PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

Semua KUP - Surat Edaran Dirjen Pajak


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 SE-03/PJ/2013
5 Feb 2013
2 SE-02/PJ/2013
31 Jan 2013
3 SE-55/PJ/2012
5 Des 2012
4 SE-51/PJ/2012
21 Nop 2012
5 SE-48/PJ/2012
1 Nop 2012
6 SE-49/PJ/2012
1 Nop 2012
7 SE-46/PJ/2012
17 Okt 2012
8 SE-37/PJ/2012
2 Jul 2012
9 SE-36/PJ/2012
2 Jul 2012
10 SE-31/PJ/2012
25 Jun 2012
11 SE-29/PJ/2012
6 Jun 2012
12 SE-27/PJ/2012
11 Mei 2012
13 SE-28/PJ/2012
11 Mei 2012
14 SE-03/PJ./2012
3 Feb 2012
15 SE-02/PJ./2012
3 Feb 2012
16 SE-100/PJ/2011
29 Des 2011
17 SE-97/PJ/2011
28 Des 2011
18 SE-94/PJ/2011
22 Des 2011
19 SE-93/PJ/2011
21 Des 2011
20 SE-90/PJ/2011
23 Nop 2011
21 SE-84/PJ/2011
15 Nop 2011
22 SE-85/PJ/2011
15 Nop 2011
23 SE-82/PJ/2011
11 Nop 2011
24 SE-79/PJ/2011
20 Okt 2011
25 SE-77/PJ/2011
29 Sep 2011 PROGRAM FEEDING
26 SE-75/PJ/2011
27 Sep 2011 PEDOMAN TEKNIS SPN
27 S-182/PJ/2011
26 Ags 2011
28 SE-51/PJ/2011
5 Ags 2011 PENYAMPAIAN BUKU "BENDAHARA MAHIR PAJAK"
29 SE-48/PJ/2011
3 Ags 2011 TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C
30 SE-40/PJ/2011
6 Jun 2011 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SPT DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
31 SE-38/PJ/2011
31 Mei 2011 PENGAWASAN KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BENDAHARA PEMERINTAH
32 SE-39/PJ./2011
31 Mei 2011 RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011
33 SE-36/PJ/2011
30 Mei 2011 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
34 SE-33/PJ./2011
20 Mei 2011
35 SE-32/PJ/2011
20 Mei 2011
36 SE-29/PJ/2011
4 Apr 2011 RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2011
37 SE-30/PJ/2011
4 Apr 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI
38 SE-31/PJ/2011
4 Apr 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
39 SE-28/PJ./2011
4 Apr 2011
40 SE-23/PJ/2011
21 Mar 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
41 SE-21/PJ/2011
21 Mar 2011 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2011 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
42 SE-22/PJ/2011
7 Mar 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
43 SE-19/PJ/2011
28 Feb 2011 PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
44 SE-20/PJ/2011
28 Feb 2011 PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DAN SPT MASA PPN 1111 DM DALAM BENTUK FILE PDF
45 SE-18/PJ./2011
18 Feb 2011 TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2011
46 SE-11/PJ/2011
20 Jan 2011 PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN
47 SE-2/PJ/2011
10 Jan 2011 PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
48 SE-151/PJ./2010
31 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-65/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
49 SE-146/PJ/2010
22 Des 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
50 SE-144/PJ/2010
22 Des 2010 PENEGASAN TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
51 SE-139/PJ/2010
17 Des 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP V
52 SE-132/PJ/2010
30 Nop 2010 LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
53 SE-127/PJ/2010
29 Nop 2010 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-3/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD)
54 SE-124/PJ./2010
26 Nop 2010 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 426/PMK.03/2010 DAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN BERKAS PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
55 SE-120/PJ/2010
18 Nop 2010 PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS
56 SE-113/PJ/2010
5 Nop 2010 PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU
57 SE-112/PJ/2010
5 Nop 2010 PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA , DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
58 SE-114/PJ./2010
5 Nop 2010
59 SE-111/PJ./2010
3 Nop 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)
60 SE-105/PJ/2010
20 Okt 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP IV
61 SE-99/PJ./2010
6 Okt 2010
62 SE-98/PJ/2010
6 Okt 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
63 SE-86/PJ./2010
11 Ags 2010 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA
64 SE-79/PJ./2010
15 Jul 2010 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN
65 SE-77/PJ/2010
12 Jul 2010 PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGIWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
66 SE-76/PJ/2010
5 Jul 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN NOMOR PER-31/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH
67 SE-74/PJ./2010
29 Jun 2010 PENGAMANAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU DOKUMEN NON ELEKTRONIK MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
68 SE-73/PJ./2010
29 Jun 2010 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2010 TENTANG PELAKSANAAN ON THE JOB TRAINING BAGI PENELAAH KEBERATAN
69 SE-70/PJ./2010
2 Jun 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
70 SE-68/PJ./2010
27 Mei 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP III
71 SE-69/PJ./2010
27 Mei 2010 TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2010
72 SE-67/PJ./2010
24 Mei 2010 PENGAWASAN PENGGUNAAN SSP PALSU OLEH WAJIB PAJAK
73 SE-66/PJ./2010
24 Mei 2010 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
74 SE-61/PJ./2010
5 Mei 2010 KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
75 SE-60/PJ./2010
5 Mei 2010 PENGGALIAN POTENSI BERBASIS PROFILE DAN BENCHMARK
76 SE-55/PJ./2010
27 Apr 2010 PENYAMPAIAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN LAPORAN KEUANGAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG BERGERAK PADA BIDANG DANA PENSIUN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANNYA
77 SE-56/PJ./2010
27 Apr 2010 PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA
78 SE-54/PJ./2010
22 Apr 2010 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
79 SE-50/PJ./2010
7 Apr 2010 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
80 SE-43/PJ./2010
26 Mar 2010 PENYAMPIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ./2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
81 SE-44/PJ./2010
26 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
82 SE-33/PJ./2010
9 Mar 2010 PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2009 BERKENAAN DENGAN BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
83 SE-31/PJ./2010
9 Mar 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
84 SE-34/PJ./2010
9 Mar 2010 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ./2010 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
85 SE-29/PJ./2010
1 Mar 2010 PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WANITA KAWIN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN ATAU YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI
86 SE-28/PJ./2010
1 Mar 2010 PROSEDUR PENANGANAN SURAT URAIAN BANDING ATAU SURAT TANGGAPAN DAN PERSIAPAN MENGHADIRI PERSIDANGAN BANDING ATAU GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
87 SE-19/PJ./2010
19 Feb 2010 ANTISIPASI PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SETIAP TANGGAL BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA)
88 SE-18/PJ./2010
19 Feb 2010 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
89 SE-13/PJ./2010
2 Feb 2010 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
90 SE-9/PJ./2010
1 Feb 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
91 SE-12/PJ./2010
1 Feb 2010 PEMBENAHAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PADA MASTER FILE
92 SE-11/PJ./2010
1 Feb 2010 PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP II
93 SE-6/PJ./2010
15 Jan 2010 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
94 SE-05/PJ./2010
12 Jan 2010 PENEGASAN PERLAKUAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK (WP) DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PINDAH TERKAIT BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
95 SE-2/PJ./2010
11 Jan 2010 PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
96 SE-1/PJ./2010
6 Jan 2010 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-102/PJ./2010 TENTANG SOSIALISASI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009
97 SE-116/PJ./209
21 Des 2009 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
98 SE-115/PJ./2009
17 Des 2009 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009
99 SE-108/PJ./2009
17 Nop 2009 PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK MILIK PENANGGUNG PAJAK YANG NAMANYA TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT PAKSA
100 SE-106/PJ./2009
4 Nop 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA
101 SE-101/PJ./2009
13 Okt 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
102 SE96/PJ./2009
5 Okt 2009 RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN PETUNJUK PEMANFAATANNYA
103 SE-95/PJ./2009
1 Okt 2009 PENGAWASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
104 SE-90/PJ/2009
24 Sep 2009 KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
105 SE-89/PJ./2009
14 Sep 2009 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
106 SE-89/PJ./2009
14 Sep 2009 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
107 SE-85/PJ.04/2009
7 Sep 2009 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.04/2009 TENTANG INSENTIF JURU SITA PAJAK
108 SE-87/PJ./2009
7 Sep 2009 PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-49/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
109 SE-86/PJ./2009
7 Sep 2009 PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS IMPOR/PENYERAHAN KAPAL TONGKANG
110 SE-84/PJ./2009
7 Sep 2009 PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-48/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
111 SE-83/PJ./2009
1 Sep 2009 REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)
112 SE-82/PJ./2009
31 Ags 2009 PENEGASAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)
113 SE-68/PJ./2009
13 Jul 2009 TARGET RASIO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2009
114 SE-65/PJ./2009
7 Jul 2009 KAMPANYE PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI
115 SE-02/PJ.07/2009
1 Jul 2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
116 SE-62/PJ./2009
25 Jun 2009 PENYAMPAIAN PER-32/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SPT
117 SE-60/PJ./2009
23 Jun 2009 PEMBENAHAN DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK
118 SE-59/PJ./2009
5 Jun 2009 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN
119 SE-03/PJ.04/2009
27 Mei 2009 KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
120 SE-51/PJ./2009
25 Mei 2009 PELAKSANAAN PERMINTAAN INFORMASI KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGHINDARAN DAN PENGELAKAN PAJAK
121 SE-46/PJ./2009
22 Apr 2009 PEMBERIAN DISKON BAGI PEMILIK KARTU NPWP
122 SE-44/PJ./2009
13 Apr 2009 TARGET PENAMBAHAN NPWP MELALUI EKSTENSIFIKASI WP OP TAHUN 2009
123 SE-42/PJ./2009
7 Apr 2009 PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PMK 238/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
124 SE-36/PJ./2009
30 Mar 2009 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ./2009
125 SE-40/PJ./2009
30 Mar 2009 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH) BADAN
126 SE-39/PJ./2009
30 Mar 2009 TATA CARA ENDORSEMENT, PEREKAMAN, PEMBERKASAN DAN ANALISA DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009
127 SE-35/PJ./2009
27 Mar 2009 PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN PAJAK 2008
128 SE-30/PJ./2009
16 Mar 2009 PENYAMPAIAN PER-24/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP DAN PERUBAHAN DATA WP DAN/ATAU PKP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
129 SE-02/PJ.03/2009
3 Mar 2009 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI
130 SE-25/PJ./2009
2 Mar 2009 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
131 SE-27/PJ./2009
2 Mar 2009 PETUNJUK PELAKSANAAN PER-20/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA
132 SE-24/PJ./2009
27 Feb 2009 PENYAMPAIAN PER-19/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
133 SE-23/PJ./2009
24 Feb 2009 PERUBAHAN SE-70/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP
134 SE-17/PJ./2009
19 Feb 2009 PENETAPAN BAHAN, BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI KARTU NPWP
135 SE-12/PJ./2009
4 Feb 2009 PEMBENAHAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PADA MASTER FILE
136 SE-10/PJ.04/2008
31 Des 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
137 SE-80/PJ./2008
30 Des 2008 PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA SUNSET POLICY DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
138 SE-76/PJ./2008
18 Des 2008 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2008
139 SE-71/PJ./2008
15 Des 2008 ANTISIPASI KEBUTUHAN KARTU NPWP
140 SE-70/PJ./2008
12 Des 2008 PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PPH
141 SE-68/PJ./2008
9 Des 2008 FORMULIR SURAT KETERANGAN DOMISILI (FORM 6166) AMERIKA SERIKAT
142 SE-66/PJ/2008
19 Nop 2008 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY
143 SE-64/PJ./2008
4 Nop 2008 TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PPN 1108 DI KPP DAN PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)
144 SE - 41/PJ/2008
26 Ags 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 33/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
145 SE - 42/PJ/2008
26 Ags 2008 PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN STRUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) ATAU BUKTI PEMBAYARAN PBB LAINNYA DARI FASILITAS TEMPAT PEMBAYARAN PBB (TP) ELEKTRONIK
146 SE - 39/PJ/2008
20 Ags 2008 PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN) YANG DIPERSAMAKAN SEBAGAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
147 SE - 34/PJ/2008
31 Jul 2008 PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA
148 SE - 33/PJ/2008
27 Jun 2008 TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
149 SE - 04/PJ.04/2008
23 Jun 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
150 SE - 31/PJ/2008
19 Jun 2008 TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
151 SE - 30/PJ/2008
16 Jun 2008 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 26/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA
152 SE - 02/PJ.04/2008
5 Mei 2008 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
153 SE - 17/PJ/2008
24 Mar 2008 PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2007
154 SE - 01/PJ.014/2008
14 Mar 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
155 SE - 16/PJ/2008
10 Mar 2008 PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN SEORANG KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS
156 SE - 15/PJ/2008
6 Mar 2008 JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA DALAM TAHUN 2008
157 SE - 8/PJ/2008
28 Feb 2008 TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
158 SE - 2/PJ./2008
18 Jan 2008 TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
159 SE - 01/PJ.04/2008
9 Jan 2008 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK
160 SE - 26/PJ.01/2007
27 Des 2007 OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PERPAJAKAN (OPDP)
161 SE - 59/PJ/2007
20 Nop 2007 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ./2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
162 SE - 52/PJ.02/2007
25 Okt 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
163 SE - 02/PJ.07/2007
8 Okt 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
164 SE - 05/PJ.04/2007
6 Ags 2007 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007
165 SE - 04/PJ.04/2007
25 Jul 2007 STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
166 SE - 24/PJ/2007
18 Jun 2007 PENJELASAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
167 SE - 02/PJ.04/2007
7 Mei 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
168 SE - 09/PJ.04/2007
7 Mei 2007 PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP
169 SE - 19/PJ/2007
13 Apr 2007 PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DJP DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2007-2008
170 SE - 10/PJ.01/2007
10 Apr 2007 PENGANTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007
171 SE - 01/PJ.045/2007
9 Apr 2007 PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006
172 SE - 14/PJ./2007
3 Apr 2007 PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP KARYAWAN
173 SE - 15/PJ./2007
3 Apr 2007 PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
174 SE - 11/PJ./2007
16 Mar 2007 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN, SPT MASA PPh DAN SPT TAHUNAN PPh
175 SE - 08/PJ/2007
1 Mar 2007 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2006 OLEH WAJIB PAJAK
176 SE - 4/PJ.01/2007
14 Feb 2007 STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI
177 SE - 2/PJ./2007
12 Jan 2007 PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA
178 SE - 19/PJ./2006
12 Sep 2006 PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
179 SE - 04/PJ.7/2006
15 Ags 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
180 SE - 02/PJ.22/2006
4 Jul 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS
181 SE - 16/PJ./2006
27 Jun 2006 INVENTARISASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM RANGKA PENERAPAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KPP PRATAMA DI SELURUH INDONESIA
182 SE - 14/PJ./2006
15 Jun 2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-89/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
183 SE - 13/PJ./2006
14 Jun 2006 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ./2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
184 SE - 3/PJ.7/2006
8 Jun 2006 PEMBUBUHAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN
185 SE - 06/PJ.51/2006
25 Apr 2006 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
186 SE - 02/PJ.75/2006
25 Apr 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS
187 SE - 06/PJ./2006
24 Mar 2006 PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
188 SE - 05/PJ/2006
23 Mar 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN
189 SE - 04/PJ./2006
21 Mar 2006 JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005
190 SE - 01/PJ.7/2006
15 Mar 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
191 SE - 02/PJ./2006
1 Feb 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS
192 SE - 10/PJ.7/2006
20 Jan 2006 SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
193 SE - 01/PJ.24/2006
6 Jan 2006 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
194 SE - 13/PJ.7/2005
21 Des 2005 PENYAMPAIAN KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
195 SE - 30/PJ./2005
31 Okt 2005 PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI PEMBERI KERJA DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
196 SE - 26/PJ./2005
26 Sep 2005 PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA
197 SE - 10/PJ.7/2005
6 Sep 2005 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
198 SE - 09/PJ.7/2005
12 Ags 2005 PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
199 SE - 08/PJ.7/2005
4 Ags 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-97/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ/2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
200 SE - 19/PJ/2005
8 Jul 2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
201 SE - 07/PJ.7/2005
22 Jun 2005 PENGUMUMAN PENERBITAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005
202 SE - 02/PJ.41/2005
14 Jun 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
203 SE - 16/PJ/2005
1 Jun 2005 PENEGASAN PENOMORAN DAN PEREKAMAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PAJAK (SPMKP)
204 SE - 06/PJ.7/2005
31 Mei 2005 PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ./2001
205 SE - 05/PJ.7/2005
23 Mei 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR SE-22/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
206 SE - 04/PJ.7/2005
29 Apr 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
207 SE - 03/PJ.7/2005
11 Apr 2005 REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK
208 SE - 02/PJ.7/2005
31 Mar 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
209 SE - 11/PJ./2005
21 Mar 2005 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL
210 SE - 12/PJ./2005
21 Mar 2005 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
211 SE - 10/PJ./2005
14 Mar 2005 TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI
212 SE - 02/PJ.33/2005
10 Mar 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
213 SE - 05/PJ./2005
2 Feb 2005 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR SE-22/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
214 SE - 01/PJ.33/2005
19 Jan 2005 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
215 SE - 02/PJ./2005
19 Jan 2005 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION
216 SE - 10/PJ.7/2004
31 Des 2004 PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
217 SE - 09/PJ.53/2004
30 Des 2004 PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
218 SE - 31/PJ./2004
29 Des 2004 PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 184/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL
219 SE - 09/PJ.7/2004
29 Des 2004 PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
220 SE - 28/PJ/2004
9 Des 2004 PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA
221 SE - 08/PJ.7/2004
6 Des 2004 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT
222 SE - 27/PJ/2004
29 Okt 2004 KERAHASIAAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
223 SE - 26/PJ./2004
27 Okt 2004 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
224 SE - 02/PJ.24/2004
10 Sep 2004 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
225 SE - 01/PJ.43/2004
11 Ags 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
226 SE - 06/PJ.7/2004
6 Ags 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003
227 SE - 05/PJ.7/2004
16 Jun 2004 PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
228 SE - 04/PJ.7/2004
31 Mei 2004 IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBB
229 SE - 01/PJ.1/2004
28 Jan 2004 PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
230 SE - 44/PJ/2003
24 Des 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-391/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
231 SE - 43/PJ/2003
24 Des 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-390/PJ/2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ/2003 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TEMPAT TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA
232 SE - 42/PJ/2003
24 Des 2003 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-389/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
233 SE - 40/PJ./2003
10 Des 2003 PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003
234 SE - 06/PJ.7/2003
28 Okt 2003 PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
235 SE - 05/PJ.7/2003
26 Sep 2003 PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
236 SE - 29/PJ./2003
2 Sep 2003 PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ./2003
237 SE - 04/PJ.7/2003
21 Ags 2003 PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-309/PJ/2002 TANGGAL 12 JUNI 2002, SE-391/PJ/2002 TANGGAL 23 AGUSTUS 2002, SE-01/PJ/2003 TANGGAL 13 JANUARI 2003
238 SE - 13/PJ.331/2003
22 Jul 2003 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
239 SE - 15/PJ.52/2003
11 Jun 2003 PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA
240 SE - 17/PJ/2003
9 Jun 2003 TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG
241 SE - 02/PJ.7/2003
30 Apr 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
242 SE - 13/PJ/2003
9 Apr 2003 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
243 SE - 01/PJ.7/2003
1 Apr 2003 KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
244 SE - 12/PJ/2003
13 Mar 2003 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
245 SE - 11/PJ/2003
18 Feb 2003 PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2003 TANGGAL 3 JANUARI 2003
246 SE - 10/PJ/2003
14 Feb 2003 THE "DEUTSCHE FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT FUR BETEILLGUNGEN IN ENTWICKLUNGSLANDERN" MENJADI THE "DEGDEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH"
247 SE - 02/PJ.42/2003
4 Feb 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
248 SE - 02/PJ./2003
14 Jan 2003 PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE
249 SE - 01/PJ.32/2003
8 Jan 2003 KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
250 SE - 03/PJ/2003
3 Jan 2003 LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
251 SE - 10/PJ.7/2002
30 Des 2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2002 TANGGAL 4 DESEMBER 2002
252 SE - 17/PJ.42/2002
17 Des 2002 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-337/PJ/2002 TANGGAL 2 JULI 2002
253 SE - 338/PJ/2002
3 Des 2002 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR-337/PJ/2002 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORANNYA PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2002
254 SE - 337/PJ/2002
2 Des 2002 PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORANNYA PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2002
255 SE - 332/PJ./2002
11 Nop 2002 PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN
256 SE - 327/PJ/2002
4 Sep 2002 PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.24/2000 TENTANG PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
257 SE - 324/PJ./2002
8 Ags 2002 PENCARIAN/PENGUMPULAN DATA DARI PIHAK KETIGA DAN SOSIALISASI PROGRAM EKSTENSIFIKASI/INTENSIFIKASI PERPAJAKAN
258 SE - 05/PJ.33/2002
1 Ags 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
259 SE - 09/PJ.7/2002
1 Ags 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
260 SE - 39/PJ.53/2002
23 Jul 2002 PENGUMUMAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
261 SE - 08/PJ.75/2002
17 Jul 2002 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
262 SE - 06/PJ.7/2002
15 Jul 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BRUNEI DARUSSALAM
263 SE - 07/PJ.7/2002
15 Jul 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
264 SE - 05/PJ.75/2002
8 Jul 2002 LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002
265 SE - 12/PJ.43/2002
20 Jun 2002 INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN
266 SE - 316/PJ./2002
13 Jun 2002 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-315/PJ/2002 TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN SECARA ON LINE
267 SE - 04/PJ.7/2002
16 Mei 2002 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
268 SE - 03/PJ.7/2002
23 Apr 2002 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
269 SE - 02/PJ.75/2002
22 Apr 2002 TINDAKAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
270 SE - 195/PJ./2002
15 Apr 2002 PENGOLAHAN DATA PENERIMAAN, SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU KODE KPP, PERMINTAAN RELOKASI ULANG DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK DAN PENUNJUKAN UNIT PENERIMA SSP LEMBAR KE-2
271 SE - 185/PJ./2002
12 Apr 2002 PEREKAMAN, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK 100 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN 500 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
272 SE - 11/PJ.13/2002
28 Mar 2002 PENGANTAR TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-286/PJ/2002 TANGGAL 27 MEI 2002 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
273 SE - 133/PJ/2002
8 Mar 2002 PEREKAMAN DATA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
274 SE - 06/PJ.6/2002
26 Feb 2002 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BRUNEI DARUSSALAM
275 SE - 01/PJ.8/2002
25 Feb 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
276 SE - 93/PJ/2002
21 Feb 2002 PENGGUNAAN KODE MATA ANGGARAN PEMBAYARAN IMBALAN BUNGA (SPM-IB)
277 SE - 01/PJ.3/2002
11 Feb 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
278 SE - 01/PJ.24/2002
9 Jan 2002 PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
279 SE - 43/PJ.43/2001
13 Des 2001 PEREKAMAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
280 SE - 743/PJ/2001
12 Des 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-741/PJ./2001 TANGGAL 7 DESEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
281 SE - 739/PJ/2001
7 Des 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-722/PJ/2001 TANGGAL 26 NOPEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
282 SE - 09/PJ.9/2001
21 Nop 2001 PENGIRIMAN LAPORAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK
283 SE - 41/PJ.41/2001
13 Nop 2001 PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
284 SE - 14/PJ.24/2001
4 Okt 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-645/PJ./2001 TENTANG BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGANSURAT PAKSA
285 SE - 575/PJ./2001
23 Ags 2001 PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001
286 SE - 68/PJ.1/UP.90/2001
6 Ags 2001 KEWAJIBAN UNTUK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
287 SE - 04/PJ.7/2001
11 Jul 2001 FORMULIR SPT
288 SE - 06/PJ.9/2001
11 Jul 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
289 SE - 09/PJ.23/2001
25 Jun 2001 PENGIRIMAN LAPORAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK
290 SE - 08/PJ.24/2001
19 Jun 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
291 SE - 384/PJ./2001
11 Jun 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-325/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
292 SE - 02/PJ.7/2001
6 Jun 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
293 SE - 03/PJ.7/2001
6 Jun 2001 PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM FISKAL LUAR NEGERI
294 SE - 06/PJ.24/2001
22 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
295 SE - 07/PJ.24/2001
22 Mei 2001 PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2
296 SE - 05/PJ.24/2001
8 Mei 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
297 SE - 09/PJ.45/2001
6 Apr 2001 PENGIRIMAN LAPORAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK
298 SE - 04/PJ.24/2001
30 Mar 2001 FORMULIR SPT
299 SE - 07/PJ.34/2001
27 Mar 2001 PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2
300 SE - 200/PJ./2001
6 Mar 2001 PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-188/PJ./2001 TENTANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
301 SE - 05/PJ.33/2001
28 Feb 2001 PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN
302 SE - 02/PJ.24/2001
22 Feb 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
303 SE - 04/PJ.33/2001
25 Jan 2001 FORMULIR SPT
304 SE - 03/PJ.33/2001
24 Jan 2001 PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM FISKAL LUAR NEGERI
305 SE - 49/PJ./2001
18 Jan 2001 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
306 SE - 02/PJ.33/2001
10 Jan 2001 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA
307 SE - 542/PJ./2000
29 Des 2000 PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000
308 SE - 551/PJ./2000
29 Des 2000 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
309 SE - 05/PJ.24/2000
31 Okt 2000 TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)
310 SE - 10/PJ.7/2000
13 Okt 2000 PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)
311 SE - 09/PJ.75/2000
9 Okt 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SUDAN (SERI P3B NO. 28)
312 SE - 26/PJ.44/2000
19 Sep 2000 TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF) NON BURSA
313 SE - 08/PJ.75/2000
5 Sep 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27)
314 SE - 24/PJ.43/2000
28 Ags 2000 PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh
315 SE - 213/PJ./2000
28 Jul 2000 PENGUMUMAN NOMOR PENG 401/SP/2000 TENTANG PENYELESAIAN BANDING ATAS SENGKETA PAJAK
316 SE - 05/PJ.33/2000
24 Jul 2000 TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)
317 SE - 03/PJ.24/2000
21 Jul 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
318 SE - 04/PJ.24/2000
21 Jul 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
319 SE - 07/PJ.7/2000
17 Jul 2000 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TURKI (SERI P3B No. 26)
320 SE - 03/PJ.33/2000
19 Mei 2000 PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
321 SE - 116/PJ./2000
26 Apr 2000 PERBAIKAN DAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SE-57/PJ.91/1999 TENTANG STRUKTUR DATA LAMPIRAN SPT MASA PPN YANG DILAPORKAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
322 SE - 01/PJ.9/2000
24 Apr 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
323 SE - 05/PJ.75/2000
18 Apr 2000 TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)
324 SE - 04/PJ.7/2000
12 Apr 2000 SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA
325 SE - 80/PJ/2000
28 Mar 2000 PENEGASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000
326 SE - 41/PJ/2000
16 Jan 2000 PENGANTAR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
327 SE - 01/PJ.24/2000
3 Jan 2000 OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
328 SE - 22/PJ.54/1999
31 Des 1999 PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI
329 SE - 61/PJ.14/1999
27 Des 1999 PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPH
330 SE - 06/PJ.95/1999
2 Des 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
331 SE - 53/PJ.41/1999
17 Nop 1999 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
332 SE - 304/PJ./1999
10 Nop 1999 PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK
333 SE - 51/PJ.45/1999
4 Nop 1999 PEMANFAATAN HOMEPAGE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
334 SE - 726/PJ.1/1999
29 Okt 1999 PENOMORAN STP BUNGA PENAGIHAN DAN PEMBUATAN DAFTAR PENGANTAR KEPUTUSAN PENGURANGAN
335 SE - 356/PJ.332/1999
29 Okt 1999 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
336 SE - 04/PJ.9/1999
14 Okt 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - MAURITIUS (SERI P3B NO. 9)
337 SE - 10/PJ.24/1999
12 Okt 1999 PENEGASAN MENGENAI PERLAKUAN PENYUSUTAN AKTIVA BERWUJUD DAN AMORTISASI AKTIVA TAK BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN OLEH KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLORASI MAUPUN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NOMOR15)
338 SE - 06/PJ.7/1999
11 Ags 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – YORDANIA (SERI P3B NO. 11)
339 SE - 05/PJ.75/1999
10 Ags 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI – KUWAIT (SERI P3B NO. 10)
340 SE - 04/PJ.75/1999
28 Jun 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - MAURITIUS (SERI P3B NO. 9)
341 SE - 24/PJ.42/1999
31 Mei 1999 TATA CARA PEMROSESAN PEMBERITAHUAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI ATAU 1 (SATU) BULAN
342 SE - 03/PJ.7/1999
26 Apr 1999 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)
343 SE - 01/PJ.33/1999
4 Feb 1999 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN USAHA DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO. 6)
344 SE - 40/PJ.42/1998
24 Des 1998 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ./1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998
345 SE - 16/PJ.24/1998
22 Des 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
346 SE - 13/PJ.75/1998
20 Nop 1998 PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN
347 SE - 14/PJ.24/1998
26 Okt 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
348 SE - 13/PJ.21/1998
20 Okt 1998 PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN
349 SE - 11/PJ.7/1998
19 Okt 1998 PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH
350 SE - 221/PJ./1998
16 Okt 1998 PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
351 SE - 219/PJ./1998
12 Okt 1998 PERLAKUAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA BERSAMA DJP-DJBC ATAS PPh PASAL 22, PPN DAN PPn BM YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT IMPOR
352 SE - 05/PJ.9/1998
4 Sep 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
353 SE - 19/PJ.5/1998
25 Ags 1998 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN SEBAGAI BARANG DAGANGAN OLEH WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DALAM BIDANG PROPERTI
354 SE - 08/PJ.74/1998
5 Ags 1998 PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS
355 SE - 16/PJ.33/1998
29 Jul 1998 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
356 SE - 07/PJ.7/1998
28 Jul 1998 PENYESUAIAN SE-05/PJ.24/1998 TANGGAL 9 APRIL 1998
357 SE - 15/PJ.33/1998
27 Jul 1998 KESEPAKATAN/KERJASAMA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO
358 SE - 14/PJ.33/1998
13 Jul 1998 PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
359 SE - 13/PJ.33/1998
8 Jul 1998 PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN
360 SE - 06/PJ.7/1998
3 Jul 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
361 SE - 09/PJ.23/1998
1 Jul 1998 PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
362 SE - 10/PJ.24/1998
1 Jul 1998 PENGUSULAN PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
363 SE - 04/PJ.7/1998
15 Jun 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
364 SE - 03/PJ.7/1998
3 Jun 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
365 SE - 07/PJ.24/1998
29 Mei 1998 PENYESUAIAN SE-05/PJ.24/1998 TANGGAL 9 APRIL 1998
366 SE - 03/PJ.9/1998
28 Mei 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
367 SE - 06/PJ.31/1998
8 Mei 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
368 SE - 05/PJ.34/1998
7 Mei 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
369 SE - 06/PJ.24/1998
23 Apr 1998 TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK
370 SE - 01/PJ.9/1998
17 Apr 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
371 SE - 05/PJ.24/1998
9 Apr 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
372 SE - 01/PJ.7/1998
30 Mar 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
373 SE - 02/PJ.7/1998
30 Mar 1998 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04
374 SE - 05/PJ.44/1998
23 Feb 1998 BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
375 SE - 03/PJ.24/1998
16 Feb 1998 PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)
376 SE - 01/PJ.21/1998
7 Jan 1998 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
377 SE - 417/PJ.1/1997
31 Des 1997 PENGUMUMAN PENGAJUAN SURAT BANDING ATAU SURAT GUGATAN
378 SE - 13/PJ.7/1997
24 Des 1997 PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10)
379 SE - 11/PJ.7/1997
3 Sep 1997 JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)
380 SE - 07/PJ.9/1997
12 Ags 1997 PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.24/1997 TANGGAL 7 FEBRUARI 1997
381 SE - 09/PJ.7/1997
1 Ags 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
382 SE - 09/PJ.24/1997
25 Jul 1997 TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI
383 SE - 07/PJ.24/1997
23 Jun 1997 PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.24/1997 TANGGAL 7 FEBRUARI 1997
384 SE - 04/PJ.7/1997
5 Mei 1997 EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB
385 SE - 02/PJ.8/1997
20 Feb 1997 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI
386 SE - 03/PJ.24/1997
7 Feb 1997 PENGATURAN KEMBALI KODE MAP DAN KODE SETORAN PAJAK
387 SE - 02/PJ.7/1997
7 Feb 1997 PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI
388 SE - 03/PJ.7/1997
7 Feb 1997 PENGATURAN KEMBALI KODE MAP DAN KODE SETORAN PAJAK
389 SE - 01/PJ.7/1997
28 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
390 SE - 01/PJ.9/1997
20 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
391 SE - 01/PJ.23/1997
13 Jan 1997 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)
392 SE - 21/PJ.7/1996
30 Des 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
393 SE - 20/PJ.7/1996
13 Des 1996 PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPh PASAL 22 NO. 6)
394 SE - 18/PJ.23/1996
4 Nop 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
395 SE - 18/PJ.7/1996
24 Okt 1996 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
396 SE - 16/PJ.24/1996
23 Sep 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
397 SE - 16/PJ.7/1996
23 Sep 1996 PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
398 SE - 14/PJ.24/1996
23 Ags 1996 PEMBERIAN KODE MAP DAN KODE SETORAN UNTUK PPH FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN PERUBAHAN KODE MAP ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT
399 SE - 12/PJ.24/1996
6 Ags 1996 RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
400 SE - 13/PJ.7/1996
22 Jul 1996 BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)
401 SE - 10/PJ.24/1996
18 Jul 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) I DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II, SERTA SE-07/PJ.24/1996 TANGGAL 10 JUNI 1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
402 SE - 09/PJ.24/1996
15 Jul 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-72/PJ.1/1996 TANGGAL 5 JULI 1996
403 SE - 12/PJ.7/1996
15 Jul 1996 RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
404 SE - 08/PJ.24/1996
9 Jul 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-64/PJ.1/1996 TANGGAL 20 JUNI 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAN PENAMBAHAN KODE/MAP & SETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.04/1996) DAN JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.04/1996)
405 SE - 10/PJ.7/1996
14 Jun 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) I DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II, SERTA SE-07/PJ.24/1996 TANGGAL 10 JUNI 1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
406 SE - 07/PJ.24/1996
10 Jun 1996 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996
407 SE - 08/PJ.7/1996
15 Mei 1996 RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-64/PJ.1/1996 TANGGAL 20 JUNI 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAN PENAMBAHAN KODE/MAP & SETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.04/1996) DAN JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.04/1996)
408 SE - 01/PJ.31/1996
23 Apr 1996 PENAMBAHAN NAMA DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P 3 B RI - AUSTRALIA
409 SE - 15/PJ.45/1996
22 Apr 1996 PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN
410 SE - 05/PJ.7/1996
11 Apr 1996 PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)
411 SE - 21/PJ.111/1996
15 Mar 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
412 SE - 22/PJ.111/1996
15 Mar 1996 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996
413 SE - 04/PJ.7/1996
12 Mar 1996 TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
414 SE - 03/PJ.7/1996
7 Mar 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
415 SE - 02/PJ.7/1996
14 Feb 1996 PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)
416 SE - 03/PJ.112/1996
25 Jan 1996 PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)
417 SE - 26/PJ.24/1995
29 Des 1995 PERUBAHAN KODE NOTA UNTUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
418 SE - 23/PJ.72/1995
26 Des 1995 PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)
419 SE - 121/PJ.112/1995
19 Des 1995 KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA
420 SE - 11/PJ.3/1995
6 Des 1995 TATA CARA PENGISIAN DAN PROSEDUR PENERBITAN STP DAN SKP DALAM MASA TRANSISI
421 SE - 25/PJ.24/1995
28 Nop 1995 PELAKSANAAN TUPRP
422 SE - 21/PJ.7/1995
15 Nop 1995 SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)
423 SE - 50/PJ.45/1995
6 Nop 1995 PENGIRIMAN URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN YANG MENDEKATI TANGGAL JATUH TEMPO
424 SE - 19/PJ.72/1995
17 Okt 1995 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
425 SE - 18/PJ.7/1995
29 Sep 1995 PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
426 SE - 09/PJ.3/1995
26 Sep 1995 PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
427 SE - 17/PJ.7/1995
26 Sep 1995 PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
428 SE - 43/PJ.111/1995
4 Sep 1995 PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UJI COBA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR DAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
429 SE - 08/PJ.9/1995
31 Ags 1995 PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
430 SE - 14/PJ.7/1995
15 Ags 1995 PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)
431 SE - 13/PJ.75/1995
3 Ags 1995 REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
432 SE - 12/PJ.7/1995
26 Jun 1995 PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)
433 SE - 10/PJ.7/1995
26 Mei 1995 PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM
434 SE - 07/PJ.9/1995
24 Mei 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
435 SE - 06/PJ.9/1995
18 Mei 1995 TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
436 SE - 07/PJ.7/1995
31 Mar 1995 TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK
437 SE - 11/PJ.24/1995
16 Mar 1995 TATA CARA PENGISIAN DAN PROSEDUR PENERBITAN STP DAN SKP DALAM MASA TRANSISI
438 SE - 03/PJ.9/1995
24 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TAIWAN
439 SE - 02/PJ.3/1995
14 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - ITALIA
440 SE - 03/PJ.3/1995
14 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TAIWAN
441 SE - 04/PJ.3/1995
14 Feb 1995 PENEGASAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF b, PASAL 3 AYAT (4) DAN PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994
442 SE - 06/PJ.112/1995
1 Feb 1995 TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR
443 SE - 02/PJ.7/1995
1 Feb 1995 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - ITALIA
444 SE - 01/PJ.24/1995
3 Jan 1995 PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP
445 SE - 13/PJ.7/1994
22 Sep 1994 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUM
446 SE - 12/PJ.7/1994
14 Sep 1994 DAFTAR ISIAN UNTUK PENGKREDITAN FLN
447 SE - 11/PJ.7/1994
19 Ags 1994 PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)
448 SE - 09/PJ.752/1994
12 Ags 1994 RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB
449 SE - 07/PJ.9/1994
2 Mei 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - LUXEMBOURGH
450 SE - 03/PJ.3/1994
18 Apr 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
451 SE - 05/PJ.9/1994
7 Apr 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - TUNISIA
452 SE - 03/PJ.75/1994
29 Mar 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
453 SE - 03/PJ.951/1994
7 Mar 1994 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA
454 SE - 17/PJ.24/1993
29 Des 1993 PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1444/PJ.24/1993 TENTANG KLU-1994
455 SE - 74/PJ./1993
27 Des 1993 PETUNJUK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DITJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI
456 SE - 68/PJ./1993
22 Des 1993 PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 16, 26 DAN 36 KUP
457 SE - 32/PJ.41/1993
17 Des 1993 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993
458 SE - 29/PJ.41/1993
3 Des 1993 PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN TAHUN 1993
459 SE - 20/PJ.7/1993
3 Des 1993 DAFTAR PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG TELAH BERLAKU
460 SE - 10/PJ.9/1993
22 Nop 1993 PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)
461 SE - 14/PJ.24/1993
22 Okt 1993 PEMBERIAN NPWP BAGI DANA PENSIUN
462 SE - 21/PJ.313/1993
25 Ags 1993 PERBAIKAN KESALAHAN KETIK PADA SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-03/PJ.31/1993 TANGGAL 30 JANUARI 1993
463 SE - 14/PJ.45/1993
9 Ags 1993 PEMBERIAN NPWP BAGI DANA PENSIUN
464 SE - 07/PJ.73/1993
31 Jul 1993 SETORAN PPN/PPn BM EX KEPPRES 56/1988
465 SE - 04/PJ.41/1993
13 Mar 1993 PENERAPAN SANKSI KENAIKAN PASAL 14 AYAT (7) UU PPh 1984
466 SE - 04/PJ.31/1993
13 Feb 1993 PENERAPAN SANKSI KENAIKAN PASAL 14 AYAT (7) UU PPh 1984
467 SE - 02/PJ.24/1993
6 Feb 1993 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BULGARIA
468 SE - 03/PJ.31/1993
30 Jan 1993 DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA
469 SE - 01/PJ.7/1993
13 Jan 1993 PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL
470 SE - 27/PJ.9/1992
1 Ags 1992 PEMBERITAHUAN BESARNYA RUGI FISKAL
471 SE - 19/PJ.42/1992
7 Jul 1992 PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - MALAYSIA
472 SE - 12/PJ.51/1992
19 Mei 1992 TAMBAHAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : SE-20/PJ.31/1991 DAN SE-21/PJ.31/1991
473 SE - 64/PJ./1992
5 Mei 1992 PENATAUSAHAAN SETORAN PAJAK YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
474 SE - 04/PJ.71/1992
20 Apr 1992 PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR
475 SE - 1027/PJ/1991
18 Des 1991 TATA CARA PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh TAHUN 1991 DAN SPT MASA PPN TAHUN 1992
476 SE - 29/PJ.94/1991
8 Nop 1991 PEMUTAHIRAN DATA KEWAJIBAN PAJAK
477 SE - 14/PJ.313/1991
2 Nop 1991 SAAT PEMINJAMAN BUKU-BUKU CATATAN-CATATAN, DAN DOKUMEN-DOKUMEN
478 SE - 26/PJ.9/1991
25 Okt 1991 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN YANG DIPINDAHKAN DARI SATU PERUSAHAAN KE PERUSAHAAN LAIN DALAM TAHUN BERJALAN DIMANA KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT ADALAH SATU GROUP (SERI PPh PASAL 21 - 43)
479 SE - 24/PJ.7/1991
30 Sep 1991 PPh PASAL 21 ATAS UANG KEHORMATAN DAN UANG LEMBUR KEPADA ANGGOTA/PELAKSANA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILU
480 SE - 20/PJ.71/1991
28 Ags 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 627/KMK.04/1991 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY
481 SE - 869/PJ./1991
2 Ags 1991 PENYELESAIAN KEBERATAN
482 SE - 302/PJ.11.2/1991
2 Ags 1991 HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-106/PJ.11/1991 TANGGAL 6 JUNI 1991
483 SE - 848/PJ/1991
31 Jul 1991 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 679/KMK.04/1991
484 SE - 15/PJ.7/1991
23 Jul 1991 NOMOR SERI FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 175)
485 SE - 14/PJ.7/1991
22 Jul 1991 SAAT PEMINJAMAN BUKU-BUKU CATATAN-CATATAN, DAN DOKUMEN-DOKUMEN
486 SE - 12/PJ.7/1991
5 Jul 1991 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)
487 SE - 10/PJ.311/1991
3 Jul 1991 PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
488 SE - 11/PJ.74/1991
18 Jun 1991 PPh PENGELOLA DANA PENSIUN
489 SE - 114/PJ.11.2/1991
11 Jun 1991 KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-106/PJ.11/1991 PELIMPAHAN WEWENANG DIRJEN PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
490 SE - 14/PJ.321/1991
9 Jun 1991 SAAT PEMINJAMAN BUKU-BUKU CATATAN-CATATAN, DAN DOKUMEN-DOKUMEN
491 SE - 08/PJ.31/1991
25 Mei 1991 FOTOCOPY SPT TAHUNAN PPh
492 SE - 06/PJ.9.4/1991
27 Feb 1991 PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)
493 SE - 07/PJ.9/1991
27 Feb 1991 PENGGUNAAN CONTINOUS FORM SEBAGAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
494 SE - 09/PJ.44/1991
26 Feb 1991 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 368/KMK.013/1991 TANGGAL 19 APRIL 1991
495 SE - 06/PJ.7/1991
14 Feb 1991 PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)
496 SE - 08/PJ.43/1991
31 Jan 1991 FOTOCOPY SPT TAHUNAN PPh
497 SE - 25/PJ.5.1/1990
24 Des 1990 PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
498 SE - 33/PJ.71/1990
14 Des 1990 PENGERTIAN "DATA BARU" DAN "DATA YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP"
499 SE - 31/PJ.7/1990
7 Des 1990 PEMERIKSAAN TERHADAP BANK (SEBAGAI WAJIB PAJAK)
500 SE - 41/PJ.9/1990
3 Des 1990 PEMINDAHBUKUAN KARENA WP SALAH MENGISI SSP
501 SE - 31/PJ.45/1990
15 Okt 1990 PEMERIKSAAN TERHADAP BANK (SEBAGAI WAJIB PAJAK)
502 SE - 23/PJ.7/1990
30 Ags 1990 PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU
503 SE - 20/PJ.9/1990
2 Ags 1990 TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG PERHIASAN UNTUK EKSPOR
504 SE - 20/PJ.44/1990
24 Jul 1990 TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG PERHIASAN UNTUK EKSPOR
505 SE - 18/PJ.45/1990
28 Jun 1990 PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA
506 SE - 21/PJ.71/1990
26 Jun 1990 CARA PENGISIAN FORMULIR KP.PPh.5.I ATAS BUNGA DEPOSITO
507 SE - 14/PJ.9/1990
15 Jun 1990 PENGUKUHAN PENGUSAHA AGEN SDSB SEBAGAI PKP (SERI PPN-167)
508 SE - 22/PJ.24/1990
9 Jun 1990 PENULISAN ANGKA RUPIAH PADA DOKUMEN PERPAJAKAN
509 SE - 16/PJ.74/1990
26 Mei 1990 DPP PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT (SERI PPN - 161)
510 SE - 09/PJ.5/1990
18 Mei 1990 PENYELESAIAN RESTITUSI PPN/PPn BM EKS. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988
511 SE - 16/PJ.41/1990
14 Mei 1990 DPP PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT (SERI PPN - 161)
512 SE - 15/PJ.711/1990
30 Apr 1990 PPN ATAS JASA PIALANG (BROKER)(SERI PPN - 168)
513 SE - 14/PJ.71/1990
16 Apr 1990 PENGUKUHAN PENGUSAHA AGEN SDSB SEBAGAI PKP (SERI PPN-167)
514 SE - 12/PJ.431/1990
9 Apr 1990 PERLAKUAN PPh TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI INDONESIA
515 SE - 02/PJ.42/1990
6 Feb 1990 DAFTAR NEGARA ASING YANG TIDAK MENGENAKAN PPN ATAS JASA PELAYANAN KAPAL
516 SE - 01/PJ.71/1990
4 Jan 1990 PEMERIKSAAN ULANG (SERI PEMERIKSAAN-66)
517 SE - 40/PJ.41/1989
25 Nop 1989 KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
518 SE - 90/PJ.11/1989
1 Nop 1989 PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
519 SE - 38/PJ.71/1989
7 Sep 1989 FAKTUR PAJAK GABUNGAN DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA (SERI PPN-153)
520 SE - 15/PJ.31/1989
31 Ags 1989 PENERBITAN SKP TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh
521 SE - 30/PJ.5/1989
29 Jun 1989 TANGGUNG JAWAB RENTENG PASAL 33 KUP
522 SE - 27/PJ.4/1989
23 Jun 1989 PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 444/KMK.04/1989 TANGGAL 5 MEI 1989
523 SE - 25/PJ.42/1989
12 Jun 1989 PPN BERKAITAN DENGAN EKSPOR YANG MENGGUNAKAN NAMA/QUOTA EKSPORTIR LAIN
524 SE - 15/PJ.22/1989
16 Mar 1989 PENERBITAN SKP TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh
525 SE - 09/PJ.54/1989
24 Feb 1989 PAJAK ATAS KEUNTUNGAN (CAPITAL GAIN)
526 SE - 08/PJ.22/1989
31 Jan 1989 PEMATRAPAN PPh PASAL 23/26 HASIL PENELITIAN SPT PPh
527 SE - 07/PJ.22/1989
27 Jan 1989 PENERBITAN NPWP DAN S.K. PENGUKUHAN PKP
528 SE - 04/PJ.22/1989
19 Jan 1989 MASALAH TERTIB PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK
529 SE - 45/PJ.54/1988
24 Des 1988 INVENTARISASI LP2 SPT PPh 1986 (SE SERI PEMERIKSAAN - 50)
530 SE - 44/PJ.54/1988
23 Des 1988 INVENTARISASI PEGAWAI YANG MEMPUNYAI PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN ATAU PENDIDIKAN PEMERIKSA (SERI PEMERIKSAAN - 49)
531 SE - 43/PJ.54/1988
22 Des 1988 FASILITAS PELAYANAN PERPAJAKAN BAGI PESERTA SAYEMBARA LAPORAN TAHUNAN 1986. (SERI PEMERIKSAAN - 48)
532 SE - 73/PJ/1988
21 Des 1988 PETUNJUK TINDAK LANJUT PENGUMUMAN NO. : 37/PJ/1988 TANGGAL 31 OKTOBER 1988
533 SE - 38/PJ.23/1988
1 Des 1988 PEMERIKSAAN TERHADAP RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21
534 SE - 41/PJ.54/1988
30 Nop 1988 PENIADAAN PENGUSUTAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN LAINNYA YANG TELAH DICAIRKAN
535 SE - 20/PJ.54/1988
4 Nop 1988 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
536 SE - 36/PJ.21/1988
2 Nop 1988 PENGIRIMAN/PENGAMBILAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1988
537 SE - 32/PJ.54/1988
20 Okt 1988 RALAT PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987-1988
538 SE - 35/PJ.21/1988
13 Okt 1988 SURAT TEGORAN
539 SE - 42/PJ.54/1988
12 Okt 1988 PENYELESAIAN ATAS LP2 SPT PPh 1986 LEBIH BAYAR KELOMPOK A WP PENANAMAN MODAL (SERI PEMERIKSAAN - 47)
540 SE - 34/PJ.22/1988
1 Okt 1988 KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN
541 SE - 31/PJ.2/1988
16 Sep 1988 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERHUTANG
542 SE - 30/PJ.54/1988
25 Ags 1988 SPT PPh 1986 LEBIH BAYAR YANG LP2-NYA MASIH BELUM DITERBITKAN OLEH KPDIP. (SERI PEMERIKSAAN - 43)
543 SE - 28/PJ.23/1988
24 Ags 1988 RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-26/PJ.2/1988 TANGGAL 27 JULI 1988
544 SE - 27/PJ.54/1988
30 Jul 1988 PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987 - 1988 (SERI PPh PASAL 21-37)
545 SE - 26/PJ.54/1988
28 Jul 1988 KRITERIA WP EFEKTIF DAN WP NON EFEKTIF
546 SE - 25/PJ.23/1988
21 Jul 1988 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR YANG DI SUMBANGKAN UNTUK NEGARA
547 SE - 25/PJ.54/1988
16 Jul 1988 PENYELESAIAN SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR YANG DI SUMBANGKAN UNTUK NEGARA
548 SE - 23/PJ.23/1988
13 Mei 1988 BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1988 DAN SETERUSNYA (SERI PPh PASAL 21-36)
549 SE - 19/PJ.54/1988
11 Apr 1988 KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN UNTUK TAHUN 1988/1989. (SERI PEMERIKSAAN - 37)
550 SE - 17/PJ.54/1988
6 Apr 1988 DEPOSITO BERJANGKA
551 SE - 18/PJ.54/1988
6 Apr 1988 DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 36)
552 SE - 15/PJ.23/1988
12 Mar 1988 SUSULAN RALAT KESALAHAN CETAK PADA FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 1987
553 SE - 14/PJ.22/1988
10 Mar 1988 PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANG ASING
554 SE - 13/PJ.22/1988
4 Mar 1988 BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (2) JO. PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986
555 SE - 15/PJ.54/1988
25 Feb 1988 SUSULAN RALAT KESALAHAN CETAK PADA FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 1987
556 SE - 08/PJ.2/1988
13 Feb 1988 PENEGASAN KEMBALI PENGELUARAN STP
557 SE - 07/PJ.22/1988
13 Feb 1988 FUNGSI SURAT SETORAN PAJAK KP.U.35
558 SE - 13/PJ.54/1988
12 Feb 1988 BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (2) JO. PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986
559 SE - 12/PJ.54/1988
6 Feb 1988 PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.01/1988 (SERI PPN - 112)
560 SE - 11/PJ.54/1988
2 Feb 1988 KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN TRIWULAN IV 1987/1988 (SERI PEMERIKSAAN - 31)
561 SE - 08/PJ.54/1988
21 Jan 1988 PENEGASAN KEMBALI PENGELUARAN STP
562 SE - 03/PJ.56/1988
12 Jan 1988 PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MENDAPATKAN BUKTI PERMULAAN TENTANG TELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN. (SERI PEMERIKSAAN-28)
563 SE - 34/PJ.5/1987
26 Des 1987 PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 45 TAHUN 1986
564 SE - 32/PJ.5/1987
14 Des 1987 DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 25)
565 SE - 29/PJ.5/1987
20 Nop 1987 PEMBERITAHUAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/KMK.07/1979 TANGGAL 27 MARET 1979
566 SE - 28/PJ.5/1987
16 Nop 1987 PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983, YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN
567 SE - 26/PJ.5/1987
9 Nop 1987 PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS DASAR PESANAN/INDEN
568 SE - 27/PJ.5/1987
9 Nop 1987 PEMBERITAHUAN RALAT ATAS KESALAHAN TIK PADA LAMPIRAN SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-25/PJ.223/1987 TANGGAL 4 AGUSTUS 1987
569 SE - 34/PJ.22/1987
2 Nop 1987 PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 45 TAHUN 1986
570 SE - 25/PJ.5/1987
31 Okt 1987 PENGHITUNGAN PPh BAGI PERUSAHAAN ATAU WAJIB PAJAK YANG SEBAGIAN PENGHASILANNYA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI HASIL PEKERJAAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI
571 SE - 24/PJ.5/1987
20 Okt 1987 PENEGASAN PENGISIAN DKHP SPT PPh. 1985. (SERI PEMERIKSAAN -19)
572 SE - 10/PJ.62/1987
10 Okt 1987 PERMINTAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN (SERI PEMERIKSAAN - 07)
573 SE - 23/PJ.5/1987
7 Okt 1987 PENGENAAN PPn.BM ATAS IMPOR BAHAN BAKU (RAW MATERIAL) OLEH PABRIKAN DALAM NEGERI (SERI PPN - 103)
574 SE - 31/PJ.23/1987
24 Sep 1987 PENINJAUAN KEMBALI PENETAPAN PKk
575 SE - 41/PJ.23/1987
12 Sep 1987 RALAT KESALAHAN CETAK FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1987 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN
576 SE - 48/PJ./1987
28 Ags 1987 PENUNJUKAN SEKSI PENETAPAN SEBAGAI UNIT PEMBANTU PELAKSANA PENELITIAN SPT PPh 1986 (SERI PEMERIKSAAN - 14)
577 SE - 19/PJ.5/1987
8 Ags 1987 PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 8 PP. NO. 45 TAHUN 1986
578 SE - 18/PJ.5/1987
4 Ags 1987 PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK LEBIH BAYAR
579 SE - 17/PJ.5/1987
1 Ags 1987 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN/PEMERIKSAAN BERDASARKAN INFORMASI, DATA, PENGADUAN DAN LAPORAN (SERI PEMERIKSAAN - 10)
580 SE - 10/PJ.5/1987
3 Jul 1987 PERMINTAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN (SERI PEMERIKSAAN - 07)
581 SE - 15/PJ.5/1987
6 Jun 1987 PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
582 SE - 16/PJ.5/1987
6 Jun 1987 PENGERTIAN "TERHUTANG" YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23/26 - 16)
583 SE - 20/PJ.22/1987
27 Mei 1987 BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN WAJIB PAJAK
584 SE - 18/PJ.22/1987
22 Mei 1987 PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK LEBIH BAYAR
585 SE - 11/PJ.22/1987
26 Mar 1987 PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
586 SE - 11/PJ.BT5/1988
28 Feb 1987 PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
587 SE - 06/PJ.21/1987
2 Feb 1987 PENEGASAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh 1770 B DAN 1771 B
588 SE - 02/PJ.5/1987
27 Jan 1987 BEBERAPA PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA PERUSAHAAN
589 SE - 03/PJ.23/1987
17 Jan 1987 TAMBAHAN PENJELASAN UNTUK FORMULIR 1770-A5 DALAM HAL ADA SISA KERUGIAN TAHUN LALU. (SERI PPh SPT - 15)
590 SE - 04/PJ.23/1987
17 Jan 1987 PENYAMPAIAN/PENYEBARAN SPT TAHUNAN TAHUN 1986. (SERI PPh SPT - 16)
591 SE - 01/PJ.5/1987
15 Jan 1987 DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 06)
592 SE - 22/PJ.5/1986
19 Des 1986 BEA METERAI ATAS SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) (SERI BM-08)
593 SE - 57/PJ.23/1986
18 Des 1986 SURAT KETERANGAN TIDAK TERHUTANG PPN (SERI PPN-94)
594 SE - 46/PJ.2/1986
22 Okt 1986 PEMBERITAHUAN PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN ATAU BANDING
595 SE - 18/PJ.5/1986
7 Okt 1986 PRINT OUT SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 04-02)
596 SE - 06/PJ.62/1986
19 Sep 1986 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
597 SE - 04/PJ.5/1986
25 Apr 1986 PENJELASAN TENTANG BUKTI PERMULAAN ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
598 SE - 06/PJ.21/1986
20 Feb 1986 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
599 SE - 30/PJ.4/1985
31 Okt 1985 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
600 SE - 37/PJ.22/1985
21 Okt 1985 PEMBETULAN BUTIR 3.2. SURAT EDARAN NOMOR : SE-26/PJ.22/1985 TANGGAL 1 AGUSTUS 1985 (SERI PPh SPT - 05A)
601 SE - 06/PJ.65/1985
5 Okt 1985 NILAI PKk RUMAH PRIBADI PEJABAT NEGARA YANG WAJIB MENEMPATI RUMAH DINAS KARENA JABATANNYA
602 SE - 68/PJ.12/1985
22 Ags 1985 RAHASIA JABATAN
603 SE - 29/PJ.2/1985
9 Ags 1985 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAAN (SERI PPh UMUM - 15)
604 SE - 26/PJ.22/1985
1 Ags 1985 JANGKA WAKTU PENUNDAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN. (SERI PPh SPT - 05)
605 SE - 11/PJ.4/1985
17 Jul 1985 DEPOSITO BERJANGKA ATAU TABUNGAN LAINNYA YANG DIBIAYAI OLEH PINJAMAN ATAU DANA YANG BERASAL DARI PIHAK KETIGA
606 SE - 08/PJ.4/1985
5 Jun 1985 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PHOTO-COPY DLL. (SERI PPN - 27)
607 SE - 09/PJ.12/1985
12 Feb 1985 RAHASIA JABATAN
608 SE - 106/PJ/1984
4 Des 1984 STATUS USAHA BADAN-BADAN KOPERASI (SERI NPWP 28)
609 SE - 104/PJ.BT.5/1984
1 Des 1984 PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK YANG PINDAH (SERI NPWP-29)
610 SE - 38/PJ.21/1984
10 Okt 1984 S. T. P