Minggu, 20 Agustus 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 250

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008

Ditetapkan tanggal 31 Desember 2008

BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 21 » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Semua PPh » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 250/PMK.03/2008
BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1981 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARNYA BIAYA JABATAN
			ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
			BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN.

			Pasal 1

(1)	Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
	penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
	Nomor 36 TAHUN 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto,
	setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00
	(lima ratus ribu rupiah) sebulan.

(2)	Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
	penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
	Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
	Nomor 36 TAHUN 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto,
	setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau
	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

			Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
521/KMK.01/1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

			Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	31 Desember 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8413 kali - Dicetak 0 kali ›