Kamis, 23 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 131

Peraturan Pemerintah Nomor 131 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 15 Desember 2000

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Final » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Deposito dan Tabungan » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 2000

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 131 TAHUN 2000

						TENTANG

		         PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
			      SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta 
Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
3.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun  2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN  ATAS  BUNGA  DEPOSITO  DAN  TABUNGAN  SERTA 
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.


						Pasal 1

(1)	Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia 
	dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2)	Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
	adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar 
	negeri  melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar 
	negeri di Indonesia.

(3)	Dengan memperhatikan perkembangan moneter, Menteri Keuangan dapat menetapkan pengenaan 
	Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia selain sebagaimana ditentukan dalam ayat 
	(1).

(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek Pajak 
	dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun Pajak termasuk bunga dan diskonto 
	tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

(5)	Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas 
	pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan restitusi diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak.
     

						Pasal 2

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat  Bank  lndonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
a.	dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam 
	negeri dan bentuk usaha tetap.
b.	dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif 
	berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.
    

						Pasal 3

(1)	Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap :
	a.	bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah 
		deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank lndonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00
		(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
	b.	bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau 
		cabang bank luar negeri di Indonesia;
	c.	bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau 
		diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang 
		dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-
		undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
	d.	bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah 
		sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat 
		sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni 
		sendiri.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 
	Keuangan, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan atau Gubernur Bank Indonesia, baik 
	secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
     

						Pasal 4

(1)	Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak 
	Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


(2)	Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali 
	Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan Dana Pensiun yang pendiriannya belum 
	disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto 
	Sertifikat Bank Indonesia tersebut.


						Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.


						Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 51 TAHUN 1994 tentang Pajak 
Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3582) dinyatakan tidak 
berlaku.


						Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 15 Desember 2000
						A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
						WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							ttd

						MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2000 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI





		       LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 236






					        PENJELASAN
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 131 TAHUN 2000

						TENTANG

		          PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN 
			      SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka pembiayaan Negara guna pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, peran serta 
seluruh lapisan masyarakat dalam ikut memikul pembiayaan pembangunan perlu terus ditingkatkan melalui 
pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang makin mantap. Disamping itu, dengan meningkatnya 
pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk 
deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas 
bunga dan diskonto perlu diamankan dan disesuaikan. Walaupun demikian terhadap deposito dan tabungan 
kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih 
berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan pemikiran di atas, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2000, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan serta 
diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau organisasi berupa bunga yang 
berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank lndonesia dikenakan pemotongan pajak 
Penghasilan sebagai berikut :
a.	Dibebaskan dari pemotongan Pajak Penghasilan sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta 
	Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi  Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 
	dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
b.	Dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, dalam hal 
	jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 
	(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas penghasilan bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar 
negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia wajib dipotong 
Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Perlu ditegaskan bahwa setoran pelunasan Ongkos Naik Haji adalah bukan merupakan deposito atau tabungan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang seluruh penghasilannya ditambah dengan bunga dan atau 
diskonto tersebut tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan 
permohonan pengembalian (restitusi).

Walaupun bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan pada saat membeli 
Sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia atau dari bank yang ditunjuk dikecualikan dari pemotongan 
Pajak Penghasilan, namun apabila bank atau dana pensiun tersebut menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia 
kepada pihak lain, atas diskonto yang berupa selisih nominal dengan harga jualnya harus dipotong Pajak 
Penghasilan oleh bank atau dana pensiun tersebut.

Dalam hal yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga atau diskonto tersebut adalah Wajib 
Pajak luar negeri, diberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh 
persen) atau tarif lain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Yang dimaksud dengan deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 
	deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposit on call baik dalam rupiah maupun dalam valuta 
	asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

	Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, 
	termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh 
	masing-masing bank.

	Termasuk dalam pengertian deposito dan tabungan seperti tersebut di atas adalah deposito dan 
	tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang 
	didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

	Ayat (1) dan Ayat (2)

		Pemotongan Pajak Penghasilan yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) bersifat final. Oleh 
		karena itu, apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga yang 
		berasal dari deposito dan tabungan termasuk jasa giro serta diskonto Sertifikat Bank 
		Indonesia, penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam 
		penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan 
		Tahunan Pajak Penghasilan. Demikian pula Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut 
		tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

	Ayat (3)

		Sertifikat Bank Indonesia dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan moneter, oleh karena 
		itu selaras dengan perkembangan moneter, pengenaan pajak atas diskonto Sertifikat Bank 
		Indonesia dapat ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan.

	Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6)

		Dalam hal seluruh penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri termasuk bunga dan 
		diskonto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
		Pajak Penghasilan yang telah dipotong dapat diminta kembali dengan mengajukan 
		permohonan pengembalian (restitusi).

		Pengembalian pajak yang telah dipotong tersebut dilakukan melalui prosedur restitusi 
		sederhana yang ketentuannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 2

	Atas penghasilan berupa bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan 
	dalam negeri serta bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan final sebesar 20% 
	(dua persen) dari jumlah bruto, dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank 
	Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan bukan 
	merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

	Pada prinsipnya, Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan 
	berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen) 
	atau sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian  Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku dan 
	bersifat final. Wajib Pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha 
	tetap di Indonesia, atas penghasilannya dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam 
	huruf a Pasal ini dan bersifat final.

Pasal 3

	Ayat (1)

		Walaupun penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh bank di 
		Indonesia dan cabang bank luar negeri di Indonesia tidak dipotong Pajak Penghasilan 
		berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetapi penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam 
		Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif Pasal 17 Undang-undang 
		Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
		terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000.

		Untuk melindungi para deposan dan penabung kecil, atas bunga tabungan yang diterima atau 
		diperoleh para penabung kecil tersebut tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, 
		sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak 
		melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah 
		yang dipecah-pecah.

		Demikian pula atas bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
		pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan serta bunga tabungan pada bank yang 
		ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, 
		kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun 
		sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dilakukan pemotongan Pajak 
		Penghasilan.

	Ayat (2)

		Cukup jelas

Pasal 4

	Ayat (1)

		Dengan ketentuan ini, bank termasuk Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan atas 
		bunga dan diskonto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Selain wajib memotong Pajak 
		Penghasilan atas bunga dan diskonto yang dibayarkan atau terutang sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 1 ayat (1), bank-bank tersebut juga wajib memotong Pajak Penghasilan atas 
		bunga dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan 
		di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia sebagaimana 
		dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

	Ayat (2)

		Dalam hal bank atau dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 
		menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lainyang bukan bank atau kepada 
		dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, atas diskonto 
		Sertifikat Bank Indonesia dimaksud, yaitu berupa selisih antara nilai nominal Sertifikat Bank 
		Indonesia dengan harga jualnya, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh bank atau dana 
		pensiun penjual.

		Sedangkan pihak lain tersebut apabila kemudian menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia, 
		maka selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya  merupakan keuntungan karena 
		pengalihan harta yang tidak perlu dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan 
		Pemerintah ini, namun demikian keuntungan tersebut wajib dilaporkan dalam Surat 
		Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 
		keuntungan tersebut.

Pasal 5

	Cukup jelas

Pasal 6

	Cukup jelas

Pasal 7

	Cukup jelas




		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4039
Peraturan Terkait

Historis Peraturan

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1713 kali - Dicetak 0 kali ›