Selasa, 25 September 2018  

Peraturan Perpajakan

  • 515

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 515/PJ./2000

Ditetapkan tanggal 4 Desember 2000

TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Keputusan Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2000

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 515/PJ./2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 515/PJ./2000

					          TENTANG

  	    TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA 
          			          BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU 

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, perlu untuk mengatur kembali tempat pendaftaran 
	bagi Wajib Pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 2 
	ayat (3) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, perlu menetapkan 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan 
	Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;

Mengingat :

Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

					      MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU 
DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan
1.	Wajib Pajak tertentu dan Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena 
	Pajak:
	a.	badan usaha milik Negara,
	b.	badan usaha milik Daerah,
	c.	penanaman modal asing,
	d.	bentuk usaha tetap dan orang asing, dan
	e.	perusahaan masuk bursa.

2.	Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 
	tempat usaha tersebar di beberapa tempat.

3.	Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang mendaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib 
	Pajak dan melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak pada saat atau setelah berlakunya 
	Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 2

(1)	Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut :
	a.	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah, untuk badan usaha milik Daerah 
		yang berkedudukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh Wajib Pajak 
		badan usaha milik Negara, termasuk anak perusahaan badan usaha milik Negara yang 
		penyertaan modal induk lebih dari 50% (lima puluh persen), kecuali yang selama ini telah 
		terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan;
	b.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing I, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman 
		modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri non 
		logam, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
		Pajak berkedudukan;
	c.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman 
		modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri logam 
		dan mesin, kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
		Pajak berkedudukan;
	d.	Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing III, untuk seluruh Wajib Pajak penanaman 
		modal asing yang tidak masuk bursa dan me!akukan kegiatan usaha di bidang non industri, 
		kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
		berkedudukan;
	e.	Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, untuk Wajib pajak bentuk usaha tetap dan 
		orang asing yang berkedudukan bertempat tinggal di wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;
	f.	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, untuk seluruh Wajib Pajak yang 
		pernyataan pendaftaran emisi saham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar 
		Modal kecuali yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib 
		Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak badan usaha milik Negara dan badan usaha milik 
		Daerah;
	g.	Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak 
		badan usaha milik Daerah dan bentuk usaha tetap, untuk Wajib Pajak badan usaha milik 
		Daerah dan bentuk usaha tetap, atau tempat tinggal Wajib Pajak orang asing untuk Wajib 
		Pajak orang asing, yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar Daerah Khusus lbukota 
		Jakarta;
	h.	Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat cabang, perwakilan, atau 
		kegiatan usaha dilakukan, untuk Wajib Pajak badan usaha milik Negara, badan usaha milik 
		Daerah, penanaman modal asing, badan dan orang asing, dan perusahaan masuk bursa, 
		terbatas pada Pajak Penghasilan Pemotongan, Pajak Penghasilan Pemungutan, Pajak 
		Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(2)	Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya 
	meliputi tempat tinggal dan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan 
	usaha dilakukan.


						Pasal 3

Bagi Wajib Pajak baru yang bertempat kedudukan di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf e, dapat 
memilih untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
kedudukan dan wajib melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.


						Pasal 4

(1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku bagi 
	Wajib Pajak yang status modalnya berubah menjadi penanaman modal asing kecuali Wajib 	Pajak 
	yang bersangkutan memilih untuk tetap terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak semula.

(2)	Bagi Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan, 
	dan Kawasan Pulau Karimun yang selama ini telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dapat 
	mengajukan permohonan pindah ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
	kedudukan Wajib Pajak.


						Pasal 5

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
KEP-27/PJ./1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta Tata Cara 
Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-150/PJ./1999, dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2000 
DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK



Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1316 kali - Dicetak 0 kali ›