Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 185

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007

Ditetapkan tanggal 28 Desember 2007

ATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Surat Pemberitahuan (SPT) » Peraturan Menteri Keuangan » 2007 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2007

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 185/PMK.03/2007

						TENTANG 

		    TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
		
				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan, tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

Mengingat :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan,
	serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT 
PEMBERITAHUAN


						Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :
1.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
	pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
	perundang-undangan perpajakan.
2.	Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
	untuk melaporkan pengitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
	dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.	Penelitian SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-
	lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
4.	Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke
	dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai 
	(scanning).


						Pasal 2

Terhadap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi kegiatan:
a.	Penelitian SPT; dan
b.	Perekaman SPT.


						Pasal 3

(1)	Apabila berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, SPT yang 
	disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan tanda bukti
	penerimaan SPT.
(2)	Apabila berdasarkan Penelitian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, SPT yang 
	disampaikan Wajib Pajak atau kuasanya dinyatakan tidak lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan 
	kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan.


						Pasal 4

Terhadap SPT yang sudah diberikan tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
dilakukan Perekaman SPT.


						Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian, pengelompokan, perekaman, dan pengelolaan SPT diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
	

						Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 712 kali - Dicetak 0 kali ›