Minggu, 26 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 132

Peraturan Pemerintah Nomor 132 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 15 Desember 2000

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Final » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 2000

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 132 TAHUN 2000

						TENTANG

			          PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2000 dan dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak khususnya pajak atas 
hadiah undian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN.


						Pasal 1

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak 
Penghasilan yang bersifat final.


						Pasal 2

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.


						Pasal 3

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dan Pasal 2.


						Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dengan memperhatikan rekomendasi dari instansi yang terkait.


						Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1994 tentang Pajak 
Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3575) dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 15 Desember 2000
						A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
						WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd

						MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI



		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 237










					         PENJELASAN
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 132 TAHUN 2000

						TENTANG

			          PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, penghasilan 
yang diterima atau diperoleh dari hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan Objek 
Pajak Penghasilan. Dengan demikian apabila orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh 
penghasilan dari hadiah undian, penghasilan tersebut  termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000.

Untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah undian tersebut 
perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat bahwa penghasilan berupa hadiah undian bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan 
atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan cara memperolehnya juga tidak memerlukan biaya dan tenaga 
sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan, oleh karena itu penghasilan berupa hadiah undian 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan 
bersifat final. Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut wajib dilakukan oleh semua penyelenggara undian.



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Atas hadiah undian yang dibayarkan atau diserahkan kepada orang pribadi atau badan dikenakan 
	Pajak Penghasilan yang bersifat final.

	Yang dimaksud dengan hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
	diberikan melalui undian.

Pasal 2

	Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, penghasilan berupa hadiah undian 
	dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan baik 
	dalam negeri maupun luar negeri dikenakan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebesar 
	25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto nilai hadiah.

	Pengertian nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam 
	bentuk natura misalnya mobil.

Pasal 3

	Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi 
	internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang 
	memberikan hadiah dengan cara diundi.

	Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 wajib dipotong atau dipungut 
	oleh penyelenggara undian tersebut.

Pasal 4

	Cukup jelas

Pasal 5

	Cukup jelas

Pasal 6

	Cukup jelas




		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4040
Peraturan Terkait

Historis Peraturan

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 926 kali - Dicetak 0 kali ›