Rabu, 3 September 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 220

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002

Ditetapkan tanggal 18 April 2002

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Keputusan Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2002

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 220/PJ./2002

					          TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan 
ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian 
Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

Menimbang :

1.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 TAHUN 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan 
	Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-jenis 
	Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan 
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 
	8 April 2002;
4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang 
	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 
	26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN 
TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.


						Pasal 1

(1)	Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk 
	pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan 
	sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan 
	aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
	520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 
	Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

(2)	Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan 
	dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat 
	dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya 
	berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.


						Pasal 2

(1)	Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis
	yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan 
	seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana 
	dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b 
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

(2)	Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki 
	dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya 
	sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.


						Pasal 3

(1)	Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang 
	dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, 
	dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya 
	perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II 
	sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II 
	butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
	138/KMK.03/2002.

(2)	Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
	dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya 
	dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya 
	pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.


						Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan 
khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang 
bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.


						Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
Pasal 2 dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.


						Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 942 kali - Dicetak 0 kali ›