Minggu, 20 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008

Ditetapkan tanggal 6 Februari 2008

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Keberatan dan Banding » Peraturan Menteri Keuangan » 2008 Topik: Semua KUP » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

			  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 21/PMK.03/2008

						TENTANG

		  TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
		  PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT
		TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata 
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan pajak 
atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4740);
2. 	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
	Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
	2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4797);
3. 	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;


					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 
ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK 
YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN.


						Pasal 1

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. 	mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi;
b. 	mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
	dan/atau
c. 	membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan yang penerbitannya 
	tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir 
	hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.


						Pasal 2

(1)  	Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
	meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena 
	kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
(2)  	Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	meliputi sanksi administrasi yang tercantum dalam :
	a. 	Surat Tagihan Pajak;
   	b. 	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
   	c. 	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
(3) 	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak 
	Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
	Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan dalam hal surat 
	ketetapan pajak tersebut :
   	a. 	tidak diajukan keberatan;
   	b. 	diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
   	c. 	diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
	(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.


						Pasal 3

(1)  	Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, 
	denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai 
	berikut :
   	a. 	1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
		atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   	b. 	permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan 
		alasan yang mendukung permohonannya;
   	c. 	permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
   	d. 	Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
  	e. 	surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan 
		ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan 
		surat kuasa khusus.
(2)  	Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat 
	dipertimbangkan.


						Pasal 4

(1)  	Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau 
	dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
	meliputi :
   	a. 	pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
   	b. 	pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
   	c. 	pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
      		1)  	penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
      		2)  	pembahasan akhir hasil pemeriksaan
(2)  	Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal :
   	a. 	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
   	b. 	Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; 
		atau
   	c. 	Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
		Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
		Nomor 28 Tahun 2007.


						Pasal 5

(1)  	Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
	ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   	a. 	1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, termasuk 
		surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
      		1)  	penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
      		2)  	pembahasan akhir hasil pemeriksaan
   	b. 	diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   	c. 	mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak 
		disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
   	d. 	disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
   	e. 	dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus 
		dilampiri dengan surat kuasa khusus.
(2)  	Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) dianggap 
	telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib 
	Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan 
	batas waktu yang ditentukan.
(3) 	Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
	dipertimbangkan.


						Pasal 6

(1)  	Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf 
	b hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
(2)  	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam 
	jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas 
	permohonan yang pertama dikirim.
(3) 	Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan 
	oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.


						Pasal 7

(1)  	Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
	tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
(2)  	Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal 
	Pajak tidak memberi suaru keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap 
	dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang 
	diajukan.


						Pasal 8

(1)  	Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
	dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(2)  	Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang 
	menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1).
(3) 	Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


						Pasal 9

(1)  	Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 
	dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari :
   	a. 	diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur 
		pajak; dan
   	b. 	penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
		Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
(2)  	Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
	apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan 
	Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 
	Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.


						Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak benar termasuk surat 
ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 
tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar untuk Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008.


						Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1547 kali - Dicetak 0 kali ›