Rabu, 24 Mei 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 32

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-32/PJ./2009

Ditetapkan tanggal 16 Maret 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2009 Topik: Semua PBB » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2009

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-32/PJ./2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     16 Maret 2009

				SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
					NOMOR SE - 32/PJ/2009

					           TENTANG

		          PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
		    NOMOR 25/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
				  KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

					DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2009 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai 
berikut :

I. 	Pengertian
	Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
   	1. 	Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Keberatan adalah 
		keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PBB.
   	2. 	Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut dengan KPP Pratama adalah KPP 
		Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak.
   	3. 	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Kanwil DJP adalah 
		Kantor Wilayah Jenderal Pajak yang membawahkan KPP Pratama.

II. 	Ruang Lingkup
	1. 	Keberatan dapat diajukan atas :
         		a. 	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); atau
         		b. 	Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB)
   	2. 	Keberatan dapat diajukan dalam hal :
         		a. 	Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai 
			jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
         		b. 	terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.

III. 	Penerimaan Pengajuan Keberatan dan Penelitian Persyaratan
   	1. 	Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama, atau 
		Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP Pratama 
		yang bersangkutan, baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
   	2. 	Dalam hal diajukan melalui KP2KP, berkas Keberatan harus diteruskan ke KPP Pratama dalam 
		jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas 
		Keberatan.
   	3. 	Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan 
		adalah :
         		a. 	tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
			Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas 
			yang ditunjuk; atau
         		b. 	tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan 
			bukti pengiriman surat.
   	4. 	KPP Pratama melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pengajuan Keberatan dimaksud 
		dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB.
   	5. 	Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai Keberatan 
		sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif dan 
		terdapat sebagian pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian 
		pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.
   	6. 	Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
		angka 5, Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
		tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus 
		memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
         		a. 	Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan;atau
         		b. 	Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

IV. 	Penanganan Pengajuan Keberatan yang Memenuhi Persyaratan
   	1. 	KPP Pratama mengelompokkan berkas Keberatan berdasarkan kewenangan untuk 
		melaksanakan penelitian:
         		a. 	berkas Keberatan yang kewenangan penelitiannya ada pada KPP Pratama;
         		b. 	berkas Keberatan yang kewenangan penelitiannya ada pada Kanwil DJP;
         		c. 	berkas Keberatan yang kewenangan penelitiannya ada pada Kantor Pusat DJP.
   	2. 	KPP Pratama mengirimkan berkas Keberatan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala 
		Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Keberatan dan Banding menggunakan 
		surat penerusan berkas keberatan dengan ketentuan:
         		a. 	dilampiri Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB;
         		b. 	Pengiriman dilakukan dalam jangka waktu paling lama :
            		1) 	10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan dalam hal :
            			a) 	kewenangan melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan atas 
					pengajuan Keberatan ada apada Kanwil DJP;
            			b) 	kewenangan melakukan penelitian dan menerbitkan keputusan atas 
					pengajuan Keberatan ada pada Kantor Pusat DJP.
            		2) 	2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan dalam hal 
				kewenangan melakukan penelitian ada pada KPP Pratama, disertai laporan 
				hasil penelitian Keberatan.
   	3. 	Terhadap pengajuan Keberatan yang telah memenuhi persyaratan, Kepala KPP Pratama/Kepala 
		Kanwil DJP/Direktur Keberatan dan Banding berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan 
		penelitian, menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan 
		menerbitkan Surat Tugas.
   	4. 	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan :
         		a. 	petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan Keberatan 
			dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan;
         		b. 	dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala KPP Pratama/Kepala Kanwil DJP/
			Direktur Keberatan dan Banding terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis 
			tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak;
         		c. 	hasil penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian Keberatan.
   	5. 	Penerbitan dan pengiriman Keputusan Keberatan PBB dilakukan dengan ketentuan :
         		a. 	Keputusan Keberatan PBB diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian Keberatan:
         		b. 	Salinan Keputusan Keberatan PBB diberikan kepada :
            		1) 	Wajib Pajak atau Kepala Desa/Lurah dalam hal Keberatan diajukan secara 
				kolektif;
            		2) 	Kepala KPP Pratama;
            		3) 	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis.
   	6. 	Jangka waktu pelaksanaan penelitian dan penerbitan Surat Keputusan Keberatan PBB 
		disesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2009. Namun 
		demikian, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, penyelesaian Keberatan 
		agar tidak menunggu batas akhir waktu pelayanan.

V. 	Bentuk Formulir dan Surat
   	1. 	Contoh surat Keberatan yang diajukan secara perseorangan dan yang diajukan secara kolektif 
		adalah sebagaimana pada Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   	2. 	Bentuk formulir Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB :
         		a. 	secara perseorangan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran III Surat Edaran 
			Direktur Jenderal Pajak ini;
         		b. 	secara kolektif ditetapkan sebagaimana pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur 
			Jenderal Pajak ini.
   	3. 	Bentuk surat pemberitahuan pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan ditetapkan 
		sebagaimana pada Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   	4. 	Bentuk surat penerusan berkas Keberatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI Surat 
		Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   	5. 	Bentuk Surat Tugas penelitian atas pengajuan Keberatan ditetapkan sebagaimana pada 
		Lampiran VII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. Dalam hal jumlah pengajuan Keberatan 
		cukup banyak, bentuk Surat Tugas dapat disesuaikan guna menampung beberapa permohonan 
		sekaligus.
   	6. 	Bentuk surat pemberitahuan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak ditetapkan 
		sebagaimana pada Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
   	7. 	Bentuk formulir laporan hasil penelitian Keberatan yang diajukan :
         		a. 	secara perseorangan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran IX Surat Edaran Direktur 
			Jenderal Pajak ini;
         		b. 	secara kolektif ditetapkan sebagaimana pada Lampiran X Surat Edaran Direktur 
			Jenderal Pajak ini.

VI 	Prosedur Penyelesaian Pengajuan Keberatan
	Prosedur penyelesaian pengajuan Keberatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XI Surat Edaran 
	Direktur Jenderal Pajak ini.

VII. 	Lain-lain
   	1. 	Dalam hal Kanwil DJP tidak sependapat dengan materi yang tercantum dalam laporan hasil 
		penelitian Keberatan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama, Kanwil DJP dapat melakukan 
		penelitian ulang.
   	2. 	Dalam hal setelah dilakukan penelitian ditemukan data baru di luar materi Keberatan yang 
		diajukan oleh Wajib Pajak, maka data baru tersebut dimasukkan sebagai dasar penerbitan 
		keputusan Keberatan.
   	3. 	Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan 
		Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam hal Letak Objek Pajak Berada Tidak 
		Dalam Satu Kabupaten/Kota Dengan Tempat Kedudukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
		Pajak agar memperhatikan antara lain :
         		a. 	besarnya PBB yang terutang;
         		b. 	jumlah keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
         		c. 	ketersediaan petugas peneliti pada Kanwil DJP dan KPP Pratama;
         		d. 	ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
   	4. 	Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 
		SE-13/PJ.6/2000 tentang Petunjuk Tata Cara Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan 
		dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098


Tembusan Yth :
1. 	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. 	Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat DJP.  
Peraturan Terkait

Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1246 kali - Dicetak 0 kali ›