Sabtu, 20 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 195

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Keberatan dan Banding » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 195/PMK.03/2007
    
						TENTANG

		         TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
                       
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), dan Pasal 27A Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
	Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 
	KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. 	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang diselanjutnya disebut SKPIB adalah surat keputusan 
	yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
3. 	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat yang 
	diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan untuk membayar 
	kelebihan pajak kepada Wajib Pajak.
4. 	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disebut SPMIB adalah surat yang diterbitkan 
	oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga 
	kepada Wajib Pajak.
5. 	Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh 
	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk 
	melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP 
	atau SPMIB.


						Pasal 2

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
a. 	keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
	(3) Undang-Undang KUP;
b. 	keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B 
	ayat (3) Undang-Undang KUP;
c. 	Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP;
d. 	kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan 
	peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat 
	(1) Undang-Undang KUP;
e. 	kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan 
	Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau 
	Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A 
	ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau
f. 	kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 
	ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan 
	Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau 
	Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.


						Pasal 3

(1) 	Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
	adalah sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak :
   	a. 	batas waktu penerbitan SPMKP sampai dengan tanggal penerbitan SPMKP; atau
   	b. 	batas waktu penerbitan SPMIB sampai dengan tanggal penerbitan SPMIB
	dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) 	Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
	adalah sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak :
   	a. 	jangka waktu 12 (dua belas) bulan berakhir untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
   	b. 	jangka waktu 3 (tiga) bulan berakhir untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
		Kelebihan Pajak (SKPPKP) Pajak Penghasilan; atau
   	c. 	jangka waktu 1 (satu) bulan berakhir untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
		Kelebihan Pajak (SKPPKP) Pajak Pertambahan Nilai
	sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Keputusan 
	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
(3) 	Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
	adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, untuk paling lama 
	24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah 
	diterimanya secara lengkap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai 
	dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan bagian dari bulan dihitung 
	penuh 1 (satu) bulan.
(4) 	Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 
	adalah sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak 
	tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya 
	Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, untuk paling lama 24 
	(dua puluh empat) bulan.
(5) 	Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 
	adalah sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak :
   	a. 	tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 
		diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 
		atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		(SKPKB) dan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
   	b. 	tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
		(SKPLB) sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan 
		Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
   	c. 	tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan 
		diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, 
		atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak untuk Surat Tagihan Pajak (STP),
	untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(6) 	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebesar 2% (dua persen) 
	per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak tanggal pembayaran pajak yang 
	menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Surat 
	Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi 
	sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
	Kembali, untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.


						Pasal 4

(1) 	Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPIB terhadap Wajib Pajak apabila terdapat imbalan bunga 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2) 	Berdasarkan SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPMIB.
(3) 	Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak, utang pajak tersebut harus dicantumkan pada SKPIB 
	dan dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang menyebutkan nomor surat ketetapan pajak atau nomor 
	Surat Tagihan Pajak (STP).
(4) 	Bentuk SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam 
	Lampiran l dan lampiran ll Peraturan Menteri Keuangan ini.


						Pasal 5

Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan setelah diperhitungkan dengan utang 
pajak, diterbitkan SP2D.


						Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh 
Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara 
sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.


						Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 786 kali - Dicetak 0 kali ›