PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

EPTE/Kawasan Berikat/Bonded Area


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 PER-50/PJ./2009
7 Sep 2009 TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
2 SE-88/PJ./2009
7 Sep 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS
3 SE-37/PJ./2009
30 Mar 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
4 12/M-DAG/PER/3/2009
27 Mar 2009 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
5 32 TAHUN 2009
24 Mar 2009 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
6 45/PMK.03/2009
5 Mar 2009 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
7 47/PMK.04/2009
5 Mar 2009 TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
8 2 TAHUN 2009
16 Jan 2009 PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
9 02/PMK.011/2009
12 Jan 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
10 2/P/2008
13 Okt 2008 PEDOMAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI PERUSAHAAN PENANAM MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
11 46 TAHUN 2007
20 Ags 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
12 47 TAHUN 2007
20 Ags 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
13 48 TAHUN 2007
20 Ags 2007 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
14 PER - 67/PJ./2007
5 Apr 2007 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
15 SE - 16/PJ./2007
5 Apr 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BESERTA PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA
16 1 TAHUN 2007
2 Jan 2007 FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
17 425/KMK.04/2006
20 Jul 2006 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 545/KMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT JINDAL STAINLESS INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN ALPHA BLOK M 1, KAWASAN INDUSTRI MASPION, DESA SUKOMULYO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR
18 297/KMK.04/2006
12 Jun 2006 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 606/KMK.05/1997 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PERSETUJUAN PKB MERANGKAP PDKB KEPADA PT TAMURA ELECTRONICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MODERN CIKANDE, JALAN MODERN INDUSTRI VI NO. 14, DESA NAMBO ILIR, KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG, JAWA BARAT
19 S - 326/PJ.52/2006
6 Jun 2006 PUNGUTAN PPn BM ATAS PENGELUARAN BARANG HASIL OLAHAN DARI KB KE DPIL
20 S - 381/PJ.52/2006
6 Jun 2006 PENEGASAN ATAS KAWASAN BERIKAT
21 SE - 07/PJ.52/2006
4 Mei 2006 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
22 S - 290/PJ.51/2006
3 Mei 2006 KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN OLI PELUMAS DI LUAR DAERAH PABEAN
23 S - 270/PJ.52/2006
24 Apr 2006 PPN DI KAWASAN BERIKAT
24 S - 234/PJ.52/2006
11 Apr 2006 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DI LUAR DAERAH PABEAN
25 S - 230/PJ.32/2006
24 Mar 2006 PPN ATAS PEMASUKAN BKP DARI DPIL KE PDKB BERUPA MESIN DAN/ ATAU PERALATAN PABRIK YANG DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG DALAM PROSES PRODUKSI DI PDKB
26 S - 138/PJ.51/2006
13 Mar 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PENYERAHAN BKP DENGAN PENGUSAHA DI DAERAH KAWASAN BERIKAT (PDKB)
27 113/KMK.04/2006
24 Feb 2006 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. SOUTH PASIFIC VISCOSE YANG BERLOKASI DI KAMPUNG CIROYOM, CICADAS, BABAKAN CIKAO, PURWAKARTA, JAWA BARAT
28 S - 61/PJ.52/2006
6 Feb 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI KAWASAN PARIWISATA PULAU BINTAN
29 S - 30/PJ.322/2006
19 Jan 2006 PPN DI KAWASAN BERIKAT
30 19/KMK.04/2006
16 Jan 2006 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT LOTRON INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA RAYA BLOK F-36, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA-CIKARANG, DESA HARJA MEKAR, KECAMATAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
31 S - 1104/PJ.52/2005
30 Des 2005 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG HARGA PENYERAHAN
32 S - 1055/PJ.52/2005
14 Des 2005 PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
33 S - 981/PJ.52/2005
24 Nop 2005 EKSPOR BARANG DARI KAWASAN BERIKAT
34 S - 983/PJ.52/2005
24 Nop 2005 PENEGASAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN ATAS PEMBELIAN MESIN DARI DPIL OLEH PDKB
35 S - 941/PJ.53/2005
27 Okt 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI PULAU BINTAN
36 101/PMK.04/2005
19 Okt 2005 PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
37 89/PMK.04/2005
30 Sep 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.04/2005 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
38 S - 836/PJ.51/2005
13 Sep 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENJUALAN DARI PERUSAHAAN KAWASAN BERIKAT KE PERUSAHAAN KITE
39 S - 798/PJ.52/2005
31 Ags 2005 PENJELASAN DAN KETEGASAN PPN/PPn BM TERUTANG DI KAWASAN BERIKAT
40 S - 778/PJ.52/2005
24 Ags 2005 PERLAKUAN PPN SUBKONTRAKTOR DI KAWASAN BERIKAT
41 S - 754/PJ.52/2005
18 Ags 2005 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN UNTUK KAWASAN BERIKAT BATAM
42 S - 750/PJ.52/2005
16 Ags 2005 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KARTON BOX KE KAWASAN BERIKAT
43 S - 744/PJ.53/2005
16 Ags 2005 PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT
44 S - 736/PJ.53/2005
11 Ags 2005 IMPLIKASI PAJAK ATAS TRANSAKSI DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
45 S - 686/PJ.52/2005
27 Jul 2005 MASUKAN UNTUK LETTER OF EXCHANGE KESEPAKATAN KERJASAMA BMG DENGAN CHINA EARTHQUAKE ADMINISTRATION (CEA)
46 61/PMK.03/2005
21 Jul 2005 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
47 60/PMK.04/2005
21 Jul 2005 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
48 30 TAHUN 2005
19 Jul 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
49 S - 589/PJ.322/2005
18 Jul 2005 PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MODAL ASAL DPIL DI KB
50 S - 620/PJ.52/2005
6 Jul 2005 PPN ATAS PENYERAHAN DI KAWASAN BERIKAT YANG TEMPAT TERUTANGNYA PPN DIPUSATKAN DI DPIL
51 S - 450/PJ.52/2005
30 Mei 2005 MASA PELAPORAN PPN ATAS PEMANFAATAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN
52 S - 361/PJ.52/2005
29 Apr 2005 PPN DI KAWASAN BERIKAT
53 S - 356/PJ.322/2005
28 Apr 2005 PERMOHONAN ABC KEPADA PEMERINTAH UNTUK MENILAI KEMBALI PERLAKUAN PPN DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
54 S - 345/PJ.52/2005
25 Apr 2005 USUL PERUBAHAN ARESTASI KEBERATAN
55 S - 266/PJ.52/2005
14 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN BAHWA KARTON BOX TIDAK TERUTANG PPN/PPnBM BILA DIPASOK KE KAWASAN BERIKAT
56 S - 267/PJ.52/2005
14 Apr 2005 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PENYERAHAN BKP DARI PDKB KE PENGUSAHA FASILITAS KITE
57 S - 245/PJ.52/2005
11 Apr 2005 PERLAKUAN PENGENAAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
58 S - 246/PJ.52/2005
11 Apr 2005 PENJELASAN ATAS PEMBERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
59 19/KMK.04/2005
3 Mar 2005 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
60 S - 163/PJ.52/2005
2 Mar 2005 PEMASUKAN BAHAN DAN/ATAU BARANG PACKING MATERIAL KE KAWASAN BERIKAT
61 16/PMK.03/2005
28 Feb 2005 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
62 S - 148/PJ.52/2005
22 Feb 2005 TANGGAPAN ATAS PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
63 S - 142/PJ.52/2005
16 Feb 2005 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT
64 S - 62/PJ.32/2005
3 Feb 2005 PERLAKUAN PENGENAAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
65 S - 46/PJ.52/2005
19 Jan 2005 PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS PEMBELIAN KARTON BOX DARI DPIL KE KAWASAN BERIKAT
66 S - 41/PJ.52/2005
17 Jan 2005 PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PEMUSATAN PPN
67 S - 1046/PJ.52/2004
28 Des 2004 OBJEK PPh PASAL 26 YANG JUGA DIKENAKAN PPN IMPOR
68 S - 1154/PJ.322/2004
24 Des 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN
69 S - 1152/PJ.322/2004
23 Des 2004 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS MASUKNYA BARANG DAN JASA KENA PAJAK KE DALAM KAWASAN BERIKAT
70 S - 987/PJ.51/2004
30 Nop 2004 PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN DI BATAM
71 S - 954/PJ.52/2004
10 Nop 2004 PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PPN DI KAWASAN BERIKAT
72 S - 958/PJ.52/2004
10 Nop 2004 PERMOHONAN BARANG KENA PAJAK KE KAWASAN BERIKAT
73 393/KMK.03/2004
31 Ags 2004 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
74 386/KMK.04/2004
31 Ags 2004 PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
75 S - 733/PJ.53/2004
20 Ags 2004 PPN ATAS JASA MAKLON DI KAWASAN BERIKAT
76 S - 717/PJ.52/2004
16 Ags 2004 MOHON PENJELASAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BATAM
77 S - 686/PJ.51/2004
5 Ags 2004 REEKSPOR BARANG MODAL YANG MENDAPAT FASILITAS PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
78 S - 689/PJ.53/2004
5 Ags 2004 PENEGASAN ATAS PERTANYAAN PT. ABC
79 S - 557/PJ.323/2004
6 Jul 2004 PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PENGENAAN PPN ATAS JASA MAKLON PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT
80 S - 493/PJ.32/2004
29 Jun 2004 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A.N PT ABC
81 S - 437/PJ.52/2004
4 Jun 2004 PENEGASAN TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KARTON BOX KE KAWASAN BERIKAT
82 S - 366/PJ.53/2004
24 Mei 2004 PENJELASAN PPN DI KAWASAN BERIKAT
83 S - 267/PJ.52/2004
30 Apr 2004 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DI LUAR DAERAH PABEAN
84 S - 244/PJ.52/2004
26 Apr 2004 PERMOHONAN PENJELASAN TRANSAKSI BARANG KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT
85 S - 246/PJ.52/2004
26 Apr 2004 KETENTUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA
86 S - 204/PJ.52/2004
8 Apr 2004 PEMBAYARAN PPN OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU DARI DPIL
87 S - 244/PJ.321/2004
5 Mar 2004 PERMOHONAN PENJELASAN TRANSAKSI BARANG KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT
88 S - 238/PJ.322/2004
4 Mar 2004 PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA MAKLON
89 S - 234/PJ.322/2004
2 Mar 2004 PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
90 S - 113/PJ.52/2004
1 Mar 2004 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KONTRAKTOR (REPUBLIK FEDERAL JERMAN) DALAM RANGKA PENYUSUNAN KONTRAK REHABILITASI KAPAL-KAPAL PATROLI CEPAT TIPE FPB-28 DAN PENINGKATAN FASILITAS PANGKALAN BEA DAN CUKAI
91 S - 74/PJ.52/2004
12 Feb 2004 PENENTUAN "DEEMED ROYALTY" PENGGUNAAN HAK MERK DAGANG DAN PATEN PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI
92 63 TAHUN 2003
31 Des 2003 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
93 583/KMK.03/2003
31 Des 2003 PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
94 584/KMK.04/2003
31 Des 2003 PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
95 SE - 36/PJ.52/2003
31 Des 2003 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 583/KMK.03/2003 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
96 S - 1156/PJ.52/2003
11 Des 2003 PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN DI KAWASAN BERIKAT
97 S - 1138/PJ.51/2003
8 Des 2003 PENGEMBANGAN KAPET DAN KAWASAN BERIKAT SERAM
98 S - 1131/PJ.53/2003
3 Des 2003 PPN ATAS PENYERAHAN KARTON BOX KEPADA PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT
99 S - 1001/PJ.51/2003
20 Okt 2003 MASA TERUTANGNYA PPN IMPOR ATAS FASILITAS PEMBAYARAN BERKALA
100 S - 706/PJ.322/2003
16 Okt 2003 PPN DI KAWASAN BERIKAT
101 SE - 26/PJ.53/2003
6 Okt 2003 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT
102 S - 767/PJ.53/2003
1 Ags 2003 PERLAKUAN PPN ATAS PENGELUARAN BKP DARI GUDANG BERIKAT KE DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
103 S - 566/PJ.52/2003
26 Jun 2003 PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG PERLAKUAN PPN DARI PERUSAHAAN EPTE
104 S - 501/PJ.52/2003
9 Jun 2003 PENEGASAN KEMBALI PENGENAAN PPN DI KAWASAN BERIKAT
105 S - 438/PJ.52/2003
20 Mei 2003 P3B INDONESIA-FILIPINA
106 162/KMK.04/2003
29 Apr 2003 PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
107 SE - 06/PJ.32/2003
14 Apr 2003 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
108 S - 302/PJ.52/2003
25 Mar 2003 PENJELASAN TENTANG SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ33/1998
109 S - 220/PJ.52/2003
4 Mar 2003 PERMOHONAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS PENGADAAN/IMPOR UNTUK PENYERAHAN DI PULAU BATAM
110 S - 202/PJ.53/2003
27 Feb 2003 PPN ATAS JASA SUBKONTRAK DI KAWASAN BERIKAT
111 S - 123/PJ.53/2003
6 Feb 2003 PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DISPENSASI PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT UNTUK PENEGASAN ATAS SURAT NOMOR S-1297/PJ.532/2000 TANGGAL 14 AGUSTUS 2000
112 S - 26/PJ.53/2003
13 Jan 2003 PPN ATAS JASA MAKLON DI KAWASAN BERIKAT
113 S - 27/PJ.53/2003
13 Jan 2003 STATUS LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ABC
114 S - 11/PJ.42/2003
6 Jan 2003 PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BIAYA PROMOSI
115 S - 1310/PJ.52/2002
24 Des 2002 PERMOHONAN SK MENDAPATKAN FASILITAS BEA PENANGGUHAN ATAS IMPOR/ PEMASUKAN BARANG MODAL KE KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
116 S - 1249/PJ.51/2002
2 Des 2002 PPN ATAS MESIN YANG DIKELUARKAN DARI KAWASAN INDUSTRI PULAU BATAM KE DPIL
117 S - 1144/PJ.53/2002
11 Nop 2002 PUNGUTAN PPN ATAS JASA SUBKONTRAK/MAKLON DI KAWASAN BERIKAT
118 S - 1133/PJ.53/2002
8 Nop 2002 PERMOHONAN PT XYZ NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX UNTUK MEMPEROLEH PENEGASAN BAHWA LOKASI (SITE) DI BATAM TIDAK TERMASUK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
119 S - 1076/PJ.52/2002
22 Okt 2002 PENJELASAN TENTANG PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT BAGI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
120 S - 1059/PJ.52/2002
14 Okt 2002 PENJELASAN TENTANG PPN DAN PPN BM TIDAK DIPUNGUT BAGI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
121 S - 989/PJ.53/2002
25 Sep 2002 PENJELASAN ATAS BKP DAN JKP DI DALAM EPTE (BONDED AREA)
122 S - 971/PJ.52/2002
24 Sep 2002 PENEGASAN PEMUNGUTAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PEMIMPIN PROYEK PEMBINAAN SYARIAT ISLAM DAU SABANG
123 394/KMK.04/2002
2 Sep 2002 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 SEPTEMBER 2002
124 396/KMK.04/2002
2 Sep 2002 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT INTERTEX INDONESIA INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI PT HYUNDAI INTI DEVELOPMENT, JALAN RAYA INTI BLOK C9 NOMOR 12 A-15 CIKARANG, DESA CIBATU, CIKARANG SELATAN, BEKASI JAWA BARAT
125 389/KMK.04/2002
30 Ags 2002 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT AKZO NOBEL CAR REFINISHES INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JALAN PULOGADUNG NOMOR 37, KELURAHAN RAWA TERATE, KECAMATAN CAKUNG, JAKARTA TIMUR
126 390/KMK.04/2002
30 Ags 2002 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990
127 391/KMK.04/2002
30 Ags 2002 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT INDONESIA G-SHANK PRECISION YANG YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN INDUSTRI KAWASAN JABABEKA TAHAP II BLOK RR 5C5D, DESA PASIRSARI, LEMAHABANG, BEKASI JAWA BARAT
128 392/KMK.04/2002
30 Ags 2002 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ASIANET SPRING INDONESIA YANG YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN INDUSTRI KAWASAN JABABEKA TAHAP II BLOK RR 3D 3E, DESA PASIRSARI, LEMAHABANG, BEKASI JAWA BARAT
129 378/KMK.04/2002
15 Ags 2002 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DAWEE ELECTRONIC INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA XVI BLOK U 3C, KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
130 S - 809/PJ.52/2002
8 Ags 2002 PENGENAAN PPN ATAS PENJUALAN UNTUK BARANG IMPOR YANG MENGGUNAKAN FASILITAS MASTER LIST
131 S - 754/PJ.52/2002
29 Jul 2002 REKOMENDASI DIALOG TEKSTIL
132 SE - 38/PJ.52/2002
16 Jul 2002 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
133 S - 641/PJ.52/2002
10 Jul 2002 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK KEPADA PKP YANG BERDOMISILI DI EPTE (BONDED AREA)
134 SE - 32/PJ.52/2002
1 Jul 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-335/PJ./2002 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
135 S - 615/PJ.52/2002
24 Jun 2002 KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG MELEBIHI BATAS WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN
136 S - 408/PJ.51/2002
1 Mei 2002 PPN ATAS PENJUALAN BBM DI KAWASAN BERIKAT BATAM
137 163/KMK.04/2002
19 Apr 2002 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990
138 S - 276/PJ.52/2002
26 Mar 2002 PENGENAAN PPN ATAS PENJUALAN BKP OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT KEPADA PENGUSAHA DI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
139 S - 256/PJ.52/2002
20 Mar 2002 PENEGASAN ATAS SURAT NOMOR 02.406L/TD/ADF/ALX/git
140 S - 163/PJ.52/2002
18 Feb 2002 PENERAPAN PPN DI KAWASAN BERIKAT
141 S - 154/PJ.52/2002
15 Feb 2002 PEMBEBASAN PPN UNTUK PKB MERANGKAP PDKB
142 37/KMK.04/2002
12 Feb 2002 PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
143 SE - 16/PJ./2002
8 Jan 2002 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ./2002 TENTANG PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
144 85 TAHUN 2001
31 Des 2001 PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
145 SE - 764/PJ./2001
31 Des 2001 PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM
146 S - 1395/PJ.52/2001
4 Des 2001 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK DI KAWASAN PULAN BINTANDAN KARIMUN
147 S - 1396/PJ.52/2001
4 Des 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BARANG MODAL YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PROSES PRODUKSI UNTUK KAWASAN BERIKAT
148 S - 1339/PJ.52/2001
21 Nop 2001 JASA TERUTANG PPN DI KAWASAN BERIKAT
149 S - 1223/PJ.53/2001
5 Okt 2001 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
150 SE - 591/PJ./2001
3 Sep 2001 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (SKF PDKB)
151 S - 969/PJ.52/2001
3 Ags 2001 PERMINTAAN PENEGASAN MENGENAI PENGENAAN PPN DAN PPnBM ATAS PEMASUKAN BARANG MODAL, PEMASUKAN BAHAN BAKU DARI DPIL KE KAWASAN BERIKAT, PENGELUARAN BARANG MODAL DAN PENGELUARAN GAHAN BAKU DARI KAWASAN BERIKAT KE DPIL
152 405/KMK.011/2001
16 Jul 2001 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 JULI 2001
153 SE - 19/PJ.52/2001
9 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-395/PJ/2001 TANGGAL 13 JUNI 2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
154 S - 843/PJ.52/2001
9 Jul 2001 PERMINTAAN PENEGASAN TENTANG TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPN BM ATAS PEMASUKAN BARANG MODAL DAN/ATAU PERALATAN UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI PERLUASAN KAWASAN BERIKAT DAN PERALATAN PERKANTORAN KAWASAN BERIKAT
155 393/KMK.04/2001
4 Jul 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
156 358/KMK.04/2001
6 Jun 2001 PEMBEBASAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN CUKAI ATAS PEMASUKAN BARANG PENUMPANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
157 S - 683/PJ.52/2001
30 Mei 2001 PPN ATAS PEKERJAAN SUB-KONTRAK DI KAWASAN BERIKAT
158 S - 659/PJ.52/2001
23 Mei 2001 KEPUTUSAN MENTERI TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPORT DAN KAWASAN BERIKAT
159 S - 614/PJ.52/2001
14 Mei 2001 KONFIRMASI PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI KAWASAN GUDANG BERIKAT KE PERUSAHAAN YANG MEMILIKI FASILITAS BAPEKSTA KEUANGAN
160 SE - 08/PJ.52/2001
20 Apr 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
161 S - 387/PJ.52/2001
9 Apr 2001 PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI BATAM
162 13 TAHUN 2001
23 Mar 2001 PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
163 KEP - 229/PJ./2001
22 Mar 2001 PERLAKUAN PERPAJAKAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
164 SE - 06/PJ.32/2001
22 Mar 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
165 S - 47/PJ.532/2001
15 Jan 2001 PERLAKUAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JASA MAKLON
166 11/KMK.04/2001
12 Jan 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DIKAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
167 S - 592/PJ.321/2000
19 Des 2000 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PERLAKUAN PPN UNTUK BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN OLEH PIHAK KETIGA (SUPPLIER/KONSULTAN) YANG BERADA DI DALAM NEGERI PADA KAWASAN INDUSTRI BINTAN
168 S - 2272/PJ.54/2000
22 Nop 2000 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DARI PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT KEPADA PKP DI DPIL DENGAN STATUS PET
169 S - 2070/PJ.52/2000
31 Okt 2000 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PULAU BATAM
170 150 TAHUN 2000
19 Okt 2000 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
171 S - 1872/PJ.532/2000
10 Okt 2000 PENJELASAN FASILITAS PPN DI KAWASAN BERIKAT
172 S - 1577/PJ.54/2000
15 Sep 2000 PENGENAAN PPN 0% (NOL PERSEN) DIPERCEPAT
173 S - 1529/PJ.52/2000
12 Sep 2000 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PULAU BATAM
174 S - 1525/PJ.54/2000
12 Sep 2000 PERMINTAAN PENEGASAN MENGENAI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET)
175 S - 1297/PJ.532/2000
14 Ags 2000 PPN TIDAK DIPUNGUT
176 S - 1299/PJ.532/2000
14 Ags 2000 PPN ATAS JASA SURVEY KLASIFIKASI KAPAL
177 20 TAHUN 2000
2 Ags 2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
178 297/KMK.05/2000
26 Jul 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT NICHIZAI INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MM 2100 BLOK NN-4, CIBITUNG-BEKASI, JAWA BARAT
179 299/KMK.05/2000
26 Jul 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT PLASINDO MAS YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA BLOK MM NOMOR 18, CIKARANG, BEKASI, JAWA BARAT
180 284/KMK.01/2000
12 Jul 2000 PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/KMK.04/1998 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
181 283/KMK.01/2000
12 Jul 2000 PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 349/KMK.01/1999, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
182 45 TAHUN 2000
26 Jun 2000 PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
183 SE - 04/PJ.32/2000
22 Jun 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
184 200/KMK.04/2000
6 Jun 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
185 197/KMK.05/2000
2 Jun 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DAESUNG ELTEC INDONESIA YANG BERLOKASI DI BEKASI INTERNASIONAL INDUSTRIAL ESTATE BLOK C/2 NOMOR 10, DESA CIBATU, KECAMATAN LEMAHABANG, BEKASI, JAWA BARAT
186 198/KMK.05/2000
2 Jun 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT BUSANA PRIMA GLOBAL YANG BERLOKASI DI JALAN MARCEDES 223 A, DESA CICADAS, KECAMATAN GUNUNG PUTRI, BOGOR, JAWA BARAT
187 S - 564/PJ.54/2000
1 Mei 2000 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% DIPERCEPAT ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKAR
188 S - 540/PJ.54/2000
27 Apr 2000 PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 643/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994
189 S - 513/PJ.54/2000
20 Apr 2000 PENEGASAN ATAS PENYERAHAN BARANG MODAL DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE EPTE
190 SE - 10/PJ.52/2000
18 Apr 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
191 130/KMK.05/2000
12 Apr 2000 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.04/1998 NOMOR 35/KMK.04/1999, NOMOR 36/KMK.04/1999, NOMOR 37/KMK.04/1999, NOMOR 38/KMK.04/1999, NOMOR 39/KMK.04/1999, NOMOR 40/KMK.04/1999, NOMOR 41/KMK.04/1999, NOMOR 42/KMK.04/1999, NOMOR 43/KMK.04/1999, NOMOR 44/KMK.04/1999, NOMOR 45/KMK.04/1999, NOMOR 46/KMK.04/1999, NOMOR 47/KMK.04/1999, DAN NOMOR 205/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
192 123/KMK.05/2000
11 Apr 2000 ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
193 S - 470/PJ.52/2000
10 Apr 2000 PPN/PPnBM TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN KEPADA PKP EPTE
194 20 TAHUN 2000
7 Apr 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
195 95/KMK.05/2000
31 Mar 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
196 94/KMK.05/2000
31 Mar 2000 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 349/KMK.01/1999
197 S - 388/PJ.52/2000
15 Mar 2000 PENANGGUHAN PPN UNTUK BARANG MODAL
198 421/KM.5/2000
14 Mar 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 SAMPAI DENGAN 22 OKTOBER 2000
199 SE - 08/PJ.52/2000
13 Mar 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27)
200 391/KM.5/2000
9 Mar 2000 PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
201 392/KM.5/2000
9 Mar 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 SAMPAI DENGAN 24 SEPTEMBER 2000
202 57/KMK.05/2000
6 Mar 2000 PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH IRIAN JAYA
203 58/KMK.05/2000
6 Mar 2000 PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KRISTEN PETRA
204 60/KMK.05/2000
6 Mar 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT YEONG SHIN INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI MM 2100 BLOK G KECAMATAN CIBITUNG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT
205 S - 68/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
206 S - 69/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
207 S - 70/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
208 S - 71/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
209 S - 72/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
210 S - 73/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
211 S - 74/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
212 S - 75/PJ.34/2000
21 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
213 270/KM.5/2000
21 Feb 2000 PERSETUJUAN ADDENDUM KE-2 ATAS BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM RANGKA KEGIATAN PROYEK BINTAN INDUSTRIAL ESTATE (PHASE 2A) THREE BLOCKS OF 3-STOREY DORMITORY UNITS (BLOCK G, H, & J) DI KAWASAN INDUSTRI LOBAM PULAU BINTAN DENGAN DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PT GRAHA INTI PRAKARSA
214 155/KM.5/2000
7 Feb 2000 PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT TUNGYA MITSUI-SOKO LOGISTICS INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN ROROTAN NOMOR 8, KAWASAN INDUSTRI CAKUNG - CILINCING, KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA
215 151/KM.5/2000
4 Feb 2000 PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2431/KM.5/1999 TANGGAL 15 DESEMBER 1999 DAN PENETAPAN KEMBALI PT. SHIRASUNA ASIA PERMAI ELECTRONIC SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) YANG BERLOKASI DI JALAN HALIM PERDANAKUSUMA NO. 33, DESA KEBON BESAR, KECAMATAN BATU CEPER, TANGERANG, JAWA BARAT
216 138/KM.5/2000
3 Feb 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2000
217 140/KM.5/2000
3 Feb 2000 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997 JO. NO. 380/KM.5/1998 TANGGAL 25 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT. DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI
218 144/KM.5/2000
3 Feb 2000 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO.3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 JO.737/KM.5/1999 TANGGAL 26 APRIL 1999 JO.983/KM.5/1999 TANGGAL 29 MEI 1999 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT
219 S - 46/PJ.34/2000
2 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
220 S - 47/PJ.34/2000
2 Feb 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
221 128/KM.5/2000
1 Feb 2000 PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) ATAS NAMA PT SUGI SAMAPERSADA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA CAKUNG CILINCING NOMOR 95, SEMPER BARAT, JAKARTA UTARA
222 S - 31/PJ.34/2000
27 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
223 S - 36/PJ.34/2000
27 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
224 S - 37/PJ.34/2000
27 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
225 S - 38/PJ.34/2000
27 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
226 S - 42/PJ.34/2000
27 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
227 113/KM.5/2000
27 Jan 2000 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996 TANGGAL 8 NOVEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. MITSUYOSHI MANUFACTURING INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA SFB BLOK V 86 A-B, CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, CIKARANG - BEKASI, JAWA BARAT
228 95/KM.5/2000
25 Jan 2000 PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
229 99/KM.5/2000
25 Jan 2000 PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT YOUNG-IL INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN KALIMANTAN RAYA BLOK D 27 A LANTAI 2, KAWASAN BERIKAT NUSANTARA CAKUNG, DESA SUKAPURA, KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA
230 84/KM.5/2000
21 Jan 2000 PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
231 79/KM.5/2000
20 Jan 2000 PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT INDONESIA CHEMI-CON YANG BERLOKASI DI KAWASAN BERIKAT PT INDONESIA CHEMI-CON EJIP INDUSTRIAL PARK PLOT 4C LEMAH ABANG, BEKASI, JAWA BARAT
232 59/KM.5/2000
18 Jan 2000 PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN DELTA DJAKARTA
233 42/KM.5/2000
17 Jan 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 FEBRUARI 2000
234 S - 17/PJ.34/2000
13 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
235 S - 18/PJ.34/2000
13 Jan 2000 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
236 2/KMK.05/2000
3 Jan 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT PAN STAR INTERNASIONAL YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA SERANG KM. 16.8 DESA TELAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, JAWA BARAT
237 9/KMK.05/2000
3 Jan 2000 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT BANSHU ELECTRIC INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA XIV BLOK J-12 B CIKARANG INDUSTRIAL ESTATE, DESA HARJAMEKAR KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT
238 S - 363/PJ.32/1999
2 Nop 1999 KEMUDAHAN PERPAJAKAN DI LAPANGAN
239 SE - 64/PJ.6/1999
28 Okt 1999 PENYAMPAIAN COPY SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO. SE-19/PJ.32/1999
240 SE - 19/PJ.32/1999
20 Okt 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
241 S - 274/PJ.32/1999
30 Ags 1999 RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN DI KAPET
242 SE - 17/PJ.32/1999
28 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PULAU NATUNA
243 349/KMK.01/1999
24 Jun 1999 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 292/KMK.01/1998
244 205/KMK.04/1999
14 Jun 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA
245 S - 180/PJ.32/1999
3 Jun 1999 TANGGAPAN ATAS LAPORAN COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATION OF EXTRUDED RUBBER THREAD OLEH AMERIKA SERIKAT
246 940/KM.5/1999
24 Mei 1999 PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT MITSUI EXPORT INDONESIA YANG BERLOKASI DI PGB PT DISTRIBUTION PARK OF INDONESIA DI KAWASAN BERIKAT MM 2100 BLOK J-10, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
247 904/KM.5/1999
20 Mei 1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255/KMK.05/1995 TANGGAL 6 JUNI 1995 JO. NOMOR 1677/KM.5/1996 TANGGAL 15 MEI 1996 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT GALINDRA MULTI CIPTA YANG TERLETAK DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT GALINDRA MULTI CIPTA YANG TERLETAK DI KAWASAN INDUSTRI BEKASI INTERNATIONAL INDUSTRIAL ESTATE BLOK C-2 KAV. 7-9, DESA SUKARESMI, KECAMATAN LEMAHABANG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT
248 921/KM.5/1999
20 Mei 1999 PENYEMPURNAAN SURAT PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT OMEDATA ELECTRONICS DENGAN MENGUBAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 464/KMK.05/1996 TANGGAL 19 JULI 1996
249 S - 134/PJ.32/1999
12 Mei 1999 FASILITAS PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)
250 154/KMK.05/1999
5 Mei 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT TEXMACO MICRO INDO UTAMA YANG BERLOKASI DI DESA KIARA PAYUNG, KECAMATAN KLARI, KARAWANG, JAWA BARAT
251 156/KMK.05/1999
5 Mei 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT TASINDO TASSA INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA SERANG KM. 13,8 CIKUPA, TANGERANG, JAWA BARAT
252 779/KM.5/1999
30 Apr 1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 282/KMK.05/1995 TANGGAL 5 JULI 1995, DAN YANG TELAH DIRUBAH TERAKHIR DENGAN NOMOR : 3728/KM.5/1996 TANGGAL 5 NOPEMBER 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ALVINY INDONESIA
253 S - 123/PJ.32/1999
28 Apr 1999 PERMOHONAN FASILITAS PAJAK DI KAPET BIAK
254 737/KM.5/1999
26 Apr 1999 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 50/KMK.05/1996 TANGGAL 29 JANUARI 1996 JO. NOMOR : 3484/KM.5/1997 TANGGAL 17 NOPEMBER 1997 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT AIWA INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA
255 726/KM.5/1999
23 Apr 1999 PERSETUJUAN PENAMBAHAN JENIS HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT PT ASIA PRAMULIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA KEDUNG ASEM NO. 9, KELURAHAN KEDUNG BARUK KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA DENGAN MENYEMPURNAKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 356/KMK.05/1998 TANGGAL 27 JULI 1998
256 S - 92/PJ.32/1999
12 Apr 1999 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR (RESTITUSI PPh)
257 S - 93/PJ.32/1999
12 Apr 1999 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
258 SE - 15/PJ.32/1999
8 Apr 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK
259 SE - 02/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7)
260 SE - 03/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)
261 SE - 04/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - MAURITIUS (SERI P3B NO. 9)
262 SE - 05/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – KUWAIT (SERI P3B NO. 10)
263 SE - 06/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
264 SE - 07/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AFRIKA SELATAN (SERI P3B NO. 12)
265 SE - 08/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL YANG MENGUBAH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-KANADA (SERI P3B NO. 13)
266 SE - 09/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
267 SE - 10/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PENEGASAN MENGENAI PERLAKUAN PENYUSUTAN AKTIVA BERWUJUD DAN AMORTISASI AKTIVA TAK BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN OLEH KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLORASI MAUPUN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NOMOR15)
268 SE - 11/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16)
269 SE - 12/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PARE-PARE
270 SE - 13/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM
271 SE - 14/PJ.32/1999
24 Mar 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIMA
272 91/KMK.05/1999
8 Mar 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DAELIM DHARMALA INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN JABABEKA RAYA BLOK E NOMOR 6-8, CIBITUNG, BEKASI, JAWA BARAT
273 92/KMK.05/1999
8 Mar 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT JIBUHIN BAKRIE INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KIIC LOT C-7D, JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK KM. 47, KARAWANG, JAWA BARAT
274 93/KMK.05/1999
8 Mar 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT OCHIAI MENARA INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN JABABEKA V BLOK I/3 KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, CIKARANG, DESA PASIR GOMBONG, KECAMATAN LEMAHABANG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT
275 35/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN
276 36/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
277 37/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU
278 39/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
279 40/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
280 41/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI
281 43/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
282 45/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
283 46/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
284 47/KMK.04/1999
1 Feb 1999 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
285 6/KMK.05/1999
6 Jan 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ROTARINDO BUSANA INTAN YANG BERLOKASI DI JALAN WONOSARI KM. 7, DESA MELAYU KOTA PIRING, KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN RIAU, RIAU
286 7/KMK.05/1999
6 Jan 1999 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT TOWA KOGYO INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), JALAN MALIGI II LOT C-7E, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT
287 588/KMK.01/1998
30 Des 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.04/1998 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
288 S - 2810/PJ.54/1998
17 Des 1998 PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PERUSAHAAN EPTE
289 S - 2550/PJ.54/1998
11 Nop 1998 JASA KENA PAJAK YANG DAPAT DIKENAKAN TARIF 0% KARENA PET
290 S - 2520/PJ.54/1998
9 Nop 1998 PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PPN TARIF 0% UNTUK PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
291 S - 2478/PJ.54/1998
4 Nop 1998 PENEGASAN ATAS BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET) PRODUSEN PT. KEDAUNG INDAH CAN TBK, SURABAYA
292 S - 2479/PJ.54/1998
4 Nop 1998 PENEGASAN ATAS BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET) PRODUSEN PT. KEDAWUNG SUBUR INDUSTRIAL Ltd, SURABAYA
293 S - 2284/PJ.54/1998
13 Okt 1998 PENEGASAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 548/KMK.04/1997 TANGGAL 3 NOPEMBER 1997 TENTANG PENGENAAN PPN 0% DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PET
294 S - 2000/PJ.54/1998
10 Sep 1998 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PPN TARIF 0% UNTUK KANTOR DITJEN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
295 S - 223/PJ.33/1998
9 Sep 1998 FASILITAS PERPAJAKAN KAPET MANADO-BITUNG
296 S - 1949/PJ.54/1998
3 Sep 1998 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI FASILITAS RESTITUSI PPN DIPERCEPAT SESUAI SE DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-34/PJ.54/1997
297 S - 208/PJ.321/1998
2 Sep 1998 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DI PULAU BATAM
298 S - 204a/PJ.3/1998
28 Ags 1998 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAPET
299 S - 187/PJ.32/1998
13 Ags 1998 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO-BITUNG
300 SE - 17/PJ.3/1998
12 Ags 1998 PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK
301 S - 1653/PJ.51/1998
27 Jul 1998 FASILITAS PPN/PPn BM TERHADAP PT. VARITA MAJUTAMA
302 346/KMK.04/1998
13 Jul 1998 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KMK.01/1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
303 345/KMK.05/1998
13 Jul 1998 PENCABUTAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) ATAS NAMA PT PANAREC MAGNETIC YANG TERLETAK DI JALAN RUNGKUT III/15, KELURAHAN KUTISARI, TENGGILIS, MEJOYO SURABAYA, JAWA TIMUR
304 S - 1374/PJ.52/1998
17 Jun 1998 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.52/1998
305 309/KMK.05/1998
10 Jun 1998 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT DONG JOE INDONESIA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA RAJEG, DESA SINDANGSARI, KECAMATAN PASAR KEMIS, TANGERANG, JAWA BARAT
306 SE - 12/PJ.52/1998
9 Jun 1998 BIAYA PEMERIKSAAN
307 292/KMK.01/1998
20 Mei 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997
308 S - 1135/PJ.54/1998
14 Mei 1998 PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PPN TARIF 0% SESUAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 548/KMK.04/1997
309 S - 1036/PJ.54/1998
30 Apr 1998 PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 548/KMK.04/1997
310 S - 984/PJ.52/1998
21 Apr 1998 PENGENAAN PPN DI KAWASAN BERIKAT/EPTE
311 S - 867/PJ.54/1998
8 Apr 1998 PENGENAAN PPN 0% ATAS PET
312 S - 57/PJ.32/1998
24 Mar 1998 FASILITAS PPN UNTUK PERUSAHAAN EXPORTIR TERTENTU (PET)
313 S - 665/PJ.532/1998
18 Mar 1998 PPN ATAS KEGIATAN INDUSTRIAL AND BLEACH WASHING DALAM KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
314 S - 618/PJ.54/1998
16 Mar 1998 PENYERAHAN BARANG DARI PABRIK UNTUK DI EKSPOR KE KANTOR PUSAT DENGAN TARIF PPN 0% (PET)
315 39 TAHUN 1998
9 Mar 1998 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE ) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
316 39 TAHUN 1998
9 Mar 1998 PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
317 97/KMK.04/1998
26 Feb 1998 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
318 S - 364/PJ.54/1998
13 Feb 1998 PELAYANAN RESTITUSI DENGAN FASILITAS PET A.N. PT. HANSEUNG BETEL TEXTILE
319 S - 287/PJ.52/1998
3 Feb 1998 FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BKP ATAU JKP DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM
320 14 TAHUN 1998
21 Jan 1998 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1996
321 11 TAHUN 1998
19 Jan 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN
322 12 TAHUN 1998
19 Jan 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN
323 13 TAHUN 1998
19 Jan 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU
324 14 TAHUN 1998
19 Jan 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
325 15 TAHUN 1998
19 Jan 1998 PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
326 S - 3471/PJ.54/1997
15 Des 1997 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NO. 548/KMK.04/1997
327 617/KMK.05/1997
1 Des 1997 PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT. SYSTECH INDONESIA YANG TERLETAK DI KAMPUNG CIBEUREUM, DESA WANTILAN, CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT
328 S - 3125/PJ.52/1997
5 Nop 1997 PERLAKUAN PPN DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN SEKITARNYA
329 547/KMK.01/1997
3 Nop 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT
330 43 TAHUN 1997
1 Nop 1997 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
331 S - 2671/PJ.52/1997
17 Sep 1997 PENJELASAN DAN REKOMENDASI
332 S - 2594/PJ.52/1997
9 Sep 1997 PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DI PULAU BATAM
333 S - 2149/PJ.52/1997
28 Jul 1997 PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK ANTAR PERUSAHAAN EPTE
334 S - 1178/PJ.532/1997
1 Mei 1997 PPN ATAS JASA PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR DAN BARANG YANG DIMASUKKAN/DIKELUARKAN KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
335 S - 1065/PJ.52/1997
7 Apr 1997 PPN ATAS IMPOR BKP DAN PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
336 89 TAHUN 1996
3 Des 1996 KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
337 S - 2925/PJ.52/1996
6 Nop 1996 PPN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN JASA DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN SEBELUM KELUARNYA PP NO. 30 TAHUN 1995
338 616/KMK.01/1996
25 Okt 1996 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
339 SE - 41/PJ.54/1996
9 Okt 1996 PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42)
340 S - 2624/PJ.52/1996
9 Okt 1996 KONFIRMASI PEMBAYARAN KE LUAR NEGERI ATAS HASIL PROSES PENGIRIMAN SUB KONTRAK DARI DALAM NEGERI
341 S - 2485/PJ.52/1996
18 Sep 1996 PELAPORAN SPT MASA PPN FORMULIR 1995 BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT
342 S - 1487/PJ.531/1996
24 Jun 1996 PENEGASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN SKKL SEA-ME-WE-3
343 399/KMK.01/1996
6 Jun 1996 GUDANG BERIKAT
344 33 TAHUN 1996
4 Jun 1996 TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
345 S - 1196/PJ.532/1996
23 Mei 1996 PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN PKP DALAM KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM
346 S - 84/PJ.32/1996
8 Mei 1996 PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN YANG MASIH TERSISA PER 31 DESEMBER 1995
347 S - 222/PJ.52/1996
29 Jan 1996 PENEGASAN MENGENAI PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT
348 S - 225/PJ.53/1996
29 Jan 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN/PENURUNAN TARIF PPh PASAL 23 FINAL ATAS PERSEWAAN RUMAH SEWA BERTINGKAT
349 3 TAHUN 1996
25 Jan 1996 PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (KB)
350 43/KMK.01/1996
25 Jan 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/KMK.01/1995
351 45/KMK.01/1996
25 Jan 1996 TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT DAN ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR
352 42/KMK.01/1996
25 Jan 1996 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 854/KMK.01/1993 TENTANG TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 292/KMK.01/1994
353 S - 161/PJ.53/1996
23 Jan 1996 PPN ATAS JASA KONTRAKTOR DI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
354 S - 04/PJ.32/1996
9 Jan 1996 PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BKP KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PULAU BATAM
355 S - 05/PJ.32/1996
9 Jan 1996 PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BKP KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PULAU BATAM
356 S - 06/PJ.32/1996
9 Jan 1996 PENYERAHAN BKP KE BATAM
357 S - 2659/PJ.53/1995
6 Des 1995 PPN ATAS JASA KONSTRUKSI DI KAWASAN EPTE
358 S - 2394/PJ.52/1995
10 Nop 1995 PENGENAAN PPN PADA KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
359 S - 2257/PJ.53/1995
25 Okt 1995 PPN ATAS KEGIATAN "INDUSTRIAL AND BLEACH WASHING" DALAM KAWASAN BERIKAT (SEBELUM 1 JANUARI 1995)
360 30 TAHUN 1995
24 Ags 1995 PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PEMBANGUNAN PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
361 S - 1662/PJ.51/1995
23 Ags 1995 PEMBEBASAN PPN DALAM KAWASAN EPTE
362 S - 110/PJ.32/1995
31 Jul 1995 INSENTIF UNTUK PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL UNGGULAN
363 S - 950/PJ.51/1995
7 Jun 1995 PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PERUSAHAAN EPTE
364 S - 703/PJ.52/1995
11 Mei 1995 KONFIRMASI TENTANG PPN
365 S - 575/PJ.52/1995
20 Apr 1995 PENYERAHAN BKP KEPADA PKP DI KAWASAN BERIKAT
366 S - 383/PJ.52/1995
23 Mar 1995 PPN TIDAK DIPUNGUT
367 S - 193/PJ.52/1995
6 Feb 1995 SYSTEM EKSPOR YANG DILAKUKAN PT. STARNESIA GARMENT (EPTE)
368 S - 31/PJ.53/1995
23 Jan 1995 PPN ATAS SEWA MESIN PLTD DI PULAU BATAM
369 36/KMK.05/1995
10 Jan 1995 PEMBERIAN IJIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. ANEKA TUNA INDONESIA YANG TERLETAK DI JALAN RAYA SURABAYA-MALANG KM. 38 GEMPOL, PASURUAN JAWA TIMUR
370 35/KMK.05/1995
10 Jan 1995 PEMBERIAN IJIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. LIPPO KYOSHA INDONESIA YANG TERLETAK DI LIPPO CITY BLOK DS NO. 12A CIKARANG, DESA LEMAH ABANG, KECAMATAN CIBARUSAH, BEKASI - JAWA BARAT 
371 37/KMK.05/1995
10 Jan 1995 PEMBERIAN IJIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. KATOLEC INDONESIA YANG TERLETAK DI KAWASAN INDUSTRI EAST JAKARTA INDUSTRIAL, PARK, PLOT SF, DESA LEMAH ABANG, KECAMATAN LEMAH ABANG, KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT
372 38/KMK.05/1995
10 Jan 1995 PEMBERIAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. STANDJAJA PUTRA LEATHER INDUSTRY YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BANDUNG GARUT KM. 26 RANCAEKEK, DESA NANJUNG MEKAR, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG - JAWA BARAT
373 9/KMK.01/1995
4 Jan 1995 PENCABUTAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI TUJUAN EKSPOR (EPTE) ATAS NAMA PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 341/KMK.05/1994
374 548/KMK.04/1994
7 Nop 1994 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/KMK.01/1987 TANGGAL 26 JANUARI 1987 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU-PULAU DI SEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
375 S - 2542/PJ.53/1994
7 Nop 1994 PERLAKUAN PPN ATAS JASA SUBKONTRAKTOR BINATU DI DALAM KAWASAN BERIKAT
376 S - 2339/PJ.52/1994
10 Okt 1994 MASALAH PPN DI PULAU BATAM
377 S - 2234/PJ.52/1994
23 Sep 1994 SISTEM PELAPORAN PPN ATAS PERUSAHAAN YANG MEMPEROLEH FASILITAS EPTE
378 S - 2154/PJ.52/1994
12 Sep 1994 PPN ATAS PENYERAHAN KAPAL TONGKANG DARI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
379 S - 1954/PJ.52/1994
19 Ags 1994 DISPENSASI PENGENAAN PPN ATAS PEMASUKAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KE PULAU BATAM
380 S - 1887/PJ.52/1994
6 Ags 1994 PENYERAHAN BKP DARI DAERAH PABEAN INDONESIA KE KAWASAN BERIKAT (BONDED AREA)
381 S - 1875/PJ.52/1994
5 Ags 1994 TAX CLEARANCE DALAM RANGKA IZIN EPTE
382 S - 1806/PJ.52/1994
1 Ags 1994 PERPAJAKAN YANG BERLAKU DI KAWASAN BERIKAT DAN EPTE
383 S - 1752/PJ.52/1994
27 Jul 1994 PENEGASAN PEMBELIAN KAVLING
384 S - 1693/PJ.52/1994
21 Jul 1994 PERLAKUAN PPN ATAS JASA SUB KONTRAK BINATU DI DALAM KAWASAN BERIKAT
385 293/KMK.01/1994
27 Jun 1994 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
386 292/KMK.01/1994
27 Jun 1994 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 854/KMK.01/1993 TENTANG TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
387 S - 1439/PJ.53/1994
14 Jun 1994 PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI WILAYAH KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
388 S - 1440/PJ.52/1994
14 Jun 1994 BERLAKUNYA PENGENAAN PPN ATAS JASA-JASA DI DALAM KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (BONDED ZONE)
389 S - 1195/PJ.52/1994
16 Mei 1994 PENJELASAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PKP EPTE
390 S - 1119/PJ.52/1994
5 Mei 1994 PENJELASAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DI KAWASAN BERIKAT
391 S - 626/PJ.52/1994
25 Feb 1994 PPN YANG TIDAK DIPUNGUT BAGI PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
392 S - 491/PJ.52/1994
14 Feb 1994 MASALAH PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN RUMAH/PERKANTORAN DI P. BATAM
393 S - 332/PJ.52/1994
29 Jan 1994 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS JASA-JASA DI DALAM KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
394 S - 289/PJ.52/1994
26 Jan 1994 PENJELASAN MENGENAI KEPPRES NO. 96 TH. 1993
395 SE - 39/PJ.52/1993
20 Des 1993 PENGENAAN PPN DAN PPn BM PADA KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
396 S - 3542/PJ.52/1993
16 Des 1993 PENJELASAN PAKTO 23 OKTOBER 1993
397 S - 3444/PJ.52/1993
10 Des 1993 PPN ATAS PENJUALAN OLI (MINYAK PELUMAS) KE KAWASAN BERIKAT
398 95 TAHUN 1993
23 Okt 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
399 96 TAHUN 1993
23 Okt 1993 PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
400 855/KMK.01/1993
23 Okt 1993 ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
401 854/KMK.01/1993
23 Okt 1993 TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
402 94 TAHUN 1993
23 Okt 1993 PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1993 TENTANG PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
403 SE - 24/PJ.321/1993
31 Ags 1993 FASILITAS PERPAJAKAN BAGI PERUSAHAAN/ INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
404 131/KMK.00/1993
13 Feb 1993 ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
405 SE - 03/PJ.53/1993
10 Feb 1993 DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA
406 S - 2278/PJ.53/1992
19 Des 1992 PPN ATAS PENYERAHAN JASA DI BATAM
407 1071/KMK.00/1992
14 Okt 1992 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN, PENANGGUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KEGIATAN KONSTRUKSI DAN KEGIATAN OPERASI PROYEK PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
408 757/KMK.015/1992
13 Jul 1992 PENUNJUKAN SURVEYOR DALAM RANGKA PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR DAN BARANG YANG DIMASUKKAN/ DIKELUARKAN KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
409 47/KMK.01/1987
26 Jan 1987 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN/PEMASUKAN/ PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK DARI/KE/DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PULAU- PULAU DISEKITARNYA YANG DINYATAKAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)