PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Semua PBB


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 PER-17/PJ/2012
6 Ags 2012
2 KEP-161/PJ/2012
25 Apr 2012
3 KEP-163/PJ/2012
25 Apr 2012
4 PER-37/PJ/2011
21 Des 2011
5 PER-38/PJ/2011
21 Des 2011
6 SE-93/PJ/2011
21 Des 2011
7 S - 319/PJ.08/2011
13 Sep 2011
8 SE - 66/PJ/2011
24 Ags 2011
9 SE-48/PJ/2011
3 Ags 2011 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C
10 S-265/PJ.08/2011
27 Jul 2011
11 S-410/PJ.02/2011
3 Mei 2011 PENJELASAN PENYELESAIAN BPHTB SETELAH PENGALIHAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH
12 67/PMK.03/2011
4 Apr 2011 PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
13 SE-31/PJ/2011
4 Apr 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
14 SE-23/PJ/2011
21 Mar 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
15 17/PMK.03/2011
24 Jan 2011 PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
16 PER-64/PJ./2010
27 Des 2010 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
17 SE-149/PJ/2010
27 Des 2010
18 SE-140/PJ/2010
17 Des 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-60/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
19 PER-60/PJ/2010
17 Des 2010 TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
20 SE-115/PJ/2010
5 Nop 2010 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT,STTS, DAN DHKP PBB
21 148/PMK.07/2010
27 Ags 2010 BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
22 SE-72/PJ./2010
10 Jun 2010 TATA CARA PEMBERIAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN AKIBAT PEMBENTUKAN (PEMEKARAN DAN ATAU PENGGABUNGAN) WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BARU
23 SE-71/PJ./2010
10 Jun 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
24 SE-64/PJ./2010
14 Mei 2010 PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
25 SE-51/PJ./2010
8 Apr 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK WAJIB PAJAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA DAN UNTUK WAJIB PAJAK PENSIUNAN SERTA, KARENA KENAIKAN NILAI JUAL KENA PAJAK
26 PER-16/PJ./2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
27 PER-17/PJ./2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-56/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
28 PER-18/PJ./2010
26 Mar 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
29 PER-12/PJ./2010
10 Mar 2010 NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
30 SE-38/PJ./2010
10 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
31 SE-30/PJ/2010
9 Mar 2010 DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN ENERGI PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010
32 SE-25/PJ./2010
1 Mar 2010 PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
33 SE-15/PJ./2010
4 Feb 2010 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2010
34 SE-110/PJ./2009
19 Nop 2009 PERSIAPAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 59/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
35 SE-104/PJ./2009
30 Okt 2009 PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2010
36 SE-101/PJ./2009
13 Okt 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
37 PER-58/PJ./2009
13 Okt 2009 TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
38 SE-98/PJ./2009
12 Okt 2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
39 SE-99/PJ./2009
12 Okt 2009 PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
40 PER-56/PJ./2009
5 Okt 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
41 SE-91/PJ./2009
24 Sep 2009 PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK
42 PER-46/PJ./2009
24 Ags 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
43 SE-61/PJ./2009
23 Jun 2009 PENANDATANGANAN SPPT PBB
44 110/PMK.03/2009
17 Jun 2009 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
45 111/PMK.03/2009
17 Jun 2009 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
46 111/PMK.03/2009
17 Jun 2009 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
47 SE-45/PJ./2009
21 Apr 2009 PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN
48 PER-25/PJ./2009
16 Mar 2009 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
49 SE-32/PJ./2009
16 Mar 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
50 PER-50/PJ./2008
30 Des 2008 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN
51 SE-69/PJ./2008
12 Des 2008 USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
52 PER-46/PJ./2008
18 Nop 2008 TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK
53 SE - 36/PJ/2008
8 Ags 2008 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
54 S - 091/PJ.13/2008
23 Jul 2008 PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PBB
55 S - 113/PJ.08/2008
21 Jul 2008 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP - 154/PB/2008 DAN NOMOR KEP - 155/PB/2008
56 KEP - 154/PB/2008
7 Jul 2008 PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
57 KEP - 155/PB/2008
7 Jul 2008 PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
58 PER - 32/PJ/2008
4 Jul 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
59 98/PMK.05/2008
4 Jul 2008 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
60 90/PMK.07/2008
23 Jun 2008 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
61 PER - 21/PJ/2008
19 Mei 2008 PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
62 SE - 27/PJ/2008
19 Mei 2008 STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
63 SE - 26/PJ/2008
2 Mei 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
64 SE - 22/PJ/2008
15 Apr 2008 PEMINDAHAN KEWENANGAN PENGADMINISTRASIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
65 SE - 18/PJ./2008
25 Mar 2008 PROGRAM AUDIT DAN EVALUASI LAPORAN HASIL AUDIT
66 SE - 03/PJ.01/2008
14 Mar 2008 PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2008
67 SE - 12/PJ/2008
3 Mar 2008 TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-06/PJ./2008 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2008
68 SE - 10/PJ/2008
28 Feb 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
69 39/PMK.07/2008
26 Feb 2008 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
70 S - 162/PJ.10/2008
12 Feb 2008 BACKUP DATA SISMIOP HASIL PROSES CETAK MASSAL TAHUN 2008
71 PER-6/PJ./2008
11 Feb 2008 TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
72 S - 12/PJ/2008
11 Feb 2008 PELAYANAN PBB DAN BPHTB DALAM MASA TRANSISI MODERNISASI
73 SE - 01/PJ.01/2008
21 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
74 SE - 01/PJ./2008
9 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
75 PER - 174/PJ/2007
26 Des 2007 PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) KELAPA SAWIT
76 SE - 64/PJ./2007
19 Des 2007 RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008
77 167/PMK.03/2007
18 Des 2007 PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
78 169/PMK.07/2007
18 Des 2007 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008
79 151/PMK.03/2007
26 Nop 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
80 SE - 55/PJ./2007
1 Nop 2007 PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 149/PJ/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
81 SE - 53/PJ./2007
25 Okt 2007 USULAN PERUBAHAN BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB
82 SE - 50/PJ./2007
9 Okt 2007 PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008
83 PER - 149/PJ./2007
9 Okt 2007 PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
84 SE - 51/PJ./2007
9 Okt 2007 PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)
85 SE - 46/PJ/2007
8 Okt 2007 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
86 SE - 48/PJ./2007
8 Okt 2007 PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008
87 SE - 47/PJ./2007
8 Okt 2007 PENETAPAN NPOPTKP BPHTB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006
88 SE - 44/PJ/2007
5 Okt 2007 PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN STRUK SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
89 SE - 40/PJ/2007
13 Sep 2007 STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
90 PER - 116/PJ./2007
29 Ags 2007 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
91 S - 712/PJ.06/2007
20 Ags 2007 PENGUMPULAN DATA DAN EVALUASI KESEIMBANGAN NJOP PERUMAHAN DAN INDUSTRI SERTA KAJIAN PENERAPAN METODE PENDAPATAN OBJEK PERUMAHAN
92 SE - 35/PJ/2007
23 Jul 2007 EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2006
93 42/PMK.05/2007
23 Apr 2007 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
94 S - 11/PJ.13/2007
28 Mar 2007 PENJELASAN TENTANG BANK/POS PERSEPSI PBB DAN BPHTB DAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DARI TP-PBB ELEKTRONIK
95 S - 105/PJ.06/2007
9 Mar 2007 PENGGUNAAN DIPA BP-PBB UNTUK KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP DAN PETA DIGITAL, SERTA EKSTENSIFIKASI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
96 132/KMK.03/2007
23 Feb 2007 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
97 S - 10/PJ.08/2007
22 Feb 2007 PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB
98 S - 06/PJ.13/2007
15 Feb 2007 PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)
99 S - 04/PJ.13/2007
15 Feb 2007 PEMBAYARAN/PENYETORAN PBB DAN BHPTB DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODUL NEGARA (MPN)
100 03/PMK.07/2007
25 Jan 2007 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
101 05/PMK.07/2007
25 Jan 2007 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
102 PER - 15/PJ/2007
25 Jan 2007 PENGGUNAAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2007
103 PER - 175/PJ./2006
19 Des 2006 TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN
104 S - 1078/PJ.33/2006
20 Nop 2006 PELANGGARAN/ PENYIMPANGAN TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1994
105 92/PMK.03/2006
13 Okt 2006 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA
106 602/KMK.03/2006
6 Sep 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN BARAT I
107 SE - 21/PJ./2006
1 Sep 2006 APLIKASI KEY PERFORMANCE INDICATOR
108 S - 226/PJ.42/2006
9 Ags 2006 PEMBEBASAN PAJAK
109 490/KMK.03/2006
7 Ags 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT
110 492/KMK.03/2006
7 Ags 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TENGAH II
111 494/KMK.03/2006
7 Ags 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BAGIAN TIMUR III
112 495/KMK.03/2006
7 Ags 2006 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA V
113 20/PMK.02/2006
13 Mar 2006 PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2006
114 121/PMK.06/2005
5 Des 2005 TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK
115 S - 987/PJ.332/2005
28 Okt 2005 MOHON PETUNJUK PELAKSANAAN
116 S - 962/PJ.6/2005
31 Mei 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
117 235/KMK.03/2005
23 Mei 2005 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA
118 29/PMK.03/2005
23 Mei 2005 TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
119 33/PMK.03/2005
23 Mei 2005 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
120 34/PMK.03/2005
23 Mei 2005 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
121 35/PMK.03/2005
23 Mei 2005 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
122 SE - 03/PJ.1/2005
1 Apr 2005 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
123 SE - 01/PJ.75/2005
3 Mar 2005 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
124 SE - 59/PJ.6/2004
27 Des 2004 PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTER
125 SE - 57/PJ.6/2004
22 Des 2004 PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGENAAN PBB TAHUN 2005
126 S - 1101/PJ.332/2004
17 Des 2004 PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WP PBB OLEH BPKP PERWAKILAN SUMATERA UTARA
127 SE - 56/PJ.6/2004
17 Des 2004 IMPLEMENTASI BANK DATA NASIONAL DAN SINGLE IDENTIFICATION NUMBER
128 SE - 55/PJ.6/2004
13 Des 2004 RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2005
129 SE - 54/PJ.6/2004
1 Des 2004 PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2005
130 SE - 51/PJ.6/2004
29 Nop 2004 PENJELASAN TINDAK LANJUT CETAK MASSAL TAHUN 2005
131 SE - 48/PJ.6/2004
28 Okt 2004 PENGENAAN PBB DAN PENCETAKAN SPPT TAHUN 2005
132 SE - 47/PJ.6/2004
15 Okt 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN SERTA PEMANFAATAN BERSAMA
133 408/KMK.03/2004
6 Sep 2004 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI BAGIAN UTARA DAN SULAWESI BAGIAN TENGAH
134 S - 497/PJ.331/2004
29 Jun 2004 PEMUTIHAN PAJAK
135 SE - 18/PJ/2004
25 Jun 2004 EVALUASI PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL
136 276/KMK.03/2004
1 Jun 2004 PENGHAPUSAN PlUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN TENGAH
137 SE - 26/PJ.6/2004
18 Mei 2004 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
138 SE - 24/PJ.6/2004
10 Mei 2004 PEMANFAATAN GPS DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DATA DIGITAL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
139 SE - 23/PJ.6/2004
26 Apr 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-134/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ./2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-135/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-136/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-137/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
140 SE - 21/PJ.6/2004
6 Apr 2004 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SATU TEMPAT (PST)
141 SE - 17/PJ.6/2004
29 Mar 2004 PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA PERPAJAKAN NASIONAL
142 107/KMK.03/2004
12 Mar 2004 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SERANG
143 SE - 14/PJ.6/2004
10 Mar 2004 TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
144 SE - 13/PJ.6/2004
5 Mar 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
145 SE - 12/PJ.6/2004
1 Mar 2004 IMPLEMENTASI APLIKASI SMART MAP
146 SE - 11/PJ.6/2004
27 Feb 2004 PENEGASAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
147 SE - 04/PJ.6/2004
13 Jan 2004 IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBB
148 SE - 02/PJ.6/2004
12 Jan 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
149 SE - 56/PJ.6/2003
31 Des 2003 PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTER
150 SE - 55/PJ.6/2003
31 Des 2003 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
151 SE - 52/PJ.6/2003
5 Des 2003 PENGENAAN PBB TAHUN 2004
152 SE - 48/PJ.6/2003
11 Nop 2003 PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2004
153 SE - 47/PJ.6/2003
11 Nop 2003 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
154 SE - 44/PJ.6/2003
9 Okt 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-391/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
155 SE - 43/PJ.6/2003
7 Okt 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-390/PJ/2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ/2003 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TEMPAT TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
156 SE - 41/PJ.6/2003
30 Sep 2003 BUKU PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
157 SE - 40/PJ.6/2003
24 Sep 2003 PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003
158 SE - 39/PJ.6/2003
23 Sep 2003 SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEPSI PBB ELEKTRONIK
159 SE - 37/PJ.6/2003
9 Sep 2003 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB
160 SE - 38/PJ.6/2003
9 Sep 2003 LAYANAN INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI NATIONAL TOLL FREE NUMBER AUTOMATIC VOICES, FAX RESPONSE SERVICES DAN NATIONAL SMS SERVICES
161 SE - 32/PJ.6/2003
7 Ags 2003 LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS
162 S - 141/PJ.75/2003
28 Jul 2003 RATIFIKASI PERJANJIAN BILATERAL P3B RI-RRC DAN RI- KOREA UTARA
163 SE - 30/PJ.6/2003
22 Jul 2003 PETUNJUK TEKNIS PASCA PENILAIAN INDIVIDUAL
164 SE - 29/PJ.6/2003
22 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ./2003
165 SE - 28/PJ.6/2003
21 Jul 2003 PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL
166 SE - 27/PJ.6/2003
4 Jul 2003 PEMBEBASAN BIAYA TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN ATM BCA
167 S - 167/PJ./2003
23 Jun 2003 PERMINTAAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS DANA REBOISASI DAN IURAN HASIL HUTAN
168 SE - 23/PJ.6/2003
6 Jun 2003 REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
169 SE - 16/PJ./2003
6 Jun 2003 PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-381/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
170 SE - 22/PJ.6/2003
3 Jun 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
171 SE - 18/PJ.6/2003
26 Mei 2003 PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI BIASA) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
172 SE - 19/PJ.6/2003
26 Mei 2003 PENYAMPAIAN KETENTUAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN
173 SE - 17/PJ.6/2003
23 Mei 2003 TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG
174 SE - 16/PJ.6/2003
13 Mei 2003 PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-381/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
175 SE - 15/PJ.6/2003
12 Mei 2003 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA
176 SE - 09/PJ.6/2003
1 Apr 2003 BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003
177 SE - 07/PJ.6/2003
21 Mar 2003 PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK
178 SE - 05/PJ.1/2003
20 Mar 2003 PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
179 KEP - 47/PJ./2003
10 Mar 2003 TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
180 SE - 01/PJ.6/2003
15 Jan 2003 KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
181 552/KMK.03/2002
31 Des 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.04/2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
182 553/KMK.03/2002
31 Des 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 639/KMK.04/1997 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
183 555/KMK.03/2002
31 Des 2002 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2000 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
184 SE - 45/PJ.6/2002
30 Des 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 387/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN
185 SE - 43/PJ.6/2002
3 Des 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-382/PJ/2002 TANGGAL 13 AGUSTUS 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN
186 SE - 40/PJ.6/2002
22 Nop 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SERTA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELALUI INTRANET
187 SE - 36/PJ.6/2002
6 Nop 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE
188 SE - 34/PJ.6/2002
27 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002
189 SE - 33/PJ.6/2002
23 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 342/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
190 SE - 31/PJ.6/2002
17 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-334/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
191 SE - 32/PJ.6/2002
17 Sep 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-335/PJ./2002 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
192 SE - 30/PJ.6/2002
28 Ags 2002 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK
193 SE - 28/PJ.6/2002
15 Ags 2002 PENYAMPAIAN NAMA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGESAHAN TERHADAP BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM
194 SE - 25/PJ.6/2002
14 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-251/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KMK-567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
195 KEP - 371/PJ./2002
7 Ags 2002 TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK
196 SE - 24/PJ.6/2002
5 Ags 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 553/KMK.03/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
197 350/KMK.03/2002
24 Jul 2002 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH XVII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENPASAR
198 SE - 17/PJ.6/2002
31 Mei 2002 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-337/PJ/2002 TANGGAL 2 JULI 2002
199 S - 157/WPJBD04/2002
23 Mei 2002 PERHITUNGAN UTANG PBB DENGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh, PPN, DAN PPn BM
200 SE - 15/PJ.6/2002
17 Mei 2002 PEMANFAATAN DATA EKSPOR/IMPOR DI INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
201 25 TAHUN 2002
13 Mei 2002 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
202 SE - 13/PJ.6/2002
23 Apr 2002 PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
203 SE - 09/PJ.6/2002
6 Mar 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
204 KEP - 115/PJ./2002
4 Mar 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-533/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)
205 SE - 07/PJ.6/2002
27 Feb 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
206 SE - 05/PJ.6/2002
11 Feb 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
207 SE - 02/PJ.6/2002
28 Jan 2002 TINDAKAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
208 SE - 04/PJ.6/2002
28 Jan 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
209 SE - 01/PJ.6/2002
28 Jan 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
210 S - 904/PJ.6/2002
7 Jan 2002 SATUAN BIAYA PEMBUATAN SKET/PETA ZNT BLOK
211 SE - 34/PJ.6/2001
13 Des 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-563/PJ./2001 TENTANG SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
212 SE - 29/PJ.6/2001
13 Nop 2001 PENGAWASAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI
213 564/KMK.02/2001
29 Okt 2001 PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) SEBAGAI DASAR PENGESAHAN DANA BAGI HASIL BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
214 SE - 23/PJ.6/2001
13 Ags 2001 TATACARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
215 SE - 22/PJ.6/2001
10 Ags 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-417/PJ/2001 TANGGAL 27 JUNI 2001 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
216 SE - 20/PJ.6/2001
27 Jul 2001 PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR SE- 85/A.6/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN
217 SE - 17/PJ.6/2001
12 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-401/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI
218 SE - 16/PJ.6/2001
11 Jul 2001 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN DI LUAR NEGERI
219 327/KMK.03/2001
23 Mei 2001 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT
220 SE - 11/PJ.6/2001
10 Mei 2001 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
221 SE - 12/PJ.6/2001
10 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-511/PJ./2001 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
222 SE - 05/PJ.6/2001
7 Feb 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
223 SE - 03/PJ.6/2001
6 Feb 2001 PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM FISKAL LUAR NEGERI
224 SE - 60/PJ./2001
25 Jan 2001 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP
225 SE - 02/PJ.6/2001
24 Jan 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
226 SE - 01/PJ.6/2001
2 Jan 2001 P3B INDONESIA - FINLANDIA
227 KEP - 533/PJ./2000
20 Des 2000 PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)
228 SE - 48/PJ.6/2000
1 Des 2000 TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PBB DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DAN BPHTB
229 KEP - 503/PJ./2000
22 Nop 2000 TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
230 SE - 38/PJ.6/2000
24 Ags 2000 PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000
231 KEP - 251/PJ./2000
15 Ags 2000 TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
232 46 TAHUN 2000
26 Jun 2000 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
233 SE - 25/PJ.6/2000
13 Jun 2000 PERUBAHAN LAMPIRAN SE-05/PJ.43/2000 TANGGAL 22 MARET 2000
234 201/KMK.04/2000
6 Jun 2000 PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
235 KEP - 157/PJ./2000
6 Jun 2000 TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN RENCANA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)
236 S - 243/PJ.331/2000
30 Mei 2000 PAJAK YANG MENJADI TANGGUNGAN PEMBELI ATAS PEMBELIAN HAK ATAS TANAH
237 SE - 17/PJ.6/2000
7 Apr 2000 KEWAJIBAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TERUTANG UNTUK SETIAP BULAN TAKWIM
238 112/KMK.04/2000
5 Apr 2000 BENTUK FORMULIR KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (KP-PHP-PBB) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPM-BP-PBB)
239 SE - 15/PJ.6/2000
3 Apr 2000 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA
240 KEP - 87/PJ/2000
30 Mar 2000 TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
241 SE - 14/PJ.6/2000
27 Mar 2000 BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI
242 SE - 18/PJ./2000
24 Mar 2000 PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
243 SE - 78/PJ./2000
24 Mar 2000 PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
244 SE - 13/PJ.6/2000
24 Mar 2000 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG ASING
245 SE - 12/PJ.6/2000
23 Mar 2000 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN
246 82/KMK.04/2000
21 Mar 2000 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
247 83/KMK.04/2000
21 Mar 2000 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
248 84/KMK.04/2000
21 Mar 2000 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
249 SE - 03/PJ.75/2000
21 Mar 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
250 S - 113/PJ.331/2000
13 Mar 2000 KERINGANAN
251 16 TAHUN 2000
10 Mar 2000 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
252 KEP - 59/PJ./2000
10 Mar 2000 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
253 SE - 10/PJ.6/2000
8 Mar 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
254 SE - 08/PJ.6/2000
29 Feb 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27)
255 SE - 06/PJ.6/2000
23 Feb 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25)
256 SE - 01/PJ.75/2000
4 Feb 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
257 SE - 03/PJ.6/2000
1 Feb 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
258 SE - 01/PJ.6/2000
4 Jan 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
259 SE - 74/PJ.6/1999
28 Des 1999 PENETAPAN ANGKA KREDIT ASISTEN PENILAI PBB MUDA
260 SE - 73/PJ.6/1999
16 Des 1999 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN
261 SE - 69/PJ.6/1999
3 Des 1999 TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT-PBB TAHUN 2000
262 SE - 67/PJ.6/1999
26 Nop 1999 BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN PBB/BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000/2001
263 SE - 66/PJ.6/1999
2 Nop 1999 EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (9 APRIL S/D SEPTEMBER 1999)
264 S - 1303/PJ.6/1999
21 Okt 1999 PENYAMPAIAN KETENTUAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
265 SE - 61/PJ.6/1999
11 Okt 1999 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPH
266 KEP - 10/PJ.6/1999
4 Okt 1999 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
267 SE - 59/PJ.6/1999
4 Okt 1999 PEMBETULAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 KANWIL III DAN VII DJP
268 S - 238/PJ./1999
20 Sep 1999 PENANGANAN MASALAH PERPAJAKAN DI WILAYAH TIMOR TIMUR
269 KEP - 13/PJ.6/1999
7 Sep 1999 PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI LAMPIRAN FORMULIR 1721 A-1 DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721)
270 SE - 56/PJ.6/1999
2 Sep 1999 PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI
271 SE - 55/PJ.6/1999
31 Ags 1999 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (REV 003/00)
272 SE - 52/PJ.6/1999
25 Ags 1999 PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING
273 SE - 53/PJ.6/1999
25 Ags 1999 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
274 SE - 51/PJ.6/1999
15 Ags 1999 PEMANFAATAN HOMEPAGE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
275 SE - 50/PJ.6/1999
11 Ags 1999 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1998 TANGGAL 4 JUNI 1998 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
276 SE - 49/PJ.6/1999
10 Ags 1999 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI ANAK-ANAK YANG BERUSIA TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) TAHUN
277 SE - 47/PJ.6/1999
29 Jul 1999 PENERUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 450/KMK.04/1999 TANGGAL 9 SEPTEMBER 1999
278 SE - 48/PJ.6/1999
29 Jul 1999 PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERUSAHA DALAM BIDANG PENAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KONTRAK KARYA YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925
279 SE - 46/PJ.6/1999
27 Jul 1999 PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD
280 SE - 45/PJ.6/1999
20 Jul 1999 PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH
281 SE - 44/PJ.6/1999
16 Jul 1999 PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-24/PJ.42/1999 TANGGAL 31 MARET 1999
282 SE - 43/PJ.6/1999
13 Jul 1999 PENGECUALIAN DARI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
283 362/KMK.04/1999
5 Jul 1999 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
284 SE - 40/PJ.6/1999
23 Jun 1999 KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21
285 SE - 39/PJ.6/1999
21 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING
286 SE - 36/PJ.6/1999
3 Jun 1999 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
287 SE - 35/PJ.6/1999
2 Jun 1999 PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP
288 SE - 30/PJ.6/1999
17 Mei 1999 PENEGASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK YANG HARUS DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SE-21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA
289 SE - 29/PJ.6/1999
14 Mei 1999 MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN FISKAL
290 SE - 21/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
291 SE - 22/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI
292 SE - 23/PJ.6/1999
23 Apr 1999 BUKU PANDUAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
293 SE - 25/PJ.6/1999
23 Apr 1999 PENETAPAN BENTUK STANDAR SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
294 SE - 18/PJ.6/1999
6 Apr 1999 PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 
295 SE - 16/PJ.6/1999
10 Mar 1999 PENGIRIMAN SALINAN RESMI PUTUSAN BPSP
296 SE - 15/PJ.6/1999
8 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK
297 S - 249/PJ.75/1999
23 Feb 1999 PEMBETULAN LAMPIRAN SURAT NO. S-2120/PJ.75/1998 TANGGAL 14 DESEMBER 1998
298 SE - 09/PJ.6/1999
12 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
299 SE - 07/PJ.6/1999
11 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AFRIKA SELATAN (SERI P3B NO. 12)
300 SE - 08/PJ.6/1999
11 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL YANG MENGUBAH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-KANADA (SERI P3B NO. 13)
301 SE - 06/PJ.6/1999
5 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
302 SE - 05/PJ.6/1999
28 Jan 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – KUWAIT (SERI P3B NO. 10)
303 SE - 56/PJ.6/1998
31 Des 1998 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ.6/1998
304 KEP - 16/PJ.6/1998
30 Des 1998 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
305 523/KMK.04/1998
18 Des 1998 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
306 SE - 52/PJ.6/1998
15 Des 1998 PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN PAJAK 1999
307 SE - 51/PJ.6/1998
15 Des 1998 RALAT EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998
308 SE - 50/PJ.6/1998
10 Des 1998 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-49/PJ./1998 TANGGAL 16 MARET 1998
309 SE - 46/PJ.6/1998
20 Nop 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
310 SE - 47/PJ.6/1998
20 Nop 1998 PENEGASAN TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
311 SE - 44/PJ.6/1998
11 Nop 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998
312 S - 1451/PJ.6/1998
9 Nop 1998 PENJELASAN GIRIK C. NO. 620
313 SE - 40/PJ.6/1998
9 Okt 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ./1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998
314 SE - 39/PJ.6/1998
8 Okt 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998
315 74 TAHUN 1998
30 Sep 1998 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
316 SE - 38/PJ.6/1998
18 Sep 1998 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
317 SE - 37/PJ.6/1998
16 Sep 1998 PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN
318 SE - 35/PJ.6/1998
4 Sep 1998 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
319 SE - 33/PJ.6/1998
28 Ags 1998 PENCABUTAN BUTIR 11 HURUF A DALAM SE-42/PJ.4/1996 TANGGAL 31 DESEMBER 1996
320 SE - 31/PJ.6/1998
27 Ags 1998 PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996
321 SE - 26/PJ.6/1998
12 Ags 1998 PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
322 SE - 25/PJ.6/1998
10 Ags 1998 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.4/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996
323 SE - 25/PJ.42/1998
6 Ags 1998 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.4/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996
324 SE - 20/PJ.6/1998
16 Jul 1998 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-279/PJ./1998 TANGGAL 17 DESEMBER 1998
325 SE - 19/PJ.6/1998
15 Jul 1998 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN SEBAGAI BARANG DAGANGAN OLEH WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DALAM BIDANG PROPERTI
326 SE - 18/PJ.6/1998
14 Jul 1998 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR
327 SE - 16/PJ.6/1998
30 Jun 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
328 SE - 13/PJ.6/1998
15 Jun 1998 PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN
329 SE - 14/PJ.6/1998
15 Jun 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
330 SE - 11/PJ.6/1998
14 Mei 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
331 SE - 09/PJ.6/1998
5 Mei 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
332 SE - 08/PJ.6/1998
27 Apr 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
333 SE - 06/PJ.6/1998
2 Apr 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
334 KEP - 01/PJ.6/1998
30 Mar 1998 PEDOMAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN
335 SE - 05/PJ.6/1998
25 Mar 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
336 SE - 02/PJ.6/1998
13 Jan 1998 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04
337 SE - 01/PJ.6/1998
9 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
338 48 TAHUN 1997
31 Des 1997 PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
339 639/KMK.04/1997
22 Des 1997 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
340 SE - 37/PJ.6/1997
15 Des 1997 PEMBERIAN PENGURANGAN PBB UNTUK ANGGOTA VETERAN RI
341 SE - 36/PJ.6/1997
8 Des 1997 PETUNJUK PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI
342 KEP - 19/PJ.6/1997
22 Okt 1997 TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA
343 SE - 28/PJ.6/1997
14 Okt 1997 PENUNJUKAN DIT.JEN ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI.(PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 39-95)
344 SE - 27/PJ.6/1997
2 Okt 1997 PPN ATAS JASA BENGKEL (SERI PPN 40 -95)
345 SE - 26/PJ.6/1997
23 Sep 1997 RALAT ATAS LAMPIRAN 1 SE DIRJEN PAJAK No. SE-18/PJ.6/1997 PERIHAL PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL
346 SE - 25/PJ.6/1997
19 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-19 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
347 SE - 22/PJ.6/1997
12 Sep 1997 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-16 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
348 SE - 20/PJ.6/1997
1 Sep 1997 BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)
349 SE - 19/PJ.6/1997
19 Ags 1997 PENINGKATAN KEPATUHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PPN DAN PPn BM (PENYEMPURNAAN KE-1 SE SERI PPN 38-95)
350 SE - 18/PJ.6/1997
11 Ags 1997 CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP
351 SE - 17/PJ.6/1997
5 Ags 1997 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARING)
352 SE - 15/PJ.6/1997
29 Jul 1997 PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SE 06/PJ.4/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997 DAN SE-09/PJ.24/1997 TANGGAL 25 JULI 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI (SERI PPh UMUM NOMOR 50)
353 SE - 14/PJ.6/1997
8 Jul 1997 JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-6 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)
354 SE - 12/PJ.6/1997
6 Jun 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 48)
355 SE - 10/PJ.6/1997
5 Jun 1997 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997
356 SE - 11/PJ.6/1997
5 Jun 1997 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)
357 SE - 07/PJ.6/1997
8 Apr 1997 PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.24/1997 TANGGAL 7 FEBRUARI 1997
358 SE - 06/PJ.6/1997
19 Mar 1997 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
359 SE - 04/PJ.2/1997
28 Feb 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
360 KEP - 01/PJ.6/1997
6 Feb 1997 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ.6/1991 TANGGAL 14 PEBRUARI 1991 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
361 SE - 04/PJ.6/1997
5 Feb 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
362 SE - 01/PJ.6/1997
14 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
363 SE - 41/PJ.6/1996
12 Ags 1996 PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42)
364 SE - 40/PJ.6/1996
12 Ags 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 41)
365 SE - 39/PJ.6/1996
2 Ags 1996 FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1996 DAN BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA
366 SE - 36/PJ.6/1996
1 Ags 1996 LAPORAN KPL.KPP.4.1-96 DAN KPL.KPP.4.2-96
367 SE - 37/PJ.6/1996
31 Jul 1996 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU TERBITAN DEPARTEMEN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-6 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)
368 SE - 35/PJ.6/1996
30 Jul 1996 NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM - 40)
369 KEP - 45/PJ.6/1996
22 Jul 1996 PENUNJUKAN PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1996/1997
370 KEP - 46/PJ.6/1996
22 Jul 1996 PETUNJUK PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
371 SE - 30/PJ.6/1996
26 Jun 1996 TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 36)
372 SE - 29/PJ.6/1996
25 Jun 1996 PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)
373 SE - 24/PJ.6/1996
6 Jun 1996 FORMULIR LP2P TAHUN 1996
374 KEP - 38/PJ.6/1996
30 Mei 1996 STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)
375 SE - 18/PJ.6/1996
21 Mei 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
376 SE - 19/PJ.6/1996
21 Mei 1996 PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING. (SERI PPh UMUM NOMOR 31)
377 SE - 17/PJ.6/1996
10 Mei 1996 BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
378 SE - 16/PJ.6/1996
1 Mei 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
379 KEP - 40/PJ.1/1996
16 Apr 1996 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
380 S - 589/PJ.6/1996
2 Apr 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PBB
381 SE - 13/PJ.6/1996
15 Mar 1996 BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)
382 SE - 07/PJ.6/1996
25 Jan 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
383 SE - 06/PJ.6/1996
23 Jan 1996 PEMBERITAHUAN NASKAH KONSOLIDASI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - BELANDA (SERI P3B NOMOR 3)
384 SE - 04/PJ.6/1996
17 Jan 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
385 SE - 03/PJ.6/1996
5 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
386 KEP - 30/PJ.6/1995
26 Des 1995 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
387 490/KMK.04/1995
26 Okt 1995 PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
388 SE - 52/PJ.6/1995
3 Okt 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR
389 340/KMK.04/1995
25 Jul 1995 PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
390 273/KMK.04/1995
28 Jun 1995 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/KMK.04/1994
391 268/KMK.04/1995
26 Jun 1995 TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
392 KEP - 38/PJ.6/1995
19 Mei 1995 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-12/A/44/0394, KEP-04/PJ.6/1994, TANGGAL 25 MARET 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
393 207/KMK.04/1995
17 Mei 1995 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1994 TANGGAL 19 MARET 1994 TENTANG PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
394 SE - 18/PJ.6/1995
6 Apr 1995 PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
395 SE - 12/PJ.6/1995
15 Mar 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
396 SE - 14/PJ.6/1995
15 Mar 1995 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)
397 SE - 10/PJ.6/1995
24 Feb 1995 PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
398 SE - 11/PJ.6/1995
24 Feb 1995 TATA CARA PENGISIAN DAN PROSEDUR PENERBITAN STP DAN SKP DALAM MASA TRANSISI
399 SE - 07/PJ.6/1995
10 Feb 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
400 SE - 08/PJ.6/1995
10 Feb 1995 PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
401 KEP - 06/PJ.6/1995
10 Feb 1995 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF BAGI WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBELUM SPPT DITERBITKAN
402 SE - 06/PJ.6/1995
3 Feb 1995 TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
403 SE - 05/PJ.6/1995
31 Jan 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
404 SE - 74/PJ.6/1994
5 Des 1994 PETUNJUK LEBIH LANJUT SE DJP NO. : SE-09/PJ.6/1993 TANGGAL 23 PEBRUARI 1993
405 12 TAHUN 1994
9 Nop 1994 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
406 SE - 69/PJ.6/1994
2 Nop 1994 PELUNASAN HUTANG PBB SEKTOR PERHUTANAN
407 SE - 66/PJ.6/1994
20 Okt 1994 PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL
408 SE - 65/PJ.6/1994
10 Okt 1994 RALAT SE-56/PJ.6/1994
409 SE - 63/PJ.6/1994
7 Okt 1994 KLASIFIKASI NJOP BUMI
410 SE - 64/PJ.6/1994
30 Sep 1994 SALINAN LAMPIRAN SK.KAKANWIL TENTANG DBKB PER-DATI II
411 SE - 62/PJ.6/1994
27 Sep 1994 EVALUASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SISMIOP DI 83 KOTA
412 SE - 61/PJ.6/1994
23 Sep 1994 RALAT SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.: S-1355/PJ.6/1994
413 SE - 60/PJ.6/1994
22 Sep 1994 DAFTAR KLASIFIKASI NJOP BUMI TERTINGGI DAN TERENDAH
414 SE - 56/PJ.6/1994
31 Ags 1994 PENYALURAN PBB ASAL IHH TAHUN 1994/1995
415 SE - 54/PJ.6/1994
22 Ags 1994 KELENGKAPAN DATA NOMOR PENDUDUK (NOMOR KTP ATAU NOMOR K.K)
416 SE - 51/PJ.6/1994
13 Ags 1994 PENENTUAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PENGENAAN PBB
417 SE - 50/PJ.6/1994
30 Jul 1994 RALAT ATAS SE DIRJEN PAJAK NOMOR SE-49/PJ.6/1994 TANGGAL 22 JULI 1994
418 SE - 49/PJ.6/1994
22 Jul 1994 PENGENAAN PBB TAHUN 1994 UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN
419 SE - 47/PJ.6/1994
20 Jul 1994 PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP, PELATIHAN DAN INSTALASI SISMIOP R-2
420 SE - 45/PJ.6/1994
11 Jul 1994 REKAPITULASI LAPORAN PENYELESAIAN SPPT (KPL. KW 6.6) TAHUN 1993 DAN LAPORAN TAHUNAN KETETAPAN PBB (KPL. KW 6.7) TAHUN 1993
421 SE - 44/PJ.6/1994
6 Jul 1994 PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
422 SE - 35/PJ.6/1994
20 Jun 1994 KETERANGAN NJOP PBB UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN
423 SE - 32/PJ.6/1994
8 Jun 1994 KEP.MENKEU NOMOR : 196/KMK.04/1994
424 SE - 33/PJ.6/1994
8 Jun 1994 ALOKASI SEMENTARA PEMBAGIAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA MASING-MASING DAERAH TINGKAT II
425 SE - 31/PJ.6/1994
3 Jun 1994 PENGENAAN PBB TAHUN 1994 ATAS PERUM KERETA API
426 196/KMK.04/1994
1 Jun 1994 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN III (TIGA), IV (EMPAT), V (LIMA), VI (ENAM) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.04/1993 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
427 SE - 30/PJ.6/1994
31 Mei 1994 EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1993/1994
428 SE - 28/PJ.6/1994
26 Mei 1994 RALAT RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1994/1995
429 SE - 27/PJ.6/1994
18 Mei 1994 PENANGGUHAN PENGENAAN PBB ATAS OBYEK MESIN
430 SE - 26/PJ.6/1994
17 Mei 1994 PERMINTAAN USULAN PERHITUNGAN PBB TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 1994 TERHADAP ASSET PERTAMINA
431 SE - 23/PJ.6/1994
10 Mei 1994 PPnBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD
432 KEP - 05/PJ.6/1994
6 Mei 1994 PERLUASAN/PENAMBAHAN KELOMPOK PENGUSAHA JASA YANG DIKENAKAN PPN
433 SE - 19/PJ.6/1994
15 Apr 1994 BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI
434 SE - 18/PJ.6/1994
2 Apr 1994 PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1993
435 SE - 16/PJ.6/1994
31 Mar 1994 PENEGASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS
436 SE - 17/PJ.6/1994
31 Mar 1994 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 433/KMK.04/1994 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
437 SE - 15/PJ.6/1994
25 Mar 1994 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NJKP
438 KEP - 04/PJ.6/1994
25 Mar 1994 TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
439 83/KMK.04/1994
19 Mar 1994 PENGGUNAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
440 12 TAHUN 1994
18 Mar 1994 PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
441 SE - 13/PJ.6/1994
4 Mar 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUM
442 SE - 11/PJ.6/1994
1 Mar 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
443 SE - 10/PJ.6/1994
21 Feb 1994 PERLAKUAN PPh DAN PPN TERHADAP PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI YANG BERAKHIR MENJADI LEBIH SINGKAT DARI MASA SEWA GUNA USAHA YANG DISYARATKAN DALAM PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 1169/KMK.01/1991
444 SE - 09/PJ.6/1994
17 Feb 1994 RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
445 SE - 08/PJ.6/1994
15 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - KERAJAAN INGGRIS DAN IRLANDIA UTARA
446 SE - 07/PJ.6/1994
9 Feb 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - LUXEMBOURGH
447 SE - 06/PJ.6/1994
1 Feb 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
448 SE - 04/PJ.6/1994
20 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - FINLANDIA
449 SE - 03/PJ.6/1994
12 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
450 SE - 02/PJ.6/1994
8 Jan 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - POLANDIA
451 SE - 69/PJ.6/1993
24 Des 1993 1. KEP. MENKEU. NOMOR : 796/KMK.04/1993 2. KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-31/PJ.6/1993
452 SE - 64/PJ.6/1993
22 Des 1993 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
453 KEP - 31/PJ.6/1993
18 Des 1993 BESARNYA STANDAR BIAYA INVESTASI TAMBAK
454 SE - 66/PJ.6/1993
15 Des 1993 RALAT SE-40/PJ.6/1993
455 SE - 56/PJ.6/1993
20 Okt 1993 PENJELASAN SE-40/PJ.6/1993 DAN SE-52/PJ.6/1993
456 SE - 55/PJ.6/1993
8 Okt 1993 PEDOMAN PENILAIAN MESIN
457 SE - 53/PJ.6/1993
29 Sep 1993 PERMINTAAN BACK UP TABLE DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KONVERSI APLIKASI
458 SE - 54/PJ.6/1993
29 Sep 1993 DATA JUMLAH DAN NILAI TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN PER DATI II
459 S - 1007/PJ.93/1993
6 Sep 1993 RALAT S-868/PJ.93/1993 TGL. 22 JULI 1993 TENTANG PENGAWASAN TERTIB LAPORAN BULANAN PPAT
460 796/KMK.04/1993
20 Ags 1993 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH SAKIT SWASTA
461 KEP - 16/PJ.6/1993
16 Ags 1993 PEDOMAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN ATAS KAYU TAHUN 1993/1994
462 SE - 40/PJ.6/1993
21 Jul 1993 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF
463 SE - 36/PJ.6/1993
30 Jun 1993 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH LIMA IKAPI)
464 SE - 34/PJ.6/1993
16 Jun 1993 PENYEMPURNAAN SE-23/PJ.312/1993 SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
465 SE - 32/PJ.6/1993
10 Jun 1993 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
466 SE - 15/PJ.6/1993
27 Mar 1993 PENGUMUMAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PENG-12/PJ./1993 TANGGAL 25 MEI 1993
467 SE - 11/PJ.6/1993
11 Mar 1993 PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
468 SE - 10/PJ.6/1993
9 Mar 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
469 174/KMK.04/1993
23 Feb 1993 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
470 SE - 09/PJ.6/1993
23 Feb 1993 PENERBITAN KARTU NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP SEHUBUNGAN SE-07/PJ.24/1993 TANGGAL 7 JULI 1993
471 SE - 56/PJ.6/1992
16 Nop 1992 DALUWARSA PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB
472 SE - 18/PJ.6/1992
25 Apr 1992 PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PEMINDAHTANGANAN HARTA
473 SE - 16/PJ.6/1992
23 Mar 1992 PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM
474 SE - 14/PJ.6/1992
17 Mar 1992 PENGERTIAN "BADAN-BADAN LAIN" SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22
475 SE - 13/PJ.6/1992
16 Mar 1992 PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TEKNIK/JASA MANAJEMEN YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARAWAN
476 SE - 10/PJ.6/1992
4 Mar 1992 HUBUNGAN PPh PASAL 23/26 DENGAN BIAYA PERUSAHAAN
477 SE - 09/PJ.6/1992
14 Feb 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - SINGAPURA
478 SE - 05/PJ.6/1992
5 Feb 1992 PELAKSANAAN KEP.MEN.KEH. NO. M01-HL 03-10 TAHUN 1991 TANGGAL 13 APRIL 1991
479 SE - 03/PJ.6/1992
23 Jan 1992 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR YANG MELEWATI JANGKA WAKTU 12 BULAN
480 SE - 02/PJ.6/1992
22 Jan 1992 KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)
481 SE - 01/PJ.6/1992
7 Jan 1992 PERLAKUAN PPh TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI
482 1291/KMK.04/1991
31 Des 1991 BESARNYA FAKTOR PENYESUAIAN BATAS NILAI JUAL BANGUNAN TIDAK KENA PAJAK UNTUK PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
483 SE - 88/PJ.6/1991
11 Des 1991 PENERAPAN HASIL PENILAIAN UNTUK PENETAPAN PBB TAHUN 1992
484 SE - 86/PJ.6/1991
2 Des 1991 TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH
485 KEP - 1007/PJ.6/1991
23 Nop 1991 PEDOMAN PEMBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN ATAS KAYU TAHUN 1991/1992
486 1147/KMK.04/1991
22 Nop 1991 KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
487 SE - 82/PJ.6/1991
5 Nop 1991 PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PBB
488 SE - 79/PJ.6/1991
1 Nop 1991 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENAGIHAN AKTIF
489 SE - 80/PJ.6/1991
1 Nop 1991 PERSIAPAN PENCETAKAN SPPT, BI, STTS 1992
490 SE - 77/PJ.6/1991
17 Okt 1991 DANA UNTUK PELAKSANAAN SISTEP DARI B.O.
491 SE - 76/PJ.6/1991
16 Okt 1991 REALISASI PEMBAYARAN PBB ASAL IHH BERDASARKAN ANGKA TERTIMBANG TAHUN 1990/1991
492 SE - 74/PJ.6/1991
20 Sep 1991 RALAT SE-44/PJ.6/1991 TENTANG REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1990/1991
493 SE - 72/PJ.6/1991
31 Ags 1991 TATACARA USUL PENGHAPUSAN TUNGGAKAN IPEDA
494 SE - 71/PJ.6/1991
20 Ags 1991 PELAKSANAAN PENDATAAN OBYEK PBB DAN PEMBUKUAN KEUANGAN B.O.
495 SE - 69/PJ.6/1991
5 Ags 1991 PEMANFAATAN BERITA ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK MUTASI OBYEK/SUBYEK PBB
496 SE - 67/PJ.6/1991
27 Jul 1991 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DITJEN PAJAK PADA KP.PBB
497 SE - 66/PJ.6/1991
20 Jul 1991 INVENTARISASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
498 SE - 63/PJ.6/1991
19 Jul 1991 TAMBAHAN PENJELASAN PEMBUATAN URAIAN BANDING PBB
499 SE - 64/PJ.6/1991
19 Jul 1991 PERKEMBANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN PBB
500 SE - 65/PJ.6/1991
19 Jul 1991 DAFTAR NAMA KONSULTAN PAJAK YANG MEMILIKI IJIN PRAKTEK
501 SE - 62/PJ.6/1991
17 Jul 1991 PENYAMPAIAN SALINAN BUKTI TRANSFER SSP/STS UNTUK PEMBAYARAN PBB ASAL IHH
502 SE - 61/PJ.6/1991
12 Jul 1991 PETUGAS PENILAI SWASTA UNTUK PELAKSANAAN PENILAIAN OBYEK PBB DI 30 KOTA
503 SE - 57/PJ.6/1991
27 Jun 1991 PENILAIAN ATAS OBYEK PAJAK SECARA INDIVIDUAL
504 SE - 58/PJ.6/1991
27 Jun 1991 DAFTAR PENJAGAAN STTS
505 SE - 56/PJ.6/1991
25 Jun 1991 PELAKSANAAN PENILAIAN OBYEK PBB DI 30 KOTA
506 SE - 55/PJ.6/1991
21 Jun 1991 PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL
507 SE - 53/PJ.6/1991
20 Jun 1991 TAMBAHAN TUNJANGAN OPERASIONAL BAGI KABID PBB DAN Ka KP.PBB.
508 SE - 54/PJ.6/1991
20 Jun 1991 PEREKAMAN DATA PBB DILUAR WILAYAH SISTEP OLEH PIHAK III
509 SE - 51/PJ.6/1991
10 Jun 1991 RALAT ATAS SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-27/PJ.6/1991 TANGGAL 9 MARET 1991
510 SE - 47/PJ.6/1991
6 Jun 1991 PELAKSANAAN DENDA ADMINISTRASI DI WILAYAH NON SISTEP
511 SE - 49/PJ.6/1991
6 Jun 1991 ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH DAERAH
512 SE - 45/PJ.6/1991
31 Mei 1991 PENYAMPAIAN SE DJA
513 SE - 44/PJ.6/1991
29 Mei 1991 REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1990/1991 (S/D TRIWULAN IV)
514 SE - 43/PJ.6/1991
17 Mei 1991 PERPANJANGAN WAKTU PESERTA SHORT VALUATION COURSE
515 SE - 42/PJ.6/1991
10 Mei 1991 PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK PEMBAYAR PBB TERBESAR UNTUK TAHUN 1990
516 SE - 40/PJ.6/1991
7 Mei 1991 KELENGKAPAN DATA UNTUK PENYESUAIAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
517 SE - 41/PJ.6/1991
7 Mei 1991 PENUGASAN KEMBALI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PBBIP
518 SE - 37/PJ.6/1991
29 Apr 1991 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENDATAAN/PENILAIAN OBYEK PBB TAHUN 1991/1992
519 SE - 38/PJ.6/1991
29 Apr 1991 TATACARA PENYUSUNAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH
520 SE - 36/PJ.6/1991
26 Apr 1991 PEMANFAATAN PERALATAN DAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER PBB
521 SE - 32/PJ.6/1991
30 Mar 1991 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-26/PJ.11.3/1991
522 SE - 31/PJ.6/1991
22 Mar 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23. (KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-421/PJ.43/91)
523 SE - 30/PJ.6/1991
13 Mar 1991 PENJELASAN TAMBAHAN PEREKAMAN DATA PBB DI LUAR WILAYAH SISTEP OLEH PIHAK III
524 SE - 52/PJ.6/1991
4 Mar 1991 PETUNJUK PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
525 SE - 26/PJ.6/1991
4 Mar 1991 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN YANG DIPINDAHKAN DARI SATU PERUSAHAAN KE PERUSAHAAN LAIN DALAM TAHUN BERJALAN DIMANA KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT ADALAH SATU GROUP (SERI PPh PASAL 21 - 43)
526 SE - 23/PJ.6/1991
26 Feb 1991 PPh DAN TATA LAKSANA IMPOR SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH
527 SE - 24/PJ.6/1991
26 Feb 1991 PPh PASAL 21 ATAS UANG KEHORMATAN DAN UANG LEMBUR KEPADA ANGGOTA/PELAKSANA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILU
528 158/KMK.04/1991
13 Feb 1991 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
529 SE - 12/PJ.6/1991
31 Jan 1991 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)
530 748/KMK.04/1990
28 Jun 1990 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
531 683/KMK.04/1990
13 Jun 1990 PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA YANG DIBANGUN OLEH SELAIN PERUM PERUMNAS
532 SE - 18/PJ.31/1990
18 Apr 1990 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA
533 SE - 15/PJ.6/1990
16 Mar 1990 PPN ATAS JASA PIALANG (BROKER)(SERI PPN - 168)
534 KEP - 14/PJ.6/1990
21 Feb 1990 PETUNJUK PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
535 SE - 84/PJ.6/1989
11 Nop 1989 PENDATAAN OBYEK DAN SUBYEK PBB
536 SE - 83/PJ.6/1989
31 Okt 1989 PBB ATAS PENGUSAHA PETERNAKAN
537 SE - 73/PJ.6/1989
22 Sep 1989 BENTUK SPOP BARU
538 948/KMK.00/1989
24 Ags 1989 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/KMK.04/1986 TANGGAL 13 JANUARI 1986
539 36 TAHUN 1989
24 Jul 1989 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1985 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN
540 SE - 63/PJ.6/1989
17 Jul 1989 PETUNJUK PENGGUNAAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK HASIL PENILAIAN SECARA INDIVIDU
541 665/KMK.04/1989
15 Jun 1989 PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
542 SE - 46/PJ.6/1989
15 Jun 1989 PENGUMPULAN DATA
543 617/KMK.01/1989
6 Jun 1989 PENDATAAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
544 SE - 40/PJ.6/1989
6 Jun 1989 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
545 KEP - 12/PJ.BT5/1989
14 Mar 1989 BENTUK, KODE, WARNA DAN UKURAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN DAN FORMULIR SURAT TEGORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
546 S - 252/MK.04/1989
10 Mar 1989 STATUS GIRIK/KEKITIR/PETUK D SEBAGAI SALINAN KOHIR PAJAK BUMI
547 1324/KMK.04/1988
28 Des 1988 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
548 1089a/KMK.04/1988
3 Nop 1988 RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JENIS OBYEK PEDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989
549 SE - 62/PJ.7/1988
15 Ags 1988 PENGGUNAAN NAMA (PENYEBUTAN) FORMULIR PEMBUKUAN
550 SE - 20/PJ.7/1988
16 Feb 1988 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
551 SE - 96/PJ.7/1987
19 Des 1987 TATA CARA PENDATAAN/PEMBAHARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
552 437/KMK.04/1987
14 Jul 1987 RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JENIS OBYEK PESAWAHAN, PELADANGAN, INDUSTRI/JASA/DAGANG, PERUMAHAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987 DAN 1987/1988
553 640/KMK.04/1986
2 Ags 1986 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERHUTANG ATAS OBYEK PAJAK TERTENTU
554 91/KMK.04/1986
15 Feb 1986 PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1986
555 S - 159/MK.01/1986
14 Feb 1986 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS RUMAH-RUMAH DINAS
556 19/KMK.04/1986
13 Jan 1986 TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
557 1003/KMK.04/1985
28 Des 1985 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
558 1004/KMK.04/1985
28 Des 1985 PENENTUAN BADAN ATAU PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
559 1005/KMK.04/1985
28 Des 1985 PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
560 1006/KMK.04/1985
28 Des 1985 TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENUNJUKKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PAKSA
561 1007/KMK.04/1985
28 Des 1985 PELIMPAHAN WEWENANG PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DAN/ATAU BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
562 1008/KMK.04/1985
28 Des 1985 TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN DARI PEJABAT YANG DALAM JABATANNYA BERKAITAN LANGSUNG/ADA HUBUNGANNYA DENGAN OBYEK PAJAK DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
563 1009/KMK.04/1985
28 Des 1985 PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
564 1010/KMK.04/1985
28 Des 1985 PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
565 1002/KMK.04/1985
28 Des 1985 TATA CARA PENDAFTARAN OBYEK PAJAK, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
566 12 TAHUN 1985
27 Des 1985 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
567 46 TAHUN 1985
27 Des 1985 PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
568 47 TAHUN 1985
27 Des 1985 PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH