PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

PPh Pasal 26


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 PER-57/PJ./2009
12 Okt 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-31/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
2 PER-53/PJ./2009
30 Sep 2009 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
3 SE-62/PJ./2009
25 Jun 2009 PENYAMPAIAN PER-32/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SPT
4 82/PMK.03/2009
22 Apr 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
5 258/PMK.03/2008
31 Des 2008 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT(3C) UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
6 S - 1220/PJ.341/2006
21 Des 2006 PENJELASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - JEPANG
7 S - 1205/PJ.341/2006
18 Des 2006 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS GUARANTEE FEE
8 S - 1221/PJ.342/2006
12 Des 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PERALATAN TELEKOMUNIKASI YANG DIJUAL LANGSUNG OLEH SIEMENS AG GERMANY (KANTOR PUSAT)
9 S - 1082/PJ.341/2006
20 Nop 2006 PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA
10 S - 1026/PJ.342/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN KERINGANAN TERHADAP SKD ATAS PENERAPAN PPh PS 26
11 S - 981/PJ.341/2006
10 Okt 2006 PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI
12 S - 56/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN KLARIFIKASI DAN PENEGASAN PPh PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BERLISENSI
13 S - 61/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI KAWASAN PARIWISATA PULAU BINTAN
14 S - 14/PJ.343/2006
6 Jan 2006 TARIF PPh PASAL 26 ATAS PENYERAHAN JASA OLEH WP DARI NEGARA CHINA DAN STATUS TREATY PARTNER NEGARA HONGKONG
15 S - 1018/PJ.312/2005
24 Nop 2005 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN BENTUK USAHA TETAP
16 SE - 04/PJ.34/2005
7 Jul 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
17 S - 993/PJ.342/2004
27 Okt 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS IMBALAN JASA KEPADA XYZ
18 S - 891/PJ.341/2004
1 Sep 2004 PENEGASAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN GUARANTEE FEE KE KOREA SELATAN
19 S - 877/PJ.343/2004
25 Ags 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS XYZ
20 S - 661/PJ.341/2004
26 Jul 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS TRANSAKSI LUAR NEGERI
21 S - 299/PJ.313/2004
7 Apr 2004 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN JASA TEKNIK
22 S - 216/PJ.342/2004
19 Feb 2004 TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PPh PASAL 26
23 S - 837/PJ.31/2003
5 Des 2003 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN BUNGA KE LUAR NEGERI 2003
24 S - 762/PJ.341/2003
31 Okt 2003 PENEGASAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN COLLATERAL MANAGEMENT FEE KE SINGAPURA
25 S - 751/PJ.313/2003
30 Okt 2003 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS FORMULA
26 S - 711/PJ.342/2003
17 Okt 2003 PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK
27 S - 489/PJ.341/2003
24 Jul 2003 PENEGASAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM
28 S - 484/PJ.343/2003
24 Jul 2003 KONFIRMASI PPh PASAL 26 DAN PPN ATAS PENGGANTIAN BIAYA REIMBURSEMENT
29 S - 478/PJ.31/2003
18 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) ATAS LABA YANG TELAH DIKENAKAN PPh 2% FINAL
30 S - 456/PJ.342/2003
10 Jul 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK OLEH PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
31 S - 454/PJ.341/2003
7 Jul 2003 SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM RANGKA TAX TREATY
32 S - 415/PJ.332/2003
19 Jun 2003 IMBALAN BUNGA ATAS KELEBIHAN BAYAR PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN HASIL BANDING
33 S - 319/PJ.42/2003
17 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
34 S - 961/PJ.342/2002
23 Des 2002 PERLAKUAN PERPAJAKAN PPh PASAL 26
35 S - 850/PJ.343/2002
4 Nop 2002 PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ATAS KEUNTUNGAN PENJUALAN SAHAM
36 S - 824/PJ.342/2002
24 Okt 2002 TRANSAKSI SEWA PERALATAN BERDASARKAN P3B INDONESIA - PRANCIS
37 S - 752/PJ.312/2002
23 Sep 2002 TAX TREATMENT ATAS L/C UNDER GSM 202 PROGRAM
38 S - 569/PJ.342/2002
1 Ags 2002 PENYELESAIAN ATAS PERMINTAAN KELEBIHAN PAJAK DIVIDEN PERANTARA GmbH
39 S - 544/PJ.341/2001
9 Okt 2001 PPH Ps. 26 ATAS PEMBAYARAN LEGAL FEE KE LUAR NEGERI
40 S - 585/PJ.311/2000
13 Des 2000 WITHHOLDING TAX
41 SE - 04/PJ.10/2000
7 Ags 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
42 SE - 17/PJ.43/2000
20 Jun 2000 KEWAJIBAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TERUTANG UNTUK SETIAP BULAN TAKWIM
43 S - 23/PJ.332/2000
18 Jan 2000 PERMOHONAN KONFIRMASI SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 26 TERUTANG ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN
44 S - 005/PJ.313/2000
5 Jan 2000 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPH PASAL 26
45 SE - 11/PJ.1013/1999
20 Sep 1999 PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16)
46 S - 107/PJ.313/1999
19 Apr 1999 PENGENAAN PPh ATAS PEMBAYARAN KOMISI EKSPOR KE LUAR NEGERI
47 S - 91/PJ.313/1999
12 Apr 1999 PERHITUNGAN FISKAL ATAS JASA NEGOSIASI HARGA PEMBELIAN BARANG
48 S - 87/PJ.311/1999
6 Apr 1999 PPh PASAL 26 ATAS DIVIDEN
49 SE - 11/PJ.43/1999
16 Mar 1999 PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16)
50 S - 290/PJ.313/1998
27 Nop 1998 SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN PPN JASA LUAR NEGERI
51 S - 150/PJ.333/1998
10 Jul 1998 PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 26
52 S - 226/PJ.311/1997
12 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM DAN PPh
53 S - 56/PJ.312/1997
7 Mei 1997 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 634/KMK.04/1994
54 S - 195/PJ.312/1996
11 Okt 1996 PENERAPAN PP 27/1996 ATAS KERJASAMA PENGEMBANGAN PROPERTI
55 S - 170/PJ.312/1996
10 Sep 1996 PPh PASAL 23, 26 & PPN ATAS PEMBAYARAN KOMISI PENJUALAN KEPADA WP DALAM NEGERI & KOMISI PENJUALAN KEPADA WP LUAR NEGERI
56 S - 16/PJ.312/1996
22 Jan 1996 BESARNYA PPh ATAS BONUS YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
57 S - 12/PJ.33/1996
18 Jan 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26
58 SE - 54/PJ.432/1995
28 Des 1995 PENYAMPAIAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-428/PJ.432/1995
59 S - 428/PJ.432/1995
5 Des 1995 TINDAK LANJUT PERTEMUAN TANGGAL 11 JULI 1995
60 S - 109/PJ.31/1995
31 Jul 1995 GROSS-UP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS CHARTER KAPAL SEBELUM TAHUN 1995
61 S - 91/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
62 S - 92/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS SEWA KAPAL BURMAH GAS TRANSPORT
63 S - 86/PJ.313/1995
10 Jul 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26
64 S - 42/PJ.313/1995
9 Mei 1995 PENUNDAAN PEMBERLAKUAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995
65 SE - 25/PJ.4/1995
26 Apr 1995 PELAKSANAAN TUPRP
66 S - 62/PJ.1011/1995
4 Apr 1995 PUNGUTAN PPh PASAL 26 ATAS DRAWING FEE
67 S - 13/PJ.311/1995
28 Feb 1995 SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
68 624/KMK.04/1994
27 Des 1994 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI
69 S - 83/PJ.313/1994
23 Sep 1994 PPh PASAL 26 ATAS BIAYA PINJAMAN BANK
70 SE - 01/PJ.10/1994
29 Jan 1994 SURAT KETERANGAN DOMISILI
71 PENG-65/PJ/1993
20 Des 1993 KEWAJIBAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/PPh PASAL 26 ATAS HONORARIUM/IMBALAN LAINNYA OLEH PARA PENYELENGGARA ACARA HIBURAN TAHUN BARU DAN ATAU HIBURAN/ PERTUNJUKAN-PERTUNJUKAN LAINNYA, IMPRESARIO, HOTEL, RUMAH MAKAN, DISKOTIK YANG MENYELENGGARAKAN HIBURAN DAN ATAU PERTUNJUKAN LAINNYA SELAKU PEMBERI KERJA YANG MEMBAYARKAN HONORARIUM/IMBALAN LAIN KEPADA PEMAIN MUSIK, ARTIS, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/PERAGAWATI DAN SEBAGAINYA
72 SE - 22/PJ.35/1993
31 Ags 1993 PENEGASAN LEBIH LANJUT SE-08/PJ.35/1993 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM P3B
73 SE - 08/PJ.35/1993
11 Mar 1993 SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
74 SE - 22/PJ.34/1992
19 Des 1992 SURAT KETERANGAN DOMISILI/RESIDENSI WAJIB PAJAK SWISS
75 S - 93/PJ.43/1992
20 Mar 1992 PEMANTAUAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
76 SE - 17/PJ.311/1991
3 Des 1991 PERMOHONAN PINDAH WP KE KPP DIMANA KANTOR PUSAT BADAN BERTEMPAT KEDUDUKAN
77 S - 325/PJ.311/1991
19 Nop 1991 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
78 SE - 20/PJ.43/1991
19 Sep 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 627/KMK.04/1991 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
79 SE - 13/PJ.34/1991
10 Sep 1991 TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b MENURUT PPPB INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA
80 SE - 18/PJ.45/1991
21 Ags 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 BAGI PERUSAHAAN DRILLING NASIONAL
81 SE - 14/PJ.22/1989
6 Mar 1989 PPh PASAL 23/26 ATAS SEWA
82 SE - 08/PJ.22/1989
31 Jan 1989 PEMATRAPAN PPh PASAL 23/26 HASIL PENELITIAN SPT PPh
83 SE - 03/PJ.22/1989
19 Jan 1989 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI
84 SE - 22/PJ.22/1988
6 Mei 1988 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI
85 SE - 30/PJ.21/1986
30 Mei 1986 RALAT BUKU PETUNJUK PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1985 (SERI PPh PASAL 21-30)
86 SE - 48/PJ.222/1985
12 Des 1985 PENERBITAN SKP PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26 - 07)
87 SE - 40/PJ.23/1985
22 Okt 1985 PENJELASAN UANG LEMBUR, PREMI DAN KOMISI DALAM PASAL 5 (1) BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN 26 (SERI PPh PASAL 21-20)
88 S - 1878/PJ.22/1985
22 Okt 1985 PENYELESAIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26-05)
89 S - 1866/PJ.22/1985
19 Okt 1985 PERBEDAAN PPh PASAL 23 DAN PPh PASAL 26, SERTA HUBUNGANNYA DENGAN SELF ASSESSMENT (SERI PPh PASAL 23-14)
90 S - 113/PJ.64/1985
28 Mei 1985 TARIF PEMOTONGAN PPh PS. 26 MENURUT PERJANJIAN PERPAJAKAN ANTARA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA
91 S - 111/PJ.64/1985
27 Mei 1985 SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM RANGKA PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)
92 S - 51/PJ.64/1985
26 Mar 1985 NEGARA-NEGARA YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN INDONESIA DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26
93 S - 1201/PJ.22/1984
15 Nop 1984 PERBEDAAN PPh ATAS SEWA DAN CHARTER OLEH PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG PUNYA DAN TIDAK PUNYA BUT (SEHUBUNGAN DENGAN SE-34/PJ.22/1984) (SERI PPh PASAL 26 - 03)
94 S - 795/PJ.232/1984
18 Sep 1984 PPd 17a ATAS KARYAWAN ASING YANG BEKERJA PADA KONTRAKTOR ASING
95 S - 124/PJ.64/1984
8 Ags 1984 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
96 SE - 26/PJ.221/1984
12 Jul 1984 PPh PASAL 26 ATAS BUNGA SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK BERGANDA (SERI PPh PASAL 26 - 01)
97 SE - 23/PJ.232/1984
16 Jun 1984 PENEGASAN PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 26-02)
98 SE - 08/PJ.222/1984
15 Mar 1984 JASA TEKHNIK DAN JASA MANAJEMEN MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23 - 03)