Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 20

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008

Ditetapkan tanggal 6 Februari 2008

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengusaha Kena Pajak » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 20/PMK.03/2008

						TENTANG

		       JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA,
		TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
	           SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
        
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jangka Waktu 
Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 
serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3. 	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
	dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN 
PENCABUTAN PENGUKUHANPENGUSAHA KENA PAJAK.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
	pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
	perundang-undangan perpajakan.
2. 	Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau 
	pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
	perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, 
	atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. 	Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 
	penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
	tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
4. 	Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
	administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak 
	dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. 	Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
	sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang 
	berisikan antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
6. 	Surat Pengukuhan Pengusah Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
	yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak.
7. 	Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata 
	mulai dilakukan.
8. 	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari 
	tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.
9. 	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha 
	Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak.


						Pasal 2

(1)  	Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
	peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 
	Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 
	kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2)  	Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak 
	badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) 
	bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
(3)  	Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, 
	apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi 
	Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 
	paling lama pada akhir bulan berikutnya.
(4) 	Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dan 
	mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
(5) 	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena 
	Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum 
	melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
(6) 	Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
	Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
	beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:
   	a. 	memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
   	b. 	Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu 
		tahun buku jumlah milai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
		Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil,
	wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan 
	berikutnya.
(7) 	Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
	(3), ayat (5), dan ayat (6) diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai 
	Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
(8) 	Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam rangka pemberian Nomor 
	Pokok Wajib Pajak.


						Pasal 3

(1)  	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendaftarkan diri 
	untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan pajak yang wilayah kerjanya 
	meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu 
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)  	Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang melakukan kegiatan 
	usaha dibeberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, 
	selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
	mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan 
	usaha Wajib Pajak.
(3)  	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) melaporkan usahanya ke 
	Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke 
	Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengam ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
(4) 	Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 
	(dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 
	Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.


						Pasal 4

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.


						Pasal 5

(1)  	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal:
   	a. 	diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh :
      		1)  	Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi 
			persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
			undangan perpajakan;
      		2)  	Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau 
			penggabungan usaha;
      		3)  	Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa 
			membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
      		4) 	Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; 
			atau
   	b. 	dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak 
		dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai 
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)  	Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila utang 
	pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil 
	pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara 
	lain karena:
   	a. 	Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak 
		mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
   	b. 	Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
(3)  	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas 
	permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib 
	Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan 
	Wajib Pajak diterima secara lengkap.
(4) 	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak 
	tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap 
	dikabulkan.
(5) 	Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
	Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak 
	dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(3) berakhir.


						Pasal 6

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
angka 3) dapat dilakukan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.


						Pasal 7

1)  	Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan 
	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2)  	Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
	dalam hal:
	a. 	Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain; atau
   	b. 	sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena 
		Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak 
		melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil.
3)  	Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus 
	memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara 
	lengkap.
4) 	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak 
	memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
	dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
	harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (3) berakhir.


						Pasal 8

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya 
ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus 
dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.


						Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, tata cara 
kegiatan ekstensifikasi, serta pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diatur dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3048 kali - Dicetak 0 kali ›