Minggu, 23 Nopember 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 2

Peraturan Pemerintah Nomor 2 TAHUN 2009

Ditetapkan tanggal 16 Januari 2009

PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: EPTE/Kawasan Berikat/Bonded Area » Peraturan Pemerintah » 2009

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1.	bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
	tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007,
	pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan
	Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di
	bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak
	pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan
	pembebasan cukai;

2.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam
	rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
	1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
	17 TAHUN 2006 dan Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983
	tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
	Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
	Nomor 18 TAHUN 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan
	Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan
	Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
	Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Perubahan
	Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
	Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3.	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 tentang Perubahan Ke empat atas
	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4893);

4.	Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
	Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
	Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983
	tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
	Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

5.	Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612)
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 tentang
	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
	2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

7.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
	Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan
	Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun
	2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
	Perubahan atas Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
	Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4775);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN,
			PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN
			PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG
			TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
			PELABUHAN BEBAS.

			BAB I
			KETENTUAN UMUM

			Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.	Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang
	Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
	2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang
	Kepabeanan.

2.	Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3.	Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
	perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif
	dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

4.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut
	sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum
	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
	bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
	Barang Mewah, dan cukai.

5.	Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut,
	bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang
	sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6.	Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka
	melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam
	Undang-Undang Kepabeanan.

7.	Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib
	dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

8.	Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
	tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan dalam
	Undang-Undang Kepabeanan.

9.	Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain
	yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara
	menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

10.	Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
	Bebas dan Pelabuhan Bebas.

11.	Dewan Kawasan adalah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
	yang ditetapkan oleh Presiden yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan
	kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan
	Pengusahaan Kawasan.

12.	Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan PPN adalah Pajak
	Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
	Mewah.

13.	Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

			Pasal 2

(1) 	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah
	pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) 	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di
	pelabuhan atau bandar udara, yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan
	setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

(3) 	Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan, Menteri menetapkan Kantor Pabean
	dan Kawasan Pabean di pelabuhan dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada
	ayat (2).

(4) 	Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan
	Pemberitahuan Pabean.

(5) 	Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di Kantor Pabean.

(6) 	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas yang tidak melalui
	pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
	dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

			Pasal 3

(1) 	Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas hanya dapat
	dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan
	Kawasan.

(2) 	Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memasukkan barang
	ke Kawasan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

(3) 	Jumlah dan jenis barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana
	dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(4) 	Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk dari luar Daerah Pabean ke
	Kawasan Bebas, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin
	dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh
	Badan Pengusahaan Kawasan.

			Pasal 4

(1) 	Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) 	Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

			Pasal 5

Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pembebasan bea masuk,
pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai.

			Pasal 6

(1) 	Pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 3:

	1.	dipungut bea masuk, PPN dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22;

	2.	dikeluarkan kembali (reekspor);

	3.	dihibahkan kepada negara; atau

	4.	dimusnahkan.

(2) 	Pengeluaran kembali atau pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	huruf b dan huruf d dilakukan di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan
	dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan di bidang
	kepabeanan.

(3) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran bea masuk, PPN dan/atau
	Pajak Penghasilan Pasal 22, serta tata cara pengeluaran kembali dan pemusnahan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
	Menteri.

			Pasal 7

(1) 	Terhadap barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
	dilakukan pemeriksaan pabean.

(2) 	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian
	dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

(3) 	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			Pasal 8

(1) 	Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean
	dilakukan penelitian dokumen.

(2) 	Dalam hal tertentu, barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah
	Pabean dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

(3) 	Ketentuan mengenai tata cara penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

			BAB II
			PENGANGKUTAN DAN PEMBONGKARAN BARANG

			Bagian Pertama
			Kedatangan Sarana Pengangkut

			Pasal 9

(1) 	Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

	1.	luar Daerah Pabean;

	2.	Kawasan Bebas lainnya; atau

	3.	dalam Daerah Pabean,

	wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke Kantor Pabean
	tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) 	Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1) dilakukan:

	1.	sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut dan udara; atau

	2.	pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.

(3) 	Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sarana pengangkutnya
	memasuki Kawasan Bebas wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam
	manifesnya.

(4) 	Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sarana pengangkutnya
	datang dari luar Daerah Pabean, dari Kawasan Bebas atau datang dari dalam Daerah
	Pabean dengan mengangkut barang wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean
	mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

(5) 	Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud
	pada ayat (4) dilaksanakan:

	1.	paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut,
		untuk sarana pengangkut yang melalui laut;

	2.	paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk
		sarana pengangkut yang melalui udara; atau

	3.	pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang
		melalui darat.

(6) 	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi
	pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan
	pembongkaran barang.

(7) 	Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat
	membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

	1.	melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor Pabean terdekat pada
		kesempatan pertama; dan

	2.	menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam
		sesudah pembongkaran.

(8) 	Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta
	rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(9) 	Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
	ayat (5), atau ayat (7) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus
	juta rupiah).

			Bagian Kedua
			Keberangkatan Sarana Pengangkut

			Pasal 10

(1) 	Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat dari Kawasan Bebas
	menuju:

	1.	ke luar Daerah Pabean;

	2.	ke Kawasan Bebas lainnya; atau

	3.	ke dalam Daerah Pabean,

	wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean atas barang yang diangkutnya sebelum
	keberangkatan sarana pengangkut.

(2) 	Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar Daerah Pabean, Kawasan
	Bebas lainnya, atau Daerah Pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) 	Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
	rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

			Bagian Ketiga
			Pembongkaran

			Pasal 11

(1) 	Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
	(1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) 	Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(3) 	Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam
	Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
	terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang
	dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
	Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
	Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(4) 	Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam
	Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
	terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
	Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00
	(lima ratus juta rupiah).

(5) 	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara menunggu pengeluarannya
	dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

			BAB III
			PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS DAN
			PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE LUAR DAERAH PABEAN

			Bagian Kesatu
			Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

			Pasal 12

(1) 	Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dimasukkan ke Kawasan Bebas wajib
	diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) 	Barang asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
	dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean.

(3) 	Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean setelah memenuhi semua
	ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan
	cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua
	puluh lima juta rupiah).

(4) 	Barang asal luar Daerah Pabean yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana
	pengangkut ke Kawasan Bebas pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada
	pejabat bea dan cukai.

(5) 	Barang asal luar Daerah Pabean yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat
	dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.

(6) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau
	berdasarkan Peraturan Menteri.

			Bagian kedua
			Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean

			Pasal 13

(1) 	Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean wajib
	diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) 	Dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean
	merupakan barang yang dikenai bea ke luar, bea ke luar wajib dibayar paling lambat
	pada saat Pemberitahuan Pabean didaftarkan ke Kantor Pabean.

(3) 	Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan
	terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan
	barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(4) 	Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara
	yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(5) 	Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar
	Daerah Pabean, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat
	Penimbunan Sementara.

(6) 	Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar
	Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pengeluarannya dibatalkan
	wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(7) 	Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran barang dari Kawasan
	Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi
	administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(8) 	Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean yang merupakan
	barang yang dikenai bea ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar.

(9) 	Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas yang dilakukan di luar
	Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyelundupan
	dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(10) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur
	dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			BAB IV
			PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
			KE KAWASAN BEBAS DAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS
			KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

			Bagian Kesatu
			Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
			dan Perlakuan Perpajakan

			Pasal 14

(1) 	Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui
	pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	2 ayat (2), tidak dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan cukai.

(2) 	Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang
	tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut PPN dan/atau cukai.

(3) 	Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas,
	sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat
	Jenderal Pajak.

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) dan pengawasan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada
	ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			Bagian Kedua
			Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke
			Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Perlakuan Perpajakan

			Pasal 15

(1) 	Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke
	tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan
	Pasal 22, dan/atau cukai.

(2) 	Barang asal Kawasan Bebas dan tempat lain dalam Daerah Pabean yang akan
	dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilunasi
	PPN dan/atau cukai.

(3) 	Pelunasan PPN atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
	dilakukan oleh Orang yang mengeluarkan barang.

(4) 	Tata cara pelunasan PPN atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

(5) 	Tata cara pelunasan cukai atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

			Pasal 16

(1) 	Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah
	Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke
	Kantor Pabean.

(2) 	Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan
	terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman
	sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) 	Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean.

(4) 	Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain
	dalam Daerah Pabean, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat
	Penimbunan Sementara.

(5) 	Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain
	dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pengeluarannya
	dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(6) 	Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran barang dari Kawasan
	Bebas ke tempat lain Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai
	sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(7) 	Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah
	Pabean tidak dilaporkan pembatalan pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada
	ayat (5) merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), di
	samping harus membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
	juga diwajibkan untuk melunasi bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22,
	dan/atau cukai.

(8) 	Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah
	Pabean tidak dilaporkan pembatalan pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada
	ayat (5) merupakan barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), di
	samping harus membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
	juga diwajibkan untuk melunasi PPN dan/atau cukai.

(9) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah
	Pabean diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			BAB V
			PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS LAINNYA KAWASAN BEBAS
			DAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS
			KE KAWASAN BEBAS LAINNYA

			Bagian Kesatu
			Pemasukan Barang
			dari Kawasan Bebas Lainnya ke Kawasan Bebas

			Pasal 17

Pemasukan barang dari Kawasan Bebas lainnya ke Kawasan Bebas diberikan pembebasan
bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau
pembebasan cukai.

			Pasal 18

(1) 	Barang dari Kawasan Bebas lainnya yang dibongkar di Kawasan Pabean sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah
	dipenuhinya Kewajiban Pabean.

(2) 	Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean setelah memenuhi semua
	ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan
	cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
	lima juta rupiah).

(3) 	Penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa barang dari Kawasan
	Bebas lainnya, dikecualikan dari pemenuhan Kewajiban Pabean sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1).

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan barang dari Kawasan Bebas lainnya ke
	Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau
	berdasarkan Peraturan Menteri.

			Bagian Kedua
			Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas dan
			Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat

			Pasal 19

(1) 	Pemasukan Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas diberikan
	pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal
	22 dan/atau pembebasan cukai.

(2) 	Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, berlaku
	ketentuan sebagai berikut:

	1.	dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, diberikan
		penangguhan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan
		Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai;

	2.	dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal
		dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan PPN dan/atau cukai.

(3) 	Ketentuan mengenai pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan
	Bebas dan Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat
	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
	kepabeanan.

			Pasal 20

(1) 	Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dan
	Tempat Penimbunan Berikat wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh
	pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) 	Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan
	terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman
	sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) 	Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean.

(4) 	Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan
	Bebas lainnya dan Tempat Penimbunan Berikat, sementara menunggu pemuatannya,
	dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(5) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
	Menteri.

			BAB VI
			PEMBERITAHUAN PABEAN

			Pasal 21

(1) 	Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau
	dalam bentuk data elektronik.

(2) 	Tulisan di atas formulir atau data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Kepabeanan.

(3) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang penyampaian Pemberitahuan
	Pabean yang meliputi:

	1.	bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;

	2.	pendaftaran, penyampaian dan penyerahan Pemberitahuan Pabean;

	3.	penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean
		dan catatan pabean;

	4.	pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan
		pabean; dan

	5.	penggunaan dokumen pelengkap pabean,

	diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			Pasal 22

(1) 	Pengurusan Pemberitahuan Pabean wajib dilakukan oleh pengangkut dan pengusaha
	yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(2) 	Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	tidak dilakukan sendiri, Pengusaha menguasakannya kepada pengusaha pengurusan
	jasa kepabeanan.

(3) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur dengan
	atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			BAB VII
			PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK
			TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

			Pasal 23

(1) 	Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar
	Daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN.

(2) 	Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam
	Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

(3) 	Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
	Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN.

(4) 	Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
	Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenakan PPN.

(5) 	Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari tempat
	lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN.

(6) 	Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Tempat
	Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN.

(7) 	Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari
	Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dipungut PPN.

(8) 	Ketentuan mengenai tata Cara Pelunasan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak
	tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
	ayat (7), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			BAB VIII
			KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN

			Pasal 24

(1) 	Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan
	pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau
	pembatasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari Kawasan Bebas
	wajib memberitahukan kepada Menteri.

(2) 	Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk
	dimasukkan dari luar daerah pabean atau dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke
	tempat lain dalam daerah pabean, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan
	pabean, atas permintaan pengusaha yang diberi izin usaha Badan Pengusahaan
	Kawasan:

	1.	dibatalkan pengeluarannya dari Kawasan Bebas;

	2.	dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean; atau

	3.	dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
		Badan Pengusahaan Kawasan, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan
		lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) 	Barang yang dilarang atau dibatasi untuk:

	1.	dimasukkan dari luar daerah pabean; atau

	2.	dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke tempat lain dalam daerah pabean,
		yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar ditetapkan
		sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud
		ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan penatausahaan
	barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			BAB IX
			KETENTUAN LAIN-LAIN

			Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan
perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara memiliki kewenangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

			Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pemberian informasi kepada Dewan Kawasan dan/atau Badan
Pengusahaan Kawasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

			Pasal 27

Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang
Kepabeanan.

			Pasal 28

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan dan perpajakan tetap berlaku di Kawasan Bebas.

			BAB X
			KETENTUAN PENUTUP

			Pasal 29

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

1.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam
	Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek
	Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604); dan

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
	Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone)
	Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005
	tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang
	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di
	Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara
	Republik ndonesia Tahun 2003 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4514), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
	diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah
	ini.

			Pasal 30

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam
	Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek
	Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604); dan

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
	Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone)
	Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
	Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005
	tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang
	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di
	Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4514), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	16 Januari 2009

Presiden Republik Indonesia,
ttd,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	16 Januari 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
ttd,

Andi Mattalatta



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 15



			PENJELASAN
			ATAS
			PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
			NOMOR 2 TAHUN 2009
			TENTANG
			PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN
			ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA
			BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN
			PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

1.	UMUM

	Dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang
	mendatangkan devisa bagi negara dan dalam rangka meningkatkan penanaman
	modal baik asing maupun dalam negeri serta memperluas lapangan kerja, telah diatur
	pembentukan kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas dengan
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
	Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
	Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
	dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
	Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
	Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang

	Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan suatu kawasan dalam
	wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah
	Pabean sehingga sepanjang menyangkut bea masuk, cukai, PPN diperlakukan sama
	dengan di luar Daerah Pabean yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan.

	Untuk mewujudkan tujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
	bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan termasuk pemberian
	fasilitas PPN dan PPnBM dalam kerangka Pasal 16B Undang-Undang Nomor Nomor
	8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
	Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000.

	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 tentang
	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan,
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan
	pengawasan pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari serta berada di
	kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan
	bebas. Pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean
	diberlakukan semua ketentuan di bidang impor dan pengeluaran barang dari Kawasan
	Bebas ke luar Daerah Pabean diberlakukan semua ketentuan dibidang ekspor. Atas
	pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas berlaku seluruh
	ketentuan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 tentang Perubahan atas
	Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan.

2.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1

		Cukup jelas.

	Pasal 2

		Ayat (1)

 			Cukup jelas.

		Ayat (2)

 			Cukup jelas.

		Ayat (3)

 			Untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang
			dikeluarkan dari Kawasan Bebas memenuhi ketentuan yang telah
			ditetapkan, pemenuhan Kewajiban Pabean ditetapkan hanya dapat
			dilakukan di Kantor Pabean.

 			Penegasan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor
			Pabean maksudnya yaitu jika kedapatan barang dibongkar atau dimuat
			di suatu tempat yang tidak ditunjuk sebagai Kantor Pabean berarti
			terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

		Ayat (5)

 			Cukup jelas.

		Ayat (6)

 			Yang dimaksud dengan "sanksi di bidang kepabeanan" adalah sanksi
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A
			Undang-Undang Kepabeanan.

	Pasal 3

		Cukup jelas.

	Pasal 4

		Cukup jelas.

	Pasal 5

		Termasuk dalam pengertian bea masuk adalah bea masuk anti dumping, bea
		masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk tindakan pembalasan.

	Pasal 6

		Cukup jelas.

	Pasal 7

		Ayat (1)

 			Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai
			Pemberitahuan Pabean yang diajukan terhadap barang yang akan
			dimasukkan ke Kawasan Bebas dilakukan pemeriksaan pabean dalam
			bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik
			barang.

		Ayat (2)

 			Cukup jelas.

		Ayat (3)

 			Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif dengan
			mempertimbangkan kepentingan pengawasan pemasukan barang ke
			Kawasan Bebas.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

	Pasal 8

		Ayat (1)

 			Cukup jelas.

		Ayat (2)

 			Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan
			upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di
			pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi
			pengusaha. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk
			pemeriksaan fisik atas barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke
			luar Daerah Pabean harus diupayakan seminimal mungkin sehingga
			hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.

		Ayat (3)

 			Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai
			Pemberitahuan Pabean yang diajukan, pasal ini memberikan
			kewenangan kepada Menteri untuk dalam hal-hal tertentu dapat
			menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan fisik atas barang ekspor.

	Pasal 9

		Ayat (1)

 			Ketentuan ini mengatur kewajiban bagi pengangkut untuk
			memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkutnya sebelum
			sarana pengangkut tiba di Kawasan Pabean, baik terhadap sarana
			pengangkut yang melakukan kegiatannya secara reguler (liner)
			maupun sarana pengangkut yang tidak secara teratur berada di
			Kawasan Pabean (tramper). Hal ini dimaksudkan untuk lebih
			meningkatkan pengawasan pabean atas barang impor dan/atau
			barang ekspor.

 			Yang dimaksud dengan "kedatangan sarana pengangkut" yaitu:

 			1.	saat lego jangkar di perairan pelabuhan untuk sarana
				pengangkut melalui laut;

 			2.	saat mendarat di landasan bandar udara untuk sarana
				pengangkut melalui udara.

		Ayat (2)

 			Cukup jelas.

		Ayat (3)

 			Yang dimaksud dengan "manifes" yaitu daftar barang niaga yang
			dimuat dalam sarana pengangkut.

		Ayat (4)

 			Pemberitahuan Pabean pada ayat ini berisi informasi tentang semua
			barang niaga yang diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang
			impor, barang ekspor, maupun barang asal Daerah Pabean yang
			diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah
			Pabean.

		Ayat (5)

 			Cukup jelas.

		Ayat (6)

 			Ketentuan mengenai berlabuh pada ayat ini dihitung sejak kedatangan
			sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1).

		Ayat (7)

 			Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan
			Pemberitahuan Pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan
			tetapi, jika sarana pengangkut mengalami keadaan darurat seperti
			mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki,
			terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar
			kemampuan manusia dapat diadakan pengecualian dengan melakukan
			pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang
			kedatangan sarana pengangkut.

 			Huruf a

				Melaporkan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
				ketentuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio
				panggil, telepon, atau faksimile.

				Yang dimaksud dengan "Kantor Pabean terdekat" yaitu Kantor
				Pabean yang paling mudah dicapai.

 			Huruf b

				Cukup jelas.

		Ayat (8)

 			Cukup jelas.

		Ayat (9)

 			Cukup jelas.

	Pasal 10

		Cukup jelas.

	Pasal 11

		Ayat (1)

 			Cukup jelas.

		Ayat (2)

 			Yang dimaksud dengan "sanksi di bidang kepabeanan" adalah sanksi
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan.

		Ayat (3)

 			Kewajiban pada ayat ini yang harus dilakukan oleh pengangkut atau
			kuasanya yaitu memberitahukan kedatangan sarana pengangkut
			dengan Pemberitahuan Pabean kepada pejabat bea dan cukai dan
			dokumen tersebut harus memuat atau berisi semua barang yang
			diangkut di dalam sarana pengangkut tersebut, baik berupa barang
			dagangan maupun bekal kapal. Apabila jumlah barang yang dibongkar
			kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean,
			pengangkut berdasarkan ketentuan pada ayat ini dianggap telah
			memasukkan barang impor tersebut ke peredaran bebas sehingga
			selain wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar
			tersebut, juga dikenai sanksi administrasi berupa denda, jika yang
			bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan barang
			yang dibongkar tersebut bukan karena kesalahannya.

 			Dalam hal barang yang diangkut dalam kemasan, yang dimaksud
			dengan jumlah barang yaitu jumlah kemasan.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

		Ayat (5)

 			Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penimbunan barang di tempat
			penimbunan sementara bukan merupakan keharusan karena
			penimbunan tersebut hanya dilakukan dalam hal barang tidak dapat
			dikeluarkan dengan segera.

	Pasal 12

		Ayat (1)

 			Cukup jelas.

		Ayat (2)

 			Yang dimaksud dengan "dikeluarkan" yaitu, pengeluaran barang dari
			Kawasan Pabean ke Kawasan Bebas, tempat lain dalam Daerah
			Pabean, maupun ke luar Daerah Pabean.

		Ayat (3)

 			Pengeluaran barang pada ayat ini dilakukan tanpa bermaksud untuk
			mengelakkan pembayaran bea masuk, karena telah diajukan
			Pemberitahuan Pabean dan bea masuknya telah dilunasi, akan tetapi
			karena pengeluarannya tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, atas
			pelanggaran tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda.

		Ayat (4)

 			Yang dimaksud dengan "penumpang" yaitu setiap orang yang melintasi
			perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut,
			tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.

 			Yang dimaksud dengan "awak sarana pengangkut" yaitu setiap orang
			yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana
			pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.

 			Yang dimaksud dengan "diberitahukan" yaitu menyampaikan
			pemberitahuan secara lisan atau tertulis.

		Ayat (5)

 			Yang dimaksud dengan "persetujuan pejabat bea dan cukai" yaitu
			penetapan pejabat bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang
			tersebut telah dipenuhi Kewajiban Pabean berdasarkan
			Undang-Undang Kepabeanan.

		Ayat (6)

 			Cukup jelas.

	Pasal 13

		Ayat (1)

 			Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk
			melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari
			Daerah Pabean.

 			Yang dimaksud dengan "pengusaha" yaitu pengusaha yang telah
			mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

		Ayat (2)

 			Pengenaan bea ke luar pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi
			kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi
			ekspor di pasar internasional.

		Ayat (3)

 			Cukup jelas.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

		Ayat (5)

 			Cukup jelas.

		Ayat (6)

 			Yang dimaksud dengan "dibatalkan" yaitu dibatalkan seluruhnya atau
			sebagian.

		Ayat (7)

 			Cukup jelas.

		Ayat (8)

 			Cukup jelas.

		Ayat (9)

 			Yang dimaksud dengan "sanksi di bidang kepabeanan" adalah sanksi
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A Undang-Undang
			Kepabeanan.

		Ayat (10)

 			Cukup jelas.

	Pasal 14

		Ayat (1)

 			Fasilitas PPN tidak dipungut hanya diberikan apabila Barang Kena Pajak
			tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas melalui
			pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dan dibuktikan dengan
			dokumen kepabeanan yang telah diendorse/disetujui oleh pejabat
			Direktorat Jenderal Pajak.

 			Yang dimaksud dengan "tempat lain dalam Daerah Pabean" adalah
			Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan
			Berikat.

		Ayat (2)

 			Cukup jelas.

		Ayat (3)

 			Cukup jelas.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

	Pasal 15

		Ayat (1)

 			Cukup jelas.

		Ayat (2)

 			Cukup jelas.

		Ayat (3)

 			PPN yang terutang wajib dilunasi oleh orang yang mengeluarkan
			barang, sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

		Ayat (5)

 			Cukup jelas.

	Pasal 16

		Ayat (1)

 			Pemberitahuan Pabean pada ayat ini dimaksudkan agar kewajiban
			pembayaran bea masuk, PPN, cukai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22
			serta ketentuan larangan dan pembatasan atas barang asal luar
			Daerah Pabean telah dipenuhi sebelum ke luar dari Kawasan Bebas
			menuju tempat lain dalam Daerah Pabean.

		Ayat (2)

 			Yang dimaksud dengan "penumpang" yaitu setiap orang yang melintasi
			perbatasan wilayah Kawasan Bebas dengan menggunakan sarana
			pengangkut, tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas
			batas.

 			Yang dimaksud dengan "awak sarana pengangkut" yaitu setiap orang
			yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana
			pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.

		Ayat (3)

 			Cukup jelas.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

		Ayat (5)

 			Yang dimaksud dengan "dibatalkan" yaitu dibatalkan seluruhnya atau
			sebagian.

		Ayat (6)

 			Cukup jelas.

		Ayat (7)

 			Cukup jelas.

		Ayat (8)

 			Cukup jelas.

		Ayat (9)

 			Cukup jelas.

	Pasal 17

		Cukup jelas.

	Pasal 18

		Cukup jelas.

	Pasal 19

		Cukup jelas.

	Pasal 20

		Cukup jelas.

	Pasal 21

		Ayat (1)

 			Data elektronik (softcopy) yaitu informasi atau rangkaian informasi yang
			disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima,
			direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi
			secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat
			pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.

		Ayat (2)

 			Cukup jelas.

		Ayat (3)

 			Cukup jelas.

		Ayat (4)

 			Cukup jelas.

	Pasal 22

		Ayat (1)

 			Cukup jelas.

		Ayat (2)

 			Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini menganut prinsip bahwa
			semua pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean.
			Mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai
			ketentuan tata laksana kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat
			menyelesaikan sendiri kewajiban pabean, ayat ini memberi
			kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian kewajiban pabean
			kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di
			Kantor Pabean.

 			Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan sebelumnya telah ada dan di
			dalam praktik sehari-hari dikenal dengan nama Ekspedisi Muatan Kapal
			Laut (EMKL), Ekspedisi Muatan Kapal Udara atau Ekspedisi Muatan
			Pesawat Udara (EMKU/EMPU), atau pengusaha jasa transportasi.

		Ayat (3)

 			Cukup jelas.

	Pasal 23

		Cukup jelas.

	Pasal 24

		Cukup jelas.

	Pasal 25

		Kewenangan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam
		Undang-Undang yaitu kewenangan pejabat bea dan cukai untuk:

		1.	menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
			Undang-Undang Kepabeanan;

		2.	menggunakan kapal patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
			Undang-Undang Kepabeanan;

		3.	meminta bantuan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
			Undang-Undang Kepabeanan;

		4.	menegah barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud
			dalam Pasal 77 Undang-Undang Kepabeanan;

		5.	melakukan pengawasan dan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam
			Pasal 78, Pasal 79 Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang
			Kepabeanan;

		6.	melakukan pemeriksaan atas barang sebagaimana dimaksud dalam
			Pasal 82, Pasal 82A, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 85A
			Undang-Undang Kepabeanan;

		7.	melakukan pemeriksaan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam
			Pasal 86 dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan;

		8.	melakukan pemeriksaan bangunan dan tempat lain sebagaimana
			dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-Undang
			Kepabeanan;

		9.	melakukan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud
			dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Kepabeanan;

		10.	melakukan pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
			Undang-Undang Kepabeanan; dan

		11.	kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

	Pasal 26

		Cukup jelas.

	Pasal 27

		Yang dimaksud dengan "ketentuan lainnya" adalah ketentuan mengenai:

		1.	tarif dan nilai pabean;

		2.	bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan
			pengamanan, dan bea masuk pembalasan;

		3.	tidak dipungut, pembebasan, keringanan, dan pengembalian bea
			masuk;

		4.	tanggung jawab bea masuk;

		5.	pembayaran, penagihan utang, dan jaminan;

		6.	tempat penimbunan di bawah pengawasan pabean;

		7.	pembukuan;

		8.	larangan dan pembatasan impor atau ekspor, penangguhan impor atau
			ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan
			penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau
			kejahatan lintas negara;

		9.	barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara,
			dan barang yang menjadi milik negara;

		10.	keberatan dan banding;

		11.	ketentuan pidana; dan

		12.	penyidikan.

	Pasal 28

		Cukup jelas.

	Pasal 29

		Cukup jelas.

	Pasal 30

		Cukup jelas.

	Pasal 31

		Cukup jelas.



			TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4970.

Peraturan Terkait


Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 547 kali - Dicetak 0 kali ›