PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Objek Pajak Penghasilan


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 SE-30/PJ/2012
11 Jun 2012
2 52 TAHUN 2011
22 Des 2011
3 100/PMK.03/2011
11 Jul 2011 TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA
4 31 TAHUN 2011
6 Jun 2011 PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
5 PER - 1/PJ/2011
10 Jan 2011 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
6 112/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
7 111/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
8 112/PMK.03/2010
14 Jun 2010 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
9 SE-66/PJ./2010
24 Mei 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
10 SE-62/PJ./2010
10 Mei 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.03/2010 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.O3I2OO9 TENTANG PIUTANG YANG NYATA.NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
11 34/PMK.02/2010
12 Feb 2010 TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DIVIDEN DAN SISA SURPLUS BANK INDONESIA
12 35/PMK.011/2010
12 Feb 2010 MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010
13 154/PMK.03/2009
30 Sep 2009 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.03/2008 TENTANG BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
14 SE-80/PJ./2009
27 Ags 2009 PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
15 SE-58/PJ./2009
4 Jun 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ./2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
16 PER-33/PJ./2009
4 Jun 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI
17 SE-53/PJ./2009
25 Mei 2009 JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
18 SE-57/PJ./2009
25 Mei 2009 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
19 80/PMK.03/2009
22 Apr 2009 SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
20 82/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
21 PER-28/PJ./2009
20 Apr 2009 PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
22 244/PMK.03/2008
31 Des 2008 JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
23 245/PMK.03/2008
31 Des 2008 BADAN- BADAN DAN ORANG PIBADI YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAH, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
24 246/PMK.03/2008
31 Des 2008 BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
25 247/PMK.03/2008
31 Des 2008 BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
26 43/PMK.03/2008
13 Mar 2008 PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
27 256/PMK.03/2008
20 Jan 2008 PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DEVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK
28 SE - 23/PJ./2007
5 Jun 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
29 16/PMK.03/2007
19 Feb 2007 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
30 S - 1218/PJ.32/2006
21 Des 2006 PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI RABAT DALAM PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
31 S - 1221/PJ.342/2006
12 Des 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PERALATAN TELEKOMUNIKASI YANG DIJUAL LANGSUNG OLEH SIEMENS AG GERMANY (KANTOR PUSAT)
32 S - 1026/PJ.342/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN KERINGANAN TERHADAP SKD ATAS PENERAPAN PPh PS 26
33 S - 1006/PJ.313/2006
16 Okt 2006 PERLAKUAN PAJAK ATAS LOAN ADB 2184-INO
34 S - 1002/PJ.311/2006
12 Okt 2006 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 ATAU YANG DIKECUALIKAN
35 S - 983/PJ.313/2006
11 Okt 2006 KEWAJIBAN MEMUNGUT PPH 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT
36 S - 141/PJ.43/2006
2 Ags 2006 PERLAKUAN PPN ATAS RISET PEMASARAN UNTUK PIHAK DI LUAR DAERAH PABEAN
37 S - 213/PJ.42/2006
28 Jul 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN BANTUAN DARI IMPORTIR LUAR NEGERI KEPADA PETANI KOPI DALAM NEGERI MELALUI EKSPORTIR KOPI DALAM NEGERI DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU KOPI
38 S - 140/PJ.43/2006
28 Jul 2006 PERLAKUAN PPN ATAS KONSULTAN LAPIS KEDUA DALAM RANGKA PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/BANTUAN LUAR NEGERI
39 S - 613/PJ.312/2006
25 Jul 2006 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KEGIATAN JASA KONSTRUKSI MELALUI HIBAH YANG DILAKUKAN BRITISH RED CROSS
40 S - 198/PJ.42/2006
18 Jul 2006 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BANTUAN KENDARAAN RODA DUA
41 S - 137/PJ.43/2006
17 Jul 2006 PENJELASAN ATAS KEWAJIBAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23
42 S - 128/PJ.43/2006
10 Jul 2006 PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SP-3
43 S - 398/PJ.341/2006
23 Mei 2006 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEGAWAI BANK INDONESIA YANG BEKERJA DI PERWAKILAN BI SINGAPURA
44 S - 399/PJ.313/2006
23 Mei 2006 KELEBIHAN PEMBAYARAN INVOICE
45 S - 400/PJ.313/2006
23 Mei 2006 POTONGAN PPh 23 JASA TENAGA KERJA
46 S - 395/PJ.322/2006
18 Mei 2006 PAJAK IKLAN PADA HALAMAN JILID-LUAR BUKU SAINS
47 S - 377/PJ.313/2006
16 Mei 2006 PENGENAAN PPh JASA INSTALASI/KONSTRUKSI
48 S - 368/PJ.313/2006
11 Mei 2006 PEMBEBASAN PAJAK PRODUK PERBANKAN SYARIAH
49 S - 316/PJ.331/2006
25 Apr 2006 PERMOHONAN KETERANGAN YAYASAN UNTUK RUMAH IBADAH
50 S - 38/PJ.313/2006
24 Jan 2006 PTKP 2005 DAN PPh DTP
51 S - 581/PJ.313/2005
11 Jul 2005 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI TARIF PEMOTONGAN PPh
52 S - 442/PJ.313/2005
23 Mei 2005 PERMOHONAN PENEGASAN ASPEK PERPAJAKAN JASA KUSTODIAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI PT ABC DENGAN BANK XYZ
53 S - 430/PJ.313/2005
18 Mei 2005 PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PPh 21 ATAS DANA PESANGON
54 S - 331/PJ.313/2005
8 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN OBJEK PPh PASAL 23
55 S - 320/PJ.313/2005
7 Apr 2005 PERLAKUAN PPh, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, ATAS JASA KONSTRUKSI SUB-BIDANG REKLAMASI DAN PENGERUKAN
56 S - 212/PJ.313/2005
14 Mar 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PERATURAN PERPAJAKAN BANK UMUM UNTUK BANK UMUM DALAM LIKUIDASI
57 S - 63/PJ.313/2005
3 Feb 2005 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SEWA METER AIR PDAM MULAI TAHUN 2001
58 S - 1108/PJ.312/2004
20 Des 2004 KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA TETAP
59 S - 1097/PJ.311/2004
16 Des 2004 PENGENAAN PAJAK BEASISWA
60 S - 1045/PJ.313/2004
10 Nop 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS VOLUME DISCOUNT
61 S - 1141/PJ.313/2004
8 Nop 2004 PPh ATAS JASA GIRO
62 S - 977/PJ.313/2004
21 Okt 2004 JASA PENAYANGAN IKLAN
63 S - 139/PJ.42/2004
14 Mei 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ATAS PENJUALAN INVESTASI SAHAM
64 S - 141/PJ.42/2004
14 Mei 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS KONVERSI UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
65 S - 312/PJ.31/2004
27 Apr 2004 DASAR PENGENAAN/PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA
66 S - 310/PJ.31/2004
19 Apr 2004 USULAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI PADANG-KUALA LUMPUR
67 S - 257/PJ.313/2004
12 Mar 2004 PERLAKUAN PPh ATAS PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN
68 S - 1165/PJ.53/2003
12 Des 2003 JASA PENELITIAN
69 S - 837/PJ.31/2003
5 Des 2003 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN BUNGA KE LUAR NEGERI 2003
70 S - 827/PJ.341/2003
21 Nop 2003 PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS PENGALIHAN SAHAM ANTAR PEMEGANG SAHAM
71 S - 763/PJ.312/2003
31 Okt 2003 PENEGASAN MENGENAI PPh DAN PPN ATAS YAYASAN ABC YANG MENERBITKAN BUKU-BUKU, KASET DAN VCD KEAGAMAAN
72 S - 708/PJ.322/2003
16 Okt 2003 PPN ATAS PENYERAHAN JASA FREIGHT FORWARDING
73 S - 353/PJ.43/2003
24 Sep 2003 PPh PASAL 23 ATAS JASA ANGKUTAN LAUT
74 S - 472/PJ.42/2003
24 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS FARM OUT PERUSAHAAN ASING
75 S - 355/PJ.43/2003
24 Sep 2003 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN TARIF PPh YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
76 S - 346/PJ.43/2003
16 Sep 2003 PERMOHONAN KEJELASAN MENGENAI PPh ATAS BONUS PENJUALAN PRODUK ABC
77 S - 636/PJ.31/2003
16 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK ATAS RENCANA PENERBITAN OBLIGASI RUPIAH OLEH ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)
78 S - 625/PJ.312/2003
11 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SOUTH EAST ASIAN NATIONS (ASEAN) 2003
79 S - 445/PJ.42/2003
9 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI MEDIUM TERM NOTE (MTN) DAN NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT (NCD)
80 S - 437/PJ.42/2003
8 Sep 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERUBAHAN OBLIGASI KONVERSI MENJADI SAHAM
81 S - 298/PJ.43/2003
13 Ags 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERUBAHAN UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
82 S - 470/PJ.313/2003
16 Jul 2003 PERLAKUAN PPh ATAS IMBALAN JASA PENYEDIA TENAGA KERJA
83 S - 452/PJ.31/2003
7 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI PIHAK PEMOTONG PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI NEGARA OLEH PEMERINTAH
84 S - 558/PJ.52/2003
26 Jun 2003 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PERSEWAAN RUANGAN
85 S - 319/PJ.42/2003
17 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
86 S - 378/PJ.31/2003
13 Jun 2003 PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA A.N PT XYZ
87 S - 313/PJ.42/2003
11 Jun 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN
88 S - 314/PJ.42/2003
11 Jun 2003 PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN PT ABC
89 S - 298/PJ.42/2003
3 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERUBAHAN UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)
90 S - 290/PJ.42/2003
28 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA PENSIUN DAN DANA PESANGON
91 S - 279/PJ.42/2003
20 Mei 2003 PENGHITUNGAN LABA KOTOR PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MEMILIH MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
92 S - 263/PJ.42/2003
13 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS REKSADANA
93 S - 251/PJ.42/2003
5 Mei 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
94 S - 206/PJ.42/2003
15 Apr 2003 PENEGASAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK DAN PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK PADA PT. XYZ
95 S - 185/PJ.42/2003
7 Apr 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL SETELAH DILAKUKAN KUASI REORGANISASI
96 S - 111/PJ.43/2003
7 Apr 2003 PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS SEWA KENDARAAN YANG DIGUNKAN UNTUK OPERASIONAL
97 S - 209/PJ.342/2003
26 Mar 2003 IRISH SOVEREIGN ENTITY - NATIONAL PENSIONS REVERSE FUND COMISSION (ACTING THROUGH THE NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY) FOR TAX EXEMPTION
98 S - 161/PJ.42/2003
24 Mar 2003 PERLAKUAN PPN KONTRAK KARYA PT XYZ
99 S - 146/PJ.42/2003
18 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN DISCOUNT DENDA DAN CUT-OFF DATE PERJANJIAN KERJASAMA PERJAN ABC
100 S - 178/PJ.313/2003
10 Mar 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN EQUIPMENT CHEMICAL INJECTION SYSTEMS"
101 S - 132/PJ.32/2003
26 Feb 2003 KERINGANAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA MUSIBAH KEBAKARAN DI BEBERAPA PUSAT KEGIATAN EKONOMI DI JAKARTA
102 S - 57/PJ.43/2003
21 Feb 2003 PENGHITUNGAN POKOK PAJAK PPN PER MASA
103 S - 29/PJ.43/2003
29 Jan 2003 PENEGASAN PENGENAAN PPh ATAS POTONGAN HARGA DAN INSENTIF PENJUALAN
104 SE - 02/PJ.31/2003
21 Jan 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
105 S - 32/PJ.42/2003
20 Jan 2003 PERLAKUAN PPh ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN HUTANG BUNGA PINJAMAN DAN PEMBEBANAN RUGI KURS BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILANNYA TELAH DIKENAKAN FINAL
106 S - 33/PJ.42/2003
20 Jan 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI SAHAM YANG DIMILIKI PERUSAHAAN DI MAURITIUS
107 S - 19/PJ.42/2003
9 Jan 2003 OBJEK PAJAK PENGHASILAN
108 S - 16/PJ.42/2003
8 Jan 2003 PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
109 S - 05/PJ.43/2003
8 Jan 2003 HIMBAUAN KEPADA WAJIB PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP OP
110 S - 01/PJ.43/2003
2 Jan 2003 PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN BUNGA DEPOSITO BAGI STAF DIPLOMATIK KEDUTAAN BESAR KANADA
111 447/KMK.03/2002
23 Des 2002 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
112 SE - 54/PJ.53/2002
14 Nop 2002 JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM
113 447/KMK.03/2002
22 Okt 2002 BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
114 S - 804/PJ.311/2002
16 Okt 2002 PERMOHONAN PENEGASAN PENGHASILAN TIDAK TERATUR
115 S - 767/PJ.313/2002
26 Sep 2002 PERMOHONAN KLARIFIKASI PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS NATURA DAN ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KARYAWAN OLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)
116 S - 765/PJ.313/2002
26 Sep 2002 PENEGASAN ATAS DASAR PENGENAAN PPH PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
117 S - 557/PJ.311/2002
31 Jul 2002 PERMOHONAN PENEGASAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-170/PJ/2002
118 S - 544/PJ.31/2002
26 Jul 2002 PENEGASAN KETENTUAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
119 SE - 13/PJ.42/2002
22 Jul 2002 PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
120 SE - 08/PJ.42/2002
17 Mei 2002 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
121 S - 354/PJ.313/2002
2 Mei 2002 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS DIVIDEN TAHUN BUKU 2000
122 164/KMK.03/2002
19 Apr 2002 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
123 KEP - 184/PJ./2002
11 Apr 2002 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON PERFORMING
124 SE - 04/PJ.42/2002
2 Apr 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
125 KEP - 171/PJ./2002
28 Mar 2002 PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
126 S - 279/PJ.312/2002
26 Mar 2002 PPh FINAL BAGI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA
127 S - 09/PJ.312/2002
9 Jan 2002 PERMASALAHAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
128 SE - 37/PJ.43/2001
4 Okt 2001 SKB ATAS POOLED FUND YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN
129 S - 474/PJ.313/2001
5 Sep 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
130 SE - 34/PJ.42/2001
13 Ags 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-563/PJ./2001 TENTANG SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
131 KEP - 564/PJ./2001
9 Ags 2001 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF
132 KEP - 563/PJ./2001
8 Ags 2001 SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
133 SE - 19/PJ.43/2001
25 Jun 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-395/PJ/2001 TANGGAL 13 JUNI 2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
134 KEP - 395/PJ./2001
13 Jun 2001 PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
135 281/KMK.03/2001
8 Mei 2001 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
136 KEP - 237/PJ./2001
28 Mar 2001 SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
137 130 TAHUN 2000
15 Des 2000 PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL
138 S - 435/PJ.311/2000
27 Sep 2000 PERMOHONAN PENEGASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI BETON
139 S - 331/PJ.313/2000
14 Ags 2000 REKOMENDASI UNTUK PEMBEBASAN PAJAK BANTUAN KEMANUSIAAN
140 SE - 22/PJ.42/2000
12 Jul 2000 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-05/PJ.42/1999 TANGGAL 11 FEBRUARI 1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
141 S - 212/PJ.313/2000
19 Mei 2000 TANGGAPAN ATAS NOTULEN RAPAT TIM INTERDEP BANTUAN TEKNIS ADB DALAM RANGKA REFORMASI SISTEM PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA TANGGAL 11 APRIL 2000
142 SE - 01/PJ.143/2000
27 Mar 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
143 SE - 03/PJ.42/2000
17 Feb 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
144 S - 19/PJ.313/2000
13 Jan 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS HUTANG YANG TIDAK DAPAT DILUNASI PADA SAAT LIKUIDASI PERUSAHAAN
145 SE - 52/PJ.42/1999
17 Nop 1999 PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING
146 S - 371/PJ.313/1999
17 Nop 1999 PEMOTONGAN PAJAK ATAS BIAYA DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
147 S - 352/PJ.3/1999
26 Okt 1999 PEMBERITAAN HARIAN MEDIA INDONESIA DAN BISNIS INDONESIA
148 S - 253/PJ.42/1999
24 Jun 1999 PERLAKUAN PPh ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
149 SE - 27/PJ.42/1999
21 Jun 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
150 SE - 22/PJ.42/1999
27 Mei 1999 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI
151 S - 89/PJ.31/1999
12 Apr 1999 PENJELASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP YAYASAN
152 SE - 16/PJ.43/1999
6 Apr 1999 PENGIRIMAN SALINAN RESMI PUTUSAN BPSP
153 SE - 09/PJ.42/1999
25 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
154 SE - 06/PJ.44/1999
17 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
155 KEP - 28/PJ./1999
11 Feb 1999 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
156 SE - 05/PJ.42/1999
11 Feb 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – KUWAIT (SERI P3B NO. 10)
157 S - 12/PJ.313/1999
26 Jan 1999 PERMOHONAN PENJELASAN JASA TEKNIK
158 SE - 46/PJ.42/1998
31 Des 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING
159 SE - 44/PJ.42/1998
30 Des 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998
160 SE - 43/PJ.43/1998
28 Des 1998 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
161 522/KMK.04/1998
18 Des 1998 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
162 KEP - 273/PJ./1998
11 Des 1998 PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING
163 S - 266/PJ.311/1998
4 Nop 1998 PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN ATAU DEPOSITO ANGGOTA LAPANGAN GOLF
164 S - 254/PJ.311/1998
20 Okt 1998 PPh ATAS HADIAH
165 S - 423/PJ.42/1998
10 Ags 1998 PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
166 SE - 24/PJ.42/1998
5 Ags 1998 PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS
167 S - 161/PJ.313/1998
20 Jul 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK
168 S - 156/PJ.313/1998
15 Jul 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS NAMA CENTER FOR CORPORATE LEADERSHIP
169 S - 146/PJ.333/1998
7 Jul 1998 PPh ATAS RUMAH SUSUN STRATA TITLE
170 S - 135/PJ.333/1998
25 Jun 1998 PENGHAPUSAN HUTANG BUNGA OLEH KREDITOR BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MENYEWAKAN RUKO
171 S - 111/PJ.313/1998
27 Mei 1998 PERPAJAKAN ATAS IURAN DAN MANFAAT PENSIUN
172 S - 108/PJ.333/1998
25 Mei 1998 PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PROMOSI
173 S - 100/PJ.312/1998
7 Mei 1998 OBJEK PEMOTONGAN PPh
174 235/KMK.01/1998
14 Apr 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA
175 SE - 11/PJ.42/1998
21 Mar 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
176 SE - 16/PJ.43/1997
27 Nop 1997 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 51)
177 SE - 15/PJ.42/1997
19 Nop 1997 PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SE 06/PJ.4/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997 DAN SE-09/PJ.24/1997 TANGGAL 25 JULI 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI (SERI PPh UMUM NOMOR 50)
178 S - 494/PJ.421/1997
13 Nop 1997 PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
179 SE - 13/PJ.43/1997
2 Sep 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10)
180 SE - 09/PJ.42/1997
23 Jul 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
181 SE - 06/PJ.4/1997
20 Jun 1997 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
182 S - 84/PJ.313/1997
12 Jun 1997 PERLAKUAN PPh ATAS HIBAH TANAH GEDUNG KEPADA YAYASAN AEKI INDONESIA
183 229/KMK.04/1997
16 Mei 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
184 S - 46/PJ.311/1997
14 Apr 1997 PERLAKUAN PAJAK ATAS MTN DAN PRONOT
185 SE - 42/PJ.4/1996
31 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (SERI PPh UMUM NOMOR 43)
186 704/KMK.04/1996
30 Des 1996 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN
187 S - 239/PJ.312/1996
26 Des 1996 POTONGAN DAN ATAU INCENTIVE BAGI PELANGGAN
188 S - 231/PJ.311/1996
16 Des 1996 PEMBEBASAN PPh ATAS BANTUAN HUKUM
189 S - 199/PJ.312/1996
18 Okt 1996 PPh ATAS KOMISI PENJUALAN
190 S - 186/PJ.313/1996
1 Okt 1996 PPh ATAS BIAYA HIDUP TKS/TKMT/TKPMP
191 SE - 34/PJ.42/1996
9 Sep 1996 PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP. (SERI PPh UMUM NOMOR 39)
192 S - 504/PJ.42/1996
9 Sep 1996 PENJUALAN PIUTANG
193 SE - 33/PJ.421/1996
2 Sep 1996 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)
194 S - 119/PJ.312/1996
22 Jul 1996 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA RELOKASI BANGUNAN GUDANG DAN KANTOR PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
195 SE - 02/PJ.31/1996
6 Mei 1996 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)
196 SE - 18/PJ.42/1996
30 Apr 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
197 S - 46/PJ.311/1996
15 Mar 1996 MASALAH DIVIDEN YANG DI TERIMA OLEH DANA PENSIUN
198 S - 22/PJ.312/1996
6 Mar 1996 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN KUPON BELANJA TERHADAP PENERIMA BUNGA TABUNGAN TERTENTU DARI BANK SURYA
199 S - 34/PJ.312/1996
14 Feb 1996 KELONGGARAN PERPAJAKAN ATAS BP (BIAYA PENYAMBUNGAN) DI PLN
200 SE - 07/PJ.4/1996
26 Jan 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
201 S - 16/PJ.312/1996
22 Jan 1996 BESARNYA PPh ATAS BONUS YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
202 SE - 03/PJ.4/1996
3 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
203 S - 191/PJ.33/1995
29 Nop 1995 PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
204 S - 223/PJ.421/1995
8 Nop 1995 YAYASAN DANA PENSIUN PT. INTI BANDUNG
205 KEP - 87/PJ./1995
10 Okt 1995 PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN
206 S - 125/PJ.313/1995
29 Ags 1995 PENGENAAN PPh TERHADAP PT. REKSADANA
207 S - 116/PJ.33/1995
8 Ags 1995 SKB PPh ATAS HIBAH TANAH DAN BANGUNAN YANG MENJADI AGUNAN BANK
208 S - 105/PJ.311/1995
26 Jul 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS UNDIAN
209 SE - 39/PJ.4/1995
19 Jul 1995 PENYULUHAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS. (SERI PPh UMUM NOMOR 18)
210 SE - 38/PJ.4/1995
14 Jul 1995 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (SERI PPh UMUM NOMOR 17)
211 KEP - 30/PJ./1995
31 Mar 1995 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ./1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
212 SE - 16/PJ.4/1995
23 Mar 1995 PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 651/KMK.04/1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 6)
213 SE - 17/PJ.4/1995
23 Mar 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
214 SE - 09/PJ.4/1995
24 Feb 1995 PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
215 SE - 06/PJ.43/1995
9 Feb 1995 TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
216 650/KMK.04/1994
29 Des 1994 PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
217 651/KMK.04/1994
29 Des 1994 BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
218 652/KMK.04/1994
29 Des 1994 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
219 602/KMK.04/1994
21 Des 1994 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP YANG DITANAMKAN KEMBALI INDONESIA
220 605/KMK.04/1994
21 Des 1994 BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
221 S - 376/PJ.43/1994
29 Nop 1994 PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SERTIFIKAT DEPOSITO
222 SE - 06/PJ.313/1994
10 Okt 1994 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN
223 S - 60/PJ.422/1994
22 Apr 1994 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JOINT OPERATION
224 SE - 01/PJ.313/1994
9 Feb 1994 SURAT KETERANGAN DOMISILI
225 SE - 33/PJ.42/1993
20 Des 1993 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS COMMERCIAL PAPER
226 SE - 22/PJ.41/1993
27 Sep 1993 PENEGASAN LEBIH LANJUT SE-08/PJ.35/1993 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM P3B
227 SE - 11/PJ.42/1993
5 Jul 1993 PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN
228 708/KMK.04/1993
3 Jul 1993 PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN BAGIAN PEMERINTAH BERUPA PAJAK-PAJAK DARI HASIL PENGANGKATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM DI WILAYAH YURISDIKSI REPUBLIK INDONESIA
229 SE - 03/PJ.42/1993
29 Jan 1993 DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA
230 SE - 11/PJ.42/1992
16 Mar 1992 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
231 SE - 08/PJ.31/1992
9 Mar 1992 PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN SBI
232 SE - 02/PJ.43/1992
6 Jan 1992 KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)
233 SE - 01/PJ.44/1992
6 Jan 1992 PERLAKUAN PPh TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI
234 SE - 11/PJ.3/1991
8 Jul 1991 PPh PENGELOLA DANA PENSIUN
235 566/KMK.04/1991
19 Jun 1991 BIDANG-BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
236 S - 04/PJ.41/1991
12 Jan 1991 PENEGASAN LEBIH LANJUT HADIAH SEBAGAI OBYEK PPh
237 SE - 23/PJ.31/1990
18 Jul 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
238 SE - 22/PJ.31/1990
17 Jul 1990 PENULISAN ANGKA RUPIAH PADA DOKUMEN PERPAJAKAN
239 769/KMK.04/1990
14 Jul 1990 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH AND DEVELOPMENT) YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
240 770/KMK.04/1990
14 Jul 1990 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN, PEMAGANGAN DAN BEA SISWA
241 747/KMK.04/1990
28 Jun 1990 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
242 S - 133/PJ.42/1990
14 Apr 1990 PERLAKUAN PAJAK ATAS RESTRUKTURISASI PERMODALAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA GO PUBLIC
243 SE - 11/PJ.41/1990
29 Mar 1990 OBYEK PPh BERUPA HADIAH, HADIAH UNDIAN DAN PENGHARGAAN
244 SE - 07/PJ.31/1990
3 Feb 1990 PPh ATAS HADIAH UNDIAN SIMPEDES
245 90/KMK.05/1990
24 Jan 1990 PENETAPAN BIAYA TAMBANG (FREIGHT) UNTUK MENGHITUNG HARGA PABEAN
246 SE - 18/PJ.31/1989
31 Okt 1989 PENGENAAN PPN ATAS JASA PERUSAHAAN PERJALANAN SERI PPN - 140
247 SE - 39/PJ.22/1988
10 Des 1988 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ.22/1985
248 S - 1563/PJ.22/1988
7 Des 1988 PAJAK ATAS KEUNTUNGAN MODAL (CAPITAL GAIN)
249 S - 973/PJ.232/1988
27 Jul 1988 CATU BERAS DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
250 SE - 21/PJ.7/1988
16 Feb 1988 PPh ATAS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
251 S - 266/PJ.22/1988
7 Feb 1988 PERLAKUAN PAJAK TERHADAP PEMBAYARAN LEASE
252 SE - 09/PJ.22/1987
20 Mar 1987 PEMBEBASAN PPh TERHADAP ADB DI JAKARTA (SERI PPh UMUM - 20)
253 S - 148/PJ.22/1987
14 Mar 1987 PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ADB DI JAKARTA
254 SE - 44/PJ.21/1986
6 Okt 1986 PELAKSANAAN TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PPN ATAS IMPOR YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 (SERI PPN-84)
255 SE - 32/PJ.22/1986
18 Jul 1986 PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SURAT PROMES (PROMISSORY NOTE)
256 S - 1821/PJ.21/1985
7 Okt 1985 JAWABAN PERTANYAAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
257 S - 1466/PJ.222/1985
3 Jul 1985 PPh ATAS JASA DALAM BIDANG PENDIDIKAN (SERI PPh PASAL 26-04)
258 S - 1360/PJ.22/1985
30 Mei 1985 PENANGGUHAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPEDES
259 S - 1101/PJ.21/1985
12 Apr 1985 PEMBEBASAN PAJAK BAGI YAYASAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
260 SE - 02/PJ.21/1985
3 Jan 1985 BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN. (SERI PPh UMUM - 06)
261 1228/KMK.011/1984
8 Des 1984 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 957/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN BIDANG-BIDANG TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN
262 SE - 37/PJ.22/1984
18 Sep 1984 PEMBERIAN SAHAM BONUS DAN PENCATATAN TAMBAHAN MODAL YANG DILAKUKAN TANPA PENYETORAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENILAIAN KEMBALI HARTA PERUSAHAAN. (SERI PPh UMUM 03)
263 SE - 22/PJ.23/1984
11 Jun 1984 RALAT SURAT EDARAN TANGGAL 14 APRIL 1984 NO. SE-15/PJ.232/1984