Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 199

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			   PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 199/PMK.03/2007

						TENTANG 

			  	      TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan 
Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
3.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

			
						BAB I
					            UMUM

						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1.	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
	KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
	bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
	melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.	Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan
	usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh 
	Direktur Jenderal Pajak.
4.	Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
5.	Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli
	yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
	melaksanakan Pemeriksaan.
6.	Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
	yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut
	sebagai Pemeriksa Pajak.
7.	Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka 
	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
	melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8.	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
	dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah
	harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
	berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
9.	Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh
	komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disc, tape
	backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya.
10.	Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau
	ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga
	digunakansebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang
	dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha
	atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
11.	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang 
	meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok 
	pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
12.	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan
	Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan
	Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang
	disetujui maupun yang tidak disetujui.
13.	Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas
	perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir
	Hasil Pemeriksaan.
14.	Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak
	mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan,
	pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
15.	Penghasilan Kena Pajak Tidak Dapat Dihitung adalah Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian
	dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan Kena Pajak dengan prosedur sesuai dengan standar
	pelaksanaan Pemeriksaan.
16.	Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang
	disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan 
	Pemeriksaan.
17.	Pemeriksaan ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan
	masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
18.	Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada
	Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang
	dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
	sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
19.	Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan 
	pelaksanaan Pemeriksaan.
20.	Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan
	tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.


						BAB II
					TUJUAN PEMERIKSAAN

						Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.


						BAB III
			          PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
				  PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

					       Bagian Kesatu
			  Ruang Lingkup, Kriteria dan Jangka Waktu Pemeriksaan

						Pasal 3

(1)	Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 
	meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian
	Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
(2)	Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan
	dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
(3)	Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan
	dalam hal Wajib Pajak.
	a.	menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah 
		diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
	b.	menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
	c.	tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu
		yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
	d.	melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan 
		meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;atau
	e.	menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis
		risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang
		tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


						Pasal 4

(1)	Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, 
	dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
(2)	Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d,
	dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
(3)	Dalam hal tertentu, Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
	huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, yang
	ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(4)	Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan tranfer pricing
	dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan
	Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.


						Pasal 5

(1)	Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
	menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat
	panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(2)	Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat 
	diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah
	Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3)	Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing
	dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan
	pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan 
	dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)	Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),
	jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus 
	memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.


					       Bagian Kedua
					 Standar Pemeriksaan

						Pasal 6

(1)	Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan 
	sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2)	Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar 
	pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.


						Pasal 7

(1)	Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan 
	persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
(2)	Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
	a.	telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan 
		sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
	b.	jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan
		negara; dan
	c.	taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap 
		batasan waktu yang ditetapkan.
(3)	Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh
	tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 8

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai
standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :
a.	pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan 
	Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
b.	luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus 
	dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik 
	sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
c.	temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan
	peraturan perundang-undangan perpajakan;
d.	Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang
	ketua tim seorang atau lebih anggota tim;
e.	Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang 
	memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi
	di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli
	seperti peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
f.	Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
	dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
g.	Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau
	pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh
	pemeriksa Pajak;
h.	Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
i.	pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
j.	Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat
	Tagihan Pajak.


						Pasal 9

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan
dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
a.	Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai :
	1)	bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
	2)	bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai
		temuan Pemeriksaan;
	3)	dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
	4)	sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh 
		Wajib Pajak;dan
	5)	referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
b.	Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai :
	1)	prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
	2)	data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
	3)	pengujian yang telah dilakukan; dan
	4)	simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.


						Pasal 10

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam 
bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan yaitu :
a.	Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang
	diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung
	temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-
	undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
b.	Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain
	mengenai :
	1)	Penugasan Pemeriksaan;
	2)	Identitas Wajib Pajak;
	3)	Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
	4)	Pemenuhan kewajiban perpajakan;
	5)	Data/informasi yang tersedia;
	6)	Buku dan dokumen yang dipinjam;
	7)	Materi yang diperiksa;
	8)	Uraian hasil Pemeriksaan;
	9)	Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
	10)	Penghitungan pajak terutang;
	11)	Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.


					        Bagian Ketiga
			         Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

						Pasal 11

(1)	Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan
	dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan Pajak wajib :
	a.	menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada
		Wajib Pajak;
	b.	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada
		Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
	c.	menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	d.	memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak
		mengalami perubahan;
	e.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	f.	memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
		dalam batas waktu yang telah ditentukan;
	g.	melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
	h.	mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
		dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
		Laporan Hasil Pemeriksaan;dan
	i.	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau
		diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
(2)	Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan 
	dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib :
	a.	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada
		Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
	b.	menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
	c.	memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak
		mengalami perubahan;
	d.	memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	e.	melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu
		yang telah ditentukan;
	f.	memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar
		pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
	g.	mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
		dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
		Laporan Hasil Pemeriksaan;dan
	h.	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau 
		diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.


						Pasal 12

(1)	Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan
	dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang :
	a.	melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
		pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
		usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	b.	mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
	c.	memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
		diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
		menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat
		memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
		Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	d.	meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara
		lain berupa :
		1)	menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam 
			mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau 
			keahlian khusus;
		2)	memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/
			atau tidak bergerak;dan/atau
		3)	menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal
			jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke
			kantor Direktorat Jenderal Pajak;
	e.	melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak 
		bergerak;
	f.	meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;dan	
	g.	meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
		hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
(2)	Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan
	dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang :
	a.	memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan
		surat panggilan;
	b.	melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
		pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
		berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
		Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	c.	meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
	d.	meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
	e.	meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak;dan
	f.	meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
		hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


					       Bagian Keempat
				       Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

						Pasal 13

(1)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
	jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
	a.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
		Surat Perintah Pemeriksaan;
	b.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis 
		sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
	c.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan
		Pemeriksaan;
	d.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim
		Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
	e.	menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
	f.	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
	g.	mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal 
		terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan
		Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
	h.	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
		melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.
(2)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
	jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
	a.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
		Surat Perintah Pemeriksaan;
	b.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan
		Pemeriksaan;
	c.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan
		Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
	d.	menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
	e.	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
	f.	mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas, dalam hal 
		terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan
		Akhir Hasil Pemeriksaan;dan
	g.	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak
		melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.


						Pasal 14

(1)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
	jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
	a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
		pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
		diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	b.	memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
		elektronik;
	c.	memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang 
		bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
		buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,
		uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, 
		kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta 
		meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
	d.	memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
		1)	menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam 
			mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau
			keahlian khusus;
		2)	memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/
			atau tidak bergerak; dan/atau
		3)	menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal
			jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke
			kantor Direktorat Jenderal Pajak.
	e.	menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;dan
	f.	memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
(2)	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan
	jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :
	a.	memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang
		ditentukan;
	b.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
		pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik,
		yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
		Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	c.	memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
	d.	menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
	e.	meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;dan
	f.	memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.


					       Bagian Kelima
					 Peminjaman Dokumen

						Pasal 15

(1)	Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :
	a.	Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
		yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib
		Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
	b.	Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
		keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan
		Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat 
		permintaan peminjaman.
	c.	Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
		sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1
		(satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan
		kepada Wajib Pajak.
(2)	Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor :
	a.	Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
		yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.
	b.	Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
		sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi
		panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
	c.	Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
		keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi 
		panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
		peminjaman.
	d.	Buku, catatam, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain
		sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1
		(satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat 
		permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
(3)	Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan
	lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau
	ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis
	paling banyak 2 (dua) kali.


						Pasal 16

(1)	Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
	keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.
(2)	Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola
	secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/
	atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai
	dengan aslinya.
(3)	Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c atau	
	ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
	ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus
	membuat berita acara mengenai hal tersebut.
(4)	Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan 
	lain perlu dilindungi kerahasiannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan
	Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.


						Pasal 17

(1)	Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
	atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat
	dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan 
	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)	Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi
	sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 
	sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan
	Pemeriksaan Bukti Permulaan.


					       Bagian Keenam
					 Penolakan Pemeriksaan

						Pasal 18

(1)	Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) 
	huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan,
	Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
(2)	Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan
	yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
(3)	Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor,
	Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
(4)	Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka :
	a.	Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai
		kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya,
		dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
	b.	untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan 
		Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;
	c.	apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan 
		sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetaptidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap
		dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
		mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
	d.	dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
		pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut
		harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan;
	e.	dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan
		membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak
		membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh 
		Pemeriksa Pajak.
(5)	Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau berita acara
	penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau berita acara tidak dipenuhinya
	panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan
	membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, atau berita acara
	penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  huruf e, dapat
	dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.


					       Bagian Ketujuh
					          Penyegelan

						Pasal 19

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :
a.	tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/
	atau tidak bergerak;dan/atau
b.	tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan
	kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang 
	bergerak dan/atau tidak bergerak.


					       Bagian Kedelapan
				  Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

						Pasal 20

(1)	Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana 
	Pemeriksaan dapat memanggil Wajib Pajak.
(2)	Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan Wajib Pajak.


						Pasal 21

(1)	Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau 
	bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak
	ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis.
(2)	Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat 
	permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
(3)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, 
	Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I.
(4)	Apabila Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan
	Surat Peringatan II.
(5)	Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera membuat
	berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.


					      Bagian Kesembilan
				    Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
				     Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

						Pasal 22

(1)	Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan
	kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
(2)	Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
	dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(3)	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya
	disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.
(4)	Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
	berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :
	a.	3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak
		untuk Pemeriksaan Kantor;
	b.	7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak 
		untuk Pemeriksaan Lapangan.


						Pasal 23

(1)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak 
	menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil
	Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan
	tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan
	Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(2)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak 
	menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil
	Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan AKhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak 
	menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita
	acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani
	oleh Pemeriksa Pajak.
(3)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan
	surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh 
	hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak 
	menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan
	Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara 
	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(4)	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak 
	menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian
	atau seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
	Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah 
	pembahasan dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, 
	yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
(5) 	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Wajib Pajak tidak 
	menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
	Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan 
	Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. 
(6) 	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak 
	telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir 
	Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), Pembahasan Akhir 
	Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
(7) 	Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang
	penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(8) 	Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam 
	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar perbedaan 
	tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.
(9) 	Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian 
	dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
(10) 	Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
(11) 	Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
	perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.


						Pasal 24

(1) 	Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang 
	tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
(2) 	Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dihitung sesuai dengan 
	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
	kecuali:
	a. 	dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan 
		tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau ayat (4), pajak yang terutang 
		dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan 
		memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;
	b. 	dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan 
		tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), pajak yang terutang 
		dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.


					       Bagian Kesepuluh
				         Pembatalan Hasil Pemeriksaan

						Pasal 25

(1) 	Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
	a. 	penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
	b.	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
	dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal 
	Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.
(2) 	Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus 
	dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/ 
	atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(3) 	Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa penyampaian Surat 
	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, 
	Pemeriksa Pajak melanjutkan Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada Wajib 
	Pajak dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 
	Pasal 24.


					       Bagian Kesebelas
				            Pengungkapan Wajib Pajak
			          Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan

						Pasal 26

(1) 	Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal 
	Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat
	mengungkapkan dalam laporan tersendiri ten tang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang 
	telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan.
(2) 	Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan 
	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
(3) 	Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi 
	atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat 
	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.


					      Bagian Keduabelas
				   Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

						Pasal 27

(1) 	Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 3 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:
	a. 	pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang 
		perpajakan;
	b. 	pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 17 ayat (2); atau
	c. 	Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan 
		Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
		dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.
(2) 	Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 
	3 ayat (2), usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian
	permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(3) 	Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, 
	pelaksanaan Pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sumir, kecuali 
	usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, penyelesaian Pemeriksaan
	ditangguhkan sampai dengan:
	a. 	Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
	b. 	penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A
		Undang-Undang KUP, atau
	c. 	diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang 
		menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.


						Pasal 28

(1) 	Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilanjutkan sesuai 
	dengan ketentuan yang berlaku, apabila:
	a. 	Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
	b. 	penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan pcnuntutan sebagaimana dimaksud dalam 
		Pasal 44A Undang-Undang KUP; atau
	c. 	diterima putusan pengadilan yang telah. mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan 
		Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
(2) 	Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), jangka waktu Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu 
	paling lama 3 (tiga) bulan.


					     Bagian Ketigabelas
					     Pemeriksaan Ulang

						Pasal 29

(1) 	Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal 
	Pajak.
(2) 	lnstruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang Dapat
	diberikan :
	a. 	apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap; atau
	b. 	berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
(3) 	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang 
	sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan.


						BAB IV
				   PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN

					       Bagian Kesatu
			        Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

						Pasal 30

(1) 	Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi 
	yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
(2) 	Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
	a. 	pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
	b. 	penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
	c.	pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
	d. 	Wajib Pajak mengajukan keberatan;
	e. 	pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
	f. 	pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
	g. 	penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
	h. 	penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
	i. 	Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
	j. 	penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian 
		sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
	k. 	memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.


						Pasal 31

(1) 	Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan 
	dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
(2) 	Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 7 
	(tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak 
	tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai 
	dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3) 	Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk tujuan lain adalah paling lama 
	2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal 
	Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
(4) 	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b 
	dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 
	penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang 
	KUP.
(5) 	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c 
	dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan 
	pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) 
	Undang-Undang KUP.


					        Bagian Kedua
					   Standar Pemeriksaan

						Pasal 32

(1) 	Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) 	Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, 
	standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.


						Pasal 33

Pemeriksa Pajak yang melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain juga harus memenuhi standar umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).


						Pasal 34

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, 
yaitu:
a. 	pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan 
	Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
b. 	luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
c. 	Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua 
	tim, dan seorang atau lebih anggota tim;
d. 	Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau 
	pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh
	Pemeriksa Pajak;
e. 	Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
f. 	pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
g. 	Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan atau 
	sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.


						Pasal 35

Kegiatan Pemeriksaan untuK tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. 	Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
	1) 	bukti bahwa Pemeriksa Pajak telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar 
		Pemeriksaan; dan
	2) 	dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
b. 	Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
	1) 	data, keterangan, dan/ atau bukti yang diperoleh;
	2) 	prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
	3) 	simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.


						Pasal 36

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun 
sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:
a. 	Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang 
	diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula
	pengungkapan informasi lain yang terkait;
b. 	Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain antara lain mengenai:
	1) 	Penugasan Pemeriksaan;
	2) 	Identitas Wajib Pajak;
	3) 	Dasar (tujuan) Pemeriksaan;
	4) 	Buku dan dokumen yang dipinjam;
	5) 	Materi yang diperiksa;
	6) 	Uraian hasil Pemeriksaan;
	7) 	Simpulan dan usul Pemeriksa.


					        Bagian Ketiga
				  Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa
 
						Pasal 37

(1) 	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa 
	Pajak wajib:
	a. 	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada 
		Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
	b. 	mernberitahukan secara tertulis ten tang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada 
		Wajib Pajak;
	c. 	rnenjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
	d. 	menunjukkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak 
		mengalami perubahan;
	e. 	membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
	f. 	mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib 
		Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/ atau
	g. 	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau 
		diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
(2) 	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa 
	Pajak wajib:
	a. 	menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain kepada 
		Wajib Pajak;
	b. 	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada 
		Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
	c. 	menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
	d. 	memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim 
		Pemeriksa Pajak;
	e. 	membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
	f. 	mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib 
		Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan/ atau
	g. 	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau 
		diberitahukan kcpadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan

		
						Pasal 38

(1) 	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, 
	Pemeriksa Pajak berwenang:
	a. 	meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
		pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
	b. 	mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
	c. 	memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang 
		diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang 
		menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang berkaitan 
		dengan tujuan Pemeriksaan;
	d.	meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
	e. 	meminta keterangan dan/atau data yang diperIukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
		hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
(2) 	Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa 
	Pajak berwenang:
	a. 	meminiam dan memeriksa buku atau catatan. dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 
		pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
		berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
		Pajak, atau objek yang terutang pajak;
	b. 	meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau
	c. 	meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai 
		hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.


					       Bagian Keempat
				       Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

						Pasal 39

(1) 	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak 
	berhak:
	a. 	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan 
		Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
	b. 	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis 
		sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
	c. 	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan 
		Pemeriksaan;
	d. 	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat 
		perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
	e. 	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak 
		melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.
(2) 	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak 
	berhak:
	a. 	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperIihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan 
		Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
	b. 	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan 
		Pemeriksaan;
	c. 	meminta kepada Pemeriksa Paiak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila terdapat 
		perubahan Susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/ atau
	d. 	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak 
		melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.


						Pasal 40

(1) 	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak
	wajib :
	a. 	memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
		pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
	b. 	memberi kesempatan untuk mengakses dan/ atau mengunduh data yang dikelola secara 
		elektronik;
	c. 	memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku atau catatan, 
		dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, 
		yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; 
		dan/ atau
	d. 	memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/ atau keterangan 
		lain yang diperlukan.
(2) 	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jems Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak 
	wajib:
	a. 	memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
		pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; 
		dan/ atau
	b. 	memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan 
		lain yang diperlukan.


					       Bagian Kelima
				             Peminjaman Dokumen

						Pasal 41

(1) 	Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam harus 
	disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 30.
(2) 	Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harus dilaksanakan 
	sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.


					       Bagian Keenam
					Penolakan Pemeriksaan

						Pasal 42

(1) 	Apabila dalam Pemeriksaan untuk tujuan lain Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 40, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
(2) 	Dalam hal terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan 
	yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.


						Pasal 43

(1) 	Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau 
	dipertimbangkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
	a. 	penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
	b. 	penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;dan/atau
	c. 	penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian 
		sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
(2) 	Berdasarkan sural pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Wajib Pajak akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
	dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain 
	dilakukan dalam rangka:
	a. 	pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/atau
	b. 	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
(3) 	Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal 
	Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
	a. 	penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
	b. 	pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.


					       Bagian Ketujuh
				Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

						Pasal 44

(1) 	Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, 
	Pemeriksa Pajak juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau 
	meminta keterangan dan/ atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP.
(2) 	Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagai mana dimaksud pada 
	ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 
	Pasal 21.


						 BAB V
					KETENTUAN LAIN-LAIN

						Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan ini yang antara lain 
berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diatur 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						BAB VI
				KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

						Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
1. 	Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan sampai 
	dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini belum selesai, Pemeriksaannya tetap dilakukan
	berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
	Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006.
2. 	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2006, dicabut dan 
	dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 47

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1184 kali - Dicetak 0 kali ›