIK
696 S - 612/PJ.311/2002
14 Ags 2002 KERUGIAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG
697 S - 611/PJ.312/2002
14 Ags 2002 WETLANDS INTERNATIONAL TERMASUK SEBAGAI BUKAN SUBJEK PPh
698 SE - 14/PJ.41/2002
7 Ags 2002 PENETAPAN HASIL DIKLAT FUNGSIONAL KETERAMPILAN DASAR PEMERIKSAAN PAJAK ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2001 DI JAKARTA
699 S - 557/PJ.311/2002
31 Jul 2002 PERMOHONAN PENEGASAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-170/PJ/2002
700 S - 544/PJ.31/2002
26 Jul 2002 PENEGASAN KETENTUAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
701 SE - 13/PJ.42/2002
22 Jul 2002 PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
702 S - 302/PJ.7/2002
17 Jul 2002 REVIEW PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
703 S - 302/PJ.42/2002
15 Jul 2002 REVIEW PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
704 SE - 04/PJ.31/2002
12 Jul 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
705 SE - 12/PJ.43/2002
20 Jun 2002 INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN
706 S - 658/PJ.53/2002
19 Jun 2002 PENGENAAN OPSEN DAN BAGI HASIL PAJAK
707 KEP - 240/PJ./2002
17 Jun 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-506/PJ./2001
708 KEP - 316/PJ./2002
17 Jun 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN/BIAYA PEROLEHAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER
709 SE - 27/PJ.52/2002
12 Jun 2002 LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN
710 S - 428/PJ.312/2002
10 Jun 2002 PENERAPAN PPh PASAL 23
711 KEP - 297/PJ./2002
5 Jun 2002 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
712 SE - 11/PJ.43/2002
5 Jun 2002 PENGANTAR TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-286/PJ/2002 TANGGAL 27 MEI 2002 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
713 KEP - 286/PJ/2002
27 Mei 2002 PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
714 SE - 10/PJ.42/2002
27 Mei 2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2002 TANGGAL 4 DESEMBER 2002
715 KEP - 173/PJ./2002
22 Mei 2002 PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING
716 SE - 08/PJ.42/2002
17 Mei 2002 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
717 SE - 09/PJ.42/2002
17 Mei 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
718 KEP - 241/PJ./2002
16 Mei 2002 TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
719 S - 433/PJ.52/2002
13 Mei 2002 MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)
720 SE - 07/PJ.42/2002
8 Mei 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
721 S - 354/PJ.313/2002
2 Mei 2002 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS DIVIDEN TAHUN BUKU 2000
722 KEP - 240/PJ./2002
30 Apr 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEP-506/PJ./2001
723 KEP - 241/PJ./2002
30 Apr 2002 TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
724 SE - 06/PJ.43/2002
30 Apr 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BRUNEI DARUSSALAM
725 S - 394/PJ.52/2002
25 Apr 2002 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK-PAJAK
726 KEP - 227/PJ./2002
23 Apr 2002 TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
727 164/KMK.03/2002
19 Apr 2002 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
728 KEP - 220/PJ./2002
18 Apr 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
729 KEP - 192/PJ./2002
15 Apr 2002 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
730 KEP - 184/PJ./2002
11 Apr 2002 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON PERFORMING
731 138/KMK.03/2002
8 Apr 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
732 S - 332/PJ.52/2002
8 Apr 2002 REKOMENDASI PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN IMPOR, PPnBM, DAN PPh ATAS PATUNG MARMER RELIGIUS
733 S - 340/PJ.312/2002
6 Apr 2002 PERMOHONANAN PENJELASAN KEP-523/PJ/2001 TANGGAL 18 JULI 2001
734 SE - 05/PJ.43/2002
3 Apr 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
735 120/KMK.03/2002
2 Apr 2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
736 SE - 04/PJ.42/2002
2 Apr 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
737 121/KMK.03/2002
1 Apr 2002 TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
738 113/KMK.03/2002
28 Mar 2002 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
739 KEP - 170/PJ./2002
28 Mar 2002 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
740 SE - 03/PJ.41/2002
28 Mar 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
741 S - 287/PJ.311/2002
28 Mar 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN/KERUGIAN SELISIH KURS
742 S - 279/PJ.312/2002
26 Mar 2002 PPh FINAL BAGI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
743 S - 259/PJ.312/2002
25 Mar 2002 PERMOHONAN PENEGASAN KEMBALI MENGENAI PERLAKUAN AMORTISASI HAK ATAS TANAH
744 5 TAHUN 2002
23 Mar 2002 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
745 84/KMK.03/2002
8 Mar 2002 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
746 KEP - 667/PJ./2001
28 Feb 2002 RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-667/PJ./2001 TANGGAL 29 OKTOBER 2001 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
747 KEP - 101/PJ./2002
26 Feb 2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-542/PJ./2001 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
748 SE - 01/PJ.42/2002
18 Feb 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
749 SE - 02/PJ.42/2002
18 Feb 2002 TINDAKAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
750 42/KMK.03/2002
14 Feb 2002 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
751 S - 127/PJ.313/2002
14 Feb 2002 PERMOHONAN PENEGASAN KOMPENSASI KERUGIAN
752 KEP - 80/PJ./2002
13 Feb 2002 PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 ATAU 1721-A2 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
753 SE - 81/PJ./2002
13 Feb 2002 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-80/PJ/2002 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 ATAU 1721-A2 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
754 S - 17/PJ.43/2002
14 Jan 2002 PENGENAAN PAJAK GANDA ATAS PENGUSAHA KONTRAKTOR JASA KONSTRUKSI
755 S - 11/PJ.313/2002
11 Jan 2002 PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA
756 S - 09/PJ.312/2002
9 Jan 2002 PERMASALAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
757 S - 03/PJ.311/2002
4 Jan 2002 KONFIRMASI ATAS SE - 10/PJ.3/1998
758 SE - 13/PJ.31/2001
13 Des 2001 PENCETAKAN SSP, BUKU PETUNJUK PENGISIAN SSP, DAN FORMULIR-FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh SERTA SPT MASA PPh
759 SE - 43/PJ.43/2001
13 Des 2001 PEREKAMAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
760 SE - 42/PJ.43/2001
30 Nop 2001 PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-36/PJ.43/2001
761 S - 604/PJ.342/2001
26 Nop 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA KOMISI YANG DITERIMA WP LUAR NEGERI
762 KEP - 701/PJ./2001
16 Nop 2001 PENENTUAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN
763 72 TAHUN 2001
14 Nop 2001 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
764 SE - 40/PJ.41/2001
13 Nop 2001 PEMANFAATAN DATA DARI LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
765 SE - 41/PJ.41/2001
13 Nop 2001 PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
766 KEP - 667/PJ./2001
29 Okt 2001 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
767 S - 544/PJ.341/2001
9 Okt 2001 PPH Ps. 26 ATAS PEMBAYARAN LEGAL FEE KE LUAR NEGERI
768 KEP - 649/PJ./2001
5 Okt 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
769 SE - 38/PJ.43/2001
5 Okt 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-649/PJ/2001 TANGGAL 05 OKTOBER 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TANGGAL 14 MEI 2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
770 S - 209/PJ.41/2001
5 Okt 2001 RALAT LAMPIRAN III SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI (FORMULIR 1770-III)
771 SE - 37/PJ.43/2001
4 Okt 2001 SKB ATAS POOLED FUND YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN
772 KEP - 641/PJ/2001
2 Okt 2001 KOORDINASI EKTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROPINSI IRIAN JAYA
773 SE - 36/PJ.43/2001
1 Okt 2001 PERLAKUAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
774 S - 1199/PJ.52/2001
1 Okt 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK IMPOR
775 S - 491/PJ.311/2001
26 Sep 2001 PENUNJUKKAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22
776 S - 558/PJ.42/2001
24 Sep 2001 PERLAKUAN PENYUSUTAN TERHADAP PLANTING COST
777 S - 486/PJ.31/2001
19 Sep 2001 PERTENTANGAN ANTARA REDAKSI PASAL 4 AYAT (3) HURUF d NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN PENJELASANNYA
778 KEP - 604/PJ./2001
13 Sep 2001 PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
779 SE - 605/PJ./2001
13 Sep 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-604/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
780 KEP - 601/PJ./2001
11 Sep 2001 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
781 S - 480/PJ.313/2001
11 Sep 2001 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
782 S - 478/PJ.313/2001
10 Sep 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN BARANG
783 S - 479/PJ.313/2001
10 Sep 2001 PENGERTIAN JASA KONSTRUKSI YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERSIFAT FINAL
784 S - 477/PJ.313/2001
7 Sep 2001 PERLAKUAN ATAS SELISIH KURS
785 S - 476/PJ.312/2001
7 Sep 2001 MOHON PENEGASAN ATAS STATUS KERUGIAN FISKAL
786 S - 473/PJ.313/2001
5 Sep 2001 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH SAHAM
787 S - 474/PJ.313/2001
5 Sep 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
788 S - 1083/PJ.52/2001
31 Ags 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PAJAK
789 S - 469/PJ.313/2001
30 Ags 2001 PERLAKUAN RUGI/LABA SELISIH KURS OLEH WP YANG SEBAGIAN PPh-NYA BERSIFAT FINAL
790 S - 404/PJ.42/2001
14 Ags 2001 PENEGASAN PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 DALAM HAL TERDAPAT PENGHASILAN TIDAK TERATUR
791 SE - 34/PJ.42/2001
13 Ags 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-563/PJ./2001 TENTANG SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
792 SE - 35/PJ.42/2001
13 Ags 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-564/PJ./2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF
793 KEP - 564/PJ./2001
9 Ags 2001 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF
794 KEP - 563/PJ./2001
8 Ags 2001 SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
795 SE - 33/PJ.4/2001
8 Ags 2001 SURAT KETERANGAN FISKAL
796 S - 395/PJ.341/2001
8 Ags 2001 PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBAYARAN JASA SERTIFIKASI DI LUAR NEGERI
797 SE - 32/PJ.43/2001
7 Ags 2001 PENGAWASAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
798 S - 981/PJ.52/2001
7 Ags 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPnBM, PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN DUA UNIT HELIKOPTER SUPER PUMA AS-332 L-2 VVIP
799 S - 987/PJ.52/2001
7 Ags 2001 PERMOHONAN PEMBEBANAN BEA MASUK PPN, PPnBM DAN PPh PASAL 23
800 KEP - 542/PJ./2001
1 Ags 2001 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
801 SE - 31/PJ.41/2001
30 Jul 2001 PENEMPATAN PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI BANDAR UDARA DAN PELABUHAN LAUT TEMPAT KEBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI
802 SE - 30/PJ.43/2001
30 Jul 2001 PENJELASAN ATAS JASA INTERKONEKSI
803 SE - 29/PJ.43/2001
26 Jul 2001 PENGAWASAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
804 SE - 27/PJ.43/2001
24 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TANGGAL 18 JULI 2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
805 SE - 28/PJ.43/2001
24 Jul 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-529/PJ/2001 TANGGAL 20 JULI 2001
806 S - 358/PJ.42/2001
24 Jul 2001 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
807 KEP - 528/PJ./2001
19 Jul 2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
808 S - 900/PJ.52/2001
19 Jul 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPnBM, DAN PPh PASAL 22
809 KEP - 523/PJ./2001
18 Jul 2001 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
810 SE - 25/PJ.43/2001
18 Jul 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 392/KMK.03/2001 TANGGAL 4 JULI 2001
811 SE - 24/PJ.43/2001
17 Jul 2001 PENEGASAN TENTANG PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
812 KEP - 513/PJ./2001
16 Jul 2001 PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
813 SE - 23/PJ.41/2001
16 Jul 2001 TATACARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
814 KEP - 509/PJ./2001
12 Jul 2001 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PETUNJUK PENGISIAN
815 KEP - 506/PJ./2001
11 Jul 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000
816 SE - 10/PJ.24/2001
11 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-506/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000
817 KEP - 447/PJ./2001
9 Jul 2001 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL
818 S - 840/PJ.52/2001
9 Jul 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPNBM DAN PPh PASAL 22 IMPOR
819 SE - 11/PJ.31/2001
6 Jul 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
820 SE - 22/PJ.43/2001
6 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-417/PJ/2001 TANGGAL 27 JUNI 2001 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
821 392/KMK.03/2001
4 Jul 2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
822 394/KMK.03/2001
4 Jul 2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 522/KMK.04/2000 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU  
823 KEP - 417/PJ./2001
27 Jun 2001 PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
824 SE - 21/PJ.41/2001
25 Jun 2001 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
825 SE - 19/PJ.43/2001
25 Jun 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-395/PJ/2001 TANGGAL 13 JUNI 2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
826 SE - 20/PJ.41/2001
25 Jun 2001 PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR SE- 85/A.6/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN
827 SE - 17/PJ.43/2001
22 Jun 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-401/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
828 KEP - 401/PJ./2001
18 Jun 2001 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
829 KEP - 395/PJ./2001
13 Jun 2001 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
830 S - 1978/PJ.732/2001
12 Jun 2001 PERMINTAAN DAFTAR NOMINATIF WP YANG AKAN DIPERIKSA PPh PASAL 23
831 SE - 15/PJ.43/2001
6 Jun 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TANGGAL 14 MEI 2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
832 S - 1755/PJ.700/2001
31 Mei 2001 KOMPARASI OMZET PPN DENGAN OMZET PPh
833 SE - 14/PJ.43/2001
21 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-645/PJ./2001 TENTANG BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGANSURAT PAKSA
834 25 TAHUN 2001
18 Mei 2001 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
835 KEP - 350/PJ./2001
14 Mei 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
836 SE - 12/PJ.41/2001
10 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-511/PJ./2001 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
837 SE - 13/PJ.43/2001
10 Mei 2001 PENCETAKAN SSP, BUKU PETUNJUK PENGISIAN SSP, DAN FORMULIR-FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh SERTA SPT MASA PPh
838 281/KMK.03/2001
8 Mei 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
839 KEP - 338/PJ./2001
8 Mei 2001 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
840 263/KMK.01/2001
3 Mei 2001 PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA MENGENAI DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN PASAL, 25/29 ORANG PRIBADI
841 KEP - 333/PJ/2001
3 Mei 2001 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP
842 SE - 11/PJ.4/2001
3 Mei 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
843 230/KMK.03/2001
30 Apr 2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
844 254/KMK.03/2001
30 Apr 2001 PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
845 KEP - 325/PJ./2001
30 Apr 2001 TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
846 KEP - 305/PJ./2001
18 Apr 2001 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
847 SE - 302/PJ./2001
17 Apr 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
848 KEP - 295/PJ./2001
16 Apr 2001 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)
849 SE - 09/PJ.45/2001
6 Apr 2001 PENGIRIMAN LAPORAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK
850 KEP - 237/PJ./2001
28 Mar 2001 SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
851 KEP - 238/PJ./2001
28 Mar 2001 PENGHAPUSAN PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
852 S - 340/PJ.52/2001
27 Mar 2001 REKOMENDASI PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN
853 SE - 08/PJ.41/2001
22 Mar 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
854 133/KMK.03/2001
20 Mar 2001 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
855 S - 222/PJ./2001
20 Mar 2001 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh 2000 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 2001
856 KEP - 217/PJ./2001
16 Mar 2001 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
857 KWT-216/PJ/2001
16 Mar 2001 PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26
858 KEP - 213/PJ./2001
15 Mar 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
859 KEP - 207/PJ./2001
12 Mar 2001 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
860 KEP - 210/PJ./2001
12 Mar 2001 ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI TAHUN PAJAK 2001
861 S - 64/PJ.43/2001
9 Mar 2001 TATACARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
862 112/KMK.03/2001
6 Mar 2001 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
863 113/KMK.03/2001
6 Mar 2001 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
864 SE - 187/PJ./2001
28 Feb 2001 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 6/KMK.04/2001
865 SE - 06/PJ.4/2001
21 Feb 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
866 7 TAHUN 2001
14 Feb 2001 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
867 KEP - 96/PJ./2001
7 Feb 2001 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-176/PJ./2000 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
868 51/KMK.04/2001
1 Feb 2001 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
869 SE - 49/PJ./2001
18 Jan 2001 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
870 KEP - 39/PJ./2001
15 Jan 2001 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN
871 6/KMK.04/2001
9 Jan 2001 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
872 SE - 02/PJ.43/2001
9 Jan 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
873 S - 02/PJ.53/2001
5 Jan 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK UNTUK RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA (RSIS)
874 SE - 01/PJ.43/2001
4 Jan 2001 P3B INDONESIA - FINLANDIA
875 KEP - 536/PJ./2000
29 Des 2000 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
876 KEP - 537/PJ./2000
29 Des 2000 PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU
877 KEP - 545/PJ./2000
29 Des 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
878 KEP - 547/PJ./2000
29 Des 2000 BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
879 SE - 542/PJ./2000
29 Des 2000 PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
880 SE - 544/PJ./2000
29 Des 2000 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
881 SE - 40/PJ.41/2000
29 Des 2000 BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
882 558/KMK.04/2000
26 Des 2000 TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
883 571/KMK.04/2000
26 Des 2000 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
884 574/KMK.04/2000
26 Des 2000 ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
885 147TAHUN 2000
23 Des 2000 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
886 148 TAHUN 2000
23 Des 2000 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
887 149 TAHUN 2000
23 Des 2000 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
888 555/KMK.04/2000
22 Des 2000 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
889 138 TAHUN 2000
21 Des 2000 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
890 139 TAHUN 2000
21 Des 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
891 140 TAHUN 2000
21 Des 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
892 130 TAHUN 2000
15 Des 2000 PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL
893 131 TAHUN 2000
15 Des 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
894 132 TAHUN 2000
15 Des 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
895 S - 586/PJ.311/2000
15 Des 2000 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN JASA MAKLON
896 520/KMK.04/2000
14 Des 2000 JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
897 521/KMK.04/2000
14 Des 2000 JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN BAGI KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) 
898 522/KMK.04/2000
14 Des 2000 PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN WAJIB PAJAK LAINNYA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
899 S - 585/PJ.311/2000
13 Des 2000 WITHHOLDING TAX
900 SE - 38/PJ.42/2000
12 Des 2000 PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000
901 S - 584/PJ.311/2000
11 Des 2000 PERMOHONAN PENJELASAN PEMOTONGAN PPh
902 115 TAHUN 2000
5 Des 2000 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
903 S - 2132/PJ.513/2000
9 Nop 2000 PERMOHONAN REKOMENDASI PENARIKAN JAMINAN PPN DAN PPh PASAL 22
904 S - 217/PJ.443/2000
6 Nop 2000 PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh FINAL EX PP 29/1996
905 466/KMK.04/2000
3 Nop 2000 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
906 S - 2099/PJ.53/2000
3 Nop 2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPnBM, PPh PASAL 22, PPh PASAL 23 DAN PPH FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA MEDIS RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA
907 S - 212/PJ.443/2000
31 Okt 2000 TANGGAPAN ATAS NOTULEN RAPAT TIM INTERDEP BANTUAN TEKNIS ADB DALAM RANGKA REFORMASI SISTEM PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA TANGGAL 11 APRIL 2000
908 S - 396/PJ.42/2000
26 Okt 2000 PERSIAPAN PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 31 C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
909 SE - 36/PJ.43/2000
23 Okt 2000 PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26
910 KEP - 455/PJ/2000
20 Okt 2000 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
911 149 TAHUN 2000
19 Okt 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN LUAR NEGERI ATAS PEMBAYARAN ROYALTI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN DAN LISENSI OLEH PT IPTN, PT PINDAD, DAN PT PAL
912 S - 204/PJ.44/2000
18 Okt 2000 PERPAJAKAN YAYASAN YANG TERKAIT/BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI
913 SE - 32/PJ.41/2000
29 Sep 2000 PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASAR ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTI TAHUN 1970
914 S - 439/PJ.311/2000
29 Sep 2000 CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI PEGAWAI TETAP
915 S - 440/PJ.311/2000
29 Sep 2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BARANG BERUPA JULIET BRAILLE PRINTER
916 S - 432/PJ.311/2000
27 Sep 2000 PPh PASAL 23 ATAS PENGHASILAN DARI PEMASANGAN IKLAN
917 S - 435/PJ.311/2000
27 Sep 2000 PERMOHONAN PENEGASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI BETON
918 S - 434/PJ.313/2000
27 Sep 2000 PENJELASAN JASA MAKLON
919 S - 171/PJ.443/2000
27 Sep 2000 PEMBUATAN RENCANA KONGKRIT DALAM RANGKA UPAYA PENGAMANAN PPh TAHUN 2000
920 SE - 29/PJ.41/2000
26 Sep 2000 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
921 SE - 27/PJ.41/2000
22 Sep 2000 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DAN TATA CARA PENGKREDITANNYA
922 S - 420/PJ.321/2000
19 Sep 2000 PERMOHONAN DUTY FREE ENTRY UNTUK BAHAN BAKU SUSU BANTUAN AMERIKA SERIKAT
923 S - 409/PJ.313/2000
18 Sep 2000 KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-176/PJ/2000 TANGGAL 26 JUNI 2000
924 S - 407/PJ.313/2000
18 Sep 2000 PENERAPAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN
925 389/KMK.04/2000
14 Sep 2000 PENGECUALIAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
926 390/KMK.04/2000
14 Sep 2000 PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
927 391/KMK.04/2000
14 Sep 2000 PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
928 SE - 25/PJ.43/2000
6 Sep 2000 PERUBAHAN LAMPIRAN SE-05/PJ.43/2000 TANGGAL 22 MARET 2000
929 S - 1470/PJ.51.1/2000
6 Sep 2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh IMPOR
930 S - 279/PJ.43/2000
1 Sep 2000 DRAFT LETTER OF INTENT 23 JUNI 2000
931 SE - 23/PJ.43/2000
28 Ags 2000 PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
932 SE - 24/PJ.43/2000
28 Ags 2000 PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh
933 S - 331/PJ.313/2000
14 Ags 2000 REKOMENDASI UNTUK PEMBEBASAN PAJAK BANTUAN KEMANUSIAAN
934 S - 132/PJ.44/2000
11 Ags 2000 EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PPh
935 S - 258/PJ.43/2000
10 Ags 2000 PEMUNGUTAN PPh OLEH BENDAHARAWAN ATAS PEMBAYARAN DARI DANA APBD
936 SE - 04/PJ.10/2000
7 Ags 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
937 S - 1214/PJ.52/2000
4 Ags 2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh ATAS IMPOR SATU UNIT MOBIL TOYOTA LANDCRUISER BANTUAN/HADIAH DARI SIMAVI BELANDA OLEH GEREJA KALIMANTAN EVENGELIS
938 17 TAHUN 2000
2 Ags 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
939 SE - 03/PJ.24/2000
21 Jul 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
940 S - 284/PJ.313/2000
21 Jul 2000 PERMOHONAN PENEGASAN PPh PASAL 23 ATAS MAINTENANCE & SERVICE FEES (MAINTENANCE CHARGE)
941 SE - 21/PJ.42/2000
12 Jul 2000 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 204/KMK.04/2000 TANGGAL 6 JUNI 2000
942 SE - 22/PJ.42/2000
12 Jul 2000 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-05/PJ.42/1999 TANGGAL 11 FEBRUARI 1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
943 SE - 20/PJ.42/2000
7 Jul 2000 PERUBAHAN SE-07/PJ.42/2000 TANGGAL 13 APRIL 2000 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999
944 S - 79/PJ.443/2000
7 Jul 2000 PENGENAAN PPh TERHADAP ARTIS
945 S - 271/PJ.311/2000
6 Jul 2000 PPh ATAS JASA KONSTRUKSI
946 SE - 19/PJ.41/2000
28 Jun 2000 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA), KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
947 KEP - 176/PJ./2000
26 Jun 2000 JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
948 43 TAHUN 2000
23 Jun 2000 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
949 SE - 18/PJ.41/2000
21 Jun 2000 PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
950 SE - 17/PJ.43/2000
20 Jun 2000 KEWAJIBAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TERUTANG UNTUK SETIAP BULAN TAKWIM
951 204/KMK.04/2000
6 Jun 2000 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
952 KEP - 155/PJ/2000
6 Jun 2000 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PT. TELKOM BERDASARKAN SISTEM POLA BAGI HASIL TAHAP II DAN SELANJUTNYA SERTA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
953 SE - 14/PJ.41/2000
6 Jun 2000 BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
954 SE - 15/PJ.41/2000
6 Jun 2000 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA
955 SE - 13/PJ.43/2000
30 Mei 2000 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG ASING
956 SE - 11/PJ.42/2000
24 Mei 2000 PENEGASAN LEBIH LANJUT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/2000 TANGGAL 18 APRIL 2000
957 S - 55/PJ.4/2000
23 Mei 2000 PENGAMANAN PENERIMAAN PPh TAHUN 2000
958 153/KMK.04/2000
19 Mei 2000 PENGECUALIAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
959 SE - 10/PJ.43/2000
19 Mei 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
960 S - 180/PJ.311/2000
26 Apr 2000 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
961 KEP - 108/PJ./2000
19 Apr 2000 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-43/PJ./1996 TENTANG MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
962 SE - 08/PJ.42/2000
18 Apr 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27)
963 SE - 07/PJ.42/2000
13 Apr 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TURKI (SERI P3B No. 26)
964 SE - 80/PJ/2000
28 Mar 2000 PENEGASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000
965 SE - 06/PJ.43/2000
27 Mar 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25)
966 SE - 05/PJ.43/2000
22 Mar 2000 TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)
967 SE - 02/PJ.24/2000
13 Mar 2000 PENEGASAN SE-05/PJ.64/1988 TANGGAL 23 JULI 1988 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AUSTRIA
968 SE - 04/PJ.43/2000
8 Mar 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
969 S - 92/PJ.312/2000
2 Mar 2000 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN SE-54/PJ.42/1999
970 S - 89/PJ.311/2000
28 Feb 2000 PINJAMAN SUB ORDINASI TANPA BUNGA
971 S - 49/PJ/2000
23 Feb 2000 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh 1999 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET
972 SE - 03/PJ.42/2000
17 Feb 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
973 KEP - 35/PJ/2000
11 Feb 2000 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN
974 SE - 02/PJ.42/2000
11 Feb 2000 PENEGASAN SE-05/PJ.64/1988 TANGGAL 23 JULI 1988 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AUSTRIA
975 40/KMK.01/2000
10 Feb 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 700/KMK.05/1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/KMK.01/1990 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 596/KMK.05/1986
976 S - 59/PJ.333/2000
10 Feb 2000 PAJAK PENGHASILAN ATAS WARGA NEGARA ASING
977 S - 146/PJ.52/2000
3 Feb 2000 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BUKU PENDIDIKAN (EDUCATION MATERIALS/LESSONS MATERIALS) OLEH PUSDIK LANTAS POLRI
978 S - 51/PJ.333/2000
2 Feb 2000 STP ATAS PPh PASAL 29
979 S - 12/PJ.44/2000
27 Jan 2000 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR (RESTITUSI PPh)
980 S - 92/PJ.52/2000
27 Jan 2000 PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN SE-54/PJ.42/1999
981 S - 23/PJ.332/2000
18 Jan 2000 PERMOHONAN KONFIRMASI SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 26 TERUTANG ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN
982 S - 91/PJ.52/2000
17 Jan 2000 PERUBAHAN NAMA
983 S - 19/PJ.313/2000
13 Jan 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS HUTANG YANG TIDAK DAPAT DILUNASI PADA SAAT LIKUIDASI PERUSAHAAN
984 S - 20/PJ.34/2000
13 Jan 2000 PERMOHONAN TEKS LENGKAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 1999
985 SE - 01/PJ.41/2000
12 Jan 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
986 S - 09/PJ.313/2000
12 Jan 2000 PENEGASAN MASALAH WAKTU REVALUASI AKTIVA TETAP SESUAI DENGAN KMK NO. 384/KMK/04/1998 TANGGAL 14 AGUSTUS 1998
987 S - 07/PJ.313/2000
11 Jan 2000 KONFIRMASI PERATURAN PERPAJAKAN
988 S - 005/PJ.313/2000
5 Jan 2000 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPH PASAL 26
989 KEP - 02/PJ.1/2000
3 Jan 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)
990 SE - 55/PJ.42/1999
31 Des 1999 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (REV 003/00)
991 SE - 56/PJ.42/1999
31 Des 1999 PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI
992 566/KMK.04/1999
27 Des 1999 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
993 S - 390/PJ.311/1999
15 Des 1999 PPh PASAL 23
994 SE - 54/PJ.42/1999
8 Des 1999 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.43/1997 TANGGAL 27 NOPEMBER 1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997
995 S - 376/PJ.311/1999
30 Nop 1999 PENGGANTIAN BIAYA PROMOSI
996 S - 374/PJ.311/1999
19 Nop 1999 PENEGASAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23
997 SE - 53/PJ.41/1999
17 Nop 1999 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
998 SE - 52/PJ.42/1999
17 Nop 1999 PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING
999 S - 371/PJ.313/1999
17 Nop 1999 PEMOTONGAN PAJAK ATAS BIAYA DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
1000 KEP - 306/PJ./1999
11 Nop 1999 TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
1001 S - 358/PJ.312/1999
2 Nop 1999 PENEGASAN ATAS PERLAKUAN BUNGA PINJAMAN UNTUK INVESTASI SAHAM
1002 SE - 50/PJ.43/1999
28 Okt 1999 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1998 TANGGAL 4 JUNI 1998 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1003 SE - 49/PJ.41/1999
27 Okt 1999 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI ANAK-ANAK YANG BERUSIA TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) TAHUN
1004 S - 352/PJ.3/1999
26 Okt 1999 PEMBERITAAN HARIAN MEDIA INDONESIA DAN BISNIS INDONESIA
1005 KEP - 283/PJ./1999
25 Okt 1999 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
1006 SE - 48/PJ.42/1999
22 Okt 1999 PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERUSAHA DALAM BIDANG PENAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KONTRAK KARYA YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
1007 S - 332/PJ.313/1999
15 Okt 1999 BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN
1008 SE - 47/PJ.42/1999
13 Okt 1999 PENERUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 450/KMK.04/1999 TANGGAL 9 SEPTEMBER 1999
1009 KEP - 268/PJ./1999
12 Okt 1999 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
1010 SE - 45/PJ.42/1999
12 Okt 1999 PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH
1011 S - 318/PJ.312/1999
7 Okt 1999 KONFIRMASI PENGENAAN PAJAK ATAS SELISIH KURS
1012 SE - 43/PJ.41/1999
4 Okt 1999 PENGECUALIAN DARI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
1013 79 TAHUN 1999
30 Sep 1999 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1014 SE - 41/PJ.43/1999
29 Sep 1999 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
1015 SE - 40/PJ.43/1999
23 Sep 1999 KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21
1016 78 TAHUN 1999
22 Sep 1999 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK BAGI PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI
1017 KEP - 235/PJ./1999
17 Sep 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
1018 SE - 39/PJ.43/1999
17 Sep 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING
1019 450/KMK.04/1999
9 Sep 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.04/1995 TENTANG JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK MASA MANFAAT UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
1020 SE - 38/PJ.42/1999
9 Sep 1999 PENELITIAN TRANSAKSI PENGALIHAN SAHAM BADAN-BADAN USAHA YANG TIDAK DILAKUKAN DI BURSA
1021 444/KMK.04/1999
7 Sep 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KMK.04/1997 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATACARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 549/KMK.04/1997
1022 S - 276/PJ.313/1999
1 Sep 1999 CADANGAN PREMI YANG DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
1023 SE - 37/PJ.43/1999
31 Ags 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA YAYASAN DANA TAUNGAN PESANGON TENAGA KERJA
1024 SE - 215/PJ./1999
27 Ags 1999 PENCETAKAN FORMULIR 1721 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
1025 SE - 36/PJ.41/1999
26 Ags 1999 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1026 434/KMK.04/1999
24 Ags 1999 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM
1027 SE - 35/PJ.43/1999
24 Ags 1999 PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP
1028 400/KMK.04/1999
11 Ags 1999 PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN
1029 392/KMK.04/1999
3 Ags 1999 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/KMK.04/1998
1030 SE - 33/PJ.43/1999
2 Ags 1999 PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-172/PJ./1999
1031 S - 247/PJ.313/1999
29 Jul 1999 PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN YANG PINDAH DALAM TAHUN BERJALAN DAN PPh ATAS PENGHASILAN KARYAWAN YANG BERASAL DARI PESANGON
1032 S - 246/PJ.312/1999
28 Jul 1999 TANGGAPAN ATAS QUESTIONNAIRE PENYELIDIKAN SUBSIDI OLEH UNI EROPA ATAS EKSPOR "POLYESTER STAPLE FIBER" DARI INDONESIA
1033 S - 243/PJ.311/1999
26 Jul 1999 JASA CLEANING SERVICE
1034 S - 242/PJ.313/1999
26 Jul 1999 DISPENSASI PEMBEBASAN PAJAK YANG BERLAKU ATAS KEGIATAN GEBYAR DAN PROMOSI PON XV-2000 JAWA TIMUR
1035 KEP - 172/PJ./1999
23 Jul 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-212/PJ./1998 TANGGAL 8 OKTOBER 1998 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
1036 SE - 31/PJ.41/1999
23 Jul 1999 PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA DIVIDEN DAN ROYALTY TAHUN 1970
1037 S - 239/PJ.312/1999
23 Jul 1999 JASA PERAWATAN MESIN/PABRIK
1038 SE - 32/PJ.43/1999
23 Jul 1999 PENGKREDITAN PPH PASAL 22 IMPOR YANG DITUNDA PELUNASANNYA
1039 S - 229/PJ.312/1999
20 Jul 1999 PERMOHONAN KONFIRMASI DAN PENJELASAN ATAS EKSPOR YANG MENGGUNAKAN NAMA/QUOTA EKSPORTIR LAIN (QQ)
1040 SE - 29/PJ.44/1999
8 Jul 1999 MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN FISKAL
1041 358/KMK.04/1999
2 Jul 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/KMK.04/1998 TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
1042 SE - 28/PJ.42/1999
2 Jul 1999 PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-44/PJ.42/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 DAN NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999
1043 S - 214/PJ.311/1999
2 Jul 1999 PEMOTONGAN PPh FINAL OLEH PT CALTEX PACIFIC INDONESIA ATAS PEMBAYARAN KEPADA CONTRACTOR PT KWARTADAYA DIRGANUSA (IN CONSORTIUM WITH PT INTI KARYA PERSADA TEKNIK)
1044 S - 253/PJ.42/1999
24 Jun 1999 PERLAKUAN PPh ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
1045 KEP - 141/PJ/1999
21 Jun 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
1046 SE - 26/PJ.42 /1999
21 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PARTAI POLITIK
1047 SE - 27/PJ.42/1999
21 Jun 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
1048 SE - 25/PJ.43/1999
18 Jun 1999 PENETAPAN BENTUK STANDAR SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
1049 S - 194/PJ.312/1999
15 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP SELISIH KURS
1050 S - 178/PJ.313/1999
1 Jun 1999 JASA PERAKITAN
1051 SE - 22/PJ.42/1999
27 Mei 1999 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI
1052 S - 162/PJ.33/1999
25 Mei 1999 PENGAWASAN ATAS WAJIB PAJAK YANG MENDAPAT FASILITAS PPh DITANGGUNG PEMERINTAH
1053 S - 164/PJ.333/1999
25 Mei 1999 TANGGAPAN ATAS QUESTIONNAIRE PENYELIDIKAN CVD OLEH UNI EROPA ATAS EKSPOR POLYSTER STAPLE FIBER DARI INDONESIA
1054 S - 132/PJ.313/1999
12 Mei 1999 PERATURAN PERPAJAKAN
1055 SE - 19/PJ.42/1999
10 Mei 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
1056 S - 127/PJ.311/1999
10 Mei 1999 PPh PASAL 23 ATAS KOMISI PENJUALAN
1057 S - 128/PJ.312/1999
10 Mei 1999 NERACA PENYESUAIAN
1058 S - 129/PJ.33/1999
10 Mei 1999 SPT TAHUNAN PPh RUGI
1059 S - 92/PJ.44/1999
7 Mei 1999 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR (RESTITUSI PPh)
1060 S - 121/PJ.313/1999
27 Apr 1999 PENEGASAN TENTANG TATA CARA PENCATATAN TRANSAKSI USAHA UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK
1061 SE - 18/PJ.42/1999
26 Apr 1999 PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 
1062 S - 115/PJ.312/1999
23 Apr 1999 PENEGASAN TENTANG PPh ATAS JASA KONSTRUKSI/KONSULTAN DAN PPh ATAS MARKETING SURVEY/RESEARCH
1063 KEP - 89/PJ./1999
22 Apr 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-03/PJ./1995 TANGGAL 9 JANUARI 1995 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU
1064 SE - 17/PJ.41/1999
22 Apr 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PULAU NATUNA
1065 S - 107/PJ.313/1999
19 Apr 1999 PENGENAAN PPh ATAS PEMBAYARAN KOMISI EKSPOR KE LUAR NEGERI
1066 S - 104/PJ.311/1999
16 Apr 1999 PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
1067 S - 89/PJ.31/1999
12 Apr 1999 PENJELASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP YAYASAN
1068 S - 91/PJ.313/1999
12 Apr 1999 PERHITUNGAN FISKAL ATAS JASA NEGOSIASI HARGA PEMBELIAN BARANG
1069 SE - 16/PJ.43/1999
6 Apr 1999 PENGIRIMAN SALINAN RESMI PUTUSAN BPSP
1070 S - 87/PJ.311/1999
6 Apr 1999 PPh PASAL 26 ATAS DIVIDEN
1071 SE - 14/PJ.43/1999
30 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIMA
1072 S - 78/PJ.31/1999
26 Mar 1999 RUGI SELISIH KURS TAHUN 1998
1073 SE - 13/PJ.43/1999
22 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM
1074 SE - 11/PJ.43/1999
16 Mar 1999 PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16)
1075 S - 72/PJ.313/1999
16 Mar 1999 PENJELASAN/PENEGASAN ATAS JASA TEKNIK
1076 S - 70/PJ.312/1999
15 Mar 1999 FASILITAS PERPAJAKAN DI DAERAH TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1994
1077 S - 72/PJ.43/1999
15 Mar 1999 PENJELASAN/PENEGASAN ATAS JASA TEKNIK
1078 S - 56/PJ.313/1999
12 Mar 1999 PENJELASAN/KEBERATAN ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN SKB PPh PASAL 22 DAN 23
1079 S - 58/PJ.312/1999
12 Mar 1999 PENEGASAN ATAS PENYUSUTAN AKTIVA TETAP KOMPUTER
1080 S - 54/PJ.313/1999
5 Mar 1999 PENYUSUTAN
1081 SE - 07/PJ.42/1999
25 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AFRIKA SELATAN (SERI P3B NO. 12)
1082 SE - 08/PJ.42/1999
25 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL YANG MENGUBAH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-KANADA (SERI P3B NO. 13)
1083 SE - 09/PJ.42/1999
25 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
1084 SE - 10/PJ.43/1999
25 Feb 1999 PENEGASAN MENGENAI PERLAKUAN PENYUSUTAN AKTIVA BERWUJUD DAN AMORTISASI AKTIVA TAK BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN OLEH KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLORASI MAUPUN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NOMOR15)
1085 17 TAHUN 1999
23 Feb 1999 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
1086 S - 41/PJ.3/1999
22 Feb 1999 PEMBEBASAN FISKAL AIDA
1087 SE - 06/PJ.44/1999
17 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
1088 68/KMK.04/1999
16 Feb 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/KMK.01/1998
1089 S - 36/PJ.332/1999
16 Feb 1999 PERMOHONAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN ATAS WAJIB PAJAK KORBAN KERUSUHAN DAN PENGURANGAN PPH PASAL 25
1090 S - 29/PJ.313/1999
13 Feb 1999 PERMOHONAN PENEGASAN PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN DALAM HAL TERJADI PERUBAHAN TAHUN BUKU
1091 KEP - 28/PJ./1999
11 Feb 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
1092 SE - 05/PJ.42/1999
11 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – KUWAIT (SERI P3B NO. 10)
1093 S - 25/PJ.313/1999
10 Feb 1999 POTONGAN BIAYA JABATAN 5%
1094 S - 23/PJ.311/1999
8 Feb 1999 PENJELASAN PP NOMOR 27 TAHUN 1996 DAN PP NOMOR 29 TAHUN 1996 SERTA PASAL 4 AYAT (2) UU PAJAK PENGHASILAN
1095 SE - 03/PJ.43/1999
2 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)
1096 42/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
1097 38/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
1098 SE - 02/PJ.42/1999
26 Jan 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7)
1099 S - 11/PJ.312/1999
26 Jan 1999 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH BAGI INDUSTRI MULTIFINANCE
1100 S - 12/PJ.313/1999
26 Jan 1999 PERMOHONAN PENJELASAN JASA TEKNIK
1101 S - 13/PJ.312/1999
26 Jan 1999 REVALUASI AKTIVA TETAP PT JAKARTA SETIABUDI PROPERTY TBK
1102 SE - 01/PJ.41/1999
21 Jan 1999 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN USAHA DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO. 6)
1103 S - 09/PJ.313/1999
21 Jan 1999 PERATURAN PERPAJAKAN
1104 KEP - 13/PJ./1999
18 Jan 1999 PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721)
1105 SE - 02/PJ.24/1999
15 Jan 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7)
1106 7 TAHUN 1999
14 Jan 1999 KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
1107 S - 05/PJ.313/1999
14 Jan 1999 PERNYATAAN KEBERATAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS THR
1108 S - 04/PJ.313/1999
6 Jan 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP ORGANISASI INTERNASIONAL
1109 S - 02/PJ.313/1999
5 Jan 1999 PENJELASAN MENGENAI ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1998
1110 83 TAHUN 1998
31 Des 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
1111 SE - 46/PJ.42/1998
31 Des 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
1112 SE - 47/PJ.43/1998
31 Des 1998 PENEGASAN TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1113 SE - 44/PJ.42/1998
30 Des 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998
1114 SE - 45/PJ.43/1998
30 Des 1998 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998
1115 KEP - 281/PJ./1998
28 Des 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
1116 SE - 41/PJ.43/1998
28 Des 1998 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1117 SE - 42/PJ.43/1998
28 Des 1998 BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
1118 SE - 43/PJ.43/1998
28 Des 1998 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1119 520/KMK.04/1998
18 Des 1998 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1120 522/KMK.04/1998
18 Des 1998 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1121 KEP - 273/PJ./1998
11 Des 1998 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING
1122 S - 301/PJ.313/1998
11 Des 1998 PEMBEBASAN PPN, PPnBM DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1123 SE - 39/PJ.42/1998
9 Des 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998
1124 SE - 06/PJ.95/1998
3 Des 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
1125 S - 290/PJ.313/1998
27 Nop 1998 SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN PPN JASA LUAR NEGERI
1126 S - 291/PJ.313/1998
27 Nop 1998 PENEGASAN TENTANG ANGSURAN PPh PASAL 25 TERHADAP SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR
1127 S - 283/PJ.332/1998
20 Nop 1998 PENGHITUNGAN PPh TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DATA-DATANYA MUSNAH TERBAKAR KARENA KERUSUHAN PERTENGAHAN MEI 1998
1128 SE - 37/PJ.43/1998
19 Nop 1998 PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN
1129 KEP - 264/PJ/1998
18 Nop 1998 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY
1130 SE - 36/PJ.41/1998
16 Nop 1998 PERUBAHAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO JENIS USAHA DOKTER
1131 SE - 12/PJ.7/1998
11 Nop 1998 BIAYA PEMERIKSAAN
1132 S - 272/PJ.3/1998
10 Nop 1998 RANCANGAN KEPPRES TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DI BIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
1133 SE - 33/PJ.42/1998
4 Nop 1998 PENCABUTAN BUTIR 11 HURUF A DALAM SE-42/PJ.4/1996 TANGGAL 31 DESEMBER 1996
1134 SE - 34/PJ.43/1998
4 Nop 1998 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
1135 S - 266/PJ.311/1998
4 Nop 1998 PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN ATAU DEPOSITO ANGGOTA LAPANGAN GOLF
1136 S - 260/PJ.313/1998
2 Nop 1998 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI OBJEK PPh PASAL 21 ATAS GAJI
1137 S - 265/PJ.3/1998
2 Nop 1998 DAFTAR ISIAN SURVEY ON ASEAN MEMBER COUNTRIES POSITION REPARDING THE PROPOSED SHORT-TERM MEASURES
1138 S - 263/PJ.332/1998
2 Nop 1998 PERLAKUAN PPh ATAS PERUBAHAN STATUS DARI PERSEROAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
1139 S - 256/PJ.311/1998
23 Okt 1998 TARIF PASAL 18 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
1140 SE - 32/PJ.43/1998
22 Okt 1998 PENEGASAN ATAS SE-28/PJ.43/1998 TANGGAL 4 SEPTEMBER 1998 
1141 462/KMK.04/1998
21 Okt 1998 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
1142 S - 254/PJ.311/1998
20 Okt 1998 PPh ATAS HADIAH
1143 SE - 41/PJ.6/1998
19 Okt 1998 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1144 SE - 31/PJ.41/1998
15 Okt 1998 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
1145 S - 251/PJ.313/1998
13 Okt 1998 PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL YANG DITERBITKAN UNTUK SUATU JOINT OPERATION (JO)
1146 KEP - 218/PJ./1998
12 Okt 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA
1147 SE - 30/PJ.41/1998
28 Sep 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1998
1148 SE - 29/PJ.42/1998
17 Sep 1998 TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
1149 S - 108/PJ.44/1998
14 Sep 1998 PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PROMOSI
1150 SE - 28/PJ.43/1998
4 Sep 1998 PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN/JASA YANG ATAS IMBALANNYA SEMATA-MATA DIKENAKAN PPh FINAL
1151 SE - 09/PJ.7/1998
28 Ags 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
1152 SE - 27/PJ.42/1998
25 Ags 1998 PEMBEBANAN RUGI SELISIH KURS TAHUN 1997 BAGI WP MERGER
1153 S - 195/PJ.311/1998
19 Ags 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI
1154 383/KMK.04/1998
14 Ags 1998 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/KMK.04/1996 TENTANG PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1155 384/KMK.04/1998
14 Ags 1998 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
1156 S - 189/PJ.311/1998
14 Ags 1998 PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
1157 S - 190/PJ.312/1998
14 Ags 1998 PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
1158 SE - 26/PJ.431/1998
13 Ags 1998 PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
1159 S - 180/PJ.312/1998
10 Ags 1998 PERLAKUAN SELISIH KURS BAGI PERUSAHAAN YANG PENGHASILANNYA DIKENAKAN PPh FINAL
1160 S - 184/PJ.313/1998
10 Ags 1998 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI SERI PPh UMUM 18 TANGGAL 14 JUNI 1986
1161 S - 423/PJ.42/1998
10 Ags 1998 PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
1162 SE - 12/PJ.21/1998
6 Ags 1998 BIAYA PEMERIKSAAN
1163 SE - 24/PJ.42/1998
5 Ags 1998 PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS
1164 SE - 21/PJ.44/1998
30 Jul 1998 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE)
1165 S - 170/PJ.313/1998
30 Jul 1998 PENGEMBALIAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI ATAS NAMA THE NETHERLANDS LEPROSY RELIEF ASSOCIATION (NLRA)
1166 361/KMK.04/1998
27 Jul 1998 FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
1167 S - 168/PJ.311/1998
27 Jul 1998 PPh PASAL 23 ATAS PENGHASILAN DARI PEMASANGAN IKLAN
1168 S - 161/PJ.313/1998
20 Jul 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
1169 S - 156/PJ.313/1998
15 Jul 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS NAMA CENTER FOR CORPORATE LEADERSHIP
1170 SE - 20/PJ.431/1998
13 Jul 1998 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-279/PJ./1998 TANGGAL 17 DESEMBER 1998
1171 SE - 19/PJ.42/1998
10 Jul 1998 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN SEBAGAI BARANG DAGANGAN OLEH WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DALAM BIDANG PROPERTI
1172 S - 150/PJ.333/1998
10 Jul 1998 PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 26
1173 S - 147/PJ.312/1998
9 Jul 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1174 S - 146/PJ.333/1998
7 Jul 1998 PPh ATAS RUMAH SUSUN STRATA TITLE
1175 S - 143/PJ.311/1998
3 Jul 1998 KRITERIA INDUSTRI TERTENTU YANG DIMAKSUD PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
1176 S - 83/PJ.4/1998
2 Jul 1998 PENGAMANAN PENERIMAAN PPh TAHUN 1998/1999
1177 KEP - 132/PJ./1998
30 Jun 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-37/PJ./1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
1178 S - 138/PJ.311/1998
26 Jun 1998 PENJELASAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1179 S - 139/PJ.311/1998
26 Jun 1998 FISKAL LUAR NEGERI
1180 S - 140/PJ.312/1998
26 Jun 1998 PENANGGUHAN PPh PASAL 23 ATAS JASA BROKER ASURANSI
1181 S - 135/PJ.333/1998
25 Jun 1998 PENGHAPUSAN HUTANG BUNGA OLEH KREDITOR BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MENYEWAKAN RUKO
1182 SE - 08/PJ.24/1998
24 Jun 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
1183 SE - 11/PJ.311/1998
17 Jun 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
1184 SE - 04/PJ.95/1998
17 Jun 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1185 S - 331/PJ.421/1998
16 Jun 1998 KLASIFIKASI KEUNTUNGAN SELISIH KURS DALAM PERHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
1186 314/KMK.04/1998
15 Jun 1998 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KMK.04/1998
1187 S - 324/PJ.422/1998
12 Jun 1998 REVALUASI ULANG ATAS AKTIVA TETAP
1188 S - 220/PJ.433/1998
11 Jun 1998 PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 BADAN
1189 SE - 18/PJ.41/1998
9 Jun 1998 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR
1190 S - 212/PJ.432/1998
8 Jun 1998 PERMOHONAN TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI SUBYEK PPh ATAS NAMA KOMATSU
1191 SE - 16/PJ.43/1998
4 Jun 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
1192 S - 81/PJ.313/1998
4 Jun 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN ATAS PEMBELIAN KAPAL DARI LUAR NEGERI
1193 S - 203/PJ.433/1998
3 Jun 1998 SKB PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BBM PERTAMINA
1194 S - 302/PJ.423/1998
3 Jun 1998 PERLAKUAN LABA SELISIH KURS TAHUN 1997
1195 SE - 08/PJ.311/1998
2 Jun 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
1196 S - 1278/PJ.54/1998
2 Jun 1998 SELISIH KURS
1197 S - 286/PJ.422/1998
1 Jun 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1198 S - 195/PJ.432/1998
1 Jun 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI
1199 S - 285/PJ.423/1998
1 Jun 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1200 S - 193/PJ.432/1998
29 Mei 1998 PENGENAAN PPh ATAS JASA KONSULTASI DI BIDANG AGRIBISNIS
1201 S - 111/PJ.313/1998
27 Mei 1998 PERPAJAKAN ATAS IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
1202 S - 106/PJ.313/1998
25 Mei 1998 PPh ATAS JASA SEISMIC DATA ACQUSITION
1203 S - 108/PJ.333/1998
25 Mei 1998 PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PROMOSI
1204 S - 280/PJ.423/1998
22 Mei 1998 PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS
1205 S - 1157/PJ.52/1998
20 Mei 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, DAN PPh PASAL 22 IMPOR MESIN-MESIN CUCI DARAH/HEMODIALISIS
1206 S - 104/PJ.312/1998
18 Mei 1998 INFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS REVALUASI AKTIVA
1207 S - 271/PJ.421/1998
18 Mei 1998 PERLAKUAN PPN ATAS BATU GILING DAN PASIR
1208 S - 257/PJ.421/1998
8 Mei 1998 PEMAKAIAN SENDIRI MERUPAKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
1209 S - 100/PJ.312/1998
7 Mei 1998 OBJEK PEMOTONGAN PPh
1210 S - 255/PJ.422/1998
7 Mei 1998 SELISIH KURS ATAS PENEMPATAN DEPOSITO MATA UANG ASING BAGI DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN MENTERI KEUANGAN
1211 S - 171/PJ.431/1998
6 Mei 1998 PERMOHONAN PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK
1212 SE - 15/PJ.41/1998
5 Mei 1998 KESEPAKATAN/KERJASAMA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO
1213 S - 250/PJ.421/1998
4 Mei 1998 PERLAKUAN PPh ATAS KEUNTUNGAN SELISIH KURS YANG BERASAL DARI DEPOSITO BERJANGKA DALAM DOLLAR AMERIKA SERIKAT (US$) MILIK PERUSAHAAN
1214 S - 166/PJ.432/1998
4 Mei 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PPN DALAM NEGERI ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DAL
1215 S - 246/PJ.423/1998
1 Mei 1998 PERMOHONAN BEBAS PAJAK
1216 SE - 04/PJ.33/1998
30 Apr 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1217 S - 1014/PJ.52/1998
29 Apr 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPn BM, DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1218 SE - 03/PJ.33/1998
23 Apr 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
1219 S - 238/PJ.42/1998
23 Apr 1998 PENJELASAN MENGENAI PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1220 S - 90/PJ.332/1998
22 Apr 1998 PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH TIDAK DAPAT DITAGIH
1221 SE - 14/PJ.42/1998
20 Apr 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
1222 S - 89/PJ.311/1998
17 Apr 1998 PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN
1223 S - 88/PJ.333/1998
17 Apr 1998 KONFIRMASI HASIL KONSULTASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 611/KMK.04/1994
1224 S - 86/PJ.312/1998
15 Apr 1998 PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING
1225 235/KMK.01/1998
14 Apr 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
1226 229/KMK.04/1998
13 Apr 1998 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 436/KMK.04/1996
1227 S - 865/PJ.52/1998
8 Apr 1998 PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS BARANG BANTUAN KEMANUSIAAN DARI SINGAPURA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
1228 SE - 12/PJ.42/1998
30 Mar 1998 BIAYA PEMERIKSAAN
1229 S - 73/PJ.312/1998
26 Mar 1998 PEMBEBANAN BIAYA BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI KEGIATAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PPh TIDAK FINAL
1230 S - 71/PJ.313/1998
24 Mar 1998 PEMBEBASAN FISKAL BAGI ANGGOTA LEGIUN VETERAN RI
1231 189/KMK.04/1998
23 Mar 1998 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/KMK.04/1998 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN VALUTA ASING, SIFAT DAN TATA CARA PELUNASAN SERTA PELAPORANNYA
1232 SE - 11/PJ.42/1998
21 Mar 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
1233 185/KMK.04/1998
19 Mar 1998 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBELIAN VALUTA ASING, SIFAT DAN TATA CARA PELUNASAN SERTA PELAPORANNYA
1234 S - 51/PJ.312/1998
18 Mar 1998 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) BERKENAAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TANGGAL 18 APRIL 1996
1235 SE - 02/PJ.33/1998
16 Mar 1998 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04
1236 SE - 08/PJ.42/1998
16 Mar 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
1237 SE - 09/PJ.42/1998
16 Mar 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
1238 38 TAHUN 1998
9 Mar 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1239 SE - 04/PJ.13/1998
5 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1240 SE - 05/PJ.13/1998
5 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
1241 S - 36/PJ.3/1998
4 Mar 1998 DEREGULASI PENDIDIKAN
1242 S - 38/PJ.312/1998
4 Mar 1998 PPh PASAL 23 ATAS JASA REPARASI DAN RESPESIFIKASI REDA EQUIPMENT
1243 SE - 06/PJ.4/1998
2 Mar 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
1244 130/KMK.04/1998
27 Feb 1998 PENGHAPUSAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
1245 SE - 10/PJ.23/1988
18 Feb 1998 PENGUSULAN PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
1246 S - 107/MK.04/1998
18 Feb 1998 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BHP JASTEL
1247 44/KMK.04/1998
10 Feb 1998 PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
1248 SE - 03/PJ.43/1998
9 Feb 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
1249 S - 09/PJ.41/1998
4 Feb 1998 KEKURANGAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI
1250 30/KMK.04/1998
2 Feb 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1251 SE - 02/PJ.41/1998
2 Feb 1998 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04
1252 PENG-08/PJ.41/1998
2 Feb 1998 KENAIKAN FISKAL LUAR NEGERI
1253 17 TAHUN 1998
26 Jan 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1996
1254 18/KMK.04/1998
21 Jan 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1996 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
1255 SE - 01/PJ.43/1998
9 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
1256 SE - 18/PJ.42/1997
31 Des 1997 CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP
1257 S - 258/PJ.32/1997
22 Des 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh
1258 S - 3521/PJ.52/1997
22 Des 1997 PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22
1259 SE - 17/PJ.44/1997
4 Des 1997 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARING)
1260 SE - 16/PJ.43/1997
27 Nop 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 51)
1261 597/KMK.04/1997
21 Nop 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997
1262 SE - 15/PJ.42/1997
19 Nop 1997 PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SE 06/PJ.4/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997 DAN SE-09/PJ.24/1997 TANGGAL 25 JULI 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI (SERI PPh UMUM NOMOR 50)
1263 S - 494/PJ.421/1997
13 Nop 1997 PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
1264 S - 226/PJ.311/1997
12 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM DAN PPh
1265 S - 3117/PJ.52/1997
4 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPORT DAN PPh IMPORT
1266 549/KMK.04/1997
3 Nop 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 450/KMK.04/1997 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1267 S - 179/PJ.32/1997
19 Sep 1997 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPN, PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
1268 SE - 13/PJ.43/1997
2 Sep 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10)
1269 38 TAHUN 1997
1 Sep 1997 PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU
1270 SE - 12/PJ.43/1997
28 Ags 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 48)
1271 449/KMK.04/1997
26 Ags 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997
1272 450/KMK.04/1997
26 Ags 1997 PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATACARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1273 SE - 03/PJ.31/1997
13 Ags 1997 PENGATURAN KEMBALI KODE MAP DAN KODE SETORAN PAJAK
1274 SE - 11/PJ.43/1997
11 Ags 1997 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)
1275 SE - 09/PJ.24/1997
25 Jul 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
1276 SE - 10/PJ.43/1997
25 Jul 1997 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997
1277 SE - 09/PJ.42/1997
23 Jul 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
1278 KEP - 128/PJ./1997
22 Jul 1997 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1279 SE - 08/PJ.41/1997
22 Jul 1997 PENGHENTIAN PEKERJAAN-PEKERJAAN MANUAL PADA KPP YANG TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
1280 291/KMK.05/1997
26 Jun 1997 KAWASAN BERIKAT
1281 282/KMK.04/1997
20 Jun 1997 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
1282 SE - 06/PJ.4/1997
20 Jun 1997 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
1283 S - 246/PJ.432/1997
19 Jun 1997 PENGENAAN PPh ATAS BONUS
1284 S - 230/PJ.431/1997
16 Jun 1997 PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 SECARA TERPUSAT
1285 S - 84/PJ.313/1997
12 Jun 1997 PERLAKUAN PPh ATAS HIBAH TANAH GEDUNG KEPADA YAYASAN AEKI INDONESIA
1286 S - 207/PJ.431/1997
3 Jun 1997 PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 SECARA TERPUSAT
1287 S - 209/PJ.431/1997
3 Jun 1997 PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 SECARA TERPUSAT
1288 SE - 04/PJ.431/1997
19 Mei 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
1289 229/KMK.04/1997
16 Mei 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
1290 12 TAHUN 1997
7 Mei 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
1291 S - 56/PJ.312/1997
7 Mei 1997 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 634/KMK.04/1994
1292 SE - 05/PJ.24/1997
6 Mei 1997 RALAT SE-02/PJ.91/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PENYESUAIAN BEBERAPA LAMPIRAN DARI KEP-16/PJ./1996 SEHUBUNGAN DENGAN EDITING/PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN TAHUN PAJAK 1996
1293 S - 162/PJ.432/1997
1 Mei 1997 PERMOHONAN PENEGASAN PENGAKUAN PIUTANG TANPA BUNGA PT. SSK KEPADA ANAK PERUSAHAAN/AFILIASI
1294 S - 46/PJ.311/1997
14 Apr 1997 PERLAKUAN PAJAK ATAS MTN DAN PRONOT
1295 S - 41/PJ.32/1997
8 Apr 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN DAN PPh IMPOR DALAM RANGKA PERCOBAAN PRODUKSI
1296 S - 1070/PJ.52/1997
8 Apr 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM, DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1297 S - 1061/PJ.532/1997
4 Apr 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/ PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN
1298 S - 39/PJ.313/1997
27 Mar 1997 PENEGASAN MENGENAI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BANGUNAN
1299 S - 36/PJ.313/1997
26 Mar 1997 PEMBEBASAN PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1300 S - 146/PJ.421/1997
25 Mar 1997 KREDIT INVESTASI, BUNGA PINJAMAN DAN BIAYA-BIAYA LAIN
1301 S - 34/PJ.311/1997
17 Mar 1997 PPh FINAL DALAM BIDANG USAHA KONTRAKTOR
1302 S - 24/PJ.32/1997
28 Feb 1997 PERMOHONAN TIDAK TERUTANG PPN DAN PPh DARI PELAKSANAAN SWAKELOLA BARAK PRAJURIT PASPAMPRES
1303 SE - 02/PJ.91/1997
20 Feb 1997 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI
1304 S - 148/PJ.33/1997
10 Feb 1997 PENJELASAN SURAT DJP NO. : S-82/PJ.311/95
1305 SE - 02/PJ.4/1997
4 Feb 1997 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI
1306 KEP - 24/PJ./1997
31 Jan 1997 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK DI DALAM NEGERI
1307 SE - 01/PJ.4/1997
31 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
1308 SE - 42/PJ.4/1996
31 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (SERI PPh UMUM NOMOR 43)
1309 704/KMK.04/1996
30 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
1310 S - 239/PJ.312/1996
26 Des 1996 POTONGAN DAN ATAU INCENTIVE BAGI PELANGGAN
1311 73 TAHUN 1996
20 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
1312 SE - 40/PJ.4/1996
20 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 41)
1313 SE - 41/PJ.42/1996
20 Des 1996 PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42)
1314 SE - 119/PJ./1996
16 Des 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1315 S - 231/PJ.311/1996
16 Des 1996 PEMBEBASAN PPh ATAS BANTUAN HUKUM
1316 S - 119/PJ/1996
16 Des 1996 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA RELOKASI BANGUNAN GUDANG DAN KANTOR PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
1317 S - 230/PJ.312/1996
10 Des 1996 PENGENAAN PPh ATAS DIVIDEN
1318 92 TAHUN 1996
4 Des 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1319 S - 228/PJ.311/1996
4 Des 1996 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN
1320 S - 225/PJ.311/1996
29 Nop 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN/PENURUNAN TARIF PPh PASAL 23 FINAL ATAS PERSEWAAN RUMAH SEWA BERTINGKAT
1321 S - 224/PJ.33/1996
28 Nop 1996 PERMOHONAN PENETAPAN GLOBAL PARTNER SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL
1322 SE - 39/PJ.41/1996
25 Nop 1996 FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1996 DAN BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
1323 S - 219/PJ.311/1996
15 Nop 1996 PENGENAAN PAJAK BAGI KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1324 S - 3024/PJ.52/1996
15 Nop 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN/PPn BM DAN PPh
1325 S - 220/PJ.312/1996
15 Nop 1996 BIAYA PROMOSI LIGA KANSAS
1326 S - 212/PJ.311/1996
8 Nop 1996 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN JHT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
1327 S - 210/PJ.312/1996
8 Nop 1996 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TIDAK TETAP PERUSAHAAN ASURANSI
1328 S - 211/PJ.312/1996
8 Nop 1996 PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1329 S - 213/PJ.312/1996
8 Nop 1996 PENGENAAN PPh PASAL 23 TERHADAP JASA PEMBUATAN KUITANSI
1330 S - 215/PJ.32/1996
8 Nop 1996 PERMOHONAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT UNTUK PPN, PPn BM DAN PPh PASAL 22
1331 SE - 17/PJ.24/1996
1 Nop 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1332 SE - 38/PJ.41/1996
1 Nop 1996 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN
1333 625/KMK.04/1996
31 Okt 1996 PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN
1334 S - 202/PJ.33/1996
24 Okt 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 23
1335 S - 200/PJ.311/1996
21 Okt 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR
1336 S - 199/PJ.312/1996
18 Okt 1996 PPh ATAS KOMISI PENJUALAN
1337 S - 198/PJ.33/1996
18 Okt 1996 SELISIH KURS ATAS DEPOSITO VALUTA ASING DARI DANA PENSIUN YANG TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
1338 S - 2666/PJ.532/1996
15 Okt 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, BEA BALIK NAMA KAPAL, BEA MASUK, DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1339 KEP - 108/PJ.1/1996
14 Okt 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1340 S - 2662/PJ.52/1996
14 Okt 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM, DAN PPh PASAL 22 IMPOR
1341 S - 195/PJ.312/1996
11 Okt 1996 PENERAPAN PP 27/1996 ATAS KERJASAMA PENGEMBANGAN PROPERTI
1342 KEP - 01/PJ.7/1996
3 Okt 1996 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI BAJA DI DALAM NEGERI
1343 SE - 35/PJ.4/1996
1 Okt 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM - 40)
1344 S - 186/PJ.313/1996
1 Okt 1996 PPh ATAS BIAYA HIDUP TKS/TKMT/TKPMP
1345 S - 182/PJ.312/1996
27 Sep 1996 PENGEMBALIAN/RESTITUSI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI UDARA
1346 587/KMK.04/1996
21 Sep 1996 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
1347 S - 56/PJ.4/1996
19 Sep 1996 BENTUK LAPORAN TRIWULANAN KEPPRES 90 TAHUN 1995
1348 57 TAHUN 1996
18 Sep 1996 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1349 S - 171/PJ.33/1996
11 Sep 1996 PENJELASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET
1350 S - 169/PJ.312/1996
10 Sep 1996 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
1351 S - 170/PJ.312/1996
10 Sep 1996 PPh PASAL 23, 26 & PPN ATAS PEMBAYARAN KOMISI PENJUALAN KEPADA WP DALAM NEGERI & KOMISI PENJUALAN KEPADA WP LUAR NEGERI
1352 S - 168/PJ.33/1996
10 Sep 1996 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PASIEN YANG KURANG MAMPU
1353 SE - 34/PJ.42/1996
9 Sep 1996 PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP. (SERI PPh UMUM NOMOR 39)
1354 S - 504/PJ.42/1996
9 Sep 1996 PENJUALAN PIUTANG
1355 S - 165/PJ.33/1996
4 Sep 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN/KERINGANAN FISKAL LUAR NEGERI
1356 SE - 33/PJ.421/1996
2 Sep 1996 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)
1357 S - 162/PJ.312/1996
30 Ags 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN THT SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1995 DARI PENGENAAN PPh PASAL 21 FINAL
1358 SE - 32/PJ.4/1996
29 Ags 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 37)
1359 S - 159/PJ.312/1996
29 Ags 1996 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
1360 S - 144/PJ.33/1996
20 Ags 1996 PENJELASAN MENGENAI PENYUSUTAN BANGUNAN DI ATAS TANAH SEWA DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1361 S - 145/PJ.33/1996
20 Ags 1996 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1362 S - 143/PJ.311/1996
19 Ags 1996 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PERLAKUAN PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1363 SE - 31/PJ.4/1996
16 Ags 1996 PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95)
1364 507/KMK.04/1996
13 Ags 1996 PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
1365 SE - 29/PJ.4/1996
13 Ags 1996 PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)
1366 S - 139/PJ.33/1996
7 Ags 1996 PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PPh BAGI BADAN HUKUM YANG BERGERAK DI BIDANG SOSIAL
1367 KEP - 59/PJ./1996
5 Ags 1996 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994 DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1368 S - 137/PJ.33/1996
5 Ags 1996 PENGHASILAN LKBN ANTARA
1369 S - 134/PJ.311/1996
31 Jul 1996 PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
1370 S - 1799/PJ.52/1996
29 Jul 1996 PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN IMPOR DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR KACANG TANAH KUPAS HS NO. 1202.20.000 DARI NEGARA INDIA, VIETNAM, DAN CINA
1371 S - 126/PJ.313/1996
25 Jul 1996 PPh PASAL 23 ATAS KOMISI AGEN
1372 SE - 11/PJ.24/1996
24 Jul 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 598/KMK.04/1994(SERI PPh PASAL 21 NOMOR12)
1373 475/KMK.04/1996
23 Jul 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
1374 S - 119/PJ.312/1996
22 Jul 1996 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA RELOKASI BANGUNAN GUDANG DAN KANTOR PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
1375 SE - 28/PJ.4/1996
15 Jul 1996 PERLAKUAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh TERHADAP BADAN/LEMBAGA PEMERINTAH
1376 S - 114/PJ.313/1996
15 Jul 1996 BIAYA BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI
1377 45 TAHUN 1996
8 Jul 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU
1378 46 TAHUN 1996
8 Jul 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
1379 KEP - 50/PJ./1996
8 Jul 1996 PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1380 SE - 27/PJ.4/1996
8 Jul 1996 PPh PASAL 23 ATAS JASA KONSTRUKSI ATAU JASA PEMBORONG BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN EX IMPOR (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 8)
1381 SE - 26/PJ.433/1996
4 Jul 1996 RALAT SE MENGENAI PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 34)
1382 S - 130/PJ.311/1996
29 Jun 1996 PERMOHONAN PENEGASAN PENERAPAN STELSEL KAS PADA PENGHITUNGAN SPT PPh PASAL 25 PERSEORANGAN SECARA KONSISTEN
1383 SE - 25/PJ.43/1996
26 Jun 1996 BENTUK STANDAR LAPORAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN UNTUK PEMUSATAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21 - 13)
1384 SE - 24/PJ.4/1996
25 Jun 1996 FORMULIR LP2P TAHUN 1996
1385 436/KMK.04/1996
20 Jun 1996 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 539/KMK.01/1995
1386 416/KMK.04/1996
14 Jun 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
1387 417/KMK.04/1996
14 Jun 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
1388 KEP - 43/PJ./1996
14 Jun 1996 MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
1389 KEP - 44/PJ./1996
14 Jun 1996 PEMBERIAN UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI
1390 SE - 22/PJ.4/1996
14 Jun 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
1391 SE - 21/PJ.41/1996
14 Jun 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
1392 S - 1385/PJ.52/1996
14 Jun 1996 PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPn BM DAN PPh
1393 394/KMK.04/1996
5 Jun 1996 PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1394 KEP - 37/PJ./1996
30 Mei 1996 PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI
1395 SE - 20/PJ.4/1996
30 Mei 1996 PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPh PASAL 22 NO. 6)
1396 S - 99/PJ.311/1996
27 Mei 1996 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN BAGI PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS TAX HOLIDAY
1397 SE - 19/PJ.41/1996
15 Mei 1996 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING. (SERI PPh UMUM NOMOR 31)
1398 S - 92/PJ.311/1996
15 Mei 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
1399 S - 1139/PJ.531/1996
15 Mei 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN, PPn BM, DAN PPh ATAS PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA MEDIS RUMAH SAKIT AL-ISLAM BANDUNG
1400 S - 89/PJ.312/1996
15 Mei 1996 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 OLEH PT XYZ ATAS PEMBAYARAN KEPADA PT ABC
1401 S - 88/PJ.32/1996
14 Mei 1996 PERMOHONAN FASILITAS BEBAS BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPn BM SERTA PPh PASAL 22 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
1402 S - 86/PJ.33/1996
13 Mei 1996 PERMOHONAN PPh 5% FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1403 S - 87/PJ.33/1996
13 Mei 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 23
1404 SE - 32/PJ/1996
13 Mei 1996 PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PPN DAN PPnBM, DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
1405 SE - 02/PJ.31/1996
6 Mei 1996 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)
1406 SE - 17/PJ.4/1996
30 Apr 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1407 SE - 18/PJ.42/1996
30 Apr 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
1408 SE - 16/PJ.42/1996
23 Apr 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
1409 S - 78/PJ.311/1996
19 Apr 1996 PEMBEBASAN PPh PASAL 23 ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG
1410 29 TAHUN 1996
18 Apr 1996 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
1411 S - 75/PJ.311/1996
18 Apr 1996 PEMBEBASAN PPh
1412 S - 904/PJ.53/1996
11 Apr 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
1413 S - 60/PJ.311/1996
3 Apr 1996 PEMBAYARAN UWTO
1414 S - 61/PJ.33/1996
3 Apr 1996 PENEGASAN MENGENAI TIDAK DILAKUKAN KOREKSI ATAS BIAYA BUNGA PINJAMAN
1415 SE - 13/PJ.4/1996
2 Apr 1996 BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)
1416 S - 819/PJ.53/1996
1 Apr 1996 PERMOHONAN UNTUK TIDAK DIKENAKAN PPN DAN PPh
1417 SE - 12/PJ.4/1996
25 Mar 1996 RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
1418 S - 49/PJ.312/1996
19 Mar 1996 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PEMBEBANAN BIAYA-BIAYA GO PUBLIK
1419 KEP - 16/PJ./1996
15 Mar 1996 TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
1420 S - 46/PJ.311/1996
15 Mar 1996 MASALAH DIVIDEN YANG DI TERIMA OLEH DANA PENSIUN
1421 S - 22/PJ.312/1996
6 Mar 1996 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN KUPON BELANJA TERHADAP PENERIMA BUNGA TABUNGAN TERTENTU DARI BANK SURYA
1422 S - 23/PJ.33/1996
6 Mar 1996 PPh PASAL 23 DAN PPN ATAS PENGGANTIAN PERALATAN DRILLING YANG RUSAK OLEH PEMAKAI JASA DRILLING
1423 KEP - 16/PJ.1/1996
28 Feb 1996 TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
1424 SE - 11/PJ.43/1996
14 Feb 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 598/KMK.04/1994(SERI PPh PASAL 21 NOMOR12)
1425 S - 34/PJ.312/1996
14 Feb 1996 KELONGGARAN PERPAJAKAN ATAS BP (BIAYA PENYAMBUNGAN) DI PLN
1426 S - 443/PJ.53/1996
14 Feb 1996 PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
1427 SE - 10/PJ.41/1996
12 Feb 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) I DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II, SERTA SE-07/PJ.24/1996 TANGGAL 10 JUNI 1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
1428 S - 32/PJ.312/1996
12 Feb 1996 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1429 61/KMK.016/1996
9 Feb 1996 BANTUAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1430 S - 02/PJ.4/1996
9 Feb 1996 PENJELASAN TENTANG PERLAKUAN PPh DAN PPN ATAS PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI PENGGANTI SAHAM
1431 SE - 09/PJ.4/1996
9 Feb 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-72/PJ.1/1996 TANGGAL 5 JULI 1996
1432 S - 361/PJ.53/1996
8 Feb 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh ATAS PENGADAAN PAKET SANTUNAN ANAK ASUH/SUMBANGAN WAJIB BELAJAR
1433 SE - 08/PJ.41/1996
30 Jan 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-64/PJ.1/1996 TANGGAL 20 JUNI 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAN PENAMBAHAN KODE/MAP & SETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.04/1996) DAN JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.04/1996)
1434 SE - 04/PJ./1996
29 Jan 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1435 SE - 07/PJ.4/1996
26 Jan 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
1436 S - 28/PJ.4/1996
26 Jan 1996 RALAT PEMBERIAN "NOMOR-NOMOR SERI" SURAT EDARAN PAJAK PENGHASILAN
1437 49/KMK.01/1996
25 Jan 1996 PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR METAL BOX/METAL CREATES
1438 SE - 06/PJ.43/1996
24 Jan 1996 PEMBERITAHUAN NASKAH KONSOLIDASI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - BELANDA (SERI P3B NOMOR 3)
1439 S - 18/PJ.33/1996
23 Jan 1996 PENJELASAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PASAL 22 DAN PASAL 23
1440 S - 16/PJ.312/1996
22 Jan 1996 BESARNYA PPh ATAS BONUS YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
1441 S - 17/PJ.33/1996
22 Jan 1996 BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BERANGKAT KE LUAR NEGERI UNTUK BEKERJA DI KAPAL ASING
1442 S - 13/PJ.33/1996
19 Jan 1996 PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh FISKAL LUAR NEGERI
1443 S - 12/PJ.33/1996
18 Jan 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26
1444 S - 01/PJ.4/1996
16 Jan 1996 RALAT PEMBERIAN "NOMOR-NOMOR SERI" SURAT EDARAN PAJAK PENGHASILAN
1445 17/KMK.04/1996
15 Jan 1996 PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1446 SE - 05/PJ.43/1996
15 Jan 1996 PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)
1447 S - 61/PJ.53/1996
15 Jan 1996 PENEGASAN MENGENAI TIDAK DILAKUKAN KOREKSI ATAS BIAYA BUNGA PINJAMAN
1448 S - 07/PJ.311/1996
9 Jan 1996 DASAR PENGHITUNGAN BIAYA JABATAN DALAM FORMULIR 1721-A TAHUN 1995
1449 S - 07/PJ.311/1995
9 Jan 1996 DASAR PENGHITUNGAN BIAYA JABATAN DALAM FORMULIR 1721-A TAHUN 1995
1450 S - 27/PJ.33/1996
8 Jan 1996 PENJELASAN SURAT S-182/PJ.31/1995 TANGGAL 7 NOPEMBER 1995 TENTANG PENEGASAN SKB PPh PASAL 23
1451 SE - 03/PJ.4/1996
3 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
1452 SE - 02/PJ.41/1996
3 Jan 1996 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)
1453 SE - 01/PJ.43/1996
2 Jan 1996 PENAMBAHAN NAMA DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P 3 B RI - AUSTRALIA
1454 90 TAHUN 1995
30 Des 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1455 SE - 54/PJ.432/1995
28 Des 1995 PENYAMPAIAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-428/PJ.432/1995
1456 SE - 53/PJ.4/1995
22 Des 1995 PENEGASAN PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22 INDUSTRI KERTAS. (SERI PPh Ps. 22)
1457 S - 203/PJ.311/1995
19 Des 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 23
1458 600/KMK.04/1995
14 Des 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
1459 S - 428/PJ.432/1995
5 Des 1995 TINDAK LANJUT PERTEMUAN TANGGAL 11 JULI 1995
1460 S - 190/PJ.311/1995
29 Nop 1995 PERMOHONAN KEBIJAKSANAAN PENANGGUHAN PAJAK DEPOSITO INVESTASI SELAMA 2 TAHUN
1461 S - 191/PJ.33/1995
29 Nop 1995 PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
1462 539/KMK.01/1995
21 Nop 1995 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1463 SE - 52/PJ.43/1995
15 Nop 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR
1464 SE - 51/PJ.43/1995
14 Nop 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 9)
1465 S - 186/PJ.33/1995
14 Nop 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI
1466 SE - 17/PJ.13/1995
9 Nop 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1467 S - 195/PJ.33/1995
8 Nop 1995 METODE PENYUSUTAN MESIN YANG BERLAKU PADA 1 JANUARI 1995
1468 S - 223/PJ.421/1995
8 Nop 1995 YAYASAN DANA PENSIUN PT. INTI BANDUNG
1469 505/KMK.04/1995
7 Nop 1995 PEGANGAN PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
1470 S - 182/PJ.31/1995
7 Nop 1995 PENJELASAN DAN PENEGASAN SKB PPh PASAL 23
1471 S - 179/PJ.33/1995
7 Nop 1995 SAAT BERLAKUNYA SE-08/PJ.313/1995
1472 S - 169/PJ.33/1995
6 Nop 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 23
1473 S - 136/PJ.41/1995
6 Nop 1995 PENEGASAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PPh PASAL 22 TERHADAP LANGGANAN CENTRAL COLLECTION DARI PERTAMINA
1474 SE - 24/PJ.24/1995
2 Nop 1995 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1995
1475 S - 165/PJ.32/1995
1 Nop 1995 PENGENAAN PPN DAN PPh
1476 SE - 49/PJ.4/1995
31 Okt 1995 RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19)
1477 SE - 48/PJ.43/1995
30 Okt 1995 PROSEDUR PEMROSESAN PERMOHONAN PEMUSATAN PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 8)
1478 SE - 47/PJ.4/1995
16 Okt 1995 PENEGASAN TENTANG PENGKREDITAN FISKAL LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 8)
1479 KEP - 87/PJ./1995
10 Okt 1995 PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN
1480 S - 69/PJ.13/1995
9 Okt 1995 PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 ATAS TKPKN TERHADAP PEGAWAI GOLONGAN I DAN II
1481 S - 151/PJ.33/1995
6 Okt 1995 BIAYA CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN PAJAK 1994 DAN TAHUN SEBELUMNYA
1482 S - 153/PJ.33/1995
6 Okt 1995 PERLAKUAN PPh DAN PPN BAGI PENGUSAHA LAPANGAN GOLF
1483 S - 154/PJ.33/1995
6 Okt 1995 PENGENAAN PPh ATAS PENJUALAN SAHAM OLEH YKKT
1484 483/KMK.01/1995
5 Okt 1995 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMASUKAN PORTABLE CONVEYING SYSTEM OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
1485 KEP - 08/PJ./1995
5 Okt 1995 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN PAJAK 1995 SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
1486 SE - 46/PJ.4/1995
5 Okt 1995 PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA. (SERI PPh UMUM NO. 20)
1487 475a/KMK.01/1995
4 Okt 1995 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 700.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
1488 S - 150/PJ.33/1995
4 Okt 1995 PPh PASAL 23 ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KONTRAK JUAL-BELI
1489 S - 238/PJ.102/1995
3 Okt 1995 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1490 KEP - 76/PJ./1995
2 Okt 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-10/PJ/1995 TANGGAL 31 JANUARI 1995 TENTANG PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
1491 SE - 45/PJ.43/1995
2 Okt 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-ASABRI (SERI PPh PASAL 21 NO. 7)
1492 S - 147/PJ.33/1995
2 Okt 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK (PPh)
1493 S - 148/PJ.33/1995
2 Okt 1995 PENJELASAN SURAT DJP NO. : S-82/PJ.311/95
1494 S - 370/PJ.43/1995
2 Okt 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT - ASABRI
1495 S - 581/MK.04/1995
29 Sep 1995 BHP JASTEL
1496 SE - 43/PJ.41/1995
21 Sep 1995 PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UJI COBA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR DAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
1497 S - 139/PJ.31/1995
21 Sep 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1498 S - 135/PJ.31/1995
11 Sep 1995 PEMBEBANAN SEKALIGUS BIAYA EMISI
1499 S - 134/PJ.33/1995
11 Sep 1995 PENGENAAN PAJAK TERHADAP LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT XYZ
1500 S - 1797/PJ.51/1995
6 Sep 1995 PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DAN PPn BM ATAS IMPOR BARANG
1501 S - 129/PJ.33/1995
4 Sep 1995 PENGENAAN PAJAK TERHADAP PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
1502 SE - 01/PJ.413/1995
1 Sep 1995 PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP
1503 S - 125/PJ.313/1995
29 Ags 1995 PENGENAAN PPh TERHADAP PT. REKSADANA
1504 S - 126/PJ.33/1995
29 Ags 1995 PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPh 23
1505 S - 112/PJ.41/1995
29 Ags 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN PPh PASAL 23
1506 S - 184/PJ.422/1995
29 Ags 1995 PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA DANA PENSIUN
1507 S - 185/PJ.42/1995
29 Ags 1995 YAYASAN XYZ TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SELAKU DANA PENSIUN
1508 S - 123/PJ.313/1995
28 Ags 1995 PENJELASAN ATAS PENGGUNAAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1509 S - 124/PJ.313/1995
28 Ags 1995 PEMOTONGAN PPh SEBESAR 15% ATAS UANG THT OLEH PT. TASPEN (PERSERO) CABANG UJUNG PANDANG
1510 S - 121/PJ.33/1995
23 Ags 1995 PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN KEMASAN KARTON
1511 KWT-332/PJ.43/1995
18 Ags 1995 PENEGASAN SURAT KWT-237/PJ.43/1995
1512 KEP - 69/PJ./1995
14 Ags 1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI KERTAS DI DALAM NEGERI
1513 KEP - 70/PJ./1995
14 Ags 1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
1514 S - 116/PJ.33/1995
8 Ags 1995 SKB PPh ATAS HIBAH TANAH DAN BANGUNAN YANG MENJADI AGUNAN BANK
1515 S - 117/PJ.33/1995
8 Ags 1995 PENEGASAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA BUS/MINIBUS UNTUK ANTAR JEMPUT KARYAWAN
1516 S - 114/PJ.33/1995
2 Ags 1995 PENGENAAN PAJAK TERHADAP LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - ITB
1517 S - 112/PJ.311/1995
1 Ags 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN PPh PASAL 23
1518 S - 113/PJ.33/1995
1 Ags 1995 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 IMPOR KARENA MUSIBAH KEBAKARAN
1519 KEP - 65/PJ./1995
31 Jul 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-32/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
1520 KEP - 66/PJ./1995
31 Jul 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DI DALAM NEGERI
1521 KEP - 67/PJ./1995
31 Jul 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-43/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI
1522 SE - 40/PJ.4/1995
31 Jul 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-TASPEN (SERI PPh PASAL 21 NO. 6)
1523 S - 109/PJ.31/1995
31 Jul 1995 GROSS-UP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS CHARTER KAPAL SEBELUM TAHUN 1995
1524 S - 105/PJ.311/1995
26 Jul 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UNDIAN
1525 KEP - 62/PJ./1995
24 Jul 1995 JENIS DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI KANTOR PUSAT YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA SUATU BENTUK USAHA TETAP
1526 SE - 39/PJ.4/1995
19 Jul 1995 PENYULUHAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS. (SERI PPh UMUM NOMOR 18)
1527 S - 91/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
1528 S - 92/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS SEWA KAPAL BURMAH GAS TRANSPORT
1529 S - 94/PJ.313/1995
17 Jul 1995 IURAN ANGGOTA KEPADA XYZ
1530 S - 95/PJ.33/1995
17 Jul 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
1531 SE - 38/PJ.4/1995
14 Jul 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (SERI PPh UMUM NOMOR 17)
1532 SE - 08/PJ.313/1995
10 Jul 1995 PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
1533 SE - 36/PJ.4/1995
10 Jul 1995 PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 5)
1534 SE - 37/PJ.4/1995
10 Jul 1995 PENEGASAN TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 6)
1535 S - 86/PJ.313/1995
10 Jul 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26
1536 S - 87/PJ.33/1995
10 Jul 1995 PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
1537 SE - 35/PJ.4/1995
7 Jul 1995 PENEGASAN LEBIH LANJUT ATAS DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 16)
1538 S - 84/PJ.313/1995
7 Jul 1995 AMORTISASI DARI BIAYA PENDIRIAN PERUSAHAAN
1539 S - 83/PJ.313/1995
6 Jul 1995 PERMOHONAN KEADILAN A.N. PT. XYZ
1540 S - 252/PJ.43/1995
5 Jul 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT -TASPEN
1541 SE - 34/PJ.4/1995
4 Jul 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15)
1542 S - 79/PJ.33/1995
4 Jul 1995 PPh ATAS PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
1543 KWT-237/PJ.43/1995
28 Jun 1995 PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KAWAT NOMOR : KWT-178/PJ.43/1995
1544 S - 36/PJ./1995
27 Jun 1995 PEMBAYARAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH/KAVELING DARI DEVELOPER
1545 SE - 31/PJ.4/1995
21 Jun 1995 BESARNYA PEMBAYARAN PPh PASAL 25 YANG HARUS DIBAYAR WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. (SERI PPh PASAL 25 - 4)
1546 S - 116/PJ.423/1995
16 Jun 1995 SKB PPh ATAS HIBAH TANAH DAN BANGUNAN YANG MENJADI AGUNAN BANK
1547 S - 48/PJ/1995
13 Jun 1995 TAGIHAN SUSULAN PPh 22, PPN DAN PPn BM
1548 SE - 30/PJ.4/1995
6 Jun 1995 KEKURANGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN HASIL PRODUKSI ROKOK. (SERI PPh PASAL 22 NO. 2)
1549 SE - 29/PJ.4/1995
5 Jun 1995 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 633/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 12)
1550 S - 53/PJ.313/1995
5 Jun 1995 PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU
1551 KWT-203/PJ.43/1995
5 Jun 1995 SURAT KAWAT
1552 KWT-204/PJ.43/1995
5 Jun 1995 SURAT KAWAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1553 S - 81/PJ.313/1995
4 Jun 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN ATAS PEMBELIAN KAPAL DARI LUAR NEGERI
1554 248/KMK.04/1995
2 Jun 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA DALAM BENTUK PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ("BUILT OPERATE AND TRANSFER")
1555 S - 51/PJ.313/1995
26 Mei 1995 FISKAL LUAR NEGERI SEBAGAI ANGSURAN PPh PASAL 25
1556 KEP - 42/PJ./1995
22 Mei 1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DALAM NEGERI
1557 KEP - 43/PJ./1995
22 Mei 1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK KRETEK DI DALAM NEGERI
1558 SE - 28/PJ.43/1995
22 Mei 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DIVIDEN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SERI PPh PASAL 23/ PASAL 26 NOMOR 6)
1559 S - 47/PJ.313/1995
22 Mei 1995 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PEMBORONG BANGUNAN
1560 S - 785/PJ.52/1995
18 Mei 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR KEDELAI CAMPUR
1561 KWT-178/PJ.43/1995
18 Mei 1995 SURAT KAWAT
1562 SE - 27/PJ.4/1995
12 Mei 1995 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN (SERI PPh UMUM NO. 11)
1563 S - 42/PJ.313/1995
9 Mei 1995 PENUNDAAN PEMBERLAKUAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995
1564 S - 165/PJ.432/1995
9 Mei 1995 PENGENAAN PPN DAN PPh
1565 S - 692/PJ.51/1995
8 Mei 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS KIRIMAN BUKU MODERN ASEAN PLAYS DARI PEMERINTAH THAILAND
1566 S - 85/PJ.1011/1995
5 Mei 1995 PEMOTONGAN PPh ATAS JASA
1567 181/KMK.04/1995
1 Mei 1995 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN
1568 S - 70/PJ.423/1995
27 Apr 1995 AMORTISASI BIAYA PRA OPERASI, HAK GUNA USAHA DAN KEBUN TEH
1569 SE - 20/PJ.4/1995
26 Apr 1995 BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8)
1570 SE - 21/PJ.4/1995
26 Apr 1995 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)
1571 SE - 22/PJ.4/1995
26 Apr 1995 HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995
1572 SE - 25/PJ.4/1995
26 Apr 1995 PELAKSANAAN TUPRP
1573 SE - 23/PJ.43/1995
26 Apr 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)
1574 SE - 24/PJ.43/1995
26 Apr 1995 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1995
1575 S - 67/PJ.422/1995
26 Apr 1995 BIAYA HAK PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI (BHP JASTEL)
1576 KEP - 32/PJ./1995
20 Apr 1995 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
1577 KEP - 14/PJ.24/1995
20 Apr 1995 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1578 SE - 18/PJ.43/1995
20 Apr 1995 PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
1579 S - 552/PJ.51/1995
20 Apr 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS KIRIMAN BUKU MODERN ASEAN PLAYS MALAYSIA DARI PEMERINTAH MALAYSIA
1580 KWT-114/PJ.43/1995
20 Apr 1995 SURAT KAWAT
1581 KWT-115/PJ.43/1995
20 Apr 1995 SURAT KAWAT
1582 S - 28/PJ.313/1995
13 Apr 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh BADAN TERHADAP YAYASAN
1583 S - 29/PJ.313/1995
13 Apr 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh BADAN TERHADAP YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN "NARWASTU"
1584 S - 62/PJ.1011/1995
4 Apr 1995 PUNGUTAN PPh PASAL 26 ATAS DRAWING FEE
1585 147/KMK.04/1995
3 Apr 1995 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599/KMK.04/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1586 KEP - 30/PJ./1995
31 Mar 1995 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
1587 SE - 16/PJ.4/1995
23 Mar 1995 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 651/KMK.04/1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 6)
1588 SE - 17/PJ.4/1995
23 Mar 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1589 SE - 15/PJ.41/1995
23 Mar 1995 PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE L.N. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 3)
1590 KWT-76/PJ.43/1995
22 Mar 1995 SURAT KAWAT
1591 S - 40/PJ.41/1995
21 Mar 1995 PERLAKUAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
1592 S - 38/PJ.41/1995
20 Mar 1995 PENANGGUHAN PPN ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG
1593 S - 36/PJ.41/1995
15 Mar 1995 PEMBAYARAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH/KAVELING DARI DEVELOPER
1594 S - 324/PJ.52/1995
9 Mar 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK (PPh DAN PPN)
1595 107/KMK.01/1995
8 Mar 1995 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DAN CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 150.000 TON GULA PASIR OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
1596 SE - 12/PJ.4/1995
28 Feb 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
1597 SE - 13/PJ.4/1995
28 Feb 1995 REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
1598 S - 13/PJ.311/1995
28 Feb 1995 SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
1599 S - 305/PJ.52/1995
28 Feb 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR JAGUNG OLEH BULOG
1600 S - 315/PJ.52/1995
28 Feb 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN ATAS KIRIMAN BUKU MODERN ASEAN PLAYS MALAYSIA DARI PEMERINTAH MALAYSIA
1601 SE - 10/PJ.43/1995
27 Feb 1995 PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
1602 SE - 09/PJ.4/1995
24 Feb 1995 PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
1603 SE - 08/PJ.4/1995
23 Feb 1995 PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
1604 SE - 02/PJ.9/1995
23 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - ITALIA
1605 S - 55/PJ.43/1995
23 Feb 1995 PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS SERVICE CHARGE
1606 SE - 07/PJ.42/1995
21 Feb 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
1607 SE - 05/PJ.3/1995
14 Feb 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
1608 SE - 06/PJ.43/1995
9 Feb 1995 TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
1609 S - 28/PJ.43/1995
9 Feb 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh BADAN TERHADAP YAYASAN
1610 4 TAHUN 1995
8 Feb 1995 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA
1611 SE - 03/PJ.4/1995
8 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TAIWAN
1612 SE - 04/PJ.4/1995
8 Feb 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF b, PASAL 3 AYAT (4) DAN PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
1613 82/KMK.04/1995
7 Feb 1995 JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK MASA MANFAAT UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
1614 80/KMK.04/1995
6 Feb 1995 BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
1615 81/KMK.04/1995
6 Feb 1995 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
1616 KEP - 10/PJ./1995
31 Jan 1995 PERKIRAAN PENGHASILAN NETO YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DAN JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
1617 SE - 01/PJ.41/1995
31 Jan 1995 PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP
1618 S - 269/PJ.51/1995
30 Jan 1995 PPN DAN PASAL 22 ATAS IMPOR BUKU-BUKU AGAMA
1619 KEP - 02/PJ./1995
9 Jan 1995 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
1620 KEP - 03/PJ./1995
9 Jan 1995 PENGHITUNGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU
1621 KWT-01/PJ.41/1995
3 Jan 1995 TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)
1622 51 TAHUN 1994
29 Des 1994 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
1623 632/KMK.04/1994
29 Des 1994 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN DALAM JALUR INTERNASIONAL
1624 633/KMK.04/1994
29 Des 1994 PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
1625 634/KMK.04/1994
29 Des 1994 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
1626 636/KMK.04/1994
29 Des 1994 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
1627 638/KMK.04/1994
29 Des 1994 PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1628 639/KMK.04/1994
29 Des 1994 TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
1629 640/KMK.04/1994
29 Des 1994 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
1630 649/KMK.04/1994
29 Des 1994 ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK BERKEWAJIBAN MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 AYAT (1) HURUF D
1631 650/KMK.04/1994
29 Des 1994 PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
1632 651/KMK.04/1994
29 Des 1994 BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
1633 652/KMK.04/1994
29 Des 1994 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
1634 653/KMK.04/1994
29 Des 1994 PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAKTU BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING
1635 46 TAHUN 1994
27 Des 1994 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1636 47 TAHUN 1994
27 Des 1994 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
1637 624/KMK.04/1994
27 Des 1994 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI
1638 KEP - 50/PJ./1994
27 Des 1994 PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
1639 45 TAHUN 1994
26 Des 1994 PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
1640 42 TAHUN 1994
23 Des 1994 PAJAK PENGASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
1641 611/KMK.04/1994
23 Des 1994 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1642 598/KMK.04/1994
21 Des 1994 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
1643 599/KMK.04/1994
21 Des 1994 PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
1644 600/KMK.04/1994
21 Des 1994 BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
1645 602/KMK.04/1994
21 Des 1994 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP YANG DITANAMKAN KEMBALI INDONESIA
1646 603/KMK.04/1994
21 Des 1994 BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI BAGI WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
1647 605/KMK.04/1994
21 Des 1994 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
1648 601/KMK.04/1994
21 Des 1994 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1649 S - 107/PJ.313/1994
20 Des 1994 DIVIDEN DAN BUNGA PINJAMAN
1650 SE - 20/PJ.42/1994
1 Des 1994 PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI
1651 S - 376/PJ.43/1994
29 Nop 1994 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SERTIFIKAT DEPOSITO
1652 34 TAHUN 1994
16 Nop 1994 FASILITAS PERPAJAKAN ATAS PENANAMAN MODAL DIBIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
1653 10 TAHUN 1994
9 Nop 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
1654 SE - 44/PJ./1994
24 Okt 1994 PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
1655 SE - 06/PJ.313/1994
10 Okt 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
1656 S - 83/PJ.313/1994
23 Sep 1994 PPh PASAL 26 ATAS BIAYA PINJAMAN BANK
1657 S - 2203/PJ.52/1994
21 Sep 1994 TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS PAKET HADIAH BUKU
1658 S - 141/PJ.41/1994
14 Sep 1994 SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI ANGGOTA ABRI, PEG. NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
1659 SE - 05/PJ.31/1994
10 Ags 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - TUNISIA
1660 295/KMK.01/1994
27 Jun 1994 PENGGUNAAN SURAT SANGGUP BAYAR (SSB) SEBAGAI JAMINAN
1661 227/KMK.01/1994
9 Jun 1994 SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL DAN ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA
1662 SE - 12/PJ.41/1994
4 Mei 1994 DAFTAR ISIAN UNTUK PENGKREDITAN FLN
1663 SE - 21/PJ.4/1994
26 Apr 1994 PENEGASAN TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI ATAU PEMERIKSAAN TERHADAP SPBU, AGEN DEALER PERTAMINA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
1664 S - 1028/PJ.51/1994
23 Apr 1994 PEMINDAHBUKUAN PPh PASAL 22
1665 88/KMK.04/1994
25 Mar 1994 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PT. TELKOM BERDASARKAN SISTEM POLA BAGI HASIL TAHAP I SERTA PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
1666 SE - 08/PJ.43/1994
8 Mar 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - KERAJAAN INGGRIS DAN IRLANDIA UTARA
1667 SE - 09/PJ.43/1994
8 Mar 1994 RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
1668 SE - 18/PJ./1994
5 Mar 1994 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1993
1669 S - 35/PJ.41/1994
4 Mar 1994 RALAT ATAS LAMPIRAN I SURAT EDARAN NO. SE-74/PJ/1993
1670 SE - 06/PJ.41/1994
25 Feb 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
1671 SE - 04/PJ.43/1994
18 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - FINLANDIA
1672 50/KMK.04/1994
12 Feb 1994 TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KEBAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
1673 49/KMK.04/1994
9 Feb 1994 BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
1674 SE - 03/PJ.44/1994
2 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
1675 29/KMK.04/1994
25 Jan 1994 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
1676 SE - 02/PJ.431/1994
20 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - POLANDIA
1677 SE - 01/PJ.42/1994
15 Jan 1994 SURAT KETERANGAN DOMISILI
1678 15/KMK.04/1994
13 Jan 1994 TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK, PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
1679 SE - 34/PJ.43/1993
27 Des 1993 PENYEMPURNAAN SE-23/PJ.312/1993 SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
1680 SE - 33/PJ.42/1993
20 Des 1993 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS COMMERCIAL PAPER
1681 PENG-65/PJ/1993
20 Des 1993 KEWAJIBAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/PPh PASAL 26 ATAS HONORARIUM/IMBALAN LAINNYA OLEH PARA PENYELENGGARA ACARA HIBURAN TAHUN BARU DAN ATAU HIBURAN/ PERTUNJUKAN-PERTUNJUKAN LAINNYA, IMPRESARIO, HOTEL, RUMAH MAKAN, DISKOTIK YANG MENYELENGGARAKAN HIBURAN DAN ATAU PERTUNJUKAN LAINNYA SELAKU PEMBERI KERJA YANG MEMBAYARKAN HONORARIUM/IMBALAN LAIN KEPADA PEMAIN MUSIK, ARTIS, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/PERAGAWATI DAN SEBAGAINYA
1682 SE - 32/PJ.41/1993
17 Des 1993 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
1683 928/KMK.04/1993
8 Des 1993 FAKTOR PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
1684 929/KMK.04/1993
8 Des 1993 PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1685 SE - 30/PJ.442/1993
4 Des 1993 RALAT ATAS KEP. DIR. JEN. PAJAK NO. : KEP-10/PJ.11/93 TGL. 4 OKTOBER 1993 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PPh
1686 SE - 29/PJ.41/1993
3 Des 1993 PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN TAHUN 1993
1687 SE - 26/PJ.45/1993
23 Nop 1993 PENATAUSAHAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI
1688 SE - 9/PJ.9/1993
23 Okt 1993 PENERBITAN KARTU NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP SEHUBUNGAN SE-07/PJ.24/1993 TANGGAL 7 JULI 1993
1689 SE - 25/PJ.43/1993
7 Okt 1993 TOKO BEBAS BEA
1690 SE - 24/PJ.41/1993
5 Okt 1993 FASILITAS PERPAJAKAN BAGI PERUSAHAAN/ INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
1691 90 TAHUN 1993
4 Okt 1993 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1692 KEP - 10/PJ.11/1993
4 Okt 1993 TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PAJAK PENGHASILAN
1693 SE - 22/PJ.41/1993
27 Sep 1993 PENEGASAN LEBIH LANJUT SE-08/PJ.35/1993 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM P3B
1694 SE - 26/PJ.311/1993
27 Sep 1993 PENATAUSAHAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI
1695 SE - 20/PJ.43/1993
4 Sep 1993 DAFTAR PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG TELAH BERLAKU
1696 SE - 19/PJ.41.2/1993
2 Sep 1993 KONFIRMASI KREDIT PAJAK PPh PASAL 21, PASAL 22 DAN PASAL 23 DALAM RANGKA PENELITIAN MATERIAL SPT TAHUNAN PPh
1697 SE - 23/PJ.312/1993
31 Ags 1993 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 39 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PPh 1984
1698 SE - 22/PJ.35/1993
31 Ags 1993 PENEGASAN LEBIH LANJUT SE-08/PJ.35/1993 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM P3B
1699 SE - 18/PJ.41/1993
31 Ags 1993 DAFTAR COMPETENT AUTHORITY AMERIKA-AMERIKA
1700 795/KMK.04/1993
20 Ags 1993 BESARNYA FAKTOR PENYESUAIAN PEREDARAN USAHA ATAU PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
1701 SE - 15/PJ.41/1993
9 Ags 1993 PENGUMUMAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PENG-12/PJ./1993 TANGGAL 25 MEI 1993
1702 SE - 13/PJ.41.2/1993
26 Jul 1993 RALAT BUNYI PASAL 6 AYAT (3) PERSETUJUAN RI - SAUDI ARABIA DALAM VERSI BAHASA INDONESIA
1703 SE - 12/PJ.43/1993
12 Jul 1993 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI "FORWARD SALES" VALAS
1704 SE - 11/PJ.42/1993
5 Jul 1993 PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
1705 S - 76/PJ.41.2/1993
5 Jul 1993 TATA CARA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh BAGI PARA PEJABAT YANG DITEMPATKAN PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
1706 SE - 10/PJ.43/1993
28 Jun 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
1707 39 TAHUN 1993
10 Jun 1993 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
1708 SE - 12/PJ.313/1993
18 Mei 1993 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI "FORWARD SALES" VALAS
1709 S - 583/MK.04/1993
18 Mei 1993 PERLAKUAN PASAL 4 AYAT (3) HURUF g UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 BAGI DANA PENSIUN
1710 SE - 05/PJ.41/1993
10 Mei 1993 SKFLN SKBFLN
1711 SE - 08/PJ.35/1993
11 Mar 1993 SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
1712 KEP - 01/PJ.7/1993
9 Mar 1993 PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
1713 KEP - 28/PJ.41/1993
8 Mar 1993 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ.BT5/1985 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN
1714 SE - 03/PJ.42/1993
29 Jan 1993 DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA
1715 SE - 02/PJ.41/1993
15 Jan 1993 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BULGARIA
1716 SE - 22/PJ.34/1992
19 Des 1992 SURAT KETERANGAN DOMISILI/RESIDENSI WAJIB PAJAK SWISS
1717 SE - 27/PJ.42/1992
10 Des 1992 PEMBERITAHUAN BESARNYA RUGI FISKAL
1718 S - 177/PJ.41.1/1992
25 Nop 1992 SURAT SETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
1719 SE - 34/PJ.95/1992
18 Nop 1992 PERUBAHAN PENATAUSAHAAN DI BIDANG PENERIMAAN DAN SSP PPh PS. 22
1720 S - 309/PJ.321/1992
16 Nop 1992 PPh PASAL 22 DAN PPN ATAS JASA PEMERIKSAAN OLEH PT. XYZ
1721 S - 164/PJ.41/1992
28 Okt 1992 PENGGUNAAN PASPOR DINAS BUKAN UNTUK KEPENTINGAN
1722 62 TAHUN 1992
19 Sep 1992 SEKTOR-SEKTOR USAHA PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
1723 63 TAHUN 1992
19 Sep 1992 PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
1724 57 TAHUN 1992
19 Sep 1992 PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SERTA TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
1725 SE - 24/PJ.431/1992
16 Sep 1992 TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KE BAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA (SERI PPh PASAL 21-45)
1726 SE - 22/PJ.43/1992
20 Ags 1992 SURAT KETERANGAN DOMISILI/RESIDENSI WAJIB PAJAK SWISS
1727 S - 203/PJ.322/1992
10 Ags 1992 TOKO BEBAS BEA ATAS NAMA PT. MARINDA INTERUTAMA
1728 836/KMK.04/1992
29 Jul 1992 TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
1729 SE - 21/PJ.41/1992
24 Jul 1992 PPh PASAL 25 GROSIR GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU BULOG
1730 SE - 20/PJ.44/1992
17 Jul 1992 DAFTAR COMPETENT AUTHORITY DARI NEGARA-NEGARA TREATY PARTNER
1731 S - 165/PJ.312/1992
15 Jul 1992 PINJAMAN TANPA BUNGA DARI PEMEGANG SAHAM
1732 766/KMK.04/1992
13 Jul 1992 TATA CARA PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BAGIAN PEMERINTAH, PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
1733 37 TAHUN 1992
9 Jul 1992 USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1734 SE - 18/PJ.431/1992
9 Jun 1992 PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PEMINDAHTANGANAN HARTA
1735 25 TAHUN 1992
6 Jun 1992 PEMBAGIAN HASIL PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN
1736 SE - 17/PJ.431/1992
20 Mei 1992 PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS. (SERI PPh PASAL 21 - 44)
1737 SE - 11/PJ.31/1992
14 Mei 1992 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1738 SE - 16/PJ.44/1992
12 Mei 1992 PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM
1739 445/KMK.01/1992
8 Mei 1992 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1740 S - 89/PJ.31/1992
24 Apr 1992 PPh PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN
1741 SE - 14/PJ.43/1992
18 Apr 1992 PENGERTIAN "BADAN-BADAN LAIN" SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22
1742 SE - 10/PJ.313/1992
30 Mar 1992 HUBUNGAN PPh PASAL 23/26 DENGAN BIAYA PERUSAHAAN
1743 SE - 13/PJ.433/1992
23 Mar 1992 PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TEKNIK/JASA MANAJEMEN YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARAWAN
1744 S - 93/PJ.43/1992
20 Mar 1992 PEMANTAUAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
1745 330/KMK.04/1992
19 Mar 1992 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1746 SE - 12/PJ.41/1992
19 Mar 1992 TAMBAHAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : SE-20/PJ.31/1991 DAN SE-21/PJ.31/1991
1747 SE - 11/PJ.42/1992
16 Mar 1992 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1748 SE - 10/PJ.432/1992
16 Mar 1992 HUBUNGAN PPh PASAL 23/26 DENGAN BIAYA PERUSAHAAN
1749 SE - 08/PJ.31/1992
9 Mar 1992 PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN SBI
1750 SE - 09/PJ.43/1992
7 Mar 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - SINGAPURA
1751 S - 62/PJ.43/1992
4 Mar 1992 PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TEKNIK/JASA MANAJEMEN
1752 SE - 04/PJ.9/1992
29 Feb 1992 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
1753 SE - 08/PJ.43/1992
28 Feb 1992 PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN SBI
1754 SE - 07/PJ.423/1992
24 Feb 1992 RESTITUSI BEA MASUK
1755 SE - 06/PJ.431/1992
10 Feb 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BARU ANTARA REPUBLIK INDONESIA- REPUBLIK FEDERAL JERMAN
1756 S - 11/PJ.31/1992
21 Jan 1992 PENERAPAN PEMOTONGAN PPh PASAL 16 TERHADAP WP LUAR NEGERI YANG MERUPAKAN RESIDENT TAX PAYER DARI NEGARA TAX TREATY
1757 SE - 14/PJ.83/1992
17 Jan 1992 PENGERTIAN "BADAN-BADAN LAIN" SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22
1758 SE - 03/PJ.44/1992
11 Jan 1992 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR YANG MELEWATI JANGKA WAKTU 12 BULAN
1759 PENG-06/PJ/1992
11 Jan 1992 SPT PPh 1991
1760 KEP - 01/PJ.43/1992
6 Jan 1992 BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN, PELAPORAN DAN RESITUSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1761 SE - 02/PJ.43/1992
6 Jan 1992 KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)
1762 SE - 01/PJ.44/1992
6 Jan 1992 PERLAKUAN PPh TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI
1763 74 TAHUN 1991
31 Des 1991 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA,SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1764 1287/KMK.04/1991
31 Des 1991 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERIFIKAT DEPOSITO, DAN TABUNGAN
1765 7 TAHUN 1991
30 Des 1991 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
1766 SE - 31/PJ.43/1991
27 Des 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23. (KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-421/PJ.43/91)
1767 SE - 19/PJ.313/1991
24 Des 1991 PENGGOLONGAN HARTA UNTUK MENGHITUNG PENYUSUTAN TANAMAN KERAS DAN TERNAK
1768 SE - 28/PJ.41/1991
14 Des 1991 PELAKSANAAN KEPPRES NOMOR 28 TAHUN 1990
1769 SE - 13/PJ.8/1991
12 Des 1991 TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b MENURUT PPPB INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA
1770 SE - 17/PJ.311/1991
3 Des 1991 PERMOHONAN PINDAH WP KE KPP DIMANA KANTOR PUSAT BADAN BERTEMPAT KEDUDUKAN
1771 S - 325/PJ.311/1991
19 Nop 1991 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
1772 SE - 25/PJ.43/1991
25 Okt 1991 PENGUMUMAN NOMOR PENG-372/PJ.43/1991 TANGGAL 11 OKTOBER 1991
1773 S - 382/PJ.433/1991
24 Okt 1991 BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO & TABUNGAN
1774 SE - 24/PJ.43/1991
16 Okt 1991 PPh PASAL 21 ATAS UANG KEHORMATAN DAN UANG LEMBUR KEPADA ANGGOTA/PELAKSANA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILU
1775 PENG-372/PJ.43/1991
11 Okt 1991 PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21) ATAS HONORARIUM/ IMBALAN LAINNYA BELUM DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA
1776 SE - 22/PJ.43/1991
9 Okt 1991 JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DAN JASA TENAGA KERJA (SERI PPN -177)
1777 SE - 21/PJ.42/1991
1 Okt 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 MENGENAI NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO DAN PPh PASAL 25 FOREIGN DRILLING COMPANY
1778 SE - 20/PJ.43/1991
19 Sep 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 627/KMK.04/1991 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
1779 SE - 19/PJ.45/1991
31 Ags 1991 PENGGOLONGAN HARTA UNTUK MENGHITUNG PENYUSUTAN TANAMAN KERAS DAN TERNAK
1780 S - 1001/MK.04/1991
31 Ags 1991 PEMOTONGAN PPh PASAL 21
1781 SE - 18/PJ.45/1991
21 Ags 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 BAGI PERUSAHAAN DRILLING NASIONAL
1782 SE - 11/PJ.3/1991
8 Jul 1991 PPh PENGELOLA DANA PENSIUN
1783 566/KMK.04/1991
19 Jun 1991 BIDANG-BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
1784 SE - 15/PJ.9/1991
8 Jun 1991 NOMOR SERI FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 175)
1785 SE - 08/PJ.31/1991
25 Mei 1991 FOTOCOPY SPT TAHUNAN PPh
1786 SE - 12/PJ.431/1991
9 Apr 1991 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)
1787 SE - 05/PJ.31/1991
5 Apr 1991 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh PERSEORANGAN
1788 SE - 11/PJ.9/1991
1 Apr 1991 PPh PENGELOLA DANA PENSIUN
1789 S - 37/PJ.41/1991
25 Mar 1991 PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh YANG ADA DATANYA
1790 S - 268/MK.04/1991
19 Mar 1991 PENGHAPUSAN ATAS UANG INSENTIF
1791 KEP - 106/PJ.431/1991
14 Mar 1991 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1792 SE - 53/PJ/1991
6 Mar 1991 PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN MELALUI KANTOR POS DAN GIRO
1793 S - 75/PJ.43/1991
14 Feb 1991 RESTITUSI OTOMATIS PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN
1794 S - 13/PJ.41/1991
4 Feb 1991 FISKAL LUAR NEGERI BAGI PESERTA TRAINING DI LUAR NEGERI
1795 SE - 08/PJ.43/1991
31 Jan 1991 FOTOCOPY SPT TAHUNAN PPh
1796 SE - 07/PJ.43/1991
30 Jan 1991 PENGGUNAAN CONTINOUS FORM SEBAGAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
1797 SE - 06/PJ.41/1991
24 Jan 1991 PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)
1798 SE - 05/PJ.43/1991
23 Jan 1991 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh PERSEORANGAN
1799 SE - 04/PJ.41/1991
22 Jan 1991 PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIRJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI
1800 SE - 02/PJ.43/1991
18 Jan 1991 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DI BIDANG USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (SERI PPN - 172)
1801 SE - 03/PJ.43/1991
18 Jan 1991 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI - AMERIKA SERIKAT
1802 S - 06/PJ.41/1991
16 Jan 1991 RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh WP PERSEORANGAN/BADAN TAHUN 1990
1803 S - 04/PJ.41/1991
12 Jan 1991 PENEGASAN LEBIH LANJUT HADIAH SEBAGAI OBYEK PPh
1804 KEP - 02/PJ.7/1991
9 Jan 1991 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA
1805 KEP - 01/PJ.7/1991
9 Jan 1991 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETTO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
1806 SE - 35/PJ.43/1990
20 Des 1990 MASALAH UNDER INVOICING DALAM TRANSAKSI IMPOR
1807 SE - 38/PJ.32/1990
10 Des 1990 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 538/KMK.04/1990
1808 S - 215/PJ.41/1990
5 Des 1990 PENGHITUNGAN PEMBAYARAN SKFLN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN
1809 SE - 29/PJ.71/1990
18 Okt 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK/CERUTU
1810 54 TAHUN 1990
13 Okt 1990 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1811 SE - 75/PJ/1990
12 Okt 1990 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN PEDOMAN PENGHITUNGAN BIAYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERPAJAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 267/KMK.012/1978
1812 SE - 29/PJ.42/1990
2 Okt 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK/CERUTU
1813 SE - 29/PJ.32/1990
1 Sep 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK/CERUTU
1814 SE - 23/PJ.43/1990
6 Ags 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
1815 SE - 22/PJ.42/1990
31 Jul 1990 PENULISAN ANGKA RUPIAH PADA DOKUMEN PERPAJAKAN
1816 S - 211/PJ.42/1990
31 Jul 1990 PENYUSUTAN AKTIVA TETAP YANG TIDAK DIOPERASIKAN
1817 S - 901/MK.04/1990
31 Jul 1990 TUNGGAKAN PPh PASAL 21 ATAS WAJIB PAJAK TENAGA AHLI ASING
1818 S - 911/MK.04/1990
31 Jul 1990 PPh PEGAWAI DEWAN PENUNJANG EKSPOR
1819 SE - 21/PJ.43/1990
25 Jul 1990 CARA PENGISIAN FORMULIR KP.PPh.5.I ATAS BUNGA DEPOSITO
1820 SE - 24/PJ.31/1990
18 Jul 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN, PEMAGANGAN DAN BEA SISWA
1821 SE - 25/PJ.31/1990
18 Jul 1990 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1822 SE - 23/PJ.31/1990
18 Jul 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
1823 SE - 22/PJ.31/1990
17 Jul 1990 PENULISAN ANGKA RUPIAH PADA DOKUMEN PERPAJAKAN
1824 768/KMK.04/1990
14 Jul 1990 PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1825 769/KMK.04/1990
14 Jul 1990 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT) YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
1826 770/KMK.04/1990
14 Jul 1990 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN, PEMAGANGAN DAN BEA SISWA
1827 28 TAHUN 1990
1 Jul 1990 KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1828 28 TAHUN 1990
1 Jul 1990 KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1829 747/KMK.04/1990
28 Jun 1990 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
1830 SE - 13/PJ.9/1990
28 Mei 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI
1831 538/KMK.04/1990
14 Mei 1990 PEMUNGUTAN DAN ATAU PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM RANGKA IMPOR
1832 SE - 13/PJ.412/1990
16 Apr 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI
1833 S - 133/PJ.42/1990
14 Apr 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS RESTRUKTURISASI PERMODALAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA GO PUBLIC
1834 392/KMK.04/1990
29 Mar 1990 ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG PEJABAT-PEJABAT PERWAKILANNYA TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
1835 SE - 11/PJ.41/1990
29 Mar 1990 OBYEK PPh BERUPA HADIAH, HADIAH UNDIAN DAN PENGHARGAAN
1836 S - 1904/PJ.9/1990
24 Mar 1990 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DENGAN SSP
1837 SE - 06/PJ.43/1990
16 Mar 1990 PENJELASAN TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1989
1838 SE - 10/PJ.41/1990
16 Mar 1990 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/KMK.04/1990 DAN NOMOR 14/KMK.04/1990
1839 SE - 09/PJ.431/1990
9 Mar 1990 PENYELESAIAN RESTITUSI PPN/PPn BM EKS. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988
1840 SE - 12/PJ.312/1990
7 Mar 1990 PERLAKUAN PPh TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI INDONESIA
1841 SE - 13/PJ.31/1990
7 Mar 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI
1842 SE - 09/PJ.7/1990
6 Mar 1990 PENYELESAIAN RESTITUSI PPN/PPn BM EKS. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988
1843 SE - 07/PJ.44/1990
16 Feb 1990 PPh ATAS HADIAH UNDIAN SIMPEDES
1844 SE - 04/PJ.42/1990
13 Feb 1990 BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK
1845 SE - 10/PJ.31/1990
9 Feb 1990 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/KMK.04/1990 DAN NOMOR 14/KMK.04/1990
1846 SE - 03/PJ.431/1990
9 Feb 1990 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 ATAS HONORARIUM DOKTER DAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA
1847 S - 58/PJ.43/1990
9 Feb 1990 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 YANG DITANGGUNG OLEH PEMBERI HASIL
1848 SE - 07/PJ.31/1990
3 Feb 1990 PPh ATAS HADIAH UNDIAN SIMPEDES
1849 SE - 06/PJ.31/1990
2 Feb 1990 PENJELASAN TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1989
1850 78/KMK.01/1990
18 Jan 1990 FAKTOR PENYESUAIAN TAHUN 1989 UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
1851 13/KMK.04/1990
4 Jan 1990 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR
1852 14/KMK.04/1990
4 Jan 1990 BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
1853 S - 1237/MK.04/1989
8 Des 1989 PAJAK UNDIAN SIMPEDES TINGKAT KANTOR WILAYAH BRI
1854 S - 1230/MK.01/1989
6 Des 1989 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1855 KEP - 62/PJ.3/1989
4 Des 1989 BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN DAN RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1856 21 TAHUN 1989
1 Des 1989 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1857 1308/KMK.04/1989
1 Des 1989 BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1858 SE - 38/PJ.4/1989
9 Nop 1989 FAKTUR PAJAK GABUNGAN DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA (SERI PPN-153)
1859 SE - 37/PJ.42/1989
2 Nop 1989 GAJI PEGAWAI MERANGKAP ANGGOTA DARI SUATU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM, FIRMA, KONGSI ATAU PERSEKUTUAN
1860 SE - 48/PJ.71/1989
1 Nop 1989 PEMERIKSAAN PPh PASAL 21/PASAL 26 (SERI PEMERIKSAAN-64)
1861 SE - 19/PJ.3/1989
1 Nop 1989 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT. (SERI PPh PASAL 21-38)
1862 SE - 18/PJ.31/1989
31 Okt 1989 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERUSAHAAN PERJALANAN SERI PPN - 140
1863 SE - 17/PJ.31/1989
9 Okt 1989 PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI
1864 SE - 35/PJ.43/1989
7 Okt 1989 PENEGASAN MENGENAI PENGISIAN SPT PPh WP ORANG PRIBADI BAGI PARA DOKTER
1865 SE - 34/PJ.431/1989
30 Sep 1989 PENEGASAN MENGENAI MASALAH TARIF PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM (SERI PPh PASAL 21-41)
1866 SE - 40/PJ.71/1989
15 Sep 1989 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1867 SE - 31/PJ.44/1989
27 Jul 1989 BENTUK-BENTUK LAPORAN DIREKTORAT PPh YANG DISESUAIKAN
1868 SE - 62/PJ/1989
19 Jul 1989 RESTITUSI PPh ATAS BUNGA DEPOSITO KEPADA YAYASAN DAN YAYASAN DANA PENSIUN
1869 S - 54/PJ.432/1989
6 Jul 1989 PELUNASAN PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN
1870 SE - 28/PJ.433/1989
29 Jun 1989 PPh PASAL 23 ATAS SEWA FILM
1871 SE - 25/PJ.42/1989
12 Jun 1989 PPN BERKAITAN DENGAN EKSPOR YANG MENGGUNAKAN NAMA/QUOTA EKSPORTIR LAIN
1872 SE - 09/PJ.31/1989
9 Jun 1989 PAJAK ATAS KEUNTUNGAN (CAPITAL GAIN)
1873 SE - 24/PJ.433/1989
8 Jun 1989 PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PKP (SERI PPN - 145)
1874 SE - 21/PJ.23/1989
19 Apr 1989 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1989 (SERI PPh PASAL 21-40)
1875 SE - 20/PJ.23/1989
17 Apr 1989 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN YANG DITERIMA PARA ANGGOTA DPR/DPRD (SERI PPh PASAL 21-39)
1876 SE - 19/PJ.23/1989
3 Apr 1989 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT. (SERI PPh PASAL 21-38)
1877 SE - 17/PJ.23/1989
20 Mar 1989 PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI
1878 SE - 14/PJ.22/1989
6 Mar 1989 PPh PASAL 23/26 ATAS SEWA
1879 SE - 13/PJ.23/1989
1 Mar 1989 PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 138)
1880 SE - 05/PJ.23/1989
25 Jan 1989 KEWAJIBAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER
1881 SE - 03/PJ.22/1989
19 Jan 1989 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI
1882 SE - 02/PJ.221/1989
13 Jan 1989 BIAYA/PUNGUTAN DANA PRAMUKA PADA PABRIK ROKOK
1883 SE - 41/PJ.23/1988
31 Des 1988 PENIADAAN PENGUSUTAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN LAINNYA YANG TELAH DICAIRKAN
1884 SE - 39/PJ.22/1988
10 Des 1988 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ.22/1985
1885 S - 1563/PJ.22/1988
7 Des 1988 PAJAK ATAS KEUNTUNGAN MODAL (CAPITAL GAIN)
1886 SE - 81/PJ/1988
7 Des 1988 TATA CARA PENGEMBALIAN PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1887 S - 1535/PJ.23/1988
1 Des 1988 PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PANJAR PESANGON KARYAWAN PN. PERTAMINA
1888 SE - 79/PJ/1988
17 Nop 1988 PENGENAAN PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA/SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1889 1442/KMK.04/1988
14 Nop 1988 PENGEMBALIAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1890 SE - 37/PJ.223/1988
10 Nop 1988 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA RECRUITMENT
1891 13 TAHUN 1988
26 Okt 1988 PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN
1892 S - 1253/PJ.232/1988
8 Okt 1988 PERMOHONAN PPh PASAL 21 TERPUSAT
1893 SE - 32/PJ.23/1988
16 Sep 1988 RALAT PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987-1988
1894 S - 1113/PJ.24/1988
2 Sep 1988 BUKTI PUNGUTAN PPh PASAL 22 OLEH BANK RAKYAT INDONESIA
1895 S - 973/PJ.232/1988
27 Jul 1988 CATU BERAS DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
1896 SE - 27/PJ.23/1988
27 Jul 1988 PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987 - 1988 (SERI PPh PASAL 21-37)
1897 SE - 37/PJ/1988
21 Jul 1988 PUNGUTAN PPh PASAL 21, PPh PASAL 23 DAN PPh PASAL 26 OLEH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1898 SE - 23/PJ.23/1988
13 Mei 1988 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1988 DAN SETERUSNYA (SERI PPh PASAL 21-36)
1899 SE - 22/PJ.22/1988
6 Mei 1988 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI
1900 S - 511/PJ.22/1988
24 Mar 1988 PEMUNGUTAN PPh PASAL 23
1901 SE - 17/PJ.22/1988
14 Mar 1988 DEPOSITO BERJANGKA
1902 SE - 21/PJ.7/1988
16 Feb 1988 PPh ATAS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1903 S - 310/PJ.232/1988
13 Feb 1988 PERMOHONAN IZIN UNTUK MENGKREDITKAN PEMBAYARAN SKFLN DENGAN PPh PASAL 21 PADA MASA PEMBAYARAN SKFLN TERSEBUT BAGI KARYAWAN YANG BERTUGAS KELUAR NEGERI
1904 S - 266/PJ.22/1988
7 Feb 1988 PERLAKUAN PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN LEASE
1905 94/KMK.01/1988
2 Feb 1988 PEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI PERORANGAN WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING
1906 S - 567/PJ.551/1988
2 Jan 1988 PEMBEBASAN DARI PEMILIHAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI PERORANGAN WARGA NEGARA ASING
1907 SE - 37/PJ.22/1987
20 Nop 1987 BENTUK "NERACA PENYESUAIAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 1987" YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIH UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 45 TAHUN 1986
1908 SE - 39/PJ.22/1987
20 Nop 1987 PERUBAHAN BENTUK "NERACA PENYESUAIAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 1987" MENURUT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.22/1987 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1987 DAN SE-32/PJ.22/1987 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1987
1909 SE - 38/PJ.22/1987
20 Nop 1987 PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD BERUPA TANAMAN KERAS DAN PENGHITUNGAN PENYESUAIANNYA (REVALUASINYA) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 45 TAHUN 1986
1910 S - 1091/PJ.241/1987
18 Nop 1987 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR A.N. PERUM TAMBANG BATUBARA
1911 SE - 10/PJ.62/1987
10 Okt 1987 PERMINTAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN (SERI PEMERIKSAAN - 07)
1912 S - 882/PJ.23/1987
21 Sep 1987 PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI RULING DARI KENDARAAN PERUSAHAAN YANG DIBAWA PULANG DALAM UNDANG-UNDANG PPh TAHUN 1984
1913 SE - 30/PJ.22/1987
17 Sep 1987 PENYAMPAIAN NERACA PENYESUAIAN PER 1/1-1987 BESERTA PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH AWAL 1/1-1987 DAN SELISIH PENYESUAIAN HARGA/NILAI HARTA BERWUJUD 1 JANUARI 1987, MENURUT PASAL 7 JO PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986
1914 S - 865/PJ.24/1987
16 Sep 1987 PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN ATAS "PROJECT AID"
1915 SE - 40/PJ.23/1987
12 Sep 1987 PERMINTAAN DATA MENGENAI JUMLAH PEMOTONG PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK PPh PASAL 21
1916 SE - 29/PJ.22/1987
4 Sep 1987 PEMBERITAHUAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/KMK.07/1979 TANGGAL 27 MARET 1979
1917 S - 833/PJ.241/1987
3 Sep 1987 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 TERHADAP BARANG-BARANG HABIS PAKAI DAN SUKU CADANG
1918 SE - 28/PJ.223/1987
27 Ags 1987 PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983, YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN
1919 SE - 27/PJ.223/1987
7 Ags 1987 PEMBERITAHUAN RALAT ATAS KESALAHAN TIK PADA LAMPIRAN SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-25/PJ.223/1987 TANGGAL 4 AGUSTUS 1987
1920 SE - 22/PJ.221/1987
26 Jun 1987 PENGESAHAN NERACA PENYESUAIAN
1921 SE - 19/PJ.22/1987
27 Mei 1987 PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 8 PP. NO. 45 TAHUN 1986
1922 SE - 15/PJ.23/1987
16 Apr 1987 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
1923 SE - 09/PJ.22/1987
20 Mar 1987 PEMBEBASAN PPh TERHADAP ADB DI JAKARTA (SERI PPh UMUM - 20)
1924 S - 148/PJ.22/1987
14 Mar 1987 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ADB DI JAKARTA
1925 S - 143/PJ.21/1987
12 Mar 1987 WAJIB PAJAK YANG TIDAK/TERLAMBAT MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN 1986
1926 S - 114/PJ.23/1987
21 Feb 1987   BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770-C BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI (SERI PPh PASAL 21 - 32)
1927 SE - 08/PJ.23/1987
21 Feb 1987 WEWENANG KIP DOMISILI DAN KIP LOKASI UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 34)
1928 SE - 07/PJ.23/1987
9 Feb 1987 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1987 DAN SELANJUTNYA (SERI PPh PASAL 21 - 33)
1929 SE - 06/PJ.21/1987
2 Feb 1987 PENEGASAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh 1770 B DAN 1771 B
1930 S - 82/PJ.22/1987
27 Jan 1987 BIAYA TRANSPORT (ANTAR JEMPUT) KARYAWAN (SERI PPh UMUM - 19)
1931 S - 84/PJ.22/1987
27 Jan 1987 PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1986
1932 SE - 04/PJ.23/1987
17 Jan 1987 PENYAMPAIAN/PENYEBARAN SPT TAHUNAN TAHUN 1986. (SERI PPh SPT - 16)
1933 SE - 55/PJ.23/1986
4 Des 1986 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
1934 S - 1431/PJ.22/1986
27 Nop 1986 PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA
1935 S - 1430/PJ.24/1986
27 Nop 1986 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR KEPADA INDENTOR
1936 SE - 52/PJ.22/1986
20 Nop 1986 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : 914/KMK.04/1986 TANGGAL 25 OKTOBER 1986
1937 SE - 51/PJ.22/1986
11 Nop 1986 PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING MILIK ORANG PRIBADI DAN PPh ATAS PERJANJIAN SWAP
1938 S - 1342/PJ.22/1986
11 Nop 1986 BIAYA BUNGA YANG DAPAT DIKURANGKAN
1939 SE - 50/PJ.22/1986
4 Nop 1986 DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING MILIK PERUSAHAAN
1940 SE - 48/PJ.23/1986
28 Okt 1986 PROSEDUR PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK PPh DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
1941 SE - 47/PJ.21/1986
24 Okt 1986 PENEGASAN KEMBALI NORMA PENGHITUNGAN TAHUN PAJAK 1986
1942 S - 1281/PJ.24/1986
23 Okt 1986 PELAKSANAAN PENYETORAN PPh PASAL 25 UNTUK IMPOR BERDASARKAN INDEN
1943 SE - 45/PJ.23/1986
18 Okt 1986 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1944 SE - 43/PJ.21/1986
6 Okt 1986 PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS SELISIH NILAI TUKAR SEBAGAI AKIBAT KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DI BIDANG MONETER TANGGAL 12 SEPTEMBER 1986
1945 SE - 44/PJ.21/1986
6 Okt 1986 PELAKSANAAN TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PPN ATAS IMPOR YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 (SERI PPN-84)
1946 830/KMK.04/1986
4 Okt 1986 PEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
1947 828/KMK.04/1986
2 Okt 1986 PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1948 45 TAHUN 1986
2 Okt 1986 PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
1949 SE - 41/PJ.23/1986
20 Sep 1986 NORMA PENGHITUNGAN UNTUK TAHUN PAJAK 1986
1950 759/KMK.04/1986
25 Ags 1986 BESARNYA PEREDARAN USAHA ATAU PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
1951 SE - 34/PJ.22/1986
5 Ags 1986 KOMPENSASI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA SELAMA 6 TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PERUSAHAAN. (SERI PPh SPT - 14)
1952 SE - 32/PJ.22/1986
18 Jul 1986 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SURAT PROMES (PROMISSORY NOTE)
1953 SE - 28/PJ.23/1986
30 Jun 1986 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWAN/KARYAWATI INDONESIA YANG BARU BEKERJA PADA PERTENGAHAN TAHUN (SERI PPh PASAL 21-31)
1954 SE - 27/PJ.22/1986
14 Jun 1986 BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)
1955 SE - 30/PJ.21/1986
30 Mei 1986 RALAT BUKU PETUNJUK PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1985 (SERI PPh PASAL 21-30)
1956 SE - 26/PJ.23/1986
26 Mei 1986 PPh PASAL 21 TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI. (SERI PPh PASAL 21 - 29)
1957 SE - 25/PJ.23/1986
22 Mei 1986 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1986 (SERI PPh PASAL 21-28)
1958 356/KMK.04/1986
10 Mei 1986 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA
1959 SE - 24/PJ.23/1986
9 Mei 1986 BEA METERAI ATAS SURAT PERJANJIAN/KONTRAK (SERI BM-10)
1960 S - 623/PJ.22/1986
6 Mei 1986 PPh PASAL 23 ATAS JASA GIRO YANG DITERIMA OLEH PERJAN PEGADAIAN (SERI PPh PASAL 23-15)
1961 S - 588/PJ.23/1986
28 Apr 1986 BENTUK-BENTUK FORMULIR UNTUK BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21-25)
1962 S - 429/PJ.24/1986
1 Apr 1986 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPORTIR KEPADA INDENTOR
1963 KWT-7/PJ.21/1986
27 Mar 1986 PENYAMPAIAN SPT PPh ORANG PRIBADI BAGI ORANG-ORANG INDONESIA YANG BERADA DI LUAR NEGERI
1964 S - 316/MK.012/1986
22 Mar 1986 PEMBEBANAN PREPRODUCTION COST PADA PENGHASILAN BRUTO
1965 SE - 13/PJ.21/1986
20 Mar 1986 PDM FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
1966 SE - 10/PJ.22/1986
7 Mar 1986 RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1985 WAJIB PAJAK BADAN BUKAN KOPERASI (SERI PPh SPT-10)
1967 SE - 08/PJ.23/1986
6 Mar 1986 PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN (SERI BM-5)
1968 SE - 07/PJ.21/1986
27 Feb 1986 PERIHAL HALAMAN 4 DAN 5 BUKU PETUNJUK CARA PENGISIAN SPT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS TAHUN 1985 (1770)
1969 SE - 03/PJ.2/1986
28 Jan 1986 PERUBAHAN TARIF BEA METERAI VIDE UU NOMOR 13 TAHUN 1985 (SERI BM-02)
1970 SE - 02/PJ.23/1986
17 Jan 1986 PERMOHONAN RESTITUSI BEA METERAI ATAS PASPOR DAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (SERI B.M. -1)
1971 S - 2146/PJ.22/1985
14 Des 1985 NORMA PENGHITUNGAN PPh ATAS ROKOK KRETEK
1972 SE - 48/PJ.222/1985
12 Des 1985 PENERBITAN SKP PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26 - 07)
1973 SE - 47/PJ.22/1985
11 Des 1985 DANA CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU UNTUK JENIS USAHA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK. (SERI PPh UMUM - 16)
1974 SE - 103/PJ.BT4/1985
6 Des 1985 PEMERIKSAAN SMB WPPM
1975 SE - 6/PJ.5/1985
20 Nop 1985 NILAI PKk RUMAH PRIBADI PEJABAT NEGARA YANG WAJIB MENEMPATI RUMAH DINAS KARENA JABATANNYA
1976 42 TAHUN 1985
13 Nop 1985 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
1977 SE - 46/PJ.23/1985
5 Nop 1985 KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 (SERI PPh 21 - 21)
1978 SE - 41/PJ.24/1985
23 Okt 1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR (SERI PPh PASAL 22-16)
1979 SE - 40/PJ.23/1985
22 Okt 1985 PENJELASAN UANG LEMBUR, PREMI DAN KOMISI DALAM PASAL 5 (1) BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN 26 (SERI PPh PASAL 21-20)
1980 S - 1878/PJ.22/1985
22 Okt 1985 PENYELESAIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26-05)
1981 SE - 39/PJ.23/1985
21 Okt 1985 PENGELUARAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN BAGI "CREW" DARI KAPAL LAUT
1982 S - 1874/PJ.22/1985
21 Okt 1985 PENGENAAN PPh ATAS LABA SETELAH PAJAK DARI BENTUK USAHA TETAP (SERI PPh PASAL 26-06)
1983 S - 1866/PJ.22/1985
19 Okt 1985 PERBEDAAN PPh PASAL 23 DAN PPh PASAL 26, SERTA HUBUNGANNYA DENGAN SELF ASSESSMENT (SERI PPh PASAL 23-14)
1984 S - 1858/PJ.24/1985
18 Okt 1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR
1985 S - 1821/PJ.21/1985
7 Okt 1985 JAWABAN PERTANYAAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
1986 SE - 33/PJ.24/1985
30 Sep 1985 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR
1987 SE - 32/PJ.2/1985
28 Sep 1985 PENANGANAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN KARYAWAN YANG MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA "CRASH PROGRAM"
1988 S - 1110/MK/1985
27 Sep 1985 PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA GIRO
1989 S - 1111/MK/1985
27 Sep 1985 SUMBANGAN (DONATION) YANG DILAKUKAN KONTRAKTOR
1990 S - 1112/MK/1985
27 Sep 1985 PERSYARATAN KHUSUS BAGI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
1991 KEP - 85/PJ.BT5/1985
18 Sep 1985 PENETAPAN JENIS, KODE, WARNA, BENTUK/UKURAN DAN BUKU REGISTER SARANA PAJAK PENGHASILAN
1992 SE - 30/PJ.24/1985
4 Sep 1985 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
1993 700/KMK.05/1985
12 Ags 1985 PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PEMASUKAN BARANG-BARANG UNTUK PERKERETA-APIAN OLEH PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API
1994 SE - 28/PJ.2/1985
6 Ags 1985 PERDAGANGAN KONSINYASI (SERI PPN-41)
1995 S - 693/PJ.551/1985
3 Ags 1985 PERMOHONAN PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI
1996 SE - 25/PJ.24/1985
30 Jul 1985 SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 IMPOR. (SERI PPh PASAL 22-14)
1997 SE - 24/PJ.22/1985
22 Jul 1985 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-34/PJ.22/1984 TANGGAL 20 AGUSTUS 1984 (SERI PPh PASAL 23 - 13)
1998 S - 1506/PJ.22/1985
8 Jul 1985 PENEGASAN LEBIH LANJUT ATAS PPh PASAL 23
1999 S - 1468/PJ.24/1985
4 Jul 1985 PEMBEBASAN PUNGUTAN PPh PASAL 22 DAN PASAL 23
2000 S - 1466/PJ.222/1985
3 Jul 1985 PPh ATAS JASA DALAM BIDANG PENDIDIKAN (SERI PPh PASAL 26-04)
2001 S - 1464/PJ.22/1985
3 Jul 1985 PPh ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA YANG DIPEROLEH LEMBAGA KEUANGAN
2002 S - 1452/PJ.21/1985
28 Jun 1985 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER
2003 S - 1450/PJ.221/1985
26 Jun 1985 KEWAJIBAN PERPAJAKAN PARA PEGAWAI/PEJABAT YANG BERTUGAS DI LUAR NEGERI. (SERI PPh UMUM - 12)
2004 KWT-5/PJ.24/1985
8 Jun 1985 SKB PPh PASAL 22 IMPOR UNTUK BANK DEVISA
2005 SE - 19/PJ.21/1985
4 Jun 1985 PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETTO (SERI PPh NORMA - 01)
2006 S - 1360/PJ.22/1985
30 Mei 1985 PENANGGUHAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPEDES
2007 S - 113/PJ.64/1985
28 Mei 1985 TARIF PEMOTONGAN PPh PS. 26 MENURUT PERJANJIAN PERPAJAKAN ANTARA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA
2008 SE - 17/PJ.22/1985
24 Mei 1985 SAAT MULAI BERLAKUNYA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ.22/1985 TANGGAL 13 MARET 1985 (SERI PPh UMUM - 10)
2009 S - 1320/PJ.221/1985
23 Mei 1985 PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN SEBAGAI PENGGANTI IMBALAN BERUPA KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA
2010 SE - 16/PJ.24/1985
10 Mei 1985 PPh PASAL 22 IMPOR BENTUK USAHA TETAP (BUT)
2011 S - 1150/PJ.22/1985
23 Apr 1985 POTONGAN PPh PASAL 23
2012 SE - 15/PJ.23/1985
20 Apr 1985 PPh PASAL 21 ATAS KOMISI PEGAWAI DINAS LUAR ASSURANSI (SERI PPh PASAL 21 - 17)
2013 SE - 13/PJ.22/1985
13 Apr 1985 PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PERSEKUTUAN TENAGA AHLI (SERI PPh UMUM - 08)
2014 S - 1101/PJ.21/1985
12 Apr 1985 PEMBEBASAN PAJAK BAGI YAYASAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
2015 S - 1098/PJ.21/1985
11 Apr 1985 PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG-ORANG INDONESIA DI ADB
2016 296/KMK.04/1985
28 Mar 1985 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1985
2017 S - 51/PJ.64/1985
26 Mar 1985 NEGARA-NEGARA YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN INDONESIA DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26
2018 S - 46/PJ.64/1985
18 Mar 1985 PEMBELIAN BARANG OLEH KANTOR PERWAKILAN DAGANG UNTUK INDUK PERUSAHAANNYA DI LUAR NEGERI
2019 SE - 10/PJ.22/1985
13 Mar 1985 PPh PASAL 23 ATAU PASAL 26 ATAS JASA GIRO, BUNGA MONEY ON CALL DAN DEPOSIT ON CALL
2020 SE - 11/PJ.22/1985
13 Mar 1985 DEPOSITO BERJANGKA ATAU TABUNGAN LAINNYA YANG DIBIAYAI OLEH PINJAMAN ATAU DANA YANG BERASAL DARI PIHAK KETIGA
2021 254/KMK.01/1985
8 Mar 1985 PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1002/KMK.04/1984 TANGGAL 8 OKTOBER 1984 TENTANG PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
2022 S - 768/PJ.23/1985
7 Mar 1985 PPh PASAL 21 DARI PEGAWAI NEGERI ATAU PEJABAT NEGARA
2023 SE - 07/PJ.23/1985
5 Mar 1985 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI ATAU PEJABAT NEGARA (SERI PPh PASAL 21-16)
2024 SE - 05/PJ.23/1985
20 Feb 1985 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN (DEEMED TAXABLE INCOME) DARI PARA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK GAS DAN BUMI DI INDONESIA (DRILLING COMPANY)
2025 S - 415/PJ.233/1985
14 Feb 1985 KENIKMATAN PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN
2026 S - 416/PJ.233/1985
14 Feb 1985 PPh PASAL 21 ATAS UANG MUKA THT DAN THT KEPADA PEGAWAI BANK BUMI DAYA
2027 SE - 04/PJ.22/1985
7 Feb 1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PHOTO STUDIO (SERI PPN - 25)
2028 KWT-2/PJ.2/1985
30 Jan 1985 PERUBAHAN FORMULIR PEMBERITAHUAN ANGSURAN PPh PASAL 25 DALAM TAHUN 1985
2029 S - 98/PJ.223/1985
26 Jan 1985 CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU DAN PENILAIAN PERSEDIAAN (SERI PPh UMUM 07)
2030 S - 05/PJ.64/1985
11 Jan 1985 WAKIL DARI BENTUK USAHA TETAP MENURUT PASAL 32 UU NO. 6 TAHUN 1983
2031 S - 09/PJ.22/1985
4 Jan 1985 PAJAK PENGHASILAN ATAS DEPOSITO BERJANGKA
2032 KWT-1/PJ.2/1985
4 Jan 1985 PENGADAAN FORMULIR
2033 SE - 02/PJ.21/1985
3 Jan 1985 BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN. (SERI PPh UMUM - 06)
2034 1287/KMK.04/1984
28 Des 1984 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN MARET 1985
2035 S - 1282/PJ.23/1984
19 Des 1984 BIAYA PERAWATAN KARYAWAN PERKEBUNAN. (SERI PPh PASAL 21 - 14)
2036 1238/KMK.04/1984
11 Des 1984 PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIP, BATAS KEKAYAAN MINIMUM KENA PAJAK DAN BATAS-BATAS NILAI LAINNYA DALAM ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
2037 1228/KMK.011/1984
8 Des 1984 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 957/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
2038 S - 1238/PJ.241/1984
3 Des 1984 PEMBEBASAN PPh PASAL 22 BELANJA NEGARA
2039 SE - 42/PJ.23/1984
3 Des 1984 JAWABAN ATAS MASALAH PPh PASAL 21 DARI PT. UNIROYAL SUMATERA PLANTATIONS (SERI PPh PASAL 21 - 13)
2040 S - 1233/PJ.22/1984
30 Nop 1984 PEMBERIAN SKB PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 - 12)
2041 SE - 41/PJ.2/1984
27 Nop 1984 JASA GIRO
2042 S - 1215/PJ.23/1984
24 Nop 1984 MASALAH PPh PASAL 21 PT UNIROYAL SUMATRA PLANTATIONS
2043 KEP - 07/PJ.5/1984
16 Nop 1984 PERBAIKAN NORMA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DIDALAM SK DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-02/PJ.5/1984 TANGGAL 21 MARET 1984
2044 S - 1201/PJ.22/1984
15 Nop 1984 PERBEDAAN PPh ATAS SEWA DAN CHARTER OLEH PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG PUNYA DAN TIDAK PUNYA BUT (SEHUBUNGAN DENGAN SE-34/PJ.22/1984) (SERI PPh PASAL 26 - 03)
2045 S - 1080/PJ.22/1984
13 Nop 1984 PERLAKUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN ATAS USAHA KOPERASI (SERI PPh UMUM - 04)
2046 SE - 39/PJ.23/1984
5 Nop 1984 TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI DALAM PENGENAAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-12)
2047 KEP - 113/PJ.BT5/1984
23 Okt 1984 BENTUK, JENIS, WARNA, FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1984
2048 1002/KMK.04/1984
8 Okt 1984 PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
2049 992/KMK.04/1984
29 Sep 1984 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER 1984
2050 S - 809/PJ.24/1984
21 Sep 1984 PEMOTONGAN PPh PASAL 22 BELANJA NEGARA ATAS PEMBEBASAN TANAH (SERI PPh PASAL 22 - 13)
2051 S - 796/PJ.22/1984
19 Sep 1984 PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA-JASA KONSULTAN ANGGOTA ABC (SERI PPh PASAL 23-11)
2052 SE - 37/PJ.22/1984
18 Sep 1984 PEMBERIAN SAHAM BONUS DAN PENCATATAN TAMBAHAN MODAL YANG DILAKUKAN TANPA PENYETORAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENILAIAN KEMBALI HARTA PERUSAHAAN. (SERI PPh UMUM 03)
2053 S - 795/PJ.232/1984
18 Sep 1984 PPd 17a ATAS KARYAWAN ASING YANG BEKERJA PADA KONTRAKTOR ASING
2054 S - 746/PJ.241/1984
11 Sep 1984 PENJELASAN MENGENAI PUNGUTAN PPh PASAL 22 A.N. PN XYZ
2055 S - 692/PJ.21/1984
30 Ags 1984 PPh PASAL 21 ATAS UANG LEMBUR DAN HONORARIUM YANG DITERIMA PEGAWAI NEGERI
2056 SE - 41/PJ.552/1984
21 Ags 1984 JASA GIRO
2057 SE - 34/PJ.22/1984
20 Ags 1984 PELUNASAN PPh ATAS CHARTER KAPAL DAN PESAWAT TERBANG. (SERI PPh PASAL 23 - 10)
2058 826/KMK.04/1984
9 Ags 1984 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NOMOR 961/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
2059 S - 124/PJ.64/1984
8 Ags 1984 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
2060 SE - 32/PJ.232/1984
3 Ags 1984 PERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)
2061 SE - 30/PJ.24/1984
30 Jul 1984 "KREDIT PAJAK" PPh PASAL 22 YANG MASIH MEMAKAI NAMA DAN FORMULIR MPO (SERI PPh PASAL 22-11)
2062 715/KMK.04/1984
25 Jul 1984 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA
2063 SE - 27/PJ.24/1984
23 Jul 1984 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 6 JULI 1984 NO.666/KMK.01/1984
2064 SE - 26/PJ.221/1984
12 Jul 1984 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK BERGANDA (SERI PPh PASAL 26 - 01)
2065 666/KMK.01/1984
6 Jul 1984 PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR NEGERI OLEH DAN UNTUK KEBUTUHAN PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API
2066 KEP - 444/PJ.23/1984
5 Jul 1984 PERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)
2067 655/KMK.04/1984
3 Jul 1984 PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA YANG DILAKUKAN DI INDONESIA
2068 SE - 25/PJ.21/1984
29 Jun 1984 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh PASAL 23. (SERI PPh PASAL 23 - 08)
2069 654/KMK.04/1984
28 Jun 1984 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 1984
2070 SE - 24/PJ.23/1984
20 Jun 1984 PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM AKUNTAN (SERI PPh PASAL 21 - 09)
2071 SE - 23/PJ.232/1984
16 Jun 1984 PENEGASAN PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 26-02)
2072 S - 347/PJ.241/1984
13 Jun 1984 PPh ATAS BIAYA GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DAN CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 22
2073 SE - 22/PJ.23/1984
11 Jun 1984 RALAT SURAT EDARAN TANGGAL 14 APRIL 1984 NO. SE-15/PJ.232/1984
2074 SE - 19/PJ.23/1984
28 Mei 1984 PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 21 BERKENAAN DENGAN PROGRAM ASTEK (SERI PPh PASAL 21 - 08)
2075 381/KMK.04/1984
3 Mei 1984 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1984
2076 SE - 18/PJ.232/1984
26 Apr 1984 PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-07)
2077 S - 273/PJ.21/1984
23 Apr 1984 PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DIBAYARKAN KEPADA WAJIB PAJAK BADAN (SERI PPh PASAL 21 - 06)
2078 SE - 17/PJ.223/1984
17 Apr 1984 CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU (SERI PPh UMUM - 01)
2079 S - 250/PJ.222/1984
17 Apr 1984 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA. (SERI PPh PASAL 23 - 07)
2080 SE - 15/PJ.232/1984
14 Apr 1984 PENILAIAN PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA TAHUN 1984 OLEH PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
2081 SE - 13/PJ.23/1984
13 Apr 1984 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA (SERI PPh PASAL 21-05)
2082 SE - 12/PJ.21/1984
11 Apr 1984 PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BORONGAN OLEH WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PPh PASAL 21-04)
2083 KEP - 237/PJ.23/1984
5 Apr 1984 NILAI PENDAPATAN BERUPA PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA DALAM TAHUN 1984, BERKENAAN PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1944
2084 S - 236/PJ.22/1984
5 Apr 1984 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS XYZ (SERI PPh PASAL 23-05)
2085 SE - 11/PJ.222/1984
28 Mar 1984 PEMBETULAN KESALAHAN KETIK PADA ANGKA ROMAWI II SE-08/PJ.222/1984 TANGGAL 15 MARET 1984 (SERI PPh PASAL 23-04)
2086 SE - 10/PJ.24/1984
22 Mar 1984 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 YANG DIPUNGUT KANTOR LELANG (SERI PPh PASAL 22-10)
2087 SE - 09/PJ.211/1984
21 Mar 1984 PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
2088 SE - 08/PJ.222/1984
15 Mar 1984 JASA TEKHNIK DAN JASA MANAJEMEN MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23 - 03)
2089 KEP - 168/PJ.21/1984
15 Mar 1984 PERPANJANGAN WAKTU PEMASUKAN SURAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN
2090 SE - 07/PJ.242/1984
10 Mar 1984 PENJELASAN SE TANGGAL 3 PEBRUARI 1984 NO. 01/PJ.24/1984, TENTANG BESARNYA TARIF PPh PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPh PASAL 22-09)
2091 SE - 06/PJ.233/1984
9 Mar 1984 PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-03)
2092 SE - 04/PJ.22/1984
24 Feb 1984 PEMOTONGAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PASAR MODAL. (SERI PPh PASAL 23 - 02)
2093 SE - 03/PJ.23/1984
21 Feb 1984 PENGERTIAN KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA (SERI PPh PASAL 21 - 02)
2094 SE - 02/PJ.24/1984
8 Feb 1984 SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 (SERI PPh PASAL 22 - 07)
2095 SE - 01/PJ.24/1984
3 Feb 1984 BESARNYA TARIF PPh PASAL 22 DIATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPh PASAL 22-04)
2096 KWT-5/PJ.24/1984
31 Jan 1984 SKB MPO DAN FORMULIR SKB PPh PASAL 22 (SERI PPh PASAL 22-01)
2097 S - 34/PJ.2/PPh.22/1984
19 Jan 1984 PUNGUTAN MPO EKS SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 1447 DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. KEP-1/PJ.5/1982 TANGGAL 20 JANUARI 1982
2098 7 TAHUN 1983
31 Des 1983 PAJAK PENGHASILAN
2099 37TAHUN 1983
31 Des 1983 PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA
2100 68 TAHUN 1983
31 Des 1983 PENIADAAN PENGUSUTAN PERPAJAKAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA DAN TABUNGAN-TABUNGAN LAINNYA
2101 981/KMK.04/1983
31 Des 1983 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN MARET 1984
2102 965/KMK.04/1983
31 Des 1983 BADAN-BADAN TERTENTU YANG DITETAPKAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA, DASAR PEMUNGUTAN, TARIF, SERTA TATA CARA PELAKSANAANNYA
2103 980/KMK.04/1983
31 Des 1983 BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2104 KEP - 1927/PJ.23/1983
31 Des 1983 BUKU PETUNJUK BERKENAAN DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, DAN LAIN-LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (SERI PPh PASAL 21-01)
2105 36 TAHUN 1983
31 Des 1983 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984
2106 959/KMK.04/1983
31 Des 1983 BESARNYA DANA CADANGAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
2107 961/KMK.04/1983
31 Des 1983 PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN