Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 198

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 198/PMK.03/2007
    
						TENTANG

			TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
					DI BIDANG PERPAJAKAN
                       
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyegelan 
Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 
	Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN 
DI BIDANG PERPAJAKAN.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1. 	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang 
	dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji 
	kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. 	Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan 
	usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh 
	Direktur Jenderal Pajak.
3. 	Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli 
	yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 
	melaksanakan pemeriksaan pajak.
4. 	Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau 
	ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga 
	digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data 
	yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan 
	usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa.


						Pasal 2

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, 
dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, 
dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.


						Pasal 3

Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan 
lapangan :
a. 	Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki 
	tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga 
	digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari 
	pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi 
	petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
b. 	Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain 
	berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola 
	secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
c. 	Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan 
	untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan 
	Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
d. 	Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai 
	kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna 
	kelancaran Pemeriksaan.


						Pasal 4

(1) 	Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan menggunakan kertas segel.
(2) 	Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang berwenang dengan disaksikan oleh saksi.
(3) 	Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak Wajib membuat Berita Acara Penyegelan yang 
	ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan sanksi.
(4) 	Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak mencatat 
	penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan dengan menyebutkan alasannya.
(5) 	Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara atau 
	Pemerintah Daerah setempat.


						Pasal 5

(1) 	Pembukaan segel dilakukan apabila :
   	a. 	Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk 
		membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang 
		disegel; dan/atau
   	b. 	terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
(2) 	Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh saksi.
(3) 	Apabila dipandang perlu dan dalam hal tertentu, pembukaan segel disaksikan oleh aparat Pemerintah 
	Daerah setempat.
(4) 	Apabila kertas segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, Pemeriksa Pajak segera 
	membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada polisi
(5) 	Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak wajib membuat Berita Acara 
	Pembukaan Kertas Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi.
(6) 	Dalam hal saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, Pemeriksa Pajak 
	mencatat Penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dengan menyebutkan 
	alasannya.


						Pasal 6

(1) 	Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan 
	mempertimbangkan tujuan penyegelan, Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak 
	memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib 
	Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan dan pemeriksa pajak 
	mengusulkan Pemeriksaan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(2) 	dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud 
	pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani 
	oleh Pemeriksa Pajak.


						Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis penyegelan, penetapan bentuk kertas segel, prosedur melakukan 
penyegelan, dan prosedur membuka segel, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 682 kali - Dicetak 0 kali ›